Kenaikan Harga Beras Merupakan Beban yang Berat
Opini
Islam mempunyai solusi yang tuntas untuk menyelesaikan masalah kenaikan harga beras yang sedang terjadi saat ini di antaranya bahwa tidak boleh mematok harga terhadap harga beras dan harga barang-barang yang lainnya, tetapi masyarakat diberikan jaminan oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung
Jaminan di sini adalah berupa keamanan, kesehatan, pendidikan, termasuk sembako semuanya dijamin oleh negara sehingga harga beras yang mengikuti harga pasar maka tidak akan serta merta mengganggu rakyat secara keseluruhan
________________________
Penulis Ummu Najmi
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pegiat Literasi
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Kenaikan harga beras membuat repot rakyat Indonesia. Betapa tidak karena merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, maka ini merupakan hal yang sangat mendasar yang memerlukan penanganan secepatnya.
Sebagaimana diberitakan Beda News[dot]com (22 September 2022). Tokoh masyarakat Kabupaten Bandung H. Dasep Kurnia Gunarudin menyatakan bahwa ada beberapa aspek yang harus disikapi secara bersama-sama dalam persoalan kenaikan harga beras. Dasep sebagai legislator dari Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bandung menilai bahwa kenaikan harga beras akan meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi akan ada dampaknya pada penurunan tingkat ketahanan pangan. Juga akan berakibat pada rendahnya tingkat gizi masyarakat yang menimbulkan masyarakat miskin kurang gizi. Kenaikan harga beras pun dikarenakan kemarau panjang dan naiknya biaya produksi, juga terjadi karena kelangkaan pupuk sehingga akhirnya petani memakai pupuk non PSO yang memang mahal harganya. Dikarenakan kemarau panjang maka akan terjadi penurunan produksi akibatnya harga beras naik juga karena diperkirakan turunnya produksi nasional sebesar 1,5 juta ton.
Sebagaimana yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa puncak kemarau terjadi pada bulan Agustus dan September 2023, sedangkan awal musim hujan di Indonesia akan terjadi pada bulan November 2023. Sebagaimana dikemukakan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Kannal Youtube BMKG (9/9), "Curah hujan diperkirakan akan masih rendah karena indikator el-nino diprediksi masih moderat hingga akhir tahun 2023, dan IOD masih positif hingga akhir tahun 2023."
Dikarenakan cadangan beras yang kurang maka pemerintah berusaha untuk mengimpor dua juta ton beras pada tahun ini realisasi beras pada waktu tujuh bulan pertama mencapai 1,3 juta ton yaitu seharga 10,9 triliun “Selama periode Januari-Juli 2023 negara asal utama impor beras adalah Vietnam, Thailand dan India,” ujar Plt. Kepala BPS, Amalia Adninggar Widyasanti, seperti yang dikutip CNN (15/8).
Impor beras menjadi solusi cepat pemerintah untuk mengisi kesenjangan produksi domestik sementara permintaan pangan domestik terus meningkat dan memang harus dipenuhi secara maksimal, karena beras adalah makanan pokok yang tidak bisa digantikan dengan yang lainnya.
Biaya produksi pun semakin naik sehingga ketika harga naik tetapi petani tidak bisa merasakan kesejahteraan akibat kenaikan itu, bahkan para petani mengeluarkan ongkos mahal akibat naiknya harga BBM, harga pupuk, harga benih dan harga lahan.
Indonesia telah memiliki syarat menjadi negara swasembada beras karena mempunyai lahan pertanian yang luas dan subur hingga pekerja dan tenaga ahli yang melimpah namun ini malah jadi ironi karena kebijakan pemerintah untuk sektor pertanian hanya dipandang sebelah mata.
Ketidakberpihakan pemerintah tersebut menguatkan indikasi pemerintah menyerahkan masalah pangan kepada mekanisme pasar. Jika hal ini terus diterapkan maka Indonesia akan ketergantungan pada impor pangan dan para petani nasibnya akan semakin jauh dari sejahtera bahkan akan kian memburuk.
Islam mempunyai solusi yang tuntas untuk menyelesaikan masalah kenaikan harga beras yang sedang terjadi saat ini di antaranya bahwa tidak boleh mematok harga terhadap harga beras dan harga barang-barang yang lainnya, tetapi masyarakat diberikan jaminan oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Jaminan di sini adalah berupa keamanan, kesehatan, pendidikan, termasuk sembako semuanya dijamin oleh negara sehingga harga beras yang mengikuti harga pasar maka tidak akan serta merta mengganggu rakyat secara keseluruhan.
Di dalam ekonomi syariah dijelaskan bahwa harga barang mengikuti harga pasar, sedangkan masyarakat yang miskin akan dijamin oleh negara. Adapun dananya adalah dari kepemilikan sumber daya alam yang dikelola oleh negara termasuk di dalamnya distribusi kekayaan yang tidak ada ribanya. Maka harta itu akan terdistribusi dengan sebaik-baiknya.
Itulah penyelesaian yang dilakukan dalam Islam sehingga kenaikan harga beras yang merupakan kebutuhan pokok bagi rakyat tidak akan terjadi.
Wallahualam bissawab. [GSM]