Meniti Jalan Panjang Menuju Eliminasi TBC
Opini
Program ini memiliki tiga pilar utama yaitu kebijakan dan komitmen politik dalam sektor kesehatan, pelayanan dan pencegahan TB yang terintegrasi dan berpusat pada pasien, serta penelitian dan inovasi dalam menyikapi tantangan terkait TB
Namun, benarkah Indonesia akan mampu mencapai target tersebut?
______________________________
Penulis apt. Siti Nur Fadillah, S.Farm.
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pegiat Literasi
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Masalah TBC yang Tak Kunjung Berhenti
Peringkat tinggi kembali diraih oleh Indonesia. Namun, bukan prestasi melainkan rapor merah untuk sektor kesehatan. Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan kasus Tuberkulosis (TB) tertinggi. Sebanyak 1.060.000 kasus dengan 140.700 kematian per tahun, setara dengan 16 orang meninggal setiap jam.
Fakta ini tentu berlawanan dengan target eliminasi TB tahun 2030 dengan mengakhiri epidemi TB. Visi untuk mencapai kurang dari 1 kasus per 1 juta penduduk tahun 2050 pun mulai diragukan keberhasilannya.
Prof. Dr dr Erlina Burhan, SpP(K), M.Sc, guru besar FKUI menyebutkan, untuk berhasil mencapai target tersebut Indonesia harus melakukan upaya eliminasi TB yang selaras dengan program End TB Strategy dari WHO.
Program ini memiliki tiga pilar utama yaitu kebijakan dan komitmen politik dalam sektor kesehatan, pelayanan dan pencegahan TB yang terintegrasi dan berpusat pada pasien, serta penelitian dan inovasi dalam menyikapi tantangan terkait TB. Namun, benarkah Indonesia akan mampu mencapai target tersebut?
Sistem Demokrasi Biang Masalah Ini
Melihat target dan upaya End TB Agenda, besar kemungkinan Indonesia tidak akan berhasil mencapainya. Sebab permasalahan utama Indonesia belum hilang, yaitu demokrasi. Mengapa demokrasi menjadi permasalahan utama?
Secara substansi, demokrasi berarti kedaulatan rakyat. Di mana rakyat sepenuhnya berdaulat, berdaulat memilih pemimpin, berdaulat memilih aturan yang mereka inginkan. Bahkan ketika Islam mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya yang berdaulat, demokrasi justru merampasnya dan menyerahkan kedaulatan kepada manusia.
Namun, aturan buatan manusia ini tentu tidak sempurna dan cenderung ingin menguntungkan sang pembuat. Maka tak heran, aturan demokrasi hanya berpihak pada segelintir manusia dan menyengsarakan sebagian besar lainnya.
Seperti yang disebutkan Prof. Erlina, agar bisa mencapai target End TB, kebijakan dan komitmen politik dalam sektor kesehatan. Selayaknya rumah tangga yang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sistem kesehatan juga memerlukan penyokong dana dan politik. Namun nyatanya, realita ekonomi di sistem demokrasi sama sekali tidak bisa diharapkan.
Mulai dari nihilnya aturan kepemilikan, akhirnya apa pun boleh dijadikan komoditas bisnis. Termasuk sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, hutan, dan lain-lain yang seharusnya menjadi kepemilikan umum. Tak ayal, ketimpangan ekonomi antara pengusaha tambang dan rakyat biasa, bak langit dan bumi.
Sebagai contoh, parasit Amerika dalam wujud PT. Freeport Indonesia, yang telah mengeksploitasi tanah Papua selama 57 tahun. Sumber daya alam yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, malah dikuras habis-habisan oleh asing.
Pada tahun 2022, pendapatan Freeport dari operasi di Indonesia sebesar Rp126,39 triliun. Mirisnya, dana ini mustahil masuk seluruhnya ke anggaran negara, sebab saham Indonesia hanya 51%. Itu pun belum balik modal dari akuisisi saham yang menghabiskan dana Rp65 triliun.
Bayangkan jika seluruh dana tersebut tidak perlu terbuang sia-sia untuk mengenyangkan perut pengusaha, namun dimanfaatkan untuk membangun fasilitas kesehatan. Tentu rakyat bisa merasakan nikmatnya sehat tanpa harus banting tulang dari pagi hingga petang.
Setelah negara tidak mampu mewujudkan sistem ekonomi yang menyejahterakan rakyat, kini tanggung jawab kepengurusan rakyat dilempar seutuhnya kepada swasta. Swasta yang orientasi utamanya adalah keuntungan, tentu akan mengomersialkan apa pun tanpa segan. Termasuk kebutuhan dasar manusia seperti kesehatan.
Maka tak heran, paradigma siapa yang punya uang banyak akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik, sudah mengakar kuat di masyarakat. Sebab, masyarakat sama sekali tidak pernah merasakan pelayanan kesehatan terjangkau dengan pelayanan yang berkualitas.
Belum lagi rendahnya kesejahteraan para tenaga kesehatan. Menyebabkan profesionalitas mereka menurun dan bekerja setengah hati. Maka inilah semua masalah yang diakibatkan dari merampas kedaulatan Allah sebagai pembuat hukum.
Solusi Mengakar dengan Islam
Sudah tidak diragukan lagi satu-satunya solusi menghilangkan jahatnya demokrasi adalah dengan mengembalikan kedaulatan Allah sebagai pembuat hukum. Membuang seluruh aturan buatan manusia dan menggantinya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penerapan Al-Qur'an dan hadis secara menyeluruh hanya dapat terlaksana dalam naungan sistem Islam kafah.
Perlu diperhatikan, sistem Islam kafah bukan berasal dari pemikiran seseorang, tetapi berasal dari wahyu Allah. Wajibnya sistem Islam kafah tertera jelas di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta kitab-kitab ulama besar terdahulu.
“Akan kembali Khilafah di atas jalan kenabian” (HR. Ahmad dari Hudzaifah ra.).
Sistem Islam kafah terbukti mampu menciptakan peradaban gemilang mulai dari zaman Rasulullah hingga awal abad ke-20. Mekanisme sistem Islam kafah mengatasi masalah kesehatan yaitu:
1. Mengembalikan aturan kepemilikan
Sejak awal Islam tegas mengatur kepemilikan menjadi tiga: individu, rakyat, dan negara. Sumber daya alam termasuk kepemilikan rakyat tidak boleh dikuasai swasta. Sehingga seluruh pendapatan sumber daya alam hanya boleh dimanfaatkan untuk rakyat.
2. Menyediakan fasilitas kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, tidak bergantung pada swasta
Dengan pendanaan yang memadai, seluruh fasilitas kesehatan dari hilir ke hulu akan terpenuhi. Negara tidak lagi bingung melempar tanggung jawab kepengurusan kepada swasta.
3. Menjamin kesejahteraan tenaga kesehatan, pendanaan untuk penelitian dan inovasi
Inshaa Allah dengan menerapkan mekanisme ini, sistem Islam kafah akan mampu mengatasi problematika umat secara efektif dan integral. Kita juga harus memahami bahwa sistem Islam kafah bukan hanya sekadar sistem pemerintahan, namun juga sebagai penjaga akidah, pelaksana syariat, penjaga negeri, darah, harta dan cita-cita kaum muslim, serta pengemban risalah Islam yang mulai ke seluruh dunia dengan dakwah dan jihad. Wallahualam bissawab. [SJ]