Alt Title

DISKRIMINASI KESEHATAN BUKAN KHAYALAN, BUKTI NYATA REALITAS KEHIDUPAN

DISKRIMINASI KESEHATAN BUKAN KHAYALAN, BUKTI NYATA REALITAS KEHIDUPAN



Meski, konteks yang mereka buat adalah sebuah komedi sindiran, tapi hal ini bukan sebuah fiksi atau konten belaka, melainkan sebuah realitas di lapangan yang telah dirasakan rakyat. Mulai dari layanan BPJS yang berbelit dan rumit. Sulitnya masyarakat untuk mengakses pelayanan tersebut. Belum lagi kenaikan biaya iuran BPJS, rumitnya SOP BPJS, serta fasilitas kesehatan yang terbatas


Hal itu adalah fakta di lapangan bahwa negara tidak dapat menjamin kesehatan setiap individu warganya


Penulis Anita Rahayu

Kontributor Kuntum Cahaya dan Aktivis dakwah


KUNTUMCAHAYA.com-Tenaga kesehatan Puskesmas Lambunu 2, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah viral. Tiga orang nakes (tenaga kesehatan) mengunggah sebuah video perbedaan pelayanan pasien umum dengan pasien BPJS mendadak menjadi sorotan warganet.


Video yang diunggah akun @ rintobelike2 itu jelas mendiskriminasi pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS. Dalam videonya ketiga nakes tersebuat terlihat ceria ketika menyambut pasien umum, sedangkan tidak semangat menyambut pasien BPJS.


Meski, tidak lama kemudian video tersebut dihapus, tapi beberapa akun yang telah mengunduhnya mengunggah ulang postingan tersebut di akun twitter mereka sehingga menjadi perhatian netizen dengan komentar beragam. Salah satunya ialah, "Para teman sejawat saya yang mulia. Tolong jangan bedakan pasien BPJS dan pasien umum. Semua pasien itu sama-sama butuh bantuan. Saya memohon," ujar Zubairi melalui akun Twitter @ ProfesorZubairi, dikutip dari liputan6[dot]com, Sabtu, 18/3/2023.


Setelah video tersebut viral dan membuat geram masyarakat, pemilik akun tidak kunjung introspeksi diri, justru mengunggah kembali video lain menggunakan seragamnya yang mengundang ramai komentar warganet. Bahkan ada pula yang menandai akun Kementerian Kesehatan RI agar ditindaklanjuti.


"Petugas Kesehatan Puskesmas Lambunu 2 Pak @ Kementerian Kesehatan RI," tulis salah seorang warganet di dalam kolom komentar. "@ Kementerian Kesehatan RI silakan diperiksa ini pak," tambah warganet lainnya. Barulah setelahnya akun @ rintobelike2 tersebut mengunggah video permintaan maaf.


Tanggapan juga diberikan dari Dokter Tirta Mandira Hudhi. Beliau mengatakan video tersebut diskriminatif dan tidak elok. Ia menilai dalam pelayanan kesehatan pasien tidak boleh ada diskriminasi, terlebih pasien BPJS yang banyak terbantu dengan adanya BPJS. Dan penyakit yang dicover pelayanan ini pun sangat banyak, ujarnya.


Selain membubuhi komentar video nakes tersebut, Dokter Tirta berharap BPJS kesehatan melakukan perbaikan dan penyempurnaan fasilitas kesehatan. Beliau mengatakan BPJS butuh upgrade, terutama hubungan B2B dengan faskes (fasilitas kesehatan), SOP yangg lumayan rumit, serta aplikasi yang slow respon. Dokter Tirta juga menyatakan bahwa BPJS tetap penting, sebab banyak pasien yang berobat menggunakan pelayanan ini dengan biaya minimal berkat BPJS.


Meski, konteks yang mereka buat adalah sebuah komedi sindiran, tapi hal ini bukan sebuah fiksi atau konten belaka, melainkan sebuah realitas di lapangan yang telah dirasakan rakyat. Mulai dari layanan BPJS yang berbelit dan rumit. Sulitnya masyarakat untuk mengakses pelayanan tersebut. Belum lagi kenaikan biaya iuran BPJS, rumitnya SOP BPJS serta fasilitas kesehatan yang terbatas. Hal ini adalah fakta di lapangan bahwa negara tidak dapat menjamin kesehatan setiap individu warganya. 


Sikap nakes dan rumitnya persyaratan pelayanan BPJS sebenarnya membuka koreng busuk sistem yang saat ini berjalan yaitu sistem sekuler kapitalis yang menjadikan manfaat serta materi sebagai tujuan hidup. Sehingga pelayanan, sikap, fasilitas yang tersedia di dalam pelayanan kesehatan negeri ini tidak berdasarkan kepada nilai-nilai kemanusiaan, melainkan materi semata.


Hal ini berbanding 180 derajat dengan sistem Islam atau Daulah yang menjamin setiap individu di dalam wilayahnya terjamin kesehatan, pendidikan, serta keamanannya. Daulah juga menjamin kesejahteraan setiap individu baik Muslim maupun kafir zimmi yang menjadi warga Daulah. Khalifah sebagai pemimpin pemerintahan Islam bertanggung jawab penuh atas penghidupan setiap warganya.


Ketiadaan khilafah menjadikan kaum Muslim saat ini terpuruk dalam peradaban yang menyesakkan. Untuk itu perlu adanya kesadaran kaum Muslim untuk menyiarkan Islam sebagai solusi kehidupan manusia. Sebab sejatinya manusia hanya dapat sejahtera dengan Islam saja. Sebagai agama yang memiliki peraturan menyeluruh tentang kehidupan, maka khilafah wajib disyiarkan dan ditegakkan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30:


"وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً"


Yang artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, " Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi"." (Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30)


Hal ini diperkuat dengan adanya kaidah fikih yang menyatakan: "Perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perantara itu menjadi wajib". 


Dalil tersebut sejalan dengan wajibnya kaum Muslim menjalankan syariat Islam yang tidak akan berjalan tanpa adanya Daulah sebagai wadah pelaksanaan syariat tersebut. Kebutuhan Daulah bagi manusia saat ini adalah sebuah urgent, sebab hanya Daulah yang dapat mencerabut hingga akar masalah kehidupan saat ini yang kian hari memburuk. Semoga Allah segera memenangkan Islam sebagai satu-satunya peraturan kehidupan yang datang dari Sang Pencipta Allah 'Azza wa Jalla.