Situs Pemerintah Diretas oleh Situs Judi, Kok Bisa?
Opini
Jika terus terjadi pembobolan situs pemerintah, selanjutnya rekening negara pun tak mustahil dapat dibobol. Sungguh menyedihkan, skala negara tapi rasa skala masyarakat pribumi, apa kata dunia?
Inilah hasil dari pemerintahan yang menggunakan sistem kufur yaitu kapitalisme. Yang bertujuan untuk meraih kepentingan, materi, manfaat, dan kebahagiaan diri sendiri
______________________________
Penulis Siti Nurtinda Tasrif
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Aktivis Dakwah Kampus
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Beberapa waktu lalu tersiar kabar, bahwa situs pemerintah disusupi situs judi. Dan hampir seluruh domain milik pemerintah. Kok bisa, sampai terjadi hal seperti ini. Semudah itu kah untuk meretas laman pemerintah. Tentu, hal tersebut akan menimbulkan banyak sekali pertanyaan.
Sebagai pemegang kekuasaan tentunya banyak hal yang harus diwaspadai, termasuk perkembangangan teknologi yang luar biasa. Seharusnya, pemerintah lebih meningkatkan kewaspadaannya. Agar keamanan situsnya tidak bisa diretas oleh siapapun. Mengingat didalamnya banyak sekali data-data penting negara.
Bahkan, bisa saja oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situs pemerintah untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Apalagi saat ini maraknya judi online, pinjam online, yang semuanya berkedok penipuan. Dan mengubah situs pemerintah itu akan mempermudah aksi para predator uang untuk melancarkan aksinya.
Negara seharusnya merekrut para SDM yang mumpuni. Paham dibidang ilmu teknologi untuk mengatur dan menjaga situs yang digunakan oleh pemerintah. Bukan orang yang tidak paham, apalagi orang yang abai dan tidak mengindahkan setiap pernyataan orang lain. Dimana, pernyataan itu mengarahkan untuk tetap memantau laman, agar tidak mudah dibobol. Ketika tak diindahkan inilah yang terjadi, sistem mudah diretas.
Sebagaimana yang penulis kutip dari Media detik[dot]news (30/08/2023) bahwa, Bareskrim Polri buka suara soal situs judi online menyusupi situs-situs pemerintah. Menindaklanjuti temuan itu, Bareskrim mengimbau pengelola situs untuk melakukan pembersihan secara berkala.
"Tim IT bisa membersihkan itu, jadi bukan hanya tanggung jawab polisi. Tapi pengelola situs tersebut harus (membersihkan situs) secara rutin," ujar Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Adi Vivid menjelaskan judi daring yang menggunakan domain pemerintah itu merupakan modus backlink atau pranala balik situs judi. Dia menyatakan Polri telah menurunkan tim untuk mengungkap modus backlink tersebut.
"Kami juga sudah menerjunkan tim untuk menangkap atau mengungkap khususnya backlink. Kemarin disampaikan ada 4 juta (situs judi daring memakai domain pemerintah)," jelas Vivid.
Lebih lanjut, Vivid mengaku telah menginformasikan kepada pengelola situs pemerintah untuk rutin melakukan pembersihan. Namun, kata Vivid hal itu belum sepenuhnya diindahkan. Sungguh di luar nalar dan seolah tidak menjadi sebuah hal yang penting dalam memenuhi tanggung jawab pada setiap amanah yang digelutinya. Corak pribadi yang individualis apatis ini ternyata tak hanya hadir di tengah-tengah masyarakat biasa. Tetapi skala pemerintahan ada, hanya bekerja untuk uang tidak bekerja untuk manusia.
Tidak heran jika berbagai arahan dari atasan dibiarkan. Kadang-kadang merasa paling hebat dan paling cerdas, padahal belum tentu. Sudah semestinya pemerintah berhati-hati dalam mencari karyawan, tidak hanya makan gaji buta. Karena hal ini penting, menyangkut urusan rakyat.
Jika terus terjadi pembobolan situs pemerintah, selanjutnya rekening negara pun tak mustahil dapat dibobol. Sungguh menyedihkan, skala negara tapi rasa skala masyarakat pribumi, apa kata dunia? Inilah hasil dari pemerintahan yang menggunakan sistem kufur yaitu kapitalisme. Yang bertujuan untuk meraih kepentingan, materi, manfaat, dan kebahagiaan diri sendiri.
Tak peduli apa yang dirasakan umat, bagaimana nasib umat? dan apa yang dilakukan sekarang?. Semua tidak masuk dalam draf yang dipikirkan oleh oknum pejabat saat ini. Meski mereka adalah wakil umat tetapi seringkali mereka tidak sadar dengan peran yang dijalani. Atau mungkin mereka sadar tapi pura-pura buta dan tuli sehingga tidak mengindahkan setiap aspirasi umat.
Oleh sebab itu, hendaklah umat segera kembali ke sistem yang seharusnya yaitu Islam kafah. Sistem yang berdiri untuk mengurusi urusan umat. Para oknum pemerintah yang penuh dengan ketundukkan kepada tuhannya. Cinta kepada nabinya dan bangga pada agamanya. Saking luar biasanya SDM dalam sistem Islam, mereka jauh dari keinginan dunia yang menggebu-gebu serta sederhana dalam penampilan.
Namun tegas dalam segala bentuk kemaksiatan, dijalankan amanah serta hati-hati dalam membuat kebijakan sehingga tidak membahayakan umat. Kemudian, merekrut karyawan yang pandai di bidang tersebut misalkan IT dan terbuka terhadap nasohat, arahan dan kritikan. Sehingga tidak ada perasaan dongkol terhadap berbagai nasihat atau perintah dari yang berwenang.
Islam juga membentuk manusia yang tidak hanya cakap dalam mengatur dunia tetapi juga dalam meraih cinta Tuhannya untuk menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidak heran setiap aktivitas yang dijalani, tidak pernah luput dari memgharap rida Allah Swt. dan memohon untuk dimudahkan dalam penyelesaian amanah.
Ditambah lagi, perasaan untuk menjaga urusan umat membuat dirinya semakin bergelora untuk mengerahkan kemampuan terbaik dalam memberikan kemudahan bagi aktivitas umum. Apalagi ketika menjaga sistem pemerintah agar tidak dibobol oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal seperti ini sangat mudah karena mereka andal dan pakar dibidang IT.
Maka, bersegeralah untuk menggunakan sistem Islam dan meninggalkan sistem kapitalisme karena dalam satu tempat tidak bisa bercampur antara kebaikan dan keburukan. Pasti akan ada yang namanya saling mewarnai. Entah kebaikan yang mewarnai keburukan atau malah sebaliknya. Wallahualan bissawab. [Dara]