Sekolah Rakyat Mungkinkah Cara Cepat Mengentaskan Kemiskinan
Opini
Meskipun SR gratis, tetapi hal ini menunjukkan bahwa negara hanya peduli pada masyarakat miskin yang tidak mampu bersekolah
padahal hingga saat ini masih banyak masalah yang dihadapi oleh sekolah
__________________________
Penulis Irmawati
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Angka putus sekolah di Indonesia masih tinggi, dan ini menjadi salah satu penyumbang kemiskinan jangka panjang. Sebagai langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan, pemerintah meluncurkan program Sekolah Rakyat (SR). Program yang diusulkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini ditujukan agar pendidikan berkualitas dapat diakses oleh anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Sekolah rakyat dibangun atas upaya pemerintah untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas. Terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Dengan tujuan memutus rantai kemiskinan. Program ini menawarkan pendidikan berasrama untuk memastikan siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal.
Dilansir dalam detiknews.com (20-07-2025) bahwa Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono memastikan seluruh kebutuhan siswa dan siswi Sekolah Rakyat terpenuhi. Untuk memastikan bahwa siswa dapat fokus belajar sehingga upaya ini dilakukan.
Pembangunan Sekolah Rakyat mempunyai tiga tujuan utama, yaitu mempercepat penanggulangan kemiskinan, menghargai rakyat miskin, dan memberikan harapan kepada masyarakat miskin dan sangat miskin bahwa anak-anak mereka dapat memperoleh pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya.
Harapan atau Ilusi Semu
Sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan dalam beberapa generasi. Salah satunya dengan program sekolah rakyat. Akan tetapi, kemiskinan masih tak kunjung usai. Berbagai upaya telah dilakukan, dari program bantuan langsung hingga pemberdayaan ekonomi.
Apalagi di tengah realitas lapangan kerja yang makin sempit dan persaingan yang ketat. Bahkan lulusan universitas sekalipun kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak karena kemiskinan bukan karena kurangnya akses sekolah. Tetapi lebih dari itu, kemiskinan disebabkan karena kemiskinan struktural.
Terbukti banyaknya anak muda sebagai pengangguran. Padahal tergolong usia produktif. Bahkan lulusan SMK yang diharapkan bisa langsung bekerja. Kenyataannya, hal tersebut merupakan penyumbang terbesar pengangguran terbuka di Indonesia.
Di samping itu, masyarakat yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) disyaratkan memiliki pendidikan sarjana. Adapun rakyat yang bekerja sebagai buruh, rawan PHK disebabkan rapuhnya iklim manufaktur dalam negeri. Sementara, yang menjadi wiraswasta terikat berbagai pungutan pajak yang siap menanti. Karena itu, persoalan kemiskinan tidak bisa terselesaikan. Hanya dengan anak-anak keluarga miskin masuk sekolah rakyat dan memiliki pendidikan tinggi.
Terlebih, Sekolah Rakyat tidak dirancang untuk mengatasi tantangan pasar kerja modern. Terutama jika tidak disertai dengan pelatihan keterampilan, bimbingan bisnis, dan akses modal atau jaringan ekonomi produktif.
Kapitalisme Sumber Kemiskinan
Sejatinya meningkatnya kemiskinan yang terjadi adalah akibat dari penerapan sistem kapitalisme. Pendidikan menjadi barang mahal dan berbayar. Jika diberikan gratis, layanan yang didapatkan ala kadarnya. Inilah realitas pendidikan saat ini di dalam sistem kapitalisme sekuler.
Negara yang semestinya bertugas untuk mengurusi urusan rakyat, tetapi negara hanya sebagai penghubung untuk oligarki. Peran negara diminimalkan untuk membiarkan mekanisme pasar berjalan bebas, baik dalam penyediaan layanan pendidikan maupun dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.
Meskipun SR gratis, tetapi hal ini menunjukkan bahwa negara hanya peduli pada masyarakat miskin yang tidak mampu bersekolah padahal hingga saat ini masih banyak masalah yang dihadapi oleh sekolah. Baik yang terkait dengan mutu pendidikan maupun belum memadainya sarana dan prasarana, kesesuaian dan mutu tenaga pengajar, dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, SR hanya solusi tambal sulam yang gagal mengatasi masalah dalam masyarakat. Sama seperti MBG, SR merupakan kebijakan populis yang gagal karena tidak menyentuh akar permasalahan.
Apalagi dengan SR menunjukan seolah-olah yang membutuhkan sekolah gratis hanya rakyat miskin. Sementara, rakyat yang berkecukupan secara materi bertarung sendiri menghadapi pendidikan yang tinggi. Padahal pendidikan adalah hak seluruh rakyat tanpa ada perbedaan antara kaya dan miskin.
Solusi Islam
Islam sebagai agama dan seperangkat aturannya mampu memecahkan masalah manusia secara keseluruhan. Dalam Islam, pendidikan sangat penting sebagai fondasi suatu bangsa. Pendidikan Islam merupakan kewajiban karena bagian dari dakwah Islam sehingga negara dalam Islam bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan terbaik dan gratis untuk seluruh rakyat secara merata. Baik di desa maupun di kota semua akan mendapatkannya. Miskin atau kaya semua mendapatkan perlakuan yang sama.
Negara akan menyediakan fasilitas lengkap dan diberikan secara cuma-cuma. Begitu pula akses pendidikan akan mudah dan nyaman. Sehingga akan menghasilkan ilmuwan dan cendekiawan dengan keahlian di berbagai disiplin ilmu dan bidang. Tidak hanya ilmu duniawi melainkan dengan ilmu akhirat, dipadukan untuk kebaikan bersama.
Selain itu, dalam Islam juga pendidikan adalah sarana membentuk kepribadian Islam. Bukan hanya pencetak tenaga kerja bagi pasar. Melainkan, membekali rakyat dengan keterampilan hidup.
Adapun dalam aspek ekonomi Islam tidak menyerahkan dalam mekanisme pasar bebas. Tetapi, negara akan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Termaksuk dalam kepemilikan modal, serta teknologi dibuka aksesnya bagi seluruh warga negara.
Oleh karena itu, hanya dengan menerapkan Islam secara menyeluruh, semua persoalan dapat diselesaikan sehingga menghasilkan pendidikan yang merata dan berkualitas. Bukan pendidikan berkasta. Tanpa perubahan sistematik ketimpangan sosial akan terus terjadi dan hanya menambah daftar kebijakan tambal sulam termasuk kebijakan Sekolah rakyat. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]