Nasib Malang Pekerja dalam Sistem Kapitalisme
Opini
Ini semakin meneguhkan potret perusahaan dan penguasa dalam sistem kapitalisme,
Yang mengutamakan keuntungan dan abai akan tanggung jawabnya terhadap para pekerja
_________________________
Penulis Reni Rosmawati
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Innalilahi wa innailaihi raaji'uun. Belum lama ini, jagad tanah air digegerkan dengan kebakaran hebat pada tungku smelter nikel milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITTS). Dikabarkan sebanyak 12 orang pekerja meninggal dunia dalam insiden yang terjadi pada Ahad, 24/12/2023 tersebut.
Menanggapi hal ini, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah, mendesak pemerintah agar menghentikan produksi nikel di PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Aulia Hakim, selaku Kepala Advokasi Walhi Sulteng meminta pemerintah agar tidak hanya mengkampanyekan hilirisasi nikel dengan melihat keuntungannya saja, tanpa melihat suasana di lapangan. (Tempo[dot]co, 24/12/2023)
Masih dalam laman yang sama, Aulia mengatakan kecelakaan akibat meledaknya tungku smelter kerap terjadi. Pada tahun 2022 lalu, insiden serupa terjadi di kawasan industri PT Gunbuster Nicek Industri, Morowali Utara dan menewaskan 2 orang pekerja. Kemudian pada 27 April 2023 kemarin kecelakaan yang menewaskan 2 orang pekerja juga terjadi di PT Guang Ching Nickel and Stainless Industry yang merupakan kawasan PT IMIP. Sayangnya, pemerintah tampak abai akan hal ini. Sebab sepanjang insiden tersebut terjadi pemerintah tidak menindak tegas satu pun perusahaan yang terlibat.
Kelalaian Perusahaan dan Abainya Pemerintah
Berulangnya kecelakaan yang sama mengindikasikan adanya kelalaian perusahaan dalam menjamin keselamatan pekerja dan abainya upaya pencegahannya. Di sisi lain juga membuktikan abainya negara dalam menjamin keselamatan rakyatnya yang menjadi pekerja.
Ini semakin meneguhkan potret perusahaan dan penguasa dalam sistem kapitalisme, yang mengutamakan keuntungan dan abai akan tanggung jawabnya terhadap para pekerja.
Sistem Kapitalisme Sekuler Korbankan Pekerja Demi Materi
Sungguh, semua masalah yang terjadi termasuk yang membelenggu para pekerja, baik itu PHK, minimnya upah kerja, hingga kecelakaan dalam bekerja adalah akibat diterapkannya sistem kapitalisme sekuler. Sistem rusak yang gagal mewujudkan kesejahteraan dan melindungi rakyat khususnya para pekerja. Tolak ukur materi adalah segalanya yang diadopsi sistem kapitalisme, telah membuat perusahaan dan pemerintah lalai dalam menjamin keselamatan pekerja. Mirisnya asas sekuler (pemisahan agama dari kehidupan) yang menjadi landasan sistem kapitalisme pun telah menghilangkan fungsi penguasa sebagai pelindung rakyat dari segala masalah.
Sebab, dalam paradigma sistem kapitalisme, kepemimpinan bukan untuk meriayah atau mengurusi rakyat. Melainkan hanya berorientasi untuk kepentingan kelompok tertentu (para kapitalis/pemilik modal). Dalam sistem ini rakyat dianaktirikan, para kapitalis dianakemaskan. Hal ini terbukti dari tidak adanya regulasi negara yang menindak tegas perusahaan yang terbukti abai dalam menjamin keselamatan pekerja. Meskipun sudah banyak korban rakyat berjatuhan dalam kecelakaan kerja. Namun negara seolah diam saja.
Sudah bukan rahasia, dalam sistem kapitalisme faktor kepemilikan perusahaan berada di tangan asing. Sementara negara dan penguasa hanya berperan sebagai regulator yang memuluskan kepentingan para kapitalis. Mahalnya ongkos politik dalam sistem inilah yang menjadikan demikian. Sebagaimana kita ketahui bersama, sudah menjadi hal lumrah jika dalam sistem kapitalisme sekuler para korporatlah donatur yang membiayai para penguasa naik ke tampuk kekuasaan. Inilah yang akhirnya membuat para penguasa di negeri ini harus manut pada titah korporat. Meskipun karenanya mereka harus mengorbankan rakyat.
