Ketika Jaminan Pendidikan Gratis Sulit Diraih
Surat Pembaca
Dalam kapitalisme saat ini pendidikan ibarat barang mewah
yang sulit dijangkau terutama oleh rakyat miskin
_________________________
KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA- Dalam rangka mengurangi banyaknya angka putus sekolah, Kementerian Sosial bersama pemerintah Kabupaten Bandung berencana menargetkan 150 anak terkategori miskin dan miskin ekstrem agar memperoleh pendidikan dengan mendirikan Sekolah Rakyat gratis yang penerimaannya akan dilaksanakan di wisma atlet komplek Sarana Olahraga (SOR) Jalak Harupat, Kutawaringin, Kabupaten Bandung.
Enjang Wahyudin, selaku Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung menegaskan bahwa jenjang yang akan dibuka mulai dari SD, SMP dan SMA. (pikiranrakyat.com, 8-6-2025)
Program Sekolah Rakyat gratis ini di satu sisi dianggap sangat membantu karena merupakan bentuk kepedulian negara terhadap masyarakat miskin. Namun sayang, keberadaanya justru menimbulkan masalah yang lebih besar, salah satunya adalah terbentuknya kelas-kelas dalam masyarakat.
Antara si kaya dan si miskin seolah terdapat jurang pemisah yang sangat dalam. Anak-anak yang berada pada sekolah tersebut akan mendapat dampak tekanan psikologis tersendiri bahkan mungkin bisa jadi sampai ke ranah pembulian. Sementara mereka yang bersekolah umum bahkan elite tentu akan menimbulkan kesombongan dan merasa dirinya lebih tinggi.
Pendidikan saat ini ibarat barang mewah yang sulit dijangkau terutama oleh rakyat miskin. Jumlah sekolah dibanding jumlah anak usia sekolah tidak sebanding. Andaikan pemerintah serius memikirkan nasib generasi ke depan, maka anggaran pendidikan haruslah lebih diutamakan.
Jika daya tampung Sekolah Rakyat gratis hanya 150 bagaimana dengan nasib anak yang lain? Mereka adalah anak bangsa, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Karena pendidikan adalah hak dasar yang harus dijamin dan dipenuhi oleh negara. Sebagaimana tercantum dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap rakyat berhak mendapatkan pendidikan dan negara wajib membiayai kebutuhan pendidikan rakyatnya."
Dengan anggaran yang sangat minim tidak mungkin negara mampu merealisasikan amanat undang-undang sampai kapanpun. Apalagi utang negara terus membengkak, PHK massal terus berlangsung, lapangan pekerjaan minim, akan banyak para orangtua yang sulit menyekolahkan anak walaupun hanya tingkat dasar.
Itulah konsekuensi dari penerapan kapitalisme sekuler. Penguasa tidak diposisikan sebagai periayah atau pengurus tapi hanya sebagai regulator dan fasilitator saja. Kalaupun mengurusi tidak totalitas dan diserahkan kepada swasta. Oleh sebab itu, pendidikan dalam sistem kapitalis dijadikan ladang bisnis yang hanya memikirkan untung rugi sehingga biaya pendidikan saat ini dari tahun ke tahun terus meningkat.
Berbeda dalam sistem Islam, karena selain sandang, pangan dan papan, kebutuhan pendidikan juga termasuk hal pokok yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Khalifah akan menyiapkan sarana dan prasarana seperti gedung sekolah, laboratorium, asrama, juga masjid sebagai sarana pendidikan formal dan nonformal. Semua akan disediakan secara cuma-cuma atau gratis karena dalam lslam pemimpin adalah raa'in (pengurus), sebagaimana sabda Rasulullah saw., yang artinya: “Imam adalah raa’in (pengurus rakyatnya) dan dia bertanggung jawab pada rakyatnya.” (HR. Bukhari)
Syariat juga telah menetapkan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib karena keberadaannya ibarat air di padang tandus, yaitu sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup manusia. “Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim.” (HR. Ibnu Majah)
Dalam penyelenggaraannya biayanya ditanggung oleh negara walaupun tidak menutup kemungkinan ada yang berinfak demi mendapatkan pahala jariah.
Sejarah Islam telah mencatat pada masa Khil4fah Umayah di Andalusia, Spanyol, Khalifah Abdurrahman l membangun Masjid Agung Cordoba yang memiliki perpustakaan dan sekolah terkenal dan menjadi tempat bagi ilmuwan dan siswa untuk belajar ilmu pengetahuan, filsafat, dan agama. Selain sebagai simbol kekuasaan dan kebudayaan lslam Masjid Agung Andalusia berkembang menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang penting, dan berperan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan lslam di Eropa.
Adapun dari sisi pembiayaan, negara mengambil dari Baitulmal yang sumber dananya berasal dari pengelolaan SDA, jizyah, kharaj, dan lain-lain. Bukan berasal dari pajak atau APBN seperti yang terjadi di kapitalisme. Sedangkan untuk kurikulum pendidikan, sistem ekonomi dan politk harus sesuai dengan syariat Islam sehingga output yang dihasilkan selain ahli dalam ilmu pengetahuan tetapi sekaligus menjadi individu-individu yang bertakwa kepada Allah Swt..
Sejatinya pendidikan gratis adalah hak bagi setiap rakyat, tanpa memandang agama, ras, warna kulit, kaya atuapun miskin. Semua itu akan terwujud hanya ketika umat Islam mau menerapkan syariat Islam secara kafah. Wallahualam bissawab. [Luth/MKC]
Ari Wiwin