Alt Title

DPR dalam Balutan Demokrasi, Bikin Sakit Hati

DPR dalam Balutan Demokrasi, Bikin Sakit Hati



Tunjangan perumahan bagi anggota DPR sangat fantastis

Sungguh, hal ini membuat rakyat sakit hati

______________________________

 

Penulis Netty

Kontributor Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Wakil rakyat merupakan orang-orang yang duduk sebagai perwakilan atau utusan rakyat. Mereka yang terpilih pada periode tahun 2024—2029 diharapkan mampu melayani, mewakili, dan mendengar jeritan rakyat. Namun, akankah suara hati rakyat dapat didengar?


Tunjangan Perumahan untuk Anggota DPR


Pada  tanggal 1 Oktober 2024 Anggota DPR, DPD dan MPR RI untuk masa jabatan tahun 2024-2029 resmi dilantik dalam sidang paripurna. Kali ini, semua anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan diberikan fasilitas rumah dinas. Melainkan para anggota dewan akan diberikan tunjangan perumahan.

 

Tunjangan yang akan diberikan untuk hunian di sekitar Kompleks Parlemen, kisarannya adalah Rp30 juta sampai Rp50 juta per bulan. Hal itu diungkapkan oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar. (kumparan.com, 03-10-2024).


Anggaran dana yang begitu fantastis diberikan per bulannya hanya untuk tunjangan perumahan. Belum lagi diberikannya fasilitas pendidikan, kesehatan, dan yang lain-lain. Di tambah lagi, publik makin geram ketika beredar bagaimana gaya hidup para anggota DPR yang serba wah, yang diperoleh dari gaji yang tak kalah menggiurkan.

 

Sedangkan rakyat ditelantarkan, banyak rakyat yang tidak mempunyai rumah, bahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan perut saja rakyat sudah sangat kesusahan untuk memenuhinya. Sungguh sangat membuat rakyat sakit hati. Hal ini mengoyak rasa kemanusiaan di tengah kehidupan masyarakat yang serba sulit, akan tetapi anggota DPR justru mendapatkan gaji dan tunjangan dengan nilai fantastis.

 

Bisa dikatakan sangatlah wajar jika publik merasa kecewa dengan kinerja DPR dan parpol dengan buramnya rekam jejak mereka. Kondisi mereka tidak akan pernah berubah selama sistem ketatanegaraan yang dianut adalah sistem sekuler liberalisme dalam bentuk demokrasi.

 

Demokrasi tidak menjadikan agama sebagai landasan. Akhirnya, sangat mungkin dibuat aturan yang bertentangan dengan syariat. Hal ini tentu kesalahan yang fatal. Politik di alam demokrasi memang tak bisa diharapkan membawa kebaikan.

 

Sistem ini hanya akan melahirkan manusia yang egois, mementingkan keuntungan pribadi dan golongan. Pejabat yang terpilih bukan orang yang amanah lagi mumpuni. Mereka terpilih hanya karena adanya popularitas atau kekuatan dana politik yang dimiliki.

Politik dalam Islam


Berbeda dengan Islam, politik dalam Islam adalah riayah suunil ummah, yakni pembahasan bagaimana mengatur pelayanan terhadap masyarakat. Demikian pula dengan fungsi wakil rakyat dan partai politik dalam Islam, sangat berbeda dengan sistem demokrasi.

 

Dalam Islam, ada yang dinamakan Majelis Umat/Majelis Syura, yaitu majelis atau dewan yang terdiri dari orang-orang yang telah dipilih umat dan perwakilan umat untuk mengoreksi penguasa, meminta pertanggungjawaban dalam menerapkan Islam, serta memberikan arahan atau masukan kepada penguasa tentang berbagai hal yang dianggapnya baik bagi kaum muslim.

 

Majelis Syura adalah mengoreksi pemimpin tentang berbagai masalah yang dianggap oleh mereka sebagai sebuah kesalahan. Pendapat majelis ini bersifat mengikat, maka pendapat mayoritasnya bersifat mengikat pula. Apabila terjadi perbedaan dengan pemimpin, maka hal ini diserahkan kepada Mahkamah Mazalim.

 

Semua itu dilaksanakan atas dasar ketaatan kepada Allah Swt.. Sebagaimana Allah Swt. berfirman: “Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (TQS. Ali Imran: 104)



Majelis Syura harus menampakkan ketidaksukaan terhadap para wali atau para mu’awin yang membuat kesalahan dengan adanya aduan dari umat dan khalifah harus segera memberhentikan mereka yang diadukan itu. Selanjutnya, tugas Majelis Syura adalah memberikan pandangan dalam undang-undang yang akan ditetapkan dan membatasi kandidat khalifah.

 

Demikianlah para wakil rakyat dalam sistem Islam akan mampu melayani rakyatnya dan menjalankan tanggung jawabnya secara optimal tanpa harus berpihak pada oligarki, koalisi, ataupun oposisi. Mereka bekerja semata-mata menjalankan amanah dan senantiasa menegakkan hukum Allah di muka bumi.

Islam Wujudkan Keharmonisan Antara Pejabat dengan Rakyat


Tidak ada harapan lagi kecuali dengan kembali kepada aturan Islam. Aturan yang akan melahirkan pribadi yang bertakwa, yang sangat berhati-hati mengemban amanah. Aturan yang akan membangun keharmonisan di antara pejabat dengan rakyat, yaitu pejabat yang mencintai dan dicintai oleh rakyat. Pejabat yang benar-benar takut kepada Allah Swt., senantiasa berlindung kepada pada Allah Swt. dalam setiap sikap dan keputusannya.

 

Hanya sistem Islam yang dapat melahirkan generasi atau pejabat yang bertanggung jawab atas setiap amanah yang diembannya. Karena hanya dengan Islam yang menjadikan manusia dapat menjaga kemuliaan dan keluhurannya dengan sikapnya yang senantiasa takut kepada Allah Swt..

 

Sebagai seorang muslim yang baik, sudah seharusnya kita turut serta dalam memperjuangkan agar sistem Islam secara kafah dapat diterapkan dalam bingkai Daulah Islamiyah, kesempurnaan Islam, keberkahan hidup sungguh akan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh alam.

 

Karena itu, mari bergabung dalam partai sahih yang tulus dan ikhlas, berjuang untuk dapat melanjutkan kehidupan Islam yang gemilang. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]