Sekolah Rakyat Mampukah Mengatasi Kemiskinan Struktural
Opini
Program SR meski terkesan pro-rakyat sejatinya hanya solusi tambal sulam
Program ini muncul karena negara gagal menyediakan sistem pendidikan formal yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh warga
_________
Penulis Fatimah Al Fihri
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program Sekolah Rakyat (SR) sebagai bagian dari strategi mengatasi kemiskinan.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan bahwa SR ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan formal. SR hadir dengan berbagai janji seperti pendidikan gratis, pemberian makan, seragam, bahkan bantuan transportasi.
Wakil Menteri Sosial menegaskan bahwa kebutuhan dasar siswa-siswi SR akan dipenuhi negara agar mereka bisa belajar dengan tenang dan tidak menjadi bagian dari generasi yang putus sekolah. (detik.com, 25-07-2025)
Meski tampak menjanjikan, tetapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa SR juga menimbulkan polemik. Di Bandung misalnya, gedung milik SLBN A Pajajaran yang biasa digunakan siswa tunanetra dialihfungsikan untuk SR sehingga menyebabkan proses belajar siswa terganggu. (pikiranrakyat.com, 25-07-2025)
Kasus ini menunjukkan bahwa implementasi SR belum sepenuhnya mempertimbangkan prinsip keadilan dan inklusivitas dalam pendidikan sehingga muncul petanyaan besar benarkah Sekolah Rakyat mampu mengentaskan kemiskinan secara sistemik?
Kemiskinan dan Ilusi Akses Pendidikan
Memang benar bahwa kemiskinan sangat berkorelasi dengan tingkat putus sekolah. Data dari Kementerian Sosial menunjukkan bahwa mayoritas anak putus sekolah berasal dari keluarga miskin. Namun, anggapan bahwa sekadar memberikan akses pendidikan akan menyelesaikan kemiskinan adalah penyederhanaan yang menyesatkan.
Faktanya, lulusan perguruan tinggi pun kini kesulitan mendapatkan pekerjaan. Data BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan diploma dan sarjana mencapai 5,86% tertinggi di antara jenjang pendidikan lainnya. Ini menandakan bahwa problem utamanya bukan hanya soal akses pendidikan, melainkan struktur ekonomi yang tidak mampu menyerap tenaga kerja terdidik.
Di sinilah letak ilusi dari narasi "akses pendidikan sebagai solusi utama kemiskinan." Akses memang penting, tetapi tanpa kualitas yang setara, relevansi kurikulum terhadap dunia kerja dan jaminan keberlanjutan hidup pasca pendidikan, maka pendidikan hanya menjadi jalan buntu baru bagi masyarakat miskin. Banyak anak dari keluarga tidak mampu berhasil menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah. Namun, tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena tidak adanya perubahan signifikan dalam ekonominya.
Pendidikan semestinya bisa membantu orang miskin memperbaiki hidupnya, tetapi kenyataannya justru sering berakhir sebagai ruang penantian tanpa kepastian.
Tambal Sulam dalam Kapitalisme
Masalahnya bukan sekadar akses pendidikan, melainkan sistem ekonomi kapitalis yang menyebabkan ketimpangan. Kemiskinan di Indonesia bukanlah kemiskinan alami, tetapi kemiskinan struktural akibat kapitalisme yang menyengsarakan. Kapitalisme menjadikan negara sekadar regulator kepentingan oligarki, bukan pengurus rakyat. Negara lebih sibuk menarik investasi asing ketimbang menjamin kesejahteraan dan pendidikan rakyat.
Program SR meski terkesan pro-rakyat sejatinya hanya solusi tambal sulam. Program ini muncul karena negara gagal menyediakan sistem pendidikan formal yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh warga. Kita harus bertanya: mengapa anak-anak miskin harus disekolahkan secara terpisah? Mengapa mereka tidak diberdayakan di sekolah-sekolah negeri yang seharusnya menjadi milik semua lapisan masyarakat?
Kebijakan serupa juga terlihat dalam program-program populis lain, seperti makan bergizi gratis (MBG). Alih-alih menyelesaikan masalah kemiskinan, kebijakan ini cenderung bersifat simbolik dan tidak menyentuh akar masalah sistemik.
Pendidikan dalam Paradigma Islam
Dalam Islam, pendidikan merupakan hak seluruh rakyat, baik miskin maupun kaya, dan wajib dipenuhi negara secara menyeluruh.
Rasulullah ﷺ bersabda, “Imam adalah penggembala, dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Bukhari)
Negara Islam tidak akan membiarkan rakyatnya tercerai-berai dalam sistem pendidikan yang diskriminatif. Seluruh jenjang pendidikan wajib diberikan secara gratis, berkualitas, dan merata tanpa melihat latar belakang ekonomi.
Dalam sejarah peradaban Islam, pendidikan menjadi tulang punggung kemajuan umat. Universitas Al-Azhar di Kairo dan Al-Qarawiyyin di Maroko menjadi saksi betapa pendidikan tinggi di dunia Islam telah disubsidi penuh negara bahkan jauh sebelum Eropa mengenal sistem universitas.
Sumber dana dalam negara Islam bukan berasal dari utang luar negeri atau pajak rakyat miskin, melainkan dari sumber-sumber halal, seperti fai, kharaj, zakat, dan kepemilikan umum seperti hasil tambang dan minyak. Negara Islam bukan hanya mendidik, tetapi juga menjamin kesejahteraan rakyat, menyediakan lapangan kerja, dan menjaga distribusi kekayaan secara adil.
Saatnya Kembali pada Sistem Ilahiah
Sekolah Rakyat bisa jadi menyelamatkan sebagian anak dari putus sekolah. Namun, jika akar masalahnya tidak disentuh, yaitu kapitalisme yang menciptakan kemiskinan dan kesenjangan maka SR tak ubahnya plester di tubuh yang terluka parah.
Sudah saatnya kita menggugat paradigma dan sistem yang selama ini gagal memberikan keadilan. Solusi Islam bukan sekadar pendidikan gratis, tetapi sistem menyeluruh yang menjamin pendidikan, kesejahteraan, dan keamanan setiap individu.
Negara Islam (Khil4fah) adalah sistem tersebut—sebuah entitas yang menjadikan pendidikan sebagai fondasi peradaban, kesejahteraan sebagai hak rakyat, dan kepemimpinan sebagai amanah, bukan alat kekuasaan. Tanpa sistem Islam yang kafah, program semacam Sekolah Rakyat hanya akan berakhir menjadi catatan populis tanpa daya ubah yang hakiki. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]