Kerusakan Sumber Daya Alam Akibat Kapitalisme
Opini
Eksploitasi SDA bisa mengakibatkan deforestasi
yang berdampak pada kerusakan lingkungan, kehilangan biodiversitas, dan masalah sosial
Penulis Ummi Qyu
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Komunitas Rindu Surga
KUNTUMCAHAYA.com, OPlNl- Belum lama ini, publik dihebohkan terkait penambangan besar-besaran di Raja Ampat yang dianggap merusak alam dan ekologi. Beberapa aktivis pun angkat bicara terkait hal ini, di antaranya para aktivis Papua dan Greenpeace Indonesia, mereka menyampaikan protes terhadap pertambangan nikel dan melakukan aksi “Save Raja Ampat” pada saat acara Indonesia Critical Mineral Conference & Expo 2025 di Jakarta, hari Selasa (03-06-2025).
Acara tersebut dihadiri banyak peserta, termasuk dari luar negri. Mereka memprotes dan mengajak publik untuk meningkatkan kesadaran dan menolak rencana pertambangan nikel di Raja Ampat 'Si surga terakhir di bumi'. Karena dampak buruk pertambangan dan hilirisasi nikel dapat merusak kelestarian alam juga laut.
Dari data yang didapat, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mencatat, ada sekitar 380 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nikel dengan total luasnya 983.300,48 hektar di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi yang demikian, alih-alih menyejahterakan masyarakat, yang ada justru menimbulkan kerusakan alam bahkan angka kemiskinan masyarakat terus meningkat. Dari 26 negara yang diteliti, pertambangan nikel di Indonesia adalah yang paling tinggi, puncaknya dimulai pada periode 2010-2014 mencapai 58.2% deforestasi (penggundulan hutan) dan terus berlanjut hingga hari ini, akibatnya banyak hutan tropis Indonesia yang rusak. (kompas.com,13-9-2022)
Kerusakan Alam Akibat Kapitalisme
Nikel adalah salah satu hasil tambang yang komoditasnya sedang diburu pasar global untuk baterai kendaraan listrik. Maka dari itu di mana ada wilayah yang banyak mengandung hasil tambang nikel maka akan diburu dan dikuasai oleh individu atau sekelompok orang yang ingin mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Tidak lagi memedulikan dampak dari eksploitasi alam yang mereka buat salah satunya adalah deforestasi (penggundulan hutan). Ribuan hektar tanah pun diambil alih oleh korporasi raksasa untuk dijadikan perkebunan sawit dan tebu.
Dampak deforestasi adalah kerusakan lingkungan seperti pencemaran udara dan air oleh industri, perubahan iklim akibat pembakaran bahan bakar fosil, eksploitasi berlebihan terhadap lahan, laut dan keanekaragaman hayati. Lebih dari itu, aktivitas eksploitasi ini juga dapat menimbulkan krisis iklim global.
Selain itu, menyebabkan hilangnya biodiversitas karena banyak spesies yang bergantung pada hutan dan dapat punah akibat deforestasi. Serta berdampak sosial bagi masyarakat adat dan komunitas lokal yang bergantung pada hutan masyarakat bisa kehilangan mata pencahariannya.
Semua itu terjadi karena tidak adanya pengamanan dan penjagaan dari negara untuk melindungi aset dan keselamatan rakyat. Karena penguasa dalam sistem kapitalis saat ini lebih berperan sebagai regulator dan fasilitator untuk kepentingan pemilik modal.
Dengan mudahnya pemerintah mengizinkan berbagai penambangan oleh korporasi termasuk daerah konservasi dengan dalih demi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Maka apa pun itu baik hutan lindung, laut hingga hak masyarakat adat, kerap dikorbankan padahal dengan menyerahkan sumber daya alam milik rakyat ini kepada mereka sama saja dengan menjual negri ini.
lnilah gambaran kerusakan alam, akibat eksploitasi SDA sebagai konsekuensi penerapan sistem kapitalisme. Pengelolaan sumber daya alam oleh pihak swasta dan asing akibat dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme makin menambah jelas hilangnya fungsi negara dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan rakyatnya.
Padahal Allah Swt. telah mengingatkan dalam firman-Nya:
“Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena ulah tangan manusia. (Dengan itu) Allah bermaksud menimpakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (TQS. Ar-Rum [30]: 41)
Dari sini tampak kejelasannya, bahwa pelaku utama kerusakan alam adalah ulah tangan manusia terkhusus para oligarki kapitalis dan didukung oknum para penguasa yang tidak amanah.
Pengelolaan SDA dalam Islam
Islam memandang bahwasanya alam adalah amanah dari Allah Swt. yang harus dijaga. Oleh karenanya manusia tidak boleh merusaknya dengan alasan apa pun sebagaimana yang terjadi saat ini. Jika kita cermati, berbagai kerusakan ekologi yang terjadi adalah akibat dari kesalahan konsep kepemilikan SDA, tambang termasuk salah satu sumber daya strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka dalam Islam SDA tersebut termasuk milik umum (milkiyyah ammah) yang wajib dikuasai dan dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Haram hukumnya jika dimiliki oleh swasta apalagi asing atau diprivatisasi.
Nabi Muhammad saw., bersabda yang artinya: “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Maksud dari hadis di atas adalah bahwa semua sumber daya alam yaitu, air, padang rumput, termasuk hutan dan api yang menyangkut hidup orang banyak, wajib dikelola oleh negara yang hasilnya akan masuk ke baitulmal dan disalurkan untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
Oleh karena itu, tidak ada sistem lain selain Islam yang mampu mengelola SDA. Negara akan mengelola sesuai dengan tuntunan syariah Islam, semata-mata untuk kesejahteraan rakyat tanpa merusak ekologinya, termasuk dalam hal penambangan.
Dalam sistem Islam, kepala negara adalah raa'in (pengurus rakyat). Maka, negara bertanggung jawab penuh atas kepemilikan umum demi kemaslahatan umat. Negara juga tidak boleh bermitra bisnis dengan korporasi tambang. Akan tetapi, justru negaralah yang harus mengelolanya, dan hasilnya akan diserahkan ke Baitulmal untuk pelayanan publik bukan untuk investor apalagi elite politik.
Dengan pengelolaan seperti ini, niscaya ekologi akan terlindungi dan masyarakat akan sejahtera, tidak seperti dalam sistem kapitalis. Oleh karena itu, sudah saatnya kita meninggalkan sistem kufur ini dan kembali ke sistem Islam secara menyeluruh. Wallahualam bissawab. [Luth/MKC]