Di Dunia Kapitalis, Kapan Rakyat Miskin Mentas?
Opini.png "Di Dunia Kapitalis, Kapan Rakyat Miskin Mentas?")
Dunia kapitalis tak akan mampu mengentaskan keterpurukan kemiskinan masyarakat. Karena standar yang dipakai oleh para kapitalis hanya untung dan rugi. Ketika sebuah perusahaan merugi tentunya akan menutup usahanya. Sedangkan para karyawannya tentu akan di PHK. Hal ini tentu menimbulkan dampak yang meluas untuk ekonomi keluarganya
Kemiskinan ini tentu tak layak terjadi di Indonesia. Karena kekayaan alam yang dimiliki Indonesia sangatlah berlimpah. SDA ini tentu bisa digunakan untuk me-riayah masyarakat Indonesia. Namun tata kelola yang dijalankan pemerintah tidak sesuai dengan aturan Allah
________________________
Penulis Dewi Kusuma
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pemerhati Umat
.png)
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Rakyat miskin di negeri agraris yang disebut zamrud khatulistiwa tentu sangatlah miris. Terjadinya arus pemutusan hubungan kerja (PHK), mengakibatkan pendapatan keluarga berkurang atau bahkan terhenti. Sementara kebutuhan keluarga untuk makan tak mungkin terhenti.
Pendapat yang rancu dalam mencermati kriteria garis kemiskinan antara Bank Dunia dan pemerintahan Indonesia. Tidak ada kata sepakat yang dijadikan standar untuk mengukur garis kemiskinan. Dikutip dari CNBC Indonesia (9/5/2023), Bank Dunia mengacu pada daya beli masyarakat melalui pendapatan per hari 3,20 US$. Bukan seperti yang dipakai pemerintah sejak 2011 sebesar 1,9 US$ per hari.
Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan (Menkeu) merespon bahwa jika menggunakan standar yang disarankan Bank Dunia maka angka kemiskinan di Indonesia menjadi 40%. Sri Mulyani mengatakan bahwa dalam speech yang disampaikan oleh Country Director World Bank Indonesia, ketika anda menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi nol tapi garis kemiskinan US$1,9, maka harus menggunakan US$3. Dengan demikian maka seketika sebanyak 40% semua menjadi miskin. Itu yang dipaparkan oleh Sri Mulyani dalam acara World Bank's Indonesia Poverty Assessment di The Energy Building, SCBD, Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Tidak adanya sudut pandang yang sama dalam memandang garis kemiskinan. Hal ini menyebabkan tidak adanya kesesuaian perhitungan seperti apakah yang dikatakan miskin. Bagaimana yang disebut masyarakat miskin versi Bank Dunia? Serta bagaimanakah yang disebut miskin menurut Sri Mulyani sebagai pejabat penting di pemerintahan Indonesia.
Dunia kapitalis mengukur segala sesuatu dari sudut pandang untung rugi. Standar kemiskinan ini jika di-kurs-kan dengan 1$ senilai Rp15.000 tentunya nilainya masih sangat kecil. Standar kemiskinan versi Bank Dunia senilai ± Rp48.000 per hari, sedangkan menurut Sri Mulyani senilai ± Rp28.500 per hari.
Layakkah untuk menghidupi sebuah keluarga yang mempunyai 2 anak saja dalam sebuah keluarga? Sementara harga kebutuhan pokok saat ini telah jauh melambung tinggi.
Tentu hal ini sangatlah miris. Keadaan ekonomi masyarakat yang cekak tak mungkin layak untuk menghidupi keluarganya. Gelombang PHK pun terus melaju. Bagaimana mungkin masyarakat akan mampu memberikan kehidupan yang layak untuk keluarganya?
Dunia kapitalis tak akan mampu mengentaskan keterpurukan kemiskinan masyarakat. Karena standar yang dipakai oleh para kapitalis hanya untung dan rugi. Ketika sebuah perusahaan merugi tentunya akan menutup usahanya. Sedangkan para karyawannya tentu akan di-PHK. Hal ini tentu menimbulkan dampak yang meluas untuk ekonomi keluarganya.
Kemiskinan ini tentu tak layak terjadi di Indonesia. Karena kekayaan alam yang dimiliki Indonesia sangatlah berlimpah. Sumber daya alam (SDA) ini tentu bisa digunakan untuk me-riayah masyarakat Indonesia. Namun tata kelola yang dijalankan pemerintah tidak sesuai dengan aturan Allah.
Dalam Islam negara wajib memenuhi kebutuhan warga negaranya. Negara wajib memberikan lapangan kerja untuk para kepala keluarga dan lelaki dewasa. Sehingga mereka bisa menghidupi keluarga, memberikan tanggung jawabnya untuk kesejahteraan keluarga. Maka mereka pun bisa hidup layak. Mereka juga akan bekerja sesuai dengan keahliannya. Dengan hal ini otomatis mereka bekerja sesuai kemampuannya masing-masing. Pendapatan pun tentu lebih berkualitas dan lebih produktif.
Selain lapangan pekerjaan, pemerintah juga wajib menyediakan pendidikan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan warga negaranya secara gratis. Di bidang sandang, papan dan pangan pun yang merupakan kebutuhan primer pemerintah wajib menyediakannya baik dengan harga murah atau bahkan gratis. Adapun fasilitas umum seperti infrastruktur, bangunan dan jembatan pemerintah wajib untuk menyediakannya. Sehingga transportasi maupun kebutuhan hidup masyarakat bisa berjalan dengan lancar.
Darimana negara mampu memberikan pelayanan tersebut? Yaitu dengan pengelolaan SDA yang dikuasai oleh negara. Harta milik negara seperti harta fa'i, kharaj, jizyah. Selain itu juga padang pasir, gunung, pantai, tanah mati yang tidak dihidupkan secara individual, semua tanah di tempat futuhat yang tidak bertuan. Semua menjadi milik negara dan hasilnya dimasukkan ke Baitulmaal untuk me-riayah warga negaranya.
"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Hadis tersebut menyatakan bahwa kaum Muslim (manusia) berserikat dalam air, padang rumput, dan api. Dan bahwa ketiganya tidak boleh dimiliki oleh individu. Dengan pengelolaan negara semua milik publik ini, maka hasilnya dikembalikan demi kesejahteraan rakyatnