Wakil Rakyat Lalai Amanah, Masihkah Percaya?
Opini
Dalam sistem demokrasi, pejabat baik itu anggota dewan ataupun pejabat daerah yang terpilih bukan saja orang-orang yang mempunyai kemampuan mengurus rakyat, bukan juga yang bertakwa saja, tapi juga lebih kepada orang-orang yang mempunyai kemampuan secara finansial
Hanya orang yang bermodal tebal yang berhak mengikuti kontestasi sebagai calon wakil rakyat negeri ini. Butuh biaya besar untuk meraih simpati dan suara rakyat, melalui kampanye baik itu blusukan, iklan, debat politik dan lain-lain
__________________________________
Penulis Tinah Ma'e Miftah
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Aktivis Muslimah
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Wakil rakyat seharusnya merakyat
Jangan tidur, waktu sidang soal rakyat
Masih ingat dengan penggalan lagu di atas? Tentu masihlah, lagu yang diciptakan dan dinyanyikan oleh Iwan Fals. Penyanyi sekaligus musisi legendaris tanah air, terkenal dengan karya-karyanya yang selalu mendapat tempat di hati masyarakat. Selain enak didengar juga mengandung kritik sosial. Namun begitu, rasanya kurang tepat untuk menggambarkan kebiasaan wakil rakyat pada saat ini. Bukan lagi tidur, tapi bermain judi online saat sidang soal rakyat.
Diberitakan oleh detikNews (22- 07- 2023) Cinta Mega, anggota DPRD DKI Jakarta diduga main slot atau judi online saat rapat di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (20- 07- 2023). Rapat paripurna tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah P2APBD) tahun anggaran 2022. Meskipun telah menyampaikan permohonan maaf, tak ayal ia pun mendapat teguran keras dari fraksi PDIP setelah viral di media sosial.
Sangat disayangkan memang, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang notabene adalah wakil rakyat, yang seharusnya mengurusi urusan rakyat, malah asyik main judi online slot saat mengikuti rapat. Alih alih memberikan contoh yang baik, sekaligus menjadi panutan bagi masyarakat, tapi justru sebaliknya, mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.
Apalagi, menggunakan fasilitas dari negara yang dibeli dari uang rakyat. Hal ini, membuka mata kita tentang apa yang terjadi di sana, di Gedung DPR. Tidak salah kiranya jika almarhum Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, mantan Presiden keempat Republik Indonesia mengatakan kalau DPR ibarat kumpulan anak-anak TK (Taman Kanak-kanak) dan Playgroup.
Itulah gambaran nyata dalam sistem demokrasi kapitalis. Pejabat yang duduk di kursi kekuasaan, mereka bekerja bukan demi kepentingan rakyat. Bukan pula mengurusi urusan rakyat. Mereka adalah orang-orang yang rakus jabatan. Yang mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan. Mencari celah menambah pundi-pundi rupiah agar terus bertambah, demi mempertahankan kekuasaan hingga periode selanjutnya.
Sebab dalam sistem demokrasi, pejabat baik itu anggota dewan ataupun pejabat daerah yang terpilih bukan saja orang-orang yang mempunyai kemampuan mengurus rakyat, bukan juga yang bertakwa saja, tapi juga lebih kepada orang-orang yang mempunyai kemampuan secara finansial. Hanya orang yang bermodal tebal yang berhak mengikuti kontestasi sebagai calon wakil rakyat negeri ini. Butuh biaya besar untuk meraih simpati dan suara rakyat, melalui kampanye baik itu blusukan, iklan, debat politik dan lain-lain.
Di sinilah peluang bagi para kapitalis untuk bermain. Memberikan biaya besar bagi para calon pejabat agar mampu bersaing demi meraih kemenangan dalam kompetisi politik. Sebagai kompensasinya peraturan yang dibuat harus sesuai dengan pesanan mereka. Maka wajar jika suap-menyuap, kongkalikong antara penguasa dan pengusaha seringkali terjadi. Korupsi seakan menjadi tradisi. Bahkan Indonesia menduduki peringkat ke-5 di Asia Tenggara pada tahun 2022 dalam hal korupsi.
Hal berbeda dengan negara yang menerapkan sistem Islam. Dalam pandangan Islam jabatan merupakan amanah yang wajib ditunaikan. Hal itu sesuai dengan yang Allah Swt. perintahkan, yang tercantum di dalam kitab suci Al-Qur'an.
Allah Swt. berfirman: "Sesungguhnya Allah Swt. memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya." (QS. An-Nisa (4): 58)
Artinya seseorang yang menduduki kursi kekuasaan mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, wajib mengurusi urusan umat, mengontrol apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik itu dalam hal pangan, sandang, papan , kesehatan, pendidikan, dan juga keamanan.
Melalaikan tanggung jawab mengurusi urusan rakyat, jelas merupakan bentuk pengkhianatan. Bagi pelakunya akan mendapatkan dosa, serta diharamkan baginya surga. Hal itu seperti yang Rasulullah saw. tegaskan di dalam sebuah hadis.
Diriwayatkan, bahwa Ubaidillah bin Ziyad suatu saat memasuki rumah Ma'qil bin Yasar saat ia sedang sakit. Ma'qil berkata: "Sungguh aku akan menyampaikan kepadamu suatu hadis yang seandainya aku tidak merasa akan mati, aku tidak akan menyampaikan hadis ini. Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: 'Tidaklah seseorang yang diberi amanah mengurusi rakyatnya, lalu tidak menjalankannya dengan penuh loyalitas, melainkan dia tidak mencium bau surga'." (HR. Al-Bukhari)
Juga diriwayatkan oleh Imam muslim dengan redaksi yang berbeda, "Siapa saja yang diberi amanah oleh Allah untuk mengurus rakyat, lalu mati dalam keadaan menipu rakyatnya, niscaya Allah mengharamkan baginya surga atas dirinya." (HR. Muslim)
Kedua hadis di atas cukup kiranya untuk menjelaskan bahwa pejabat yang tidak menjalankan amanahnya, jangankan masuk surga, bahkan mencium baunya surga saja tidak bisa.
Sudah seharusnya kita tinggalkan sistem demokrasi yang telah secara nyata melahirkan pejabat-pejabat bermental korup. Pemimpin-pemimpin egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Saatnya kita ganti dengan sistem Islam, sistem yang diridai oleh Allah Swt. Sang Pemberi kehidupan. Karena hanya sistem Islam yang mampu menciptakan pejabat-pejabat amanah, yang menjalankan tugas dan kewajiban dengan sukarela, semata karena ketakwaannya kepada Tuhannya yaitu Allah Swt.. Wallahualam bissawab. [SJ]