Islam Solusi Problema Mudik
Opini
Untuk memastikan keselamatan warganya, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan moda transportasi yang aman
Negara juga harus fokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur publik, seperti jalan raya secara menyeluruh
______________________________
Penulis Aning Juningsih
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Dikutip dari cnbcindonesia.com (6/4), kendaraan bergerak lambat menuju Pelabuhan Merak di jalan tol Tangerang-Merak sejak Sabtu pagi. Salah satu pemudik, Sari Aminah, mengatakan bahwa dia terjebak macet di jalan tol tersebut selama hampir sembilan jam.
Total waktu perjalanan dia dan keluarganya dari Serpong, Tangerang Selatan, ke Merak adalah 11 jam, padahal biasanya hanya memakan waktu 2 jam. Sari mengatakan bahwa dia mulai terjebak macet sejak pukul 07.00 WIB di jalan tol Tangerang menuju Pelabuhan Merak.
Bahkan kendaraan sempat tidak bergerak sama sekali selama kurang lebih dua jam di tengah-tengah jalan tol. Sari bahkan turun dari mobil beberapa kali karena kendaraan benar-benar tidak bisa bergerak. Dia baru bisa masuk ke area pelabuhan sekitar pukul 15.30 WIB. Hari ini diperkirakan menjadi puncak arus mudik Lebaran 2024.
Di Pelabuhan Merak, panjang kemacetan mencapai 9 km di jalan tol sebelum masuk pelabuhan. Meskipun antisipasi sudah dilakukan, termasuk dengan sistem buffer zone dan sistem penundaan bagi kendaraan, untuk menghindari penumpukan di pintu masuk pelabuhan, kemacetan tetap terjadi.
Selain itu, kemacetan dan rawan kecelakaan menghantui masyarakat saat perjalanan mudik. Menurut data kepolisian, sebanyak 213 kecelakaan terjadi pada saat mudik Idulfitri 2024 dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 39 orang luka berat, dan ratusan orang luka ringan.
Menjelang Idulfitri 2024, Polri melakukan evaluasi di sejumlah jalan, untuk mengantisipasi peningkatan jumlah korban kecelakaan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, evaluasi dilakukan terhadap jalan yang rusak, rawan kecelakaan, dan zona penyangga atau buffer zone.
Sebab, mitigasi menjelang Lebaran belum dilakukan secara optimal. Karena setiap tahun selalu terjadi kemacetan panjang sampai kecelakaan moda transportasi. Apalagi cuaca yang tidak menentu turut mendukung bagi pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua.
Pemerintah melalui Kemenhub, Kemen PUPR, dan Kakorlantas Polri untuk mengurai kemacetan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran 2024/1445 H, yaitu sistem satu arah (one-way system), sistem contraflow, dan sistem ganjil-genap.
Dan juga, melakukan pembatasan kendaraan angkutan barang pada mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang, dan bahan bangunan.
Untuk mengurai kemacetan saat mudik, pemerintah memberikan diskon 20% pada tarif tol agar saat mudik masyarakat mudik lebih mudah. Namun, kebijakan ini juga belum berjalan optimal. Contohnya, kecelakaan maut yang terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek yang menyebabkan 12 orang meninggal. Insiden tragis tersebut terjadi di jalur contraflow dari Cikampek menuju Jakarta, melibatkan tiga kendaraan.
Dengan demikian, mengingat kejadian kemacetan di Tol Merak dan kecelakaan fatal di Tol Cikampek, negara seharusnya melakukan introspeksi dan evaluasi menyeluruh. Tujuannya adalah agar perjalanan mudik tidak lagi menjadi momok di tengah masyarakat. Sejauh mana upaya mitigasi dan antisipasi dapat dilakukan untuk mengatasi masalah arus mudik?
Karena dengan mitigasi yang tepat, masyarakat bisa menjalankan momen ibadah di akhir Ramadan dengan tenang dan khusyuk tanpa harus tergesa-gesa mudik untuk menghindari kemacetan yang terjadi setiap tahunnya.
