Sudan Membara: Hegemoni Barat dan Eksploitasi SDA di Negeri Muslim
Opini
Sejarah panjang peradaban Islam menunjukkan bahwa prinsip syariat menyediakan kerangka tata kelola
yang mampu memadukan kedaulatan politik, keadilan distribusi kekayaan, serta perlindungan terhadap rakyat
_________________________
Penulis Manna Salwa
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPlNI- Krisis Kemanusiaan yang Tak Kunjung Usai
Sudan kembali menjadi sorotan dunia setelah gelombang kekerasan terbaru melanda negeri itu. Pembantaian, pemerkosaan, dan penghancuran permukiman terjadi hampir tanpa henti, sebagaimana diberitakan Republika (31-10-2025).
Situasi di El-Fasher memburuk drastis, memaksa lebih dari 60 ribu warga mengungsi hanya dalam empat hari, menurut laporan MINA News. Mereka meninggalkan rumah, tanah, dan harta untuk menyelamatkan nyawa, sementara suara tembakan dan serangan kelompok bersenjata terus menghantui wilayah tersebut.
Di berbagai wilayah, korban ditemukan tewas di masjid dan rumah sakit tempat yang seharusnya menjadi perlindungan terakhir. Kondisi ini memperlihatkan betapa brutalnya konflik yang sedang berlangsung. Namun, tragedi yang terjadi hari ini bukanlah peristiwa tunggal yang berdiri sendiri.
Sudan telah lama menjadi negeri muslim yang keindahannya tertutup oleh konflik panjang, meskipun Allah telah menganugerahinya kekayaan alam luar biasa. Negeri terbesar ketiga di Afrika ini memiliki lebih banyak piramida daripada Mesir, dialiri Sungai Nil, dan menyimpan cadangan emas melimpah yang menjadikannya produsen emas penting di kawasan Arab. Ironi yang memilukan kekayaan yang begitu besar justru menjadi sebab negeri itu terus diguncang konflik.
Krisis Sudan Bukan Konflik Etnis Biasa
Narasi yang sering disampaikan kepada publik adalah bahwa Sudan tengah mengalami konflik etnis. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, konflik di Sudan tidak sesederhana itu. Perselisihan antarkelompok hanya menjadi lapisan permukaan dari persaingan geopolitik yang jauh lebih besar.
Sudan merupakan titik strategis dalam perebutan pengaruh antara Amerika Serikat, Inggris, dan sekutu-sekutunya di kawasan, termasuk UEA dan aktor Zion*s Isra*l. Posisi Sudan yang dekat dengan Laut Merah, di Afrika Timur, serta kekayaan emas yang sangat besar menjadikan negara ini salah satu kawasan paling diperebutkan.
Sejak bertahun-tahun, berbagai kekuatan luar masuk melalui jalur dukungan politik, ekonomi, sekaligus militer kepada kelompok-kelompok bersenjata di Sudan. Kepentingan mereka bukan sekadar stabilitas wilayah, tetapi bagaimana Sudan bisa dijadikan bagian dari proyek geopolitik yang lebih luas, termasuk strategi Timur Tengah baru yang diarahkan negara-negara besar.
Dalam konteks ini, Sudan bukan lagi subjek politik, melainkan objek perebutan. Konflik yang terjadi hari ini adalah hasil dari campur tangan sistematis yang memecah belah masyarakat, memperlemah institusi negara, dan membuka pintu lebar bagi eksploitasi sumber daya alamnya.
Sistem Global yang Mengabadikan Ketidakadilan
Krisis Sudan memperlihatkan kelemahan mendasar dalam sistem internasional saat ini. Mekanisme internasional yang dipresentasikan sebagai penjaga perdamaian dan stabilitas global ternyata tidak mampu mencegah, apalagi menghentikan, pembantaian yang terjadi. Resolusi demi resolusi yang dikeluarkan PBB tidak berpengaruh, sementara aktor yang seharusnya dihentikan justru mendapat legitimasi dari negara-negara adidaya yang berkepentingan.
