Gencar Politisasi Bansos, Siapa yang Diuntungkan?
Opini
Pembagian bansos yang berulang apalagi menjelang pemilu, bukanlah solusi untuk mengatasi kemiskinan
Mengentaskan kemiskinan harus dilakukan dari akarnya, yaitu menjamin kesejahteraan ekonomi rakyat
Penulis Siska Juliana
Tim Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Jelang pemilu, pembagian bansos oleh Presiden Joko Widodo semakin masif dilakukan. Tercatat sejak akhir tahun, beliau memberikan bansos berupa bantuan pangan beras 10 kg, BLT El Nino Rp200 ribu per bulan, BLT mitigasi risiko pangan Rp200 ribu per bulan. Beliau menjelaskan alasan utama pemberian bansos adalah ingin meningkatkan daya beli masyarakat di tengah melambungnya kenaikan harga pangan yang terjadi di berbagai negara. (finance.detik.com, 02/02/2024)
Beberapa pihak menilai, masifnya pemberian bansos oleh Presiden dan menteri-menteri yang tergabung dalam tim kampanye capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai alat kampanye untuk mendongkrak suara. Sehingga muncul dugaan adanya politisasi bansos. Presiden membantah isu tersebut, karena hal ini sudah mendapat persetujuan dari DPR. (ekonomi.bisnis.com, 02/02/2024)
Wajar saja jika petahana saat ini mempolitisasi bansos demi kepentingannya. Dengan privilese yang dimiliki, tak heran digunakan untuk memuluskan anggota keluarga dan sekutunya agar bisa duduk di kursi pemerintahan. Karena saat ini, kekuasaan menjadi hal yang diperjuangkan dengan berbagai macam cara.
Inilah fakta yang terjadi dalam sistem demokrasi. Sistem yang merupakan turunan dari sistem sekuler. Asasnya mengabaikan aturan agama, sehingga melahirkan kebebasan berperilaku. Selain itu, sistem ini juga membentuk masyarakat dengan kesadaran politik yang rendah.
Masyarakat dibuat cukup hanya dengan mencoblos pemimpin dan wakil rakyat. Di sisi lain kemiskinan dan pendidikan membuat masyarakat berpikir pragmatis. Alhasil mereka mudah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
Pembagian bansos yang berulang apalagi menjelang pemilu, bukanlah solusi untuk mengatasi kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan harus dilakukan dari akarnya, yaitu menjamin kesejahteraan ekonomi rakyat.
Hal ini akan berbeda dengan sebuah negara jika diatur dengan sistem Islam. Islam mewajibkan negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat secara individu bukan hanya kolektif.
Sebagaimana hadis Rasulullah saw.,
"Imam (khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR. Al-Bukhari)
Rasulullah saw. bersabda,
"Barangsiapa pada pagi dalam kondisi aman jiwanya, sehat badannya, dan punya bahan makanan cukup pada hari itu, seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya." (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)
Masalah kesejahteraan sangat berkaitan dengan masalah ekonomi. Yaitu terpenuhinya kebutuhan secara layak. Islam mewajibkan negara untuk menjamin kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar publik. Ini bertujuan agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh setiap individu.
Kebutuhan pokok dipenuhi dengan cara tak langsung. Yaitu dengan menyediakan lapangan pekerjaan untuk para laki-laki. Alhasil, mereka memiliki penghasilan dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Negara juga menjamin ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Dengan demikian kebutuhan sandang, pangan dan papan terpenuhi dengan layak.
Adapun kebutuhan dasar publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kebutuhan publik lainnya dapat diakses dengan mudah dan gratis. Karena anggaran yang dipakai dari pos kepemilikan umum dan Baitulmal. Semua itu dialokasikan untuk menjamin kebutuhan tersebut.
Islam juga memandang kekuasaan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka kekuasaan digunakan untuk menerapkan syariat Islam bukan untuk menerapkan hukum buatan manusia seperti di dalam sistem demokrasi.
Di dalam Islam, penguasa akan mengurus rakyat sesuai dengan hukum syarak. Penguasa juga memiliki kepribadian Islam, yaitu pola pikir (aqliyah) dan pola sikap (nafsiyah) Islam. Dengan begitu, penguasa tidak akan berani berbuat zalim kepada rakyatnya.
Di dalam masyarakat akan tercipta suasana keimanan. Karena pendidikan yang diterapkan dapat mengedukasi masyarakat dengan nilai-nilai Islam, termasuk saat memilih pemimpin. Umat memiliki kesadaran akan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sehingga menjadi pemimpin yang berkualitas karena iman dan takwanya kepada Allah serta memiliki kemampuan.
Oleh karena itu hanya dengan penerapan Islam secara kafah, kita dapat memiliki pemimpin yang bisa mengurus rakyat, bukan hanya pencitraan saja. Wallahualam bissawab. []