Angka Menggembirakan Rakyat Terpinggirkan: Delusi Kapitalisme
Opini
Pertumbuhan ekonomi yang terus dibanggakan pemerintah
tidak otomatis sejalan dengan kesejahteraan rakyat
____________________
Penulis Tri Wahyuningsih
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Klaim pertumbuhan ekonomi sering menjadi jargon utama pengemban ekonomi kapitalisme. Seolah angka itu mencerminkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
Seperti yang terjadi di Indonesia, Bank Indonesia mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2025 tercatat sebesar 5,2 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Angka ini diklaim lebih tinggi dibandingkan beberapa negara besar. Namun, pertumbuhan yang tinggi secara makro ini tidak otomatis berarti rakyat merasakan kemakmuran yang merata.(bi.go.id, 31-07-2025)
Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), pertumbuhan tersebut bersifat “pertumbuhan ekonomi semu”. Karena belum menjawab persoalan mendasar seperti ketimpangan distribusi pendapatan, tingginya angka pengangguran, dan kemiskinan. (Katadata.co.id, 2 Agustus 2025)
Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira juga menyoroti tantangan serius: utang pemerintah yang meningkat, angka kemiskinan yang stagnan, dan jumlah pengangguran yang masih tinggi. (Bisnis.com, 3 Agustus 2025)
Fakta Krisis Ekonomi Indonesia
Krisis ekonomi dapat dilihat dari sejumlah indikator, seperti merosotnya tingkat pertumbuhan ekonomi (GDP atau PDB) dalam dua kuartal berturut-turut yang disebut resesi, meningkatnya harga barang (inflasi), serta meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.
Indonesia dalam beberapa bulan terakhir mengalami kenaikan tajam harga sejumlah komoditas pokok. Misalnya, harga cabai rawit merah kini berkisar Rp120.000–Rp130.000 per kilogram, telur ayam Rp35.000–Rp38.000 per kilogram, dan minyak goreng Rp26.000–Rp28.000 per liter. Lonjakan harga ini menimbulkan tekanan langsung pada daya beli masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah. (hargapangan.id, 10-10-2025)
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah pengangguran pada Agustus 2025 mencapai 8,9 juta orang, dengan persentase 5,8 persen laki-laki dan 5,9 persen perempuan. Dari jumlah ini sekitar 33 persen atau hampir 3 juta orang termasuk kategori hopeless of job, pasrah mencari pekerjaan. (BPS, 6 November 2025).
Sementara jumlah penduduk miskin pada September 2025 mencapai 27,1 juta orang, meningkat dibanding tahun sebelumnya. (BPS, 8 November 2025)
Fakta ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terus dibanggakan pemerintah tidak otomatis sejalan dengan kesejahteraan rakyat. Dalam kapitalisme, pertumbuhan ekonomi dilihat dari angka rata-rata per kapita. Tanpa mempertimbangkan apakah setiap individu mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Wajar, jika terjadi klaim pertumbuhan 5,2 persen, tetapi di sisi lain masyarakat miskin dan kekurangan pangan tetap bertambah.
Menurut laporan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan lima badan PBB lainnya, hampir 1 dari 3 orang di dunia (sekitar 2,37 miliar orang) masih tidak memiliki akses ke makanan yang cukup pada tahun 2020, dan jumlah ini meningkat drastis akibat krisis pangan global. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berkorelasi dengan kesejahteraan manusia, melainkan lebih menguntungkan korporat dan kelompok elite. (fao.org, 12-07-2023)
Kerusakan Sistem Ekonomi Kapitalisme
Kapitalisme menekankan produksi dan pertumbuhan ekonomi total, bukan kesejahteraan individu. Kekayaan negara dihitung secara agregat, lalu dibagi rata secara teori sehingga tercipta kesan pendapatan per kapita cukup, padahal 90 persen rakyat tetap kekurangan pangan, sandang, dan papan, sementara hanya 10 persen menguasai mayoritas kekayaan.
Kapitalisme beranggapan bahwa masalah kemiskinan dapat diatasi dengan meningkatkan produksi dan memberikan kebebasan penduduk untuk mengambil hasil produksi sesuai kemampuannya. Namun pada praktiknya, konsep ini menguatkan kesenjangan, karena yang kuat —para konglomerat dan korporat— mendapatkan lebih banyak, sedangkan yang lemah tetap miskin.
