Inilah Kapitalisme Sumbangan Bencana Alam pun Diembat Pejabat
Opini
Bantuan yang harusnya dibagikan untuk rakyat secara merata di salah satu posko di Aceh Utara
telah diambil oleh para pejabat yang berwenang di sana untuk dibagi-bagikan sambil berkampanye atas nama pribadi
_________________________
Penulis Harnita Sari Lubis
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Aktivis Dakwah
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengatakan kepada media bahwa pada dasarnya setiap orang maupun lembaga boleh menggalang dana publik untuk disalurkan kepada korban banjir Sumatra. Namun, ia menyatakan kepada para penggalang dana harus mengajukan izin kepada pemerintah terlebih dahulu. (Tempo.co, 10-12-2025)
Dana Bantuan Masyarakat Diembat Pejabat
Menteri yang biasa dipanggil Gus Ipul ini menerangkan izin itu bisa diajukan ke Dinas Sosial untuk level kabupaten atau kota, serta kepada Kementerian Sosial bagi penggalangan donasi di tataran nasional. Menurut dia, pengajuan izin itu merupakan bagian dari mekanisme pelaporan pengumpulan donasi sebagai upaya menjamin akuntabilitas publik.
Hal terpenting itu donasi bisa dipertanggungjawabkan, yaitu dengan cara dicatat dengan baik siapa yang membantu, siapa yang menyumbang, setelah itu dilaporkan. Jika tidak melapor bisa dipenjara selama 3 bulan menurut berita yang sudah beredar.
Sejumlah artis menggalang dana untuk membantu korban bencana, seperti Ricky Harun, Praz Teguh, Melanie Subono, Fuji hingga Ferry Irwandi yang merupakan pendiri Malaka Project telah menggalang dana Rp10 miliar dalam waktu 24 jam.
Banyak masyarakat yang sudah gerah dengan pernyataan-pernyataan para pejabat di media. Bukannya membantu rakyat yang terkena bencana, justru para selebgram yang menggalang dana dipersulit dengan cara harus meminta izin kepada menteri sosial. Seharusnya pemerintah bersyukur karena rakyat Indonesia kompak dan melakukan perbuatan baik dengan membantu masyarakat yang terkena bencana alam.
Masyarakat pun mengetahui bahwasanya pemerintah pusat sampai saat ini tidak memberikan bantuan yang merata kepada korban banjir dan longsor. Ditambah lagi, pemberitaan baru-baru ini bahwasanya bantuan yang harusnya dibagikan untuk rakyat secara merata di salah satu posko di Aceh Utara telah diambil oleh para pejabat yang berwenang di sana untuk dibagi-bagikan sambil berkampanye atas nama pribadi.
Masyarakat sudah makin gerah dan marah terhadap sikap para pejabat belakangan ini. Pernyataan-pernyataan para pengurus negeri ini yang selalu saja menyayat hati rakyatnya serta omon-omon saja. Fakta ini membuktikan bahwa pemerintah sekarang ini hanya memikirkan kekuasaan untuk diri semata sehingga rakyat banyaklah yang dikorbankan.
Alhasil, para pengurus negeri ini abai dalam mengurusi rakyat. Mereka hanya memikirkan uang yang bisa masuk ke rekeningnya sebanyak mungkin sehingga bantuan dari warga untuk membantu sesama warga pun harus mendapat izin pemerintah.
Alhasil, masyarakat makin banyak yang tidak percaya lagi terhadap pemerintah baik di daerah maupun di pusat. Banyak warga berbondong-bondong menggalang dana dan langsung membawa bantuan ke lokasi yang terkena bencana. Kemudian memberikan langsung bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir. Kekecewaan masyarakat ini ditunjukkan dengan tidak memberikan sedikit pun bantuan di posko-posko yang telah disediakan pegawai pemerintahan di daerah yang terkena bencana.
Sistem Kapitalis Sekuler Sumber Masalah
Pemerintah harus sadar bahwasanya dengan mengemban sistem kapitalis sekuler, para pejabat pemerintahan sudah tidak memegang teguh lagi hukum-hukum yang berlandaskan Islam sehingga mereka tidak takut lagi akan azab Allah. Makanya mereka tidak memikirkan lagi tentang pertanggungjawaban di akhirat nanti.
Semua peraturan yang ada di negeri ini bersumber dari hukum buatan manusia sehingga mereka yang memegang tampuk kekuasaanlah yang membuat peraturan untuk rakyatnya yang hanya menguntungkan mereka sepihak. Makanya dikatakan kapitalis karena yang diurusi oleh para pejabat pemerintah adalah para pengusaha yang mempunyai modal besar dan pejabat pemerintahan ini mendapatkan untung besar dari pembuatan undang-undang yang berpihak kepada pengusaha. Alhasil, yang diuntungkan hanyalah pejabat dan pengusaha besar di negeri ini.
Maka dari itu, umat harus sadar bahwa sejatinya karena sistem kapitalis sekuler inilah yang membuat hutan kita rusak dan akhirnya terjadi banjir dan longsor yang menyapu rumah warga.
Sistem Islam Mengadili Pemimpin Zalim
Masyarakat harus sadar bahwa kehidupan ini harus diatur dengan syariat Islam di bawah naungan Khil4fah. Karena hanya dengan Khil4fah, umat diurus secara layak dan benar sesuai dengan hukum syarak. Di dalam hukum Islam, para pemegang kekuasaan tidak akan berani menindas dan menelantarkan rakyatnya karena mereka akan dihukum baik di dunia maupun di akhirat. Jika pemimpin tersebut menindas dan menzalimi rakyatnya.
Sesuai dengan surah Hud ayat 102 yang artinya: "Demikianlah siksaan Tuhanmu apabila Dia mengazab (penduduk) negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya siksaan-Nya sangat pedih lagi sangat berat."
Di dalam sistem Islam, para hakim berhak mengadili para pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya. Hakim di dalam Islam tidak bisa disuap dikarenakan yang akan menjadi hakim adalah para penghafal Al-Qur'an dan penghafal ribuan hadis. Dia juga seorang mujtahid sehingga ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya membuat hakim tersebut takut untuk memutuskan suatu hukum yang melanggar syariat Islam.
Begitulah agungnya sistem Islam. Para pejabatnya ditempa menjadi orang-orang yang bertakwa dan alim sehingga mereka tidak akan semena-mena terhadap rakyatnya. Dengan diterapkannya syariat Islam dalam naungan Khil4fah, maka Allah akan memberikan keberkahannya baik dari langit dan bumi.
Sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang artinya: "Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan."
Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]