Islam Menjamin Keselamatan Pekerja
Islam hadir ke dunia ini bukan hanya sebagai agama yang mengatur ibadah ritual. Lebih dari itu Islam adalah solusi bagi seluruh problematik kehidupan. Dalam pandangan Islam, negaralah pihak yang wajib bertanggungjawab mewujudkan kesejahteraan dan menjamin keselamatan rakyatnya (para pekerja).
Rasulullah saw. bersabda: "Seorang pemimpin adalah raa'in (pengurus). Ia bertanggung jawab atas kepengurusan rakyatnya." (HR. Bukhari)
Karena itu, jika sistem Islam diterapkan maka kemungkinan para pekerja mengalami berbagai masalah dalam bekerja tidak akan pernah terjadi. Jikapun terjadi maka kemungkinannya akan sangat kecil sekali. Islam menjamin keselamatan pekerja, dan mewajibkan perusahaan menjalankan kewajibannya terhadap pekerja. Islam melarang sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan juga orang lain.
Dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan para pekerja, maka sistem Islam akan menerapkan beberapa metode, seperti:
Pertama, sistem Islam menetapkan hubungan antara pengusaha dan buruh dalam posisi yang sama. Pengusaha dan pekerja pun terikat dalam satu kontrak (akad) yang adil dan bersifat saling rida.
Kedua, upah buruh akan disesuaikan dengan besaran jasa yang diberikan pekerja, jenis pekerjaan, waktu bekerja, dan tempatnya.
Ketiga, sistem Islam menjamin keselamatan para pekerja dan menindak tegas perusahaan yang terbukti lalai terhadap keselamatan pekerjanya. Jika ada masalah antara pengusaha dan pekerja, maka negara dan penguasa yang menerapkan sistem Islam akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara adil sesuai ketentuan syariat.
Keempat, dalam sistem ekonomi Islam seluruh SDA termasuk di dalamnya aneka tambang (emas, nikel, perak, minyak bumi, batubara, dan lainnya), adalah termasuk harta kepemilikan umum. Karena itu, pengelolaannya tidak boleh dikuasakan kepada korporat. Pengelolaannya pun harus dilakukan oleh negara secara mandiri, tanpa campur tangan asing. Kemudian hasilnya wajib didistribusikan kepada rakyat berupa penjaminan akan pemenuhan seluruh kebutuhan pokok dan pemenuhan kebutuhan vital lainnya seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya.
Kelima, sistem Islam akan menjadikan negara dan penguasa sebagai pihak sentral yang berperan penuh mengurusi rakyatnya. Negara tidak akan sekadar menjadi regulator ataupun disetir para korporat. Sebab, dalam sistem Islam biaya politik amatlah murah bahkan bisa jadi tidak berbiaya sama sekali.
Sejarah mencatat, pemilihan pemimpin seperti wali (gubernur) dan amil (penguasa setingkat kabupaten/kota), semuanya dipilih langsung oleh khalifah (kepala negara Islam), bukan oleh rakyat seperti dalam sistem kapitalisme saat ini. Sedangkan pemilihan Khalifah dipilih langsung oleh rakyat dan waktunya pun tidak boleh lama, apalagi melewati proses berbelit. Berdasarkan ijmak sahabat hanya 3 hari sampai proses baiat. Hal ini sebagaimana yang dilakukan para sahabat yang langsung mengangkat Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq 3 hari sepeninggal Rasulullah saw..
Demikianlah beberapa metode yang ditempuh sistem Islam dalam menjamin kesejahteraan dan keselamatan para pekerja. Dari sini kita bisa melihat betapa luar biasanya sistem Islam dalam mengatur dan menyelesaikan seluruh masalah kehidupan. Karena itu, marilah kita kembali kepada sistem Islam dan menerapkannya secara menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan. Wallahualam bissawab. [By]