Rasulullah saw. mengatakan bahwa seorang pemimpin atau penguasa adalah pengawas dan bertanggung jawab atas urusan rakyatnya. Dalam konteks ini, tanggung jawab penguasa adalah memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan fasilitas publik.
Untuk memastikan keselamatan warganya, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan moda transportasi yang aman. Negara juga harus fokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur publik, seperti jalan raya secara menyeluruh. Selain itu, pemasangan lampu penerangan jalan di semua jalan yang digunakan oleh masyarakat juga penting, sehingga tidak ada jalan yang gelap dan berbahaya.
Negara bertanggung jawab untuk menyediakan moda transportasi dengan teknologi terkini dan tingkat keselamatan yang tinggi, sehingga kualitasnya terjamin. Selain itu, negara tidak mengalihkan tanggung jawab penyediaan moda transportasi ini kepada operator swasta atau asing. Sebaliknya, negara harus memastikan akses yang mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat terhadap semua jenis moda transportasi.
Di sisi lain, negara juga mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dan inovatif dalam mengatasi kemacetan saat musim mudik. Dengan memanfaatkan teknologi dalam era digitalisasi, negara dapat membantu mengurangi kemacetan mudik, seperti dengan mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) dalam manajemen lalu lintas mudik.
Teknologi ini menjadi solusi alternatif untuk merespons kondisi lalu lintas, memprediksi serta mengatur aliran lalu lintas untuk mencegah kemacetan sebelum terjadi.
Dengan penggunaan AI yang semakin meluas dalam manajemen lalu lintas, kita bisa melihat perjalanan mudik di masa depan tidak hanya menjadi momok kemacetan. Bayangkan jika kemacetan yang memakan waktu dan energi bisa digantikan dengan lalu lintas yang lancar.
Di mana sistem AI yang canggih mengatur perjalanan dengan efisien, memprediksi titik-titik kemacetan, dan secara dinamis menyesuaikan pola lalu lintas untuk menghindari penumpukan kendaraan.
Oleh karena itu, perjalanan mudik akan menjadi lebih menyenangkan tanpa harus dirundung oleh bayangan kemacetan. Hal ini akan meningkatkan kesan ibadah pada akhir Ramadan menjadi lebih mendalam dan nyaman.
Pada hari-hari terakhir Ramadan, tradisi mudik Lebaran tidak lagi mengganggu momen puncak ibadah. Jika saja negara dapat menyelesaikan masalah kemacetan mudik, umat Islam tidak akan kehilangan waktu berharga di perjalanan akibat kemacetan.
Dengan demikian, dukungan penuh dari kebijakan negara diperlukan untuk memenuhi harapan umat Islam agar mereka dapat beribadah dengan tenang menjelang akhir Ramadan.
Negara juga harus memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar aturan mudik, seperti yang terjadi pada 200 truk yang nekat melintasi jalan tol atau arteri. Untuk keamanan dan keselamatan, negara juga harus menyediakan fasilitas publik yang mendukung kelancaran mudik, seperti tarif tol gratis dan tanpa biaya.
Secara prinsip, jalan raya atau tol adalah infrastruktur publik yang harus disediakan negara secara gratis kepada rakyat. Begitu pula dengan moda transportasi, negara harus menawarkan harga yang terjangkau kepada masyarakat.
Karena dengan pelayanan ini, umat Islam akan menikmati ibadah dengan nyaman dan fokus meningkatkan intensitas ibadah pada akhir Ramadan. Tidak akan merasa waswas ataupun khawatir dengan biaya mudik atau keamanan selama perjalanan mudik.
Dan akhirnya mudik pun bisa dilakukan pada hari penghujung menjelang lebaran karena fasilitas publik sudah memadai. Saat arus mudik berlangsung peran negara sangatlah penting dalam melakukan mitigasi dan antisipasi.
Semua itu dapat terealisasi ketika syariat Islam diterapkan secara kafah di tengah-tengah masyarakat. Dan dengan penerapan Islam secara menyeluruh semua bisa terwujud. Wallahualam bissawab. [SJ]