Board of Peace dan Ilusi Perdamaian Gaza
Opini
BoP adalah alat untuk mengonversi atau mengubah genosida menjadi proyek pembangunan ekonomi
yang hanya menguntungkan korporasi global dan kepentingan geopolitik Amerika Serikat
____________________
Penulis Nafisusilmi
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan agar negara-negara yang tergabung dalam anggota Board of Peace atau Dewan Perdamaian membayar iuran sebesar 1 miliar dolar.
Menteri Keuangan Indonesia buka suara mengenai bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan Board of Peace. Beliau mengatakan kemungkinan iuran itu diambil APBN sebesar Rp16,7 triliun. Menurut menteri luar negeri, iuran ke dewan perdamaian akan digunakan untuk rekonstruksi G4za. (CNBC Indonesia, 29-1-2026)
Dunia internasional baru saja dikejutkan oleh sebuah langkah diplomatik besar di awal tahun 2026. Di tengah udara dingin Davos, Swiss, dalam forum World Economic Forum (WEF), pemerintah Indonesia secara resmi menandatangani piagam keanggotaan dalam sebuah badan baru bernama Board of Peace (BoP). Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa keikutsertaan ini adalah "peluang nyata bagi perdamaian di G4za" dan wujud nyata kepemimpinan Indonesia di panggung dunia.
Namun, di balik narasi optimisme dan jabat tangan diplomatik yang hangat, tersimpan sebuah tanda tanya besar yang menghujam nurani: Benarkah ini jalan menuju perdamaian atau justru sebuah jebakan geopolitik yang sangat mahal harganya?
Keputusan Indonesia bergabung dengan BoP bukan tanpa pengorbanan material yang masif. Untuk mendapatkan status keanggotaan tetap, Indonesia diwajibkan menyetor dana sebesar 1 miliar dolar AS atau setara dengan Rp16,7 triliun hingga Rp17 triliun. Angka ini bukanlah jumlah yang kecil. Di tengah upaya pemulihan ekonomi dalam negeri, uang rakyat sebanyak itu kini justru mengalir ke sebuah lembaga yang kredibilitasnya masih dipertanyakan oleh para pengamat internasional.
Menteri keuangan dan pihak otoritas moneter mengklaim ini adalah "investasi strategis". Namun, publik patut bertanya: investasi untuk siapa? Jika dalihnya adalah kemanusiaan, mengapa bantuan harus melalui pintu masuk institusi yang strukturnya justru didominasi oleh kekuatan luar yang selama ini menjadi penyokong utama pendudukan di tanah P4lestina?
Agenda Trump dan Geopolitik "Gaza Baru"
Analisis mendalam terhadap struktur Board of Peace mengungkapkan fakta yang pahit. Alih-alih menjadi lembaga yang demokratis, BoP sepenuhnya dikendalikan oleh Amerika Serikat, terutama di bawah pengaruh Donald Trump yang kembali mendominasi kebijakan luar negeri AS di tahun 2026 dengan kuasa hak veto.
Hal yang paling menyayat hati adalah fakta bahwa BoP dibentuk tanpa melibatkan warga P4lestina sama sekali. Bagaimana mungkin sebuah dewan perdamaian berbicara tentang masa depan sebuah bangsa tanpa membiarkan bangsa tersebut duduk di meja perundingan? Ini bukan diplomasi, ini adalah pendiktean.
BoP nampaknya bukan dirancang untuk mengakhiri pendudukan, melainkan untuk merealisasikan rencana 20 poin Trump atas G4za. G4za tidak dilihat sebagai tanah yang disucikan dan dimiliki oleh rakyatnya, melainkan sebagai aset properti yang menggiurkan. Rencana "G4za Baru" mencakup pembangunan gedung pencakar langit, kawasan wisata pantai mewah, pelabuhan internasional, dan bandara yang semuanya berdiri di atas puing-puing penderitaan dan pengusiran penduduk asli G4za.
BoP adalah alat untuk mengonversi atau mengubah genosida menjadi proyek pembangunan ekonomi yang hanya menguntungkan korporasi global dan kepentingan geopolitik Amerika Serikat. Bergabungnya negara-negara muslim, termasuk Indonesia, ke dalam BoP memberikan apa yang sangat dibutuhkan oleh Trump dan sekutunya, legitimasi.
