Mampukah Kemenag Kabupaten Bandung Memberikan Manfaat bagi Masyarakat?
Opini
Namun sayang, upaya Kemenag terkait pembinaan pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan
kualitas SDM ini akan mendapatkan kesulitan tersendiri
__________________
Penulis Ummu Bagja Mekalhaq
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bandung menggelar kegiatan pembinaan pegawai dan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2024 pada Jumat.(jabaronline.com, 07-02-2025)
Salah satu agenda tersebut digelar untuk meningkatkan kualitas SDM, termasuk kualitas guru dan tenaga kependidikan serta memperkuat nilai-nilai keimanan dan ketakwaan di masyarakat. Kemenag harus mampu mendekatkan umat dengan nilai-nilai keagamaan.
Selain itu, Kemenag dan Kabupaten Bandung akan berupaya menjadikan pemerintahan bersih bebas korupsi serta memudahkan pelayanan terhadap masyarakat. Artinya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Namun sayang, upaya Kemenag terkait pembinaan pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM ini akan mendapatkan kesulitan tersendiri. Karena masyarakat mengetahui bahwa di tubuh Kemenag pernah terjadi pelanggaran terhadap aturan.
Yakni terjadi praktik korupsi oleh oknum ASN terhadap penyalahgunaan dana BOS pada tahun 2023 terkait penggelembungan fotocopy bahan ujian. Kasus tersebut mencoreng lembaga pendidikan di kabupaten.
Wajar jika saat ini Kemenag Kabupaten Bandung fokus pada pembinaan pegawai dan capaian kinerja dengan bekerja sama seluruh pihak, baik PNS, PPPK, maupun tenaga honorer yang telah mendukung program-program Kemenag Kabupaten Bandung. Agar capaian kinerja lebih baik, pelayanan terhadap masyarakat akan dipermudah tidak berbelit-belit, juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Namun, untuk mendapatkan capaian kinerja yang baik akan mengalami kesulitan. Mengingat praktik yang dilakukan justru sebaliknya, menyulitkan masyarakat dengan aturan berbelit. Dengan demikian, sekuat apa pun usaha Kemenag untuk membina pegawai agar menghasilkan capaian kinerja yang baik, dengan pegawai atau SDM yang berkualitas tetap sulit terwujud.
Keinginan Kemenag dalam membina masyarakat agar dekat dengan nilai-nilai keagamaan juga sulit terwujud. Mengingat aturan yang dipraktikkan adalah demokrasi sekuler yaitu memisahkan agama dari kehidupan.
Usaha Kemenag untuk pembinaan pegawai dan memiliki SDM berkualitas termasuk guru dan tenaga kependidikan sulit terwujud jika aturan demokrasi sekuler masih kuat bercokol di seluruh lapisan masyarakat. Apalagi untuk mendukung pemerintahan Prabowo bersih bebas korupsi tidak mungkin berhasil.
Sebaliknya yang terjadi, semakin hari semakin rusak. Semua lini kehidupan tampak buruk termasuk di tubuh Kemenag Kabupaten Bandung yang notabene berjibaku dengan masalah keagamaan atau Islam. Akhirnya, keburukan ini berdampak pula kepada masyarakat. Saat ini, beragam keburukan dalam masyarakat semakin nyata. Artinya Kemenag tidak mampu mendekatkan masyarakat dengan nilai-nilai keagamaan.
Dengan beragam kriminalitas yang terjadi di kabupaten menandakan Kemenag belum berhasil membina pegawai dan capaian kinerja yang baik di Kabupaten Bandung. Meski penyuluhan agama dan pembinaan kerukunan beragama kerap dilakukan di Kabupaten Bandung. Namun, belum mampu menurunkan angka kriminalitas sampai saat ini. Artinya, masyarakat Kabupaten Bandung sedang tidak baik baik saja.
Hal ini membuktikan ketidakmampuan Kemenag dalam mendekatkan masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan sehingga keberadaan Kemenag Kabupaten Bandung belum bisa mewujudkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, kemiskinan juga terus meningkat akibat masifnya gelombang PHK di mana-mana. Pengangguran merajalela yang berimbas pada banyaknya anak-anak yang putus sekolah. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam meriayah atau mengurus umat pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat.
Wajar jika Kemenag dan pemerintah ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik sehingga ada ide Kemenag yang ingin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bersama dengan pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi. Tentu untuk mencapai itu, bisa bekerjasama dengan Lembaga Zakat seperti BAZNAS dan LAZ agar kesejahteraan umat tercapai.
Mampukah dalam Sistem Demokrasi Hal Itu Terwujud?
Tentu tidak akan mampu karena Kemenag dan pemerintahan tidak tersentuh pada perubahan akar masalah. Yakni sistem atau aturan hidup yang seharusnya diubah terlebih dahulu. Masyarakat belum tersadarkan dengan bahaya sistem demokrasi yang dipraktikkan saat ini.
Alih-alih Kemenag Kabupaten Bandung ingin mengubah masyarakat ke arah lebih baik. Namun, tidak ada kesadaran bahwa sistem demokrasi ini adalah sistem yang rusak. Hal ini akan membentuk masyarakat rusak, tak terkecuali di tubuh Kemenag. Untuk itu, Kemenag dan masyarakat perlu disadarkan terlebih dahulu untuk kembali kepada aturan Islam kafah.
Sesuai firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 208: "..masuklah ke dalam Islam secara kaffah..."
Mempertahankan sistem demokrasi tidak akan tercapai manfaat nyata bagi masyarakat. Sebaliknya yang ada hanya mudarat bagi masyarakat.
Islam Mampu Mencapai Kinerja Terbaik
Jika masyarakat menyadari bahwa demokrasi bukan aturan yang baik, serta menyadari bahwa akidah Islam satu-satunya aturan yang benar berdasarkan Al-Qur'an juga As-Sunnah. Darinya terpancar aturan hidup sesuai syariat.
Berbeda dengan demokrasi sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan sehingga keinginan Kemenag Kabupaten Bandung selama masih kuat dengan pemahaman demokrasinya selama itu pula berjibaku dengan keburukan dan capaian kinerja gagal total.
Untuk itu, agar Kemenag berhasil dalam pembinaan pegawai dan capaian kinerja yang baik serta bermanfaat bagi masyarakat, ingin menciptakan masyarakat sejahtera, hendaknya kembali kepada Islam kafah.
Hanya dengan aturan Islam, manusia terkontrol secara otomatis. Dari kekuatan iman melahirkan nilai-nilai agama menjadi praktik keseharian. Cukup pembinaan akidah Islam saja yang mampu mengontrol diri dan masyarakat secara otomatis terikat dengan syariat Islam.
Jika syariat Islam diterapkan akan menjadi solusi semua permasalahan termasuk upaya mengentaskan kemiskinan serta tidak ada warga yang mengalami kelaparan sehingga tercipta kesejahteraan, bukan hanya tugas Kemenag. Hal ini seharusnya dilakukan oleh pemerintah secara serius dan didukung oleh semua pihak dalam pemerintahan.
Disamping itu, butuh dukungan dana yang besar dari pengelolaan SDA yang berlimpah di negeri ini. Hal tersebut hanya bisa dilakukan dalam institusi negara dengan menerapkan sistem Islam, bukan negara yang berdasarkan kapitalis sekuler.
Demikianlah, cara Islam memberikan solusi untuk masalah. Karena Islam dengan syariatnya mampu menjadikan rahmat bagi seluruh alam. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]