Mungkinkah Pengangguran Kabupaten Bandung Bisa Nol Persen?
Opini
Solusi yang ditawarkan pemerintah mengarah pada langkah preventif
hanya bisa mencegah bukan mengatasi atau mengobati
______________________________
Penulis Rokayah
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Bandung
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Problem pengangguran memang masih menjadi PR besar bagi pemerintah Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Jawa Barat khususnya Kabupaten Bandung.
Padahal pengangguran berkorelasi positif dengan kemiskinan. Sedangkan kemiskinan menjadi salah satu faktor pemicu berbagai kerawanan sosial, sekaligus menjadi indikator minimnya tingkat kesejahteraan.
Mungkinkah Dadang Supriatna merealisasikan keinginannya Kabupaten Bandung 0% pengangguran?
Dikutip dari berita online Tribun Jabar, Dadang Supriatna inginkan Kabupaten Bandung 0% pengangguran. Dengan keinginannya itu, Dadang Supriatna merencanakan akan menggelar diskusi intensif dengan para pengangguran.
Mengapa diskusi tersebut ingin dilakukan pria yang akrab disapa Kang DS tersebut? Karena katanya Kang DS ingin mengetahui harapan yang diinginkan dan kendala yang dihadapi para pengangguran, khususnya di Kabupaten Bandung. (Tribunjabar.id, 11-10-2024)
Langkah Preventif yang Tidak Solutif
Pemerintah mengeklaim penyebab makin berkurangnya lowongan kerja adalah karena perubahan teknologi informasi. Perkembangan digitalisasi yang cepat menjadi ancaman nyata bagi pasar tenaga kerja di Indonesia yang banyak didominasi oleh tenaga kerja unskilled-workers.
Walhasil, faktor terbesar tingginya pengangguran di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Bandung adalah karena kompetisi tenaga kerja yang ada sekarang ini sangat rendah.
Adapun solusi yang diberikan pemerintah adalah dengan terus mengadakan pelatihan-pelatihan untuk menekan pengangguran. Melihat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia yang didominasi oleh tingkat pendidikan SMK dan SMA, kini pemerintah tengah menggencarkan pelatihan vokasi. Ke depan, pelatihan dan pendidikan vokasi harus berjalan beriringan.
Namun demikian, solusi pemerintah menggencarkan pelatihan vokasi untuk menekan pengangguran dianggap klise dan tidak akan mampu menyelesaikan masalah pengangguran.
Alasannya selain karena pemborosan dana untuk program vokasi, juga karena program pendidikan dan pelatihan vokasi yang sudah lama berjalan ini dianggap tidak menuai hasil, bahkan menjadikan lulusan SMK malah menjadi warga terbanyak yang menganggur.
Bila diamati, solusi yang ditawarkan pemerintah mengarah pada langkah preventif, di mana memang ditujukan untuk mencegah bukan mengatasi atau mengobati. Pelatihan vokasi adalah bentuk dari persiapan untuk memasuki dunia kerja, sementara para pengangguran yang telah diberikan pelatihan vokasi tadi juga membutuhkan lapangan pekerjaan.
Ketimpangan juga nampak dari fenomena banyaknya tenaga kerja asing yang dipekerjakan di negeri sendiri, membuat persaingan mencari kerja semakin tinggi. Solusi yang diberikan seharusnya tidak putus sampai memberikan pelatihan saja, tapi juga membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas dan menutup pintu masuk bagi tenaga kerja asing.
Sudah banyak bukti bahwa janji manis kampanye hanya sekadar menarik suara rakyat. Persoalan pengangguran bukan karena siapa Bupatinya, tetapi lebih kepada sistem apa yang diterapkan.
Jika masih mengadopsi sistem buatan manusia yang berlandaskan kapitalistik, sampai kapan pun pengangguran tidak akan terselesaikan, sebab sudah salah dari konsep ekonominya sejak awal.
Perkembangan teknologi di sistem ini justru terus memproduksi pengangguran. Pajak yang tinggi menyebabkan banyak perusahaan bangkrut dan akibatnya banyak rakyat menganggur dan masalah-masalah lainnya.
Tingginya tingkat pengangguran kerap menjadi alat ukur untuk memetakan tingkat kemiskinan rakyat. Untuk memutus mata rantai tersebut, setiap negara tentu memiliki strateginya masing-masing.
Di tengah ancaman ekonomi kapitalisme yang terjadi detik ini, bagaimana konsep Islam memutus mata rantai pengangguran?
Konsep Islam dalam Memutus Rantai Pengangguran
Islam memiliki syariat yang mengatur semua bidang kehidupan, termasuk sistem ekonomi, pendidikan, dan politik Islam. Dengan pengelolaan dan pengaturan sumber daya alam atau energi yang merupakan milik bersama, sistem Islam dapat mengatasi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat.
Sejarah membuktikan bahwa perekonomian dalam sistem pengaturan Islam tumbuh dengan sangat baik bahkan cepat. Pasalnya sistem ekonomi Islam memiliki pengaturan terkait kepemilikan, di mana sumber daya alam (SDA) dan energi diposisikan sebagai kepemilikan umum atau milik rakyat.
Pengelolaan SDA hanya boleh dilakukan negara dan haram diserahkan kepada swasta apalagi asing, apa pun alasannya. Dari pengaturan kepemilikan umum saja, negara akan mampu membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah besar, sebab pengelolaan SDA ini berkaitan dengan hajat hidup masyarakat, seperti BBM, listrik, air, dan sebagainya.
Melalui pendidikan Islam, negara akan mendukung tersedianya tenaga kerja yang mumpuni yang bisa diakses siapa saja karena gratis dan berkualitas.
Dengan menanamkan ketakwaan individu melalui kurikulum pendidikan yang berbasis akidah Islam, maka akan mencetak generasi yang hebat, berkepribadian Islam yang kuat, dan menguasai teknologi.
Di sisi lain, negara melarang kegiatan ekonomi non-riil, seperti saham, bursa, dan lain-lain. Serta fokus hanya pada pengembangan ekonomi riil. Langkah ini dapat menciptakan banyak lapangan kerja karena uang akan berputar secara alami dan lancar.
Negara memberi dukungan pengembangan ekonomi riil melalui pembangunan infrastruktur, pemberian modal, dan sarana prasarana di berbagai bidang, seperti pertanian, perkebunan perdagangan, jasa, dan lain-lain dari Baitulmal yang memiliki pemasukan melimpah sesuai ketetapan syariat Islam. Hal ini tentu akan menciptakan suasana yang kondusif untuk bekerja.
Oleh karena itu, hanya dengan pengaturan Islam yang menyeluruh (kafah) dalam segala aspek kehidupan, maka akan tersedia lapangan kerja secara luas dan menjamin kesejahteraan seluruh rakyat. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]