Ibu Bunuh Buah Hati Ada Apa dengan Negeri Ini?
Opini
Langkah yang diambil pemerintah merupakan aksi reaktif
Tak ubahnya seperti pemadam kebakaran yang sekadar memadamkan bara sesaat
_______________________________
Penulis Sifa Putri
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pegiat Dakwah Ideologis
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Derita tak bertepi. Itulah gambaran kondisi untuk menjelaskan betapa sulitnya menjalani kehidupan saat ini. Masalah demi masalah terus melanda hingga bingung untuk menyelesaikannya harus dimulai dari mana.
Baru-baru ini terjadi tragedi di wilayah Kecamatan Banjaran. Kasus pembunuhan 2 orang anak oleh ibunya yang berakhir dengan bunuh diri. Pelaku sempat menulis secarik surat yang ditulis dalam bahasa Sunda. Isinya berupa ungkapan keputusasaannya akibat lilitan utang pinjol dan judol yang dilakukan oleh suaminya.
Sayangnya, pemerintah memandang tragedi ini hanyalah masalah kemiskinan semata yang disebabkan oleh kekurangan bahan pangan sehingga solusi yang diupayakan adalah dengan menstabilisasi ketahanan pangan. (pikiranrakyat.com, 13-09-2025)
Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispakan) melakukan pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) daerah berupa beras dan minyak goreng. Dadang Supriatna selaku Bupati mengatakan bahwa kegiatan ini ditujukan bagi warga di tiap desa maupun kelurahan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas inflasi.
Dadang menyatakan bahwa beras dan minyak goreng sesuatu yang dianggap penting dan sangat dibutuhkan masyarakat. Ia pun berharap tragedi yang terjadi di Kampung Cae RT 1 RW 7, Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, pada Jumat, 15 September 2025 dini hari itu tidak terulang kembali.
Menurutnya, tragedi tersebut terindikasi berkenaan dengan persoalan ekonomi. Pihaknya pun akan berupaya melakukan pembagian yang lebih konkret. Jelas, tindakan ini merupakan aksi reaktif. Tak ubahnya seperti pemadam kebakaran yang sekadar memadamkan bara sesaat padahal sumber utama permasalahan bukan hanya pada ketiadaan beras ataupun minyak goreng, tetapi akibat jeratan lain, seperti pinjol dan judol.
Pada dasarnya persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sekarang sangatlah kompleks. Jika dicermati lebih dalam, pangkal dari semua masalah ini adalah penerapan aturan sekuler kapitalisme dalam seluruh aspek kehidupan. Sistem yang menolak agama sebagai panduan kehidupan. Akibat sekularisme, orang bebas untuk berbuat apa pun walau telah diharamkan oleh agama, seperti judol dan pinjol.
Negara hanya sebatas memberi wejangan agar tidak terlibat, tetapi tidak mampu mengatasi apalagi memberantas keduanya padahal korban sudah banyak berjatuhan. Di sisi lain, minimnya atau sulitnya lapangan kerja telah mengalihkan sebagian masyarakat untuk mendapatkan uang secara instan tanpa berpikir akibatnya.
Dalam sekularisme, para pemangku kebijakan sangat minim empati. Mereka hidup serba berkecukupan, tetapi rakyatnya sangat menyedihkan. Korupsi, gratifikasi, dipandang hal biasa tanpa takut akan hisab setelah mati. Begitulah tanpa agama orang akan makin rakus dan tamak.
Kebutuhan masyarakat bukan hanya sebatas perut, butuh juga ketenangan dan masa depan apalagi bagi generasi. Jangan sampai para ibu yang sudah letih melahirkan dan mengurus anak dibebani dengan permasalahan yang mendera hingga hilang harapan. Maka ketahanan keluarga dan ketahanan pangan tidak bisa dilepaskan dari peran negara.
Penerapan ekonomi kapitalisme telah memperburuk kondisi ekonomi negeri. Menciptakan kesenjangan ekonomi yang luar biasa parah. Sumber daya alam yang melimpah tidak memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Kekayaan negeri ini hanya untuk memperkaya segelintir para oligarki. Selain itu, masyarakat terus dibebani dengan berbagai pungutan pajak untuk menutup defisit anggaran.
Itulah kenyataan hidup di bawah pengaturan sekularisme kapitalis. Kondisi ini sangat jauh berbeda ketika dunia dalam pengaturan sistem Islam. Dalam Islam, seorang pemimpin bertanggung jawab penuh terhadap rakyatnya, seperti sabda Nabi saw.: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)
Untuk itu, pemimpin wajib menerapkan aturan yang berasal dari sang Khalik, bukan aturan buatan manusia yang jelas lemah dan sarat kepentingan. Allah Swt. telah memerintahkan agar para pemimpin hanya berhukum dengan syariat-Nya di berbagai bidang kehidupan, baik dalam hal pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, pendidikan, dan yang lainnya.
Negara yang menerapkan sistem Islam akan berusaha semaksimal mungkin menyediakan lapangan kerja terutama bagi para penanggung nafkah. Islam tidak akan membiarkan judi dan riba bebas beroperasi karena hukumnya haram. Jika ada yang ketahuan menjalankan, maka akan dikenai sanksi sesuai syariat.
Dalam negara yang menerapkan sistem Islam, pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki tidak akan diserahkan kepada swasta, tetapi wajib dikelola negara yang hasilnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hanya di bawah naungan sistem Islam sajalah negara benar-benar hadir menyolusi masalah kebutuhan masyarakat. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]