Road to 2024 (41): Pemilu Demokrasi Penuh Kecurigaan
Analisis
Adakah politik tanpa kecurigaan dan prasangka buruk?
Kondisi ini tak terlepas dari contoh buruk praktik demokrasi. Secara fitrahnya rakyat juga menuntut pelaksanaan pemilihan berjalan dengan damai, lancar, dan jujur. Apa daya ketika sistem politik demokrasi yang menjadi dasar pemilu harapan kebaikan itu semua hancur
_________________________________________
Penulis Hanif Kristianto
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Analis politik-Media
KUNTUMCAHAYA.com, ANALISIS - Tahun politik 2024 betul-betul memanas dan penuh kecurigaan. Kekerasan terjadi dengan penembakan salah satu simpatisan paslon. Riak-riak mulai menyeruak di tengah rakyat. Tak hanya itu, pembagian bantuan dan subsidi dikhawatirkan ditunggangi kepentingan politik. Kondisi negara tidak baik-baik saja. Antar paslon dan calon penguasa muncul dugaan dan kecurigaan. Kondisi perpolitikan yang demikian tentu menjadi catatan kritis atas sistem politik demokrasi.
Maraknya kecurigaan dipicu oleh rasa tidak percaya penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Aroma memaksakan ingin berkuasa dengan segala tipu daya lebih kental dan dihalukan. Kekuasaan dalam politik demokrasi sudah terkapitalisasi oleh oligarki dan elit politik. oknum-oknum politisi telah membajak dan mengangkangi. Ini juga indikasi kelemahan demokrasi yang jadikan pengelolaan negara berat sebelah. Lebih mementingkan golongan, kelompok, dan partai.
Arus bawah di tengah rakyat terpecah. Kebingungan menentukan pilihan jadi problem akut. Satu sisi rakyat jengah demokrasi. Sisi lain rakyat berkali-kali tertipu dengan setiap perhelatan pemilu yang menawarkan perubahan. Perubahan hanya sekedar berganti wajah pemerintahan. Terkadang menjadi penguasa pewaris bukan perintis. Lantas, bagaimana nasib rakyat ke depan? Kenapa kecurigaan dan prasangka buruk senantiasa melekat dalam politik demokrasi?
Curiga dan Prasangka
Jika pilihan politik demokrasi penuh dengan kecurigaan dan prasangka, maka perlu ada koreksi dari dalamnya. Pasalnya, sistem yang akan berjalan tidak akan optimal dan maksimal. Apalagi melibatkan rakyat sebagai obyek yang harus diurusi dalam kehidupannya. Bicara politik tidak sekadar berkuasa, lebih dari itu cara menjaga kekuasaan dan memelihara urusan rakyatnya.
Curiga dan prasangka bisa muncul dari hati manusia. Hal ini muncul setelah mengindera fakta yang ada di depan mata. Lalu, diolah dalam pemikiran dan dikaitkan dengan informasi sebelumnya. Apakah peristiwa yang ada membawa kemanfaatan dan kemudaratan? Secara sistemis, curiga dan prasangka pada pemilu demokrasi dipicu beberapa hal:
Pertama, liberalisasi politik yang meluas. Kondisi ini terjadi karena demokrasi sejak lahir menjadikan liberal sebagai proses aktivitasnya. Kebebasan di atas segalanya. Tak mengherankan jika dalam penyelenggaraan proses demokratisasi pelakunya semaunya dan sesuai kepentingan masing-masing. Tatkala demokrasi dijalankan oleh militer, maka sudut pandangnya militeristik dan senjata. Tatkala demokrasi dijalankan sipil yang oportunis dan pragmatis, maka sudut pandangnya kapitalis dan sosialis. Upaya menjaga keaslian demokrasi menjadi nihil dan miskin makna.
Kedua, demokrasi yang lahir didesain bukan untuk kepentingan rakyat. Mungkin di zaman polis problem masyarakat dan negara tidak sekompleks saat ini. Cara berfikir masa dulu kelahiran demokrasi orang-orangnya berbeda dengan saat ini. Bisa jadi gagasan demokrasi bagus di masa itu, tapi tidak di masa kini. Alhasil, manusia saat ini mengadaptasi dan mengapitalisasi demokrasi. Demokrasi bisa berubah menjadi alat mematikan dan menikam rakyat sendiri. Kepentingan rakyat dalam demokrasi bukanlah prioritas. Karena yang menjadi tujuan adalah kekuasaan tak terbatas.
