PR Negara: Mengentaskan Kemiskinan Papua
Opini.png "PR Negara: Mengentaskan Kemiskinan Papua")
Turunnya tingkat kemiskinan secara nasional hanya sebuah angka yang sangat berbeda dengan kenyataan di lapangan. Yang mana penurunan kemiskinan terjadi dalam kurun waktu yang panjang yakni sepuluh tahun
Hal ini masih menyisakan PR besar bagi negara mengingat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir belum bisa mengentaskan kemiskinan. Papua justru sering mengalami kelaparan ekstrem hingga menyebabkan kematian
_____________________________
Penulis Yaurinda
Kontributor Media Kuntum Cahaya & Aktivis Muslimah Blitar
.png)
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Menjadi pemilik sumber daya alam (SDA) melimpah ruah tak melulu membuat masyarakat sekitar sejahtera. Papua menjadi salah satu wilayah Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Namun, alam yang kaya tak lantas menjadikannya provinsi yang kaya pula. Justru Papua menduduki posisi wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi secara nasional. Papua tertinggal dalam berbagai hal. Mulai dari kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan, ketidakadilan, kesenjangan, dan kesehatan, hingga sarana pendidikan juga sangat buruk.
Tetapi baru-baru ini, pemerintah mengeklaim kemiskinan di Papua menurun. Menurut Tenaga Ahli Utama KSP Theofransus Litaay sebagaimana dikutip Antara (11/6/2023), hal ini berdasarkan peningkatan dari aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, dan meningkatnya angka harapan hidup.
Theofransus menuturkan, tingkat kemiskinan di Papua mengalami penurunan signifikan. Yakni dari 28,17 persen pada Maret 2010 menjadi 26,56 persen pada 2022. Senada, Papua Barat juga mengalami penurunan dari 25,82 persen pada 2010 menjadi 21,33 persen pada 2022. (CNNIndonesia [dot]com, 11/6/2023)
Jika diperhatikan, turunnya tingkat kemiskinan secara nasional hanya sebuah angka yang sangat berbeda dengan kenyataan di lapangan. Yang mana penurunan kemiskinan terjadi dalam kurun waktu yang panjang yakni sepuluh tahun. Hal ini masih menyisakan PR besar bagi negara mengingat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir belum bisa mengentaskan kemiskinan. Papua justru sering mengalami kelaparan ekstrem hingga menyebabkan kematian.
Sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di negeri ini berpatokan kepada para pemilik modal. Dalam mengelola tatanan negara, harus sesuai keinginan mereka. Hal ini membuat Papua tertinggal jauh dan perubahan berjalan lamban. Kemiskinan di Papua juga membuat warga setempat tidak mendapat akses kesehatan yang layak, pendidikan yang memadai, infrastruktur yang buruk (kecuali di daerah jalur tambang), dan keamanan mereka terganggu karena ancaman OPM.
Perihal kemiskinan di Papua sangat perlu untuk diperhatikan. Tingginya tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa Papua butuh solusi nyata untuk pengentasan kemiskinan yang sangat serius dari pemerintah pusat dan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan strategi khusus dan sinergi lintas sektor untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di Tanah Papua untuk memastikan kesejahteraan bisa dirasakan oleh semua warganya.
Kekayaan sumber daya alam Papua saat ini menjadi rebutan kepentingan berbagai pihak. Freeport telah mengeruk gunung emasnya. Kesejahteraan masyarakat Papua sulit untuk diwujudkan bila terus berada di bawah sistem kapitalisme.
Pemerintah yang dianggap memiliki hak kedaulatan mengatur sumber kekayaan alam dengan mudahnya memberikan izin bagi pihak swasta dan asing untuk menguasai aset kepemilikan umum atas nama investasi atau kerja sama. Negara sudah tak mampu lagi melindungi hak rakyat dan lebih memihak kepada para korporat.