Kehadiran negeri-negeri muslim seolah-olah memberi "stempel halal" bagi rencana penghancuran sistematis identitas P4lestina. Kita tidak sedang membantu P4lestina, kita sedang membantu Amerika Serikat untuk mengeksekusi rencana mereka dengan wajah yang lebih "ramah" karena didukung oleh saudara seiman P4lestina.
Ini adalah pengkhianatan terhadap keringat, darah, dan air mata kaum muslim di G4za. Sejarah akan mencatat bahwa ketika G4za membutuhkan perlindungan militer dan dukungan kedaulatan, dunia Islam justru sibuk membayar iuran miliaran dolar untuk masuk ke dalam skema yang justru melanggengkan kepentingan penjajah.
Dalam Pandangan Islam, Larangan Bersekutu dengan Kafir Harbi Fi’lan
Dalam pandangan Islam, permasalahan P4lestina bukan sekadar masalah kemanusiaan universal atau sengketa lahan biasa. Melainkan masalah akidah dan kedaulatan umat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan keras dalam Al-Qur'an mengenai kecenderungan untuk mengambil musuh Allah sebagai pelindung atau sekutu.
Sesuai firman Allah Swt.: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu), mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka.” (QS. Al-Ma'idah: 51)
Amerika Serikat dan entitas Zion*s dalam konteks ini dikategorikan sebagai kafir harbi fi’lan (negara kafir yang secara nyata memerangi umat Islam). Menandatangani perjanjian yang memberikan kendali kepada mereka atas tanah wakaf kaum muslim adalah sebuah kemungkaran politik yang nyata.
Dalam kitab Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah Jilid 2 karya Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, dijelaskan bahwa hubungan internasional bagi negara muslim harus didasarkan pada kepentingan dakwah dan perlindungan terhadap umat. Bersekutu dengan negara yang sedang membiayai dan mempersenjatai pembantaian di P4lestina adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip wala wal bara (loyalitas dan berlepas diri).
Solusi Hakiki untuk Tanah Isra Mikraj G4za
P4lestina tidak butuh piagam perdamaian yang didikte dari Davos atau Washington. P4lestina tidak butuh gedung pencakar langit atau wisata pantai di atas tanah syuhada. Yang dibutuhkan P4lestina adalah pembebasan. Perdamaian hakiki hanya akan terwujud jika entitas Zion*s hengkang dari seluruh wilayah P4lestina, dari sungai hingga laut (from the river to the sea).
Satu-satunya jalan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan mobilisasi kekuatan militer, sebagaimana ditegaskan dalam banyak dalil: “Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama itu hanya bagi Allah.” (QS. Al-Baqarah: 193)
Namun, jihad akbar untuk membebaskan P4lestina membutuhkan sebuah institusi politik yang berdaulat dan mandiri, bukan yang mengekor pada kepentingan Barat. Di sinilah relevansi kepemimpinan tunggal dunia bagi umat Islam yang akan menyatukan potensi militer dan ekonomi negeri-negeri muslim untuk memberikan perlindungan nyata bagi P4lestina, tanpa perlu membayar 1 miliar dolar kepada para penindas.
Menjadikan Kepemimpinan Tunggal Dunia dalam Sistem Islam sebagai Qadhiyah Masiriyah
Langkah Indonesia bergabung dengan Board of Peace adalah lonceng peringatan bagi kita semua. Ini menunjukkan betapa rapuhnya kedaulatan politik negeri-negeri muslim saat ini yang terperangkap dalam sistem internasional yang didesain untuk melemahkan mereka.
Umat Islam tidak boleh hanya menjadi penonton atau penyandang dana bagi skenario musuh. Perjuangan untuk P4lestina harus dikembalikan pada jalurnya yang benar, yakni pembebasan total. Oleh karena itu, menegakkan kembali kehidupan Islam di bawah naungan sistem Islam harus dijadikan sebagai Qadhiyah Masiriyah (agenda utama yang menentukan hidup dan mati).
Sudah saatnya kita berhenti berharap pada meja-meja perundingan yang dikuasai hak veto musuh. Harapan itu harus diletakkan pada kekuatan akidah Islam dan persatuan umat. Hanya dengan itu, tanah Isra Mikraj akan kembali ke pangkuan kaum muslim, dan kedamaian yang sebenarnya, berkah Allah akan turun menaungi bumi P4lestina. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]