Kebutuhan Pangan Terjamin Hanya Ilusi di Sistem Kapitalisme
Opini
Pemerintah tidak berpihak kepada petani kecil karena terus melakukan impor beras
demi memenuhi kebutuhan dalam negeri padahal sedang panen raya
_________________________
Penulis Ari Wiwin
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Selain sandang papan, dan pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi karena tanpa asupan makanan manusia ataupun makhluk hidup lainnya akan mati. Kebutuhan pangan ini harus benar-benar terjamin secara maksimal.
Maka sudah seharusnya pemerintah memberikan jaminan terhadap ketersediaan pangan rakyat secara terpusat. Hal ini diupayakan pula oleh pemerintah Kabupaten Bandung dengan adanya panen raya pada lahan seluas 1000 hektare yang titik pusatnya berada di Kecamatan Dayeuhkolot.
Menurut Dandim 0624/Kabupaten Bandung Letkol Inf Tintun Amin Putra hasil panen dalam satu hektare mencapai 7 hingga 8 ton. Tentu saja ini merupakan hal yang positif dan sangat menggembirakan karena pangan adalah kebutuhan dasar.
Dadang Supriatna selaku Bupati Bandung juga mengatakan produktivitas pertanian terus meningkat setelah penggunaan pupuk organik yang diproduksi koperasi lokal yang dulunya hanya lima sampai enam ton per hektar sekarang mencapai 10 ton. Ini membuktikan bahwa Kabupaten Bandung siap mendukung dan menjalankan program ketahanan pangan nasional. Dikutip dari TribunJabar.id, (25-07-2025)
Menurut data di atas panen raya yang dilakukan pada lahan 1000 hektare mencapai 7 hingga 8 ton per hektare yang akan menjamin stok ketahanan pangan nasional. Namun, nyatanya masih dijumpai banyak keluarga yang tidak bisa makan. Harga beras di pasaran juga masih tinggi sekitar Rp15 ribu sampai Rp17 ribu per kilogram.
Pada mulanya, beras di kisaran harga Rp10 ribu sehingga masyarakat kalangan menengah ke bawah bertambah sulit untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Kondisi ini juga diperparah adanya penemuan beras oplosan yang beredar dengan beragam merek dan produsennya.
Kapitalisme Tidak Berpihak Kepada Rakyat
Melambungnya harga beras di pasaran sering kali mengambinghitamkan cuaca. Kemarau panjang dan kurangnya debit air memengaruhi hasil produktivitas gabah yang dihasilkan petani. Selain itu, proses pendistribusian kepada konsumen yang panjang dan biaya logistik yang mahal pun dijadikan alasan beras menjadi mahal.
Memang, ada upaya pemerintah menekan harga beras seperti menindak produsen nakal dan membuat pasar murah untuk kalangan menengah ke bawah. Akan tetapi, alih-alih upaya tersebut memberikan solusi justru malah menimbulkan permasalahan baru. Antrian panjang di tengah cuaca terik membuat kelelahan sehingga banyak orang yang jatuh pingsan, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Seharusnya hal ini menjadi perhatian pemerintah agar solusi yang ditawarkan sudah dipertimbangkan baik buruknya dan lebih tepat sasaran.
Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa negara sejatinya belum mampu membentuk ketahanan pangan, ditambah lagi banyak lahan produktif beralih fungsi menjadi proyek infrastruktur seperti jalan tol, kereta cepat, komplek perumahan dan lain-lain. Pemerintah juga tidak berpihak kepada petani kecil karena terus melakukan impor beras demi memenuhi kebutuhan dalam negeri padahal sedang panen raya.
Penyebab lainnya adalah sistem ekonomi kapitalisme yang membuat kebijakan-kebijakan penguasa tidak berpihak kepada rakyat dan lebih berpihak pada pemilik modal. Sistem ini jelas terbukti menyulitkan pemerintah mewujudkan ketahanan pangan. Selain itu sistem ini juga menyerahkan mekanisme harga pasar diatur oleh para pemilik modal besar atau swasta mulai dari dari produksi, distribusi hingga konsumsi dikuasai oleh investor. Akibatnya harga menjadi tidak stabil, rakyat dan petani pun yang terus mengalami kesusahan.
Peran Negara dalam Khil4fah
Berbeda halnya dengan paradigma Islam karena Islam mempunyai sistem ekonomi yang mampu mewujudkan ketahanan pangan bahkan menjamin kesejahteraan rakyatnya. Karena negara dalam sistem Islam (Khil4fah) hadir dan bertanggung jawab mengurus rakyatnya, baik kebutuhan sandang, pangan dan papan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw., “Imam (Khilafah) adalah ra’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari Muslim)
Hal ini meniscayakan bahwa kehadiran negara dalam mengurusi umatnya sehingga penguasa berperan penuh dalam mengurus ketahanan pangan dari aspek produksi, distribusi hingga konsumsi. Bahkan, negara juga akan terus menjamin ketersediaan pangan.
Dalam aspek produksi, negara dalam Khil4fah akan memberikan subsidi pupuk dan benih yang berkualitas agar petani memperoleh hasil panen yang terbaik. Khil4fah juga akan menjaga lahan agar tidak terjadi alih fungsi, sedangkan lahan yang tidak ditanami selama tiga tahun berturut-turut akan diambil oleh negara dan akan diberikan kepada pihak yang mau mengelolanya.
Selanjutnya negara dalam sistem Islam akan mengatur aspek distribusi. Pemerintah akan mengawasi muamalah secara langsung antara penjual dan pembeli agar tidak terjadi kecurangan. Pemerintah juga melarang penimbunan, riba, kartel, dan akan memberikan sanksi Islam yang berefek jawabir dan zawajir.
Terakhir aspek konsumsi, Khil4fah akan memastikan kebutuhan pokok bisa diakses oleh semua masyarakat, baik itu keluarga kaya, menengah ataupun keluarga yang terkategori miskin. Semua akan mendapatkan jaminan yang sama baik itu muslim maupun nonmuslim. Sementara untuk kebijakan impor hanya akan diambil jika dalam keadaan mendesak misalnya paceklik yang berkepanjangan.
Semua itu akan terwujud hanya dengan menerapkan sistem ekonomi Islam, ketahanan pangan dan kemaslahatan umat akan terbukti nyata adanya. Wallahualam bissawab. [SM/MKC]