Smart Farming akankah Menjadi Solusi Ketahanan Pangan?
Opini
Kemungkinan besar gagasan smart farming yang memanfaatkan ilmu pengetahuan modern dan digitalisasi ujung-ujungnya hanya menguntungkan segelintir orang yang didominasi oleh para korporat serta para pemilik modal besar
Akhirnya ketahanan pangan hanya sebatas angan, apalagi ekspor
________________________________________
Penulis Ari Wiwin
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pegiat Literasi
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Akibat banyaknya alih fungsi lahan, tanah pertanian kian sempit. Sedangkan penduduk Indonesia terus bertumbuh. Ditambah lagi adanya pemanasan global yang berpengaruh terhadap produktivitas lahan pertanian. Seiring kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin berkembang, ditemukanlah 'smart farming' atau pertanian pintar yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan.
Sebuah diskusi panel telah digelar bertajuk Smart Farming for Sustainable Growth yang mengambil tema: "inovasi dan tantangan penerapan standar berkelanjutan dan community development untuk mendukung ketahanan pangan dan mengatasi perubahan iklim." Acara ini diadakan oleh BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) melalui organisasi Riset Energi dan Manufaktur (OREM), Jakarta Convention Center pada hari Kamis 16 November lalu.
Menurut, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, kemungkinan perubahan iklim terjadi akibat pemanasan global yang menyebabkan musim hujan dan lamanya kemarau tidak dapat diprediksi dengan baik. Hal tersebut secara tidak langsung berdampak pada produktivitas lahan pertanian. Selain itu terjadinya perang antar negara di beberapa kawasan juga berakibat pada terhambatnya pasokan dan distribusi pangan. Kondisi ini yang mengharuskan masyarakat memanfaatkan smart farming, demi memberikan harapan baru untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Melalui teknologi ini, diharapkan kualitas panen akan memenuhi standar mutu dan kebutuhan pasar dalam negeri serta ekspor dapat terpenuhi. (brin go[dot]id/news, 16 November 2023 )
Program di atas sejatinya belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Apalagi petani di daerah pelosok pedesaan yang tidak terjangkau internet. Smart farming atau pertanian pintar adalah konsep manajemen bercocok tanam yang berteknologi canggih. Pelaksanaannya membutuhkan penggunaan data yang besar (big data), penyimpanan cloud dan Internet of Thing (loT). Sistem ini berbasis teknologi digital yang diciptakan untuk memperbaiki proses produksi dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Contoh yang sudah diujicobakan di Indonesia adalah drone untuk pemupukan dan penyemprotan pestisida dari udara. Melalui smart farming diharapkan akan bermanfaat khususnya bagi para petani. Namun, yang menjadi pertanyaan terbantukah para petani melalui program tersebut? Akankah menjadi solusi bagi ketahanan pangan?.
Tidak ada salahnya para petani menggunakan teknologi dalam bertani. Apalagi dengan tujuan meningkatkan produksi, untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri terlebih bisa ekspor. Akan tetapi, penting untuk dibahas terkait pendanaannya. Teknologi termasuk akses internet dan tentu membutuhkan biaya cukup besar. Jika pengadaannya diserahkan kepada swasta baik lokal maupun asing, maka para petani bukannya terbantu tapi akan terbebani. Pengusaha orientasinya adalah keuntungan, mendanai demi mendapat untung. Sedangkan para petani masih banyak yang membutuhkan uluran tangan pemerintah untuk menekan biaya produksi seperti pupuk dan benih yang murah juga fasilitas pendukung.
Kemungkinan besar gagasan smart farming yang memanfaatkan ilmu pengetahuan modern dan digitalisasi ujung-ujungnya hanya menguntungkan segelintir orang yang didominasi oleh para korporat serta para pemilik modal besar. Akhirnya ketahanan pangan hanya sebatas angan, apalagi ekspor.
Penerapan sistem kapitalisme sekuler memosisikan penguasa hanya sebagai regulator bukan pengayom rakyat. Rakyat dibiarkan berhadapan dengan para pengusaha besar yang tak berdaya menghadapinya. Kepada siapa mereka berharap bantuan kalau dihadapkan dengan pengusaha yang mencari keuntungan.
Kapitalisme beda jauh dengan sistem Islam. Dalam Islam kepala negara diposisikan sebagai pengayom, pelayan dan pelindung untuk seluruh rakyatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.: "Imam (khalifah) adalah pengurus hajat hidup rakyatnya dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Muslim)
Ketahanan pangan akan terwujud dengan hadirnya negara bagi para petani. Penguasa akan menciptakan suasana kondusif bagi para petani. Berbagai bantuan akan disiapkan negara. Mulai pinjaman dana lunak tanpa riba, pupuk, benih, hingga peralatan lainnya sebagai penunjang. Negara akan mempermudah akses untuk mendapatkannya. Bahkan negara bisa memberi bantuan cuma-cuma bagi petani yang benar-benar tidak mampu dan memiliki kemampuan bertani. Untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian, negara akan melakukan berbagai riset termasuk teknologi. Hal tersebut tidak akan diserahkan kepada pengusaha. Biaya produksi bagi para petani rendah sedangkan keuntungan memadai tanpa dimonopoli oleh para pemodal besar atau para kapital.
Selain itu, alih fungsi lahan tidak akan terjadi seperti saat ini. Negara berfungsi mengatur mana lahan pertanian mana yang bukan. Justeru ketika lahan dirasa kurang, negara bisa merekayasa semacam rawa yang dikeringkan agar bisa ditanami. Hal ini muncul dari kesadaran bahwa pangan adalah kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditangguhkan. Negara akan bersungguh-sungguh menciptakan ketahanan pangan menjauhi ketergantungan. Penerapan politik pertanian berbasis kepada pengaturan Islam mampu menciptakan para petani sejahtera, pangan tercukupi, negara mandiri.
Sejarah Islam telah membuktikan, bagaimana peradaban Islam mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negerinya. Bahkan, bisa membantu ketika ada negara lain yang kelaparan. Karena itu, hanya sistem Islam yang mampu menciptakan ketahanan pangan dengan seluruh aturannya. Wallahuallam bissawab. [Dara]