Ironi Tunjangan Membawa Penderitaan
Opini
Dengan adanya tunjangan yang didapatkan oleh DPR makin memperkuat keyakinan bahwa
sistem kapitalis menciptakan manusia-manusia yang gila akan harta duniawi semata
____________________________
Penulis Siti Nurtinda Tasrif
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Jabatan Ialah Amanah
Pada dasarnya, setiap manusia diciptakan dengan batas-batas yang dimilikinya. Di mana setiap hal sudah memiliki ketetapannya. Maka dari itu, setiap orang harus mengetahui seperti apa batas-batas yang akan mengatur kehidupannya. Begitu juga dengan jabatan yang dimilikinya karena setiap orang yang memiliki jabatan pasti terikat dengan batasan-batasan tertentu.
Batasan inilah yang nantinya menjadikan pemangku jabatan dapat mempertimbangkan segala akibat dan konsekuensi yang akan dihadapinya. Tatkala jabatan tersebut dijalankan atau dilanggar. Dengan ini, setiap pemangku jabatan juga tidak akan melakukan kekeliruan yang dapat mengakibatkan keburukan untuk orang banyak. Terutama yang berkaitan langsung dengan jabatan yang sudah menjadi tanggung jawabnya.
Perlu diketahui juga bahwa jabatan itu adalah amanah, yang namanya amanah harus ditunaikan sebaik-baiknya. Jika tidak ditunaikan akan memberikan dampak yang buruk. Baik bagi keluarga atau diri sendiri. Orang yang memegang sebuah jabatan wajib memiliki sikap yang amanah. Hal ini diharuskan, mengingat banyaknya pejabat yang haus akan pujian bukan pahala.
Apalagi saat ini, marak pejabat yang melakukan berbagai keburukan, salah satunya saja korupsi. Bahkan sampai pada peraturan tentang tunjangan yang akan didapatkan oleh pejabat tinggi. Sebut saja DPR, dimana DPR sendiri merupakan jabatan tinggi yang bahkan termasuk ke dalam trias politika. Namun, baru-baru ini tersebar kabar tentang hadirnya kebahagiaan bagi DPR.
Dimana DPR digadang-gadang akan mendapatkan berbagai tunjangan dari negara yang nilainya sangat fantastis. Sebagaimana yang penulis kutip dari Media cnbcindonesia.com (23-08-2025) bahwasanya Surat Sekretariat Jenderal DPR Nomor B/733/RT.01/09/2024 mengatur setiap anggota DPR berhak atas tunjangan rumah sehingga angka penerimaan bulanan langsung melonjak menembus lebih dari Rp100 juta.
Dengan jumlah anggota sebanyak 580 orang, anggaran negara harus mengeluarkan sekitar Rp29 miliar per bulan hanya untuk membiayai tunjangan rumah, atau setara Rp1,74 triliun selama satu periode masa jabatan lima tahun. Tunjangan ini dinilai sangat besar, mengingat uang sebanyak ini bisa membantu masyarakat yang mengalami kesulitan sehingga akan sangat membantu negara.
Kapitalisme Mengubah Orientasi
Namun sangat disayangkan, hal tersebut tidak akan pernah terjadi mengingat negara Indonesia tengah menerapkan sistem dari manusia bukan dari Tuhan. Hal ini juga yang membuat setiap pemangku jabatan bisa meraup keuntungan sebanyak-banyaknya untuk membuat dirinya makin kaya sehingga tidak mengherankan jika peraturan mengenai tunjangan ini dikeluarkan.
Sungguh ironis, jabatan yang tadinya adalah amanah yang membutuhkan tanggungjawab yang besar pada akhirnya harus tunduk dibawah kepentingan yang tidak berbatas bahkan membuat pemangku jabatan tersebut semena-mena juga rakus. Inilah akibat takala kapitalisme sebagai asas negaranya. Dimana kapitalisme adalah landasan kehidupan yang berorientasi kepada materi semata. Dari sinilah awal lahirnya manusia-manusia yang haus akan kekayaan, materi, dan keuntungan.
Bahkan merambat ke tatanan kehidupan yang serba kepentingan sehingga tidak ada hubungan yang abadi, melainkan kepentingan yang abadi. Ini juga yang menjadi penyebab para pejabat sudah tidak menyadari letak kezaliman yang telah dilakukannya.
Rasulullah saw. pernah bersabda bahwasanya : "Ingatlah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggungjawab untuk apa yang dipimpinnya. Imam yang memimpin manusia adalah pemimpin dan dia bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya...." (HR. Al-Bukhari)
Sungguh ironis, pejabat yang harusnya mengurusi rakyatnya dengan baik, ini malahan membawa penderitaan yang sangat besar bagi rakyatnya. Dengan adanya tunjangan yang didapatkan oleh DPR semakin memperkuat keyakinan bahwa kapitalisme menciptakan manusia-manusia yang gila akan harta duniawi semata.
Takwa dengan Islam
Berbeda dengan kapitalisme, Islam memiliki karakteristik yang istimewa dalam mencetak para pejabatnya. Di mana dari khalifah sampai para jenderal adalah orang-orang yang taat lagi takwa. Semua ini karena Islam adalah sistem yang diberikan oleh Tuhan bukan manusia. Tentu saja akan berbeda kebermanfaatannya. Lebih istimewanya lagi, Islam tidak hanya memberikan keberkahan pada saat di dunia, tetapi juga di akhirat.
Islam sebagai ideologi mengatur hubungan dengan Allah Swt., hubungan dengan diri sendiri, dan hubungan dengan sesama manusia. Termasuk hubungan para pejabat dan rakyatnya. Di mana pejabat dalam Islam adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang sangat takut kepada Tuhannya. Dengan ini, setiap pejabat tidak akan berani melakukan kecurangan bahkan berbuat kezaliman kepada rakyatnya.
Setiap pejabat adalah pelayan bagi rakyatnya, dengan begitu para pemangku jabatan akan selalu mengutamakan rakyat dalam segala aspek termasuk tentang materi. Di mana pemangku jabatan pada masa Islam hanya mendapatkan santunan. Tidak ada gaji pokok apalagi tunjangan. Hal ini didasarkan pada rasa takut kepada Tuhannya yang membuat dirinya tidak berani berbuat zalim.
Khatimah
Sungguh luar biasa apabila Islam diterapkan sebagai sistem negara. Sistem yang mengatur segala aspek. Dengannya akan hadir yang namanya rahmat. Namun jika tidak, semua hanya akan sia-sia, sirna bahkan hancur. Hal ini adalah keniscayaan, mengingat Islam belum diterapkan sebagai sistem negara. Oleh sebab itu, penerapan Islam adalah kebutuhan mendasar atas negara agar tidak terjadi lagi berbagi musibah apalagi kezaliman. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]