Ketiga, setiap paslon dan calon penguasa membawa misinya sendiri. Majunya politisi ke pentas pemilu dilatarbelakangi oleh kelompok dan kepentingan tertentu. Partai pengusung bernafsu dan arogansi ketika berkuasa. Koalisi partai menjadi momok dan bentuk ketidakpercayaan publik. Bagi-bagi jabatan menjadi hal yang lumrah dan dibudidayakan. Misi yang dibawa lebih pada misi sendiri berkuasa. Rakyat sekedar diberi janji dengan bumbu manis biar realistis. Padahal semua demi kepentingan pragmatis dan oportunis.
Keempat, mengedepankan kepentingan dunia daripada Tuhannya. Berkuasa kerap dimaknai politisi demokrasi untuk kepentingan dunia (kekuasaan). Tujuan penghambaan kepada Tuhannya kerap terabaikan. Kalaupun diawal berjanji demi kepentingan rakyat, seperti memperjuangkan ‘BPJS Gratis’, ‘BBM Gratis’, ‘Berjuang Bersama Rakyat’, ‘Antikorupsi’, dan segepok janji. Biasanya itu pemanis memikat rakyat untuk memilih. Ketika sudah berkuasa terkesan melupakan. Seharusnya kekuasaan yang didapat untuk beribadah kepada Tuhannya. Meraih rida Allah dengan taat pada aturan-Nya.
Kelima, amnesia rakyat dan penguasa. Ketika berkuasa politisi lupa janjinya. Rakyat pun lupa ketika dahulu diberi janji dan tak terbukti, kemudian pemilu tiba memilih mereka kembali. Amnesia menjadi penyakit akut ketika tiadanya upaya edukasi politik yang benar bagi rakyat secara komunal. Jika ini dilanggengkan, maka kerusakan yang terjadi menjadi pembiaran dan kebiasaan. Perubahan sekedar angin lalu ketika pemilu berlalu.
Mengamati poin-poin di atas, sistem demokrasi yang menjadi asas pemilu menjadikan keraguan akan arti keterpilihan yang berpihak. Curiga dan prasangka yang ditumpuk dan dipelihara akan menjadikan kesuraman kehidupan dalam politik di masa depan.
Politik Tanpa Kecurigaan
Sebagian publik bertanya, adakah politik tanpa kecurigaan dan prasangka buruk? Kondisi ini tak terlepas dari contoh buruk praktik demokrasi. Secara fitrahnya rakyat juga menuntut pelaksanaan pemilihan berjalan dengan damai, lancar, dan jujur. Apa daya ketika sistem politik demokrasi yang menjadi dasar pemilu harapan kebaikan itu semua hancur.
Politik tanpa kecurigaan bisa hadir ketika dilandasi oleh aqidah dan ideologi yang benar. Standar ini bukan dari kepentingan manusia, tapi disandarkan pada Allah sebagai pencipta kehidupan dan manusia. Politik yang bertujuan untuk mengurusi kehidupan manusi dan menjaga agama tercipta dari sistem politik Islam. Tujuan berkuasa bukan untuk memperkaya diri sendiri atau menjadi Fir’aun gaya baru. Karena politisi tahu jika setiap aktivitasnya berkonsekuensi pertanggungjawaban di hadapan Allah.
Politik Islam mendasari siapapun yang berkuasa untuk melayani, melindungi, dan mengurusi rakyat sepenuh hati. Ketaatanya dibuktikan dengan menerapkan syariah kaffah dalam sendi-sendi kehidupan. Jadi siapapun yang berkuasa, rakyat tak menaruh curiga dan prasangka buruk. Karena semuanya dibangun atas kesadaran ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oligarki dan politisi oposan akan minggir dan tersingkir. Rakyat ikut terlibat dalam amar makruf nahi mungkar. Alhasil, inilah gambaran politik yang akan membawa perubahan dan kebaikan untuk seluruh alam. Wallahualam bissawab. [Dara]