Ketika Suara Rakyat Dibalas Teror di Mana Peran Negara?
Opini
Kekuasaan yang dibangun di atas fondasi kebenaran
seharusnya tidak pernah takut pada kritik, sekeras apa pun itu
______________________
Penulis Nurhy Niha
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Media sosial kita hari ini, bukan lagi menjadi tempat pamer foto liburan atau sekadar berbagi kabar bahwa kita masih hidup atau sapa basa-basi. Ia telah menjelma menjadi medan pertempuran opini.
Sebuah mimbar bebas bagi orang-orang kecil untuk menyuarakan kegelisahan mereka atas kebijakan yang dianggap mencekik leher. Bahkan istilah ‘No Viral No Justice’ seakan jadi sumbu untuk meminta keadilan.
Namun sayangnya, wajah digital kita belakangan ini berubah menjadi sangat horor. Kritik yang lahir dari rasa peduli justru dibayar dengan harga yang mahal seperti: teror, intimidasi, hingga pengrusakan properti pribadi secara brutal.
Ini adalah sebuah fakta pahit yang sulit kita bantah. Sebuah paradoks demokrasi yang menyedihkan. Di satu sisi, kebebasan berpendapat selalu dipuja-puja dalam setiap pidato kenegaraan sebagai pilar bangsa.
Namun di sisi lain, ada "tangan-tangan misterius" yang bekerja dalam senyap untuk membungkam siapa pun yang dianggap berani menyenggol kenyamanan penguasa. Ruang aspirasi kita sedang mengalami kemunduran yang sungguh mengkhawatirkan, seolah-olah hak bicara menjadi barang mewah yang berisiko tinggi.
Rentetan peristiwa yang akhir-akhir ini mencuat polanya terlihat sangat sistematis. Para konten kreator atau pengamat yang selalu lantang menyuarakan aspirasi tak lagi cuma diserang lewat kolom komentar atau serangan akun massal. Tetapi, sudah masuk ke ranah fisik yang benar-benar kasar.
Dilansir dari Kompas.com (28-12-2025), tren serangan siber terhadap pribadi yang kritis mengalami peningkatan signifikan. Serangan ini bukan main-main adanya peretasan perangkat pribadi hingga penyebaran data keluarga secara liar di ruang publik demi menghancurkan martabat seseorang.
Berdasarkan laporan investigatif dari Tempo.co, 5 Januari 2026, disebutkan bahwa pola intimidasi kini sudah merambah ke dunia nyata secara terang-terangan. Kasus pengiriman paket-paket misterius bernada ancaman, kiriman bangkai binatang, hingga upaya perusakan kendaraan pribadi milik mereka yang kritis terhadap transparansi anggaran adalah bukti nyata bahwa ruang aman bagi rakyat sedang berada di titik nadir. Ini jelas bukan kriminalitas jalanan biasa, melainkan upaya menciptakan efek jera atau chilling effect agar publik takut bicara. Pesannya sangat jelas dan intimidatif "diam atau celaka."
Jika kita bedah secara jujur tanpa sekat apa pun situasi ini membawa kita pada wajah "demokrasi yang otoriter". Secara prosedur memang tampak demokratis dengan adanya pemilu, adanya lembaga perwakilan, tetapi secara substansi, negara justru terkesan alergi terhadap perbedaan pendapat.
Negara yang seharusnya menjadi hakim yang adil. Seolah menjelma jadi pemain yang ikut memukul lawan bicaranya melalui perangkat hukum yang karet. Penggunaan pasal-pasal dalam UU ITE sering kali menjadi senjata andalan untuk menjerat mereka yang hanya sekadar bertanya atau melayangkan protes melalui video singkat.
Kondisi ini menciptakan gangguan psikologis yang nyata. Ketika satu orang dibungkam, sebagian orang lainnya akan memilih untuk menyimpan kata-katanya hanya dalam pikiran. Mental yang terintimidasi dan ketakutan yang dihasilkan secara bersamaan ini adalah racun bagi kemajuan bangsa. Padahal kekuasaan yang dibangun di atas fondasi kebenaran seharusnya tidak pernah takut pada kritik, sekeras apa pun itu. Kekuasaan yang sehat justru membutuhkan cermin untuk melihat bercak yang mengotori wajahnya sendiri.
Islam memiliki konsep kepemimpinan. Di mana kekuasaan bukan hak istimewa untuk bertindak semena-mena, melainkan amanah berat yang akan dihisab di hadapan Sang Khalik. Allah Swt. telah memberikan peringatan keras bagi para penguasa untuk berlaku adil.
Seperti terkandung dalam surah An-Nisa ayat 58: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil."
Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah syarat mutlak. Keadilan tidak mungkin tercipta jika telinga penguasa tertutup oleh ego dan tangan mereka digunakan untuk membungkam mulut rakyat.
Rasulullah saw. juga menegaskan bahwa pemimpin adalah junnah atau perisai. Artinya, penguasa adalah orang pertama yang pasang badan melindungi rakyatnya, bukan menjadi sumber ketakutan bagi mereka. Kritik dalam Islam bukanlah bentuk pemberontakan, melainkan bentuk cinta agar pemimpin tidak terjerumus ke dalam lubang kezaliman yang berujung pada kehinaan. Bahkan, menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim disebut sebagai jihad yang paling utama.
Sejarah mencatat betapa berwibawanya pemimpin yang menghargai suara kritis. Kita ingat Khalifah Umar bin Khattab yang dikritik langsung oleh seorang wanita mengenai urusan mahar di atas mimbar. Umar tidak mengerahkan pasukan intelijen untuk melacak wanita itu, apalagi meneror rumahnya. Beliau justru mengakui kesalahannya dengan berlapang dada sembari berujar, "Wanita ini benar dan Umar yang salah."
Begitu pula Ali bin Abi Thalib yang tetap menjamin hak sipil mereka yang berseberangan politik selama tidak mengangkat senjata. Itulah wibawa yang lahir dari keadilan sejati, bukan wibawa yang dibangun dari fondasi ketakutan.
Teror terhadap suara kritis adalah alarm bahaya bagi kelangsungan hidup bernegara. Jika kritik terus dibungkam, yang tersisa hanya puja-puji palsu dari para penjilat yang justru akan menidurkan penguasa dalam kesesatan kebijakan. Kita diingatkan dalam surah Hud ayat 113: "Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka."
Kita membutuhkan sistem yang memposisikan penguasa sebagai pelayan umat, bukan tuan yang antikritik. Rakyat hari ini butuh jaminan keamanan untuk bicara, butuh kepastian hukum yang tidak memihak, dan solusi nyata atas kesulitan hidup yang kian mengimpit. Mereka tidak butuh kiriman bangkai ayam atau ancaman di depan pintu rumah mereka hanya karena ingin Indonesia menjadi lebih baik.
Sebab pada akhirnya, sejarah selalu punya caranya sendiri kekuasaan yang abadi hanya milik Sang Pencipta, dan setiap kezaliman, seberapa pun kuat perlindungannya, pasti akan menemui ujung dan pertanggungjawabannya. Jangan sampai negara yang kita cintai ini kehilangan ruhnya sebagai pelindung, hanya demi menjaga ego pemegang kuasa yang sifatnya sementara. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]