Derita Bencana Dibalas Bisnis dengan Swasta
Opini
Negara kapitalis cepat tanggap dalam perkara bisnis
walau di tengah penanganan bencana
_________
Penulis Iky Damayanti, ST.
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Taring kapitalis semakin terlihat jelas. Di tengah korban jiwa yang terus bertambah pasca banjir Sumatra, terutama di Aceh. Angka nyawa yang terdampak mencapai 1.182 jiwa hingga 9 Januari 2026. Angka ini akan terus bertambah karena sebagian korban masih ada yg belum ditemukan. (halojember.com, 12-01-2025)
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa, swasta tertarik dengan endapan lumpur dari bencana banjir dan longsor di Aceh. Pak presiden menyambut baik ketertarikan swasta dengan memberikan ijin untuk mengambil lumpur tersebut dan menjualnya pada swasta. Dengan begitu lumpur tersebut dapat menjadi pemasukkan bagi pendapatan daerah. (Tempo.com, 02-01-2026)
Di sisi lain pak presiden dalam rapat koordinasi penanganan pascabencana Aceh Tamiang, menghimbau untuk mendalami dan menelusuri gagasan swasta terkait lumpur tersebut. Baik lumpur yang ada di sungai ataupun persawahan agar mempercepat normalisasi sungai dan menambah pemasukan daerah. Prabowo juga mengungkapkan pendapatan dari lumpur bisa digunakan untuk pemulihan bagi daerah yang terdampak. (cnbcindonesia.com, 01-01-2026)
Salah fokus penguasa pada penanganan bencana menunjukkan tidak seriusnya pemerintah dalam mengurusi rakyatnya. Hal ini tampak jelas dari tanggapan serta kebijakan yang diambil. Negara kapitalis cepat tanggap dalam perkara bisnis walau di tengah penanganan bencana.
Sembari negara berlepas tangan atas amanah membenahi Aceh pasca bencana. Negara malah menyerahkan tanggung jawabnya pada pihak swasta. Inilah wajah asli demokrasi kapitalis negara tidak hadir untuk rakyat tetapi hadir sebagai fasilitator bagi bisnis-bisnis kapital. Miris, lemahnya struktural negara membuat penyelengara negara nir empati.
Berdalih efisiensi dan kepentingan ekonomi, peran negara mandul sedang swasta diberi ruang luas. Kegagalan tampak nyata, negara tidak melindungi rakyatnya, keselamatan jiwa dan penderitaan seakan hanya tontonan. Perlindungan rakyat dikelola dengan logika bisnis, bukan dengan tanggung jawab politik maupun moral negeri.
Pemanfaatan lumpur tanpa regulasi yang ketat, dapat berakibat rentannya eksploitasi sumberdaya alam dan penyalahgunaan wewenang. Sebab, tujuannya pengolahan hanya profit semata. Alhasil, kesejahteraan rakyat tergadai oleh bisnis kapital.
Solusi Bencana dalam Sistem Islam
Sungguh berbeda jauh dengan sistem Islam. Negara hadir sebagai pelayan rakyat yang bertugas ri'ayah suunil ummah (pengaturan kehidupan umat). Raa'in (pengurus rakyat) dan junnah (pelindung) sudah menjadi satu amanah nyata. Maka kehadiran negara secara total dalam penanganan bencana adalah sebuah tanggung jawab yang wajib dijalankan. Bukan justru melemparnya kepada swasta yang memiliki kepentingan.
Bencana bukanlah dagangan yang dapat diperjualbelikan demi kepentingan ekonomi. Bencana merupakan ujian kepemimpinan. Penguasa yang menjalankan sistem kepemimpinan Islam akan menjadikan rakyat sebagai prioritas mutlak. Tidak ada diskusi bisnis dalam penanganannya.
Kemaslahatan umat menjadi tolak ukur setiap kebijakan. Setiap kebijakan ditinjau sejauh mana akan mampu melindungi jiwa, harta, keluarga, dan ruang hidup rakyatnya. Negara tidak sedang berbisnis dengan rakyat yg berstandarkan untung rugi. Satu saja ada nyawa yang melayang karena kelalaiannya negara maka Allah akan mintai pertanggung jawaban pada pemimpin yang berkuasa.
Seperti sabda Rasulullah saw.: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya...."(HR. Bukhari)
Dalam penanganan bencana, daulah islamiyah fokus pada hajat hidup umat, seperti sandang, pangan, dan papan. Semuanya dipastikan bisa terpenuhi dengan layak. Sementara lumpur yang berkaitan dengan lingkungan hidup rakyat akan dikelola secara mandiri oleh negara. Yang nantinya hasil pengolahan dikembalikan lagi kepada rakyat. Dengan begitu eksploitasi sumberdaya alam oleh swasta dapat di cegah. Kepemilikan dan distribusi diatur sesuai dengan syariat Islam tanpa dimonopoli swasta.
Dengan begitu perlindungan dan kesejahteraan rakyat pasca bencana dapat terealisasi nyata dalam sistem Islam. Yang berwujud Daulah Khil4fah Islamiah. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]