Angka Kemiskinan Turun Benarkah Kesejahteraan Rakyat Sudah Terjamin?
Surat Pembaca
Menurunnya angka kemiskinan belum tentu mencerminkan bahwa kesejahteraan masyarakat telah tercapai
Selama akar masalah seperti pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan fluktuasi harga belum diatasi
_________________________
KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Menurut survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren yang berbeda antara desa dan kota. Jumlah penduduk miskin di perkotaan naik dari 6.66 persen (September 2024) menjadi 6.73 persen. Sementara di wilayah pedesaan, angkanya turun dari 11,34 persen menjadi 11,03 persen. (bbc.com, 25-07-2025)
Dengan kata lain, meskipun tingkat kemiskinan secara nasional menunjukkan tren penurunan, tetapi pada sejumlah wilayah justru mengalami kenaikan. Lantas, mengapa kesejahteraan di kota malah menurun?
Penyebab Kenaikan Kemiskinan di Kota
Dua faktor besar memengaruhi: Lapangan kerja dan harga kebutuhan pokok. Menurut Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), jumlah pekerja yang terdampak gelombang PHK mencapai 60.000 orang pada dua bulan pertama tahun ini. Hilangnya pekerjaan langsung memukul daya beli, terutama di kota yang mana biaya hidup lebih tinggi.
Selain itu, penetapan harga bahan pangan turut memengaruhi kemampuan masyarakat dalam melakukan pembelian. BPS mencatat telah terjadi kenaikan harga pada komoditas pangan seperti minyak goreng, cabai rawit, dan bawang putih. Bagi warga kota yang mayoritas bergantung pada pasar, lonjakan harga ini mempersempit kemampuan membeli kebutuhan dasar.
Berbeda halnya dengan wilayah pedesaan, di mana mayoritas penduduknya adalah petani, gelombang PHK tidak berdampak secara signifikan sedangkan peningkatan harga pangan turut mendorong kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP). NTP dinilai baik ketika harga jual produk hasil pertanian cukup untuk menutup biaya produksi dan biaya hidup petani.
Upaya Pemerintah dan Keterbatasannya
Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2015 terkait tugas pemerintah dalam mengatur urusan pembangunan manusia dan kebudayaan, pemerintah menyalurkan sejumlah bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang memenuhi syarat. Sedikitnya ada tujuh program bansos yang dijadwalkan cair pada bulan ini dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan memberikan dukungan dalam situasi darurat.
Namun, bansos memiliki keterbatasan: Sifatnya sementara dan berpotensi menumbuhkan ketergantungan. Ia belum menyentuh akar masalah seperti rendahnya kesempatan kerja, ketimpangan distribusi kekayaan, dan lemahnya kontrol harga pangan.
Solusi Hakiki Menurut Islam
Dalam Islam, kemiskinan dapat ditanggulangi dengan pendekatan sistematis dan menyeluruh. Strategi yang diterapkan tidak hanya bersifat karitatif (pemberian bantuan), tetapi juga struktural dengan membangun sistem ekonomi, sosial, dan pemerintahan yang mendorong produktivitas masyarakat dan distribusi kekayaan secara adil.
Sistem ekonomi Islam melalui Baitulmal yang berfungsi sebagai lembaga keuangan akan mengatur pemasukan kas negara sesuai dengan peruntukannya masing-masing secara adil dan terorganisir.
Dana yang digunakan untuk kebutuhan umum, termasuk membiayai kaum miskin, membangun infrastruktur, dan menciptakan lapangan kerja akan sangat membantu masyarakat.
Negara juga memfasilitasi masyarakat miskin agar bisa memiliki tanah atau modal untuk usaha, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang memberikan tanah kepada kaum miskin agar mereka bisa mengolahnya sehingga masyarakat tidak harus “menunggu uluran tangan” dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya.
Potret nyata buah keberhasilan dari kepemimpinan yang sesuai dengan syariat Islam bisa dilihat dari masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam waktu dua tahun kepemimpinannya, Umar bin Abdul Aziz berhasil menurunkan angka kemiskinan drastis hingga hampir tidak ditemukan orang yang layak menerima zakat karena semua sudah sejahtera.
Begitulah gambaran kondisi masyarakat jika dipimpin sesuai syariat Islam. Bukan dengan “bantuan sesaat”, tetapi dengan membangun struktur ekonomi dan sosial yang adil, mencegah penumpukan kekayaan, menjamin distribusi sumber daya, dan memberdayakan individu untuk mandiri.
Oleh karena itu, menurunnya angka kemiskinan belum tentu mencerminkan bahwa kesejahteraan masyarakat telah tercapai. Selama akar masalah seperti pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan fluktuasi harga belum diatasi, penurunan angka hanyalah ilusi statistik.
Islam menawarkan solusi yang menyentuh akar persoalan: Membangun sistem ekonomi yang adil, memberdayakan rakyat, dan memastikan kekayaan terdistribusi merata. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]
Rahmah Thayyibah