Aturan global bekerja dalam kerangka kepentingan pihak kuat sehingga negeri-negeri muslim seperti Sudan tidak diberi ruang untuk menentukan jalannya sendiri. Bahkan bantuan kemanusiaan sering kali dipolitisasi, dijadikan alat tawar menawar dalam negosiasi geopolitik, atau disalurkan dengan syarat-syarat yang merugikan rakyat Sudan. Dalam situasi seperti ini, Sudan terus menjadi pion dalam permainan kekuatan besar, bukan bangsa yang berdaulat.
Di sisi lain, sistem ekonomi kapitalisme global juga memainkan peran penting dalam memperparah krisis. SDA Sudan dikelola dengan orientasi ekspor dan keuntungan jangka pendek. Banyak konsesi tambang emas masuk ke perusahaan asing, sementara rakyat Sudan tetap hidup dalam kemiskinan.
Elite politik terseret dalam arus kepentingan global dan tidak mampu membangun ekonomi nasional yang mandiri. Negara yang kaya emas itu justru bergantung pada bantuan luar negeri. Inilah wajah kapitalisme global: keuntungan dinikmati pihak luar, sementara penderitaan ditanggung rakyatnya.
Membangun Cara Pandang Ideologis terhadap Krisis Sudan
Melihat Sudan melalui sudut pandang konflik internal saja membuat umat terjebak dalam pemahaman yang sempit. Konflik Sudan, seperti halnya tragedi P4lestina, Suriah, atau Yaman, merupakan gejala dari struktur dunia yang meminggirkan negeri-negeri muslim dari pusat kekuasaan global.
Karena itu, umat Islam perlu dinaikkan level berpikirnya agar mampu melihat bahwa seluruh problem yang menimpa negeri-negeri Muslim memiliki pola yang sama campur tangan kekuatan adidaya, eksploitasi SDA, dan lemahnya posisi politik negara-negara muslim yang terpecah.
Islam mengajarkan umat untuk memahami realitas dengan kacamata tauhid. Ketika umat mampu melihat akar masalah secara ideologis, mereka tidak akan mudah tertipu oleh narasi-narasi yang menutupi kepentingan besar di balik konflik Sudan. Dalam pandangan Islam, segala bentuk penindasan dan pembunuhan harus ditolak.
Dalam Al Qur'an surat Al-Maidah ayat 32 Allah Swt. berfirman, "Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena orang itu membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya....."
Prinsip ini menunjukkan betapa syariat Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan jiwa manusia.
Islam juga menempatkan pengelolaan SDA sebagai amanah publik. Kekayaan alam tidak boleh jatuh ke tangan asing atau kelompok tertentu yang memonopoli, melainkan harus dikelola negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Ketika prinsip ini hilang, kekayaan berubah menjadi sumber konflik, sebagaimana terlihat di Sudan.
Islam Jalan Menuju Keadilan bagi Negeri Muslim
Sejarah panjang peradaban Islam menunjukkan bahwa prinsip syariat menyediakan kerangka tata kelola yang mampu memadukan kedaulatan politik, keadilan distribusi kekayaan, serta perlindungan terhadap rakyat. Dalam sejarahnya, pemerintahan Islam dalam institusi Khil4fah mampu menjaga stabilitas wilayah yang sangat luas, menahan ekspansi kekuatan asing, menghadirkan ekonomi yang mandiri, dan melindungi hak-hak warga tanpa melihat etnis.
Dalam konteks Sudan, nilai-nilai seperti kemandirian, solidaritas antar negeri muslim, kesatuan prinsip politik, serta pengelolaan kekayaan yang adil adalah fondasi penting untuk keluar dari lingkaran konflik. Selama negeri-negeri Muslim tetap terpecah, mereka akan terus mudah didominasi oleh kekuatan besar.
Namun, ketika umat kembali memahami prinsip persatuan, kedaulatan hukum Islam, dan pentingnya solidaritas lintas wilayah, maka mereka memiliki peluang untuk berdiri lebih kuat dalam sistem dunia yang timpang ini. Wallahualam bissawab. [Luth/MKC]