Kapitalisme memang mengkaji tentang distribusi dan produksi, tapi yang dimaksud adalah distribusi sumber daya (alat pemuas) untuk kebutuhan dalam negeri secara umum, tidak untuk kebutuhan semua individu per individu dalam negeri. Artinya, sistem ekonomi kapitalisme semata-mata berfokus pada pertumbuhan kekayaan negara, tanpa memastikan kesejahteraan dirasakan oleh seluruh rakyat.
Orientasinya hanya pada peningkatan angka dan akumulasi modal, bukan pada pemenuhan kebutuhan individu secara nyata. Sistem ini tidak dirancang untuk menjamin setiap orang hidup layak, bahkan gagal menyediakan pemenuhan kebutuhan bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat. Konsep semacam ini jelas keliru dan tidak adil, sebab menempatkan manusia hanya sebagai alat produksi, bukan sebagai subjek yang berhak atas kesejahteraan.
Alih-alih menyelesaikan masalah kemiskinan dan kekurangan pada level individu. Kapitalisme justru meningkatkan keberadaan orang-orang miskin dan kekurangan di dalam masyarakat sebab mustahil dalam masyarakat tidak ada orang lemah dan miskin, serta orang yang berpegang teguh pada sifat-sifat yang luhur.
Mereka akan tetap menjadi orang miskin selama asas sistem ekonominya adalah pertumbuhan pendapatan nasional sehingga yang memperolehnya hanya orang yang memiliki kemampuan saja. Orang yang kuat, semisal konglomerat atau korporat dengan kekuatannya akan mendapatkan kekayaan, sedangkan orang yang lemah sebab kelemahannya, tidak bisa mendapatkannya. Karena mau tidak mau kemiskinan justru makin meningkat.
Inilah wajah asli kapitalisme, sistem yang memberi ruang besar bagi kaum bermodal untuk menguasai negara dan menentukan nasib rakyat. Akibatnya, kesejahteraan yang dijanjikan hanya fatamorgana bagi mereka yang hidup di bawah bayang kekuasaan oligarki.
Sistem Islam Menjamin Kesejahteraan
Berbeda dengan kapitalisme yang menimbulkan ketimpangan. Islam justru memiliki mekanisme yang komprehensif dalam membangun kemandirian dan ketahanan ekonomi negara. Penerapan syariat Islam secara menyeluruh akan melahirkan tatanan ekonomi yang adil, sistem kepemilikan yang teratur, stabilitas moneter yang terjaga, serta aktivitas pasar yang berorientasi pada sektor riil.
Pertama, karakteristik politik ekonomi Islam yang memanusiakan manusia. Politik ekonomi Islam adalah jaminan pemenuhan semua kebutuhan primer setiap orang serta pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat tertentu yang memiliki gaya hidup yang khas.
Untuk merealisasikan hal ini, negara akan menempuh serangkaian kebijakan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dalam negeri berjalan dengan baik dan kesejahteraan dirasakan oleh rakyat seluruhnya.
Kedua, pengaturan kepemilikan. Dalam Islam, konsep kepemilikan dibagi menjadi tiga yaitu, milik pribadi, milik umum, dan milik negara. Terhadap kepemilikan individu, negara hanya berperan memastikan agar mekanisme pasar berjalan adil tanpa adanya distorsi atau manipulasi dari pihak manapun. Negara menghukum pebisnis curang, dzalim, dan yang melakukan penimbunan terhadap produk pangan. Tidak ada perlakuan khusus terhadap individu tertentu dalam bisnis.
Ketiga, mata uang yang tahan krisis. Krisis ekonomi dunia tak lepas dari sistem uang kertas yang tidak lagi ditopang oleh emas dan perak. Nilainya mudah tergerus, inflasi pun terus menghantui. Islam menawarkan solusi dengan menetapkan standar mata uang berbasis emas dan perak yang terbukti stabil dan tidak mudah terdepresiasi.
Keempat, pasar yang berbasis sektor rill. Ekonomi Islam adalah perekonomian yang berbasis sektor rill. Islam tidak mengenal sektor non-rill seperti yang ada dalam sistem ekonomi kapitalis.
Islam hanya memandang kegiatan ekonomi dalam sektor rill seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Dari sektor inilah roda perekonomian digerakkan agar terus tumbuh dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat.
“Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?” (TQS. Ali Imran: 50)
Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]