Pengelolaan sumber kekayaan alam oleh sistem kapitalisme telah gagal menciptakan penghidupan yang layak bagi rakyatnya. Kesejahteraan di tanah Papua ini hanya bisa diwujudkan jika sistem ekonomi dan politik yang mengaturnya sahih (benar) yaitu sistem Islam dalam institusi yang sahih pula, yaitu Khilafah.
Seluruh aturan dalam Islam berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh manusia di muka bumi ini. Jika aturan itu berasal dari Pencipta manusia, tentu hanya akan ada keadilan dan kesejahteraan. Hal ini sudah pernah terwujud di masa lalu dan sangat mungkin bisa diterapkan untuk hari ini.
Salah satu bukti keberhasilan sistem Islam dalam mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan rakyatnya adalah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pemimpin Khilafah Abbasiyah. Beliau hanya memerlukan waktu kurang dari tiga tahun untuk mengentaskan kemiskinan. Pada masa ini benar-benar tidak ditemukan orang yang berhak menerima zakat maupun bantuan dari Baitulmaal. Hal tersebut terabadikan dalam kisah tatkala Baitulmaal dalam kondisi surplus.
Beliau menyuruh utusannya untuk mencari orang miskin. Namun, sang utusan tidak menemukannya. Kemudian beliau menyuruh untuk mencari orang yang hendak menikah. Sang utusan sudah menikahkan semua pemuda yang hendak menikah namun Baitulmaal tetap surplus.
Lalu beliau menyuruh untuk mencari orang yang berutang tapi tidak boros. Sang utusan sudah membayarkan utang-utang mereka namun Baitulmaal tetap surplus dan ternyata satu-satunya orang yang berhak menerima harta zakat adalah beliau sendiri.
Bandingkan dengan sistem kepemimpinan kapitalisme yang memerlukan waktu 10 tahun dan itu pun tidak terselesaikan dengan tuntas. Maka untuk kondisi Papua, negara dengan sistem Islam akan melakukan beberapa upaya pengentasan kemiskinan sebagai berikut:
Negara akan memastikan tidak ada satupun laki-laki di Papua yang tidak mendapat pekerjaan. Kebijakan ini merupakan tugas khalifah dalam menjamin kebutuhan pokok rakyatnya. Negara juga akan memastikan setiap individu rakyat mendapatkan kebutuhan dasar publik seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Kebutuhan dasar publik ini akan diberikan secara gratis dan berkualitas kepada rakyat, baik Muslim maupun kafir zimmi, baik orang kaya maupun orang miskin.
Dengan pendidikan yang terjangkau dan bahkan gratis, maka intelektualitas anak-anak Papua akan bisa berkembang sebagaimana mestinya. Kesehatan masyarakat akan terjamin karena layanan kesehatan mencukupi dan memadai. Masyarakat Papua juga bisa hidup dengan aman tanpa gangguan seperti OPM dan intervensi asing karena negara menjamin keamanan mereka. Dalam menjamin dan membiayai kebutuhan dasar publik ini, khilafah mengambil dana dari pos kepemilikan umum Baitulmaal.
Dalam pengelolaan sumber daya alam berpijak pada hadis Rasulullah ﷺ. Beliau Bersabda: "Tiga hal yang tidak boleh dimonopoli: air, rumput, dan api." (HR. Ibnu Majah)
Berdasarkan hadis di atas, pengelolaan kekayaan sumber daya alam menjadi tanggung jawab negara dan dilakukan secara mandiri. Hal ini dikarenakan membutuhkan keahlian khusus, sarana dan prasarana, serta dana yang cukup besar. Tidak akan pernah sekali-kali diserahkan kepada asing untuk dikelola. Kemudian hasil pemanfaatannya dikembalikan pada masyarakat.
Negara yang akan menjaga harta milik rakyat selayaknya diperjuangkan kehadirannya oleh seluruh lapisan masyarakat. Kehadiran negara dengan sistem Islam akan membawa rahmat dan kesejahteraan bagi muslim dan non muslim di timur dan di barat. Seperti inilah konsep dan teknis yang dilakukan Islam untuk mengentaskan kemiskinan secara nyata di Papua. Wallahualam bissawab. []