Tingkat Pengangguran Naik, Bukti Kegagalan Program Cipta Kerja
Opini
Para kapitalis dengan modalnya yang besar dilegalkan negara mengelola sumber daya alam yang sejatinya milik rakyat
Sementara negara hanya menarik pajak dari mereka
_________________________
Penulis Ilma Kurnia P
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Belum lama ini bertebaran sesi dokumentasi perpisahan maupun wisuda mahasiswa di sosial media. Ini menandakan bahwa proses belajar mereka di jenjang pendidikan telah usai dan siap untuk terjun ke lapangan kerja. Tentu setiap pemuda ketika telah usai dari dunia pendidikan sudah pastinya memiliki harapan bisa mendapat pekerjaan yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Syukur-syukur sesuai dengan bidang pendidikan yang ditempuhnya selama ini. Namun apakah harapan mereka ini bisa terwujud? Dikutip dari sebuah laman kompas.com (24/5/2024) menyebutkan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan hampir 10 juta penduduk Indonesia berusia 15-24 tahun menganggur atau tanpa kegiatan (not on employment, education, and training/NEET). Bila diteliti anak muda lah yang paling banyak masuk dalam kategori NEET ada di daerah perkotaan sebanyak 5,2 juta orang dan 4,6 juta di pedesaan. Maraknya pengangguran di kalangan usia muda menjadi ancaman serius bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan jika pengangguran berusia muda banyak dari lulusan SMA sederajat dan perguruan tinggi.
Tentu memperihatinkan bukan, ketika negeri yang kaya akan Sumber Daya Alam dan tentunya diimbangi dengan Sumber Daya Manusianya yang memadai untuk bisa mengelolanya dengan baik, namun semua ini tidak bisa terwujud. Karena saat ini pengelolaan sumber daya alam menggunakan alat teknologi modern yang canggih. Sudah pasti hal ini menyebabkan berkurangnya sumber daya manusia yang menjadi tenaga kerja untuk mengelolanya.
Tak hanya itu, sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia juga membuat banyaknya usia muda menganggur. Karena tak jarang perusahan-perusahaan besar yang bekerjasama dengan negara asing, banyak memperkerjakan tenaga asing. Faktor lain penyumbang jumlah tertinggi dalam angka pengangguran usia muda adalah banyaknya yang belum mendapatkan pekerjaan karena tidak cocok (miss match) antara pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini terjadi kepada lulusan SMA/SMK.
Semua ini terjadi karena dampak dari penerapan sistem kapitalisme yang menjadi sumber persoalan naiknya angka pengangguran. Sistem kapitalisme merupakan sistem buatan manusia yang menghilangkan kewajiban negara sebagai pengatur urusan rakyat. Rakyat dibiarkan memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri tanpa ada jaminan dari negara, seperti penyediaan lapangan pekerjaan yang luas, pemberian pendidikan terbaik, pemberian pelatihan kemampuan bekerja, dan lain-lain secara gratis. Sistem ini telah menjadikan negara hanya bertindak sebagai regulator yang menjadikan hampir seluruh aspek kehidupan dikuasai para korporat (pemilik modal). Alhasil, para pemilik modal dapat mengembangkan kekayaannya dengan melakukan usaha yang dinilai mendatangkan untung besar.
Para kapitalis dengan modalnya yang besar dilegalkan negara mengelola sumber daya alam yang sejatinya milik rakyat. Sementara negara hanya menarik pajak dari mereka. Semisal para pemilik modal membutuhkan pekerjaan, para pekerja tersebut juga hanya digaji dengan upah minimum dan tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Sebab, pekerjaan yang disediakan hanya sebagai buruh atau pekerja kasar dengan upah yang sedikit.
Dengan demikian, sistem kapitalisme sangat nyata menyumbang persoalan pengangguran. Ini menunjukkan kegagalan pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan lemahnya industrialisasi. Karena industri yang ada bukan berdasarkan kebutuhan, namun mengikuti pesanan para pemilik modal. Lantas jika masyarakat masih mau menerapkan sistem sekularisme kapitalisme maka akan terus mengalami keterpurukan dan jauh dari kata sejahtera.
Sungguh berbeda dengan sistem Islam, yang mengutamakan kebutuhan masyarakat daripada kebutuhan pribadi. Dalam sistem pemerintahan Islam, negera menjamin pemenuhan seluruh kebutuhan primer warga negaranya. Selain itu juga akan diberi kemudahan akses untuk memenuhi kebutuhan sekunder, dan jaminan ketersediaan kebutuhan pokok bagi kalangan kurang mampu. Pemerintah akan menjalankan mekanisme yang praktis dalam pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat hingga dalam penuntasan pengangguran, dengan penerapan sistem ekonomi Islam.
Sistem ekonomi Islam memiliki prinsip kepemilikan yang khas, dimana akan dibagi antara kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum. Sumber daya alam yang melimpah dan tidak terbatas jumlahnya ditetapkan sebagai kepemilikan umum (milik rakyat). Karena itu diharamkan untuk dikuasai individu bahkan oleh negara sebagaimana yang terjadi pada sistem kapitalisme. Sebab Allah Swt. sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yaitu sumber hukum memang telah menetapkannya sebagai milik umum. Adapun negara diperintah syariat untuk mengelolanya dan menggunakan hasilnya sebagai modal menyejahterakan rakyat. Dengan jaminan pemenuhan hak kolektif rakyat, yakni kesehatan, pendidikan, keamanan, layanan infrastruktur dan fasilitas umum lain akan tercipta kehidupan yang layak dan kondusif.
Selain itu pemerintah juga berusaha meningkatkan etos kerja dan produktivitas kerja masyarakatnya yang mampu bekerja. Dengan menjamin setiap ayah atau para wali mendapatkan pekerjaan yang layak yang memungkinkan bagi mereka memperoleh harta untuk menafkahi keluarga yang ditanggungnya. Tentu saja mutlak diperlukan pemberian pendidikan keterampilan kerja sesuai dengan minat dan kemampuannya. Selain itu juga negara menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya.
Pengelolaan sumber daya alam secara mandiri oleh negara otomatis akan membuka lapangan kerja di banyak lini. Mulai dari tenaga ahli hingga tenaga terampil. Ini sekaligus akan menghapuskan pengangguran. Apalagi jika pengelolaan dilakukan di semua jenis sumber daya alam. Begitu hebatnya Islam dalam menyelesaikan problematika umat tidak hanya sekedar wacana tapi juga memberi solusi tuntas untuk menyejahterakan rakyat. Wallahualam bissawab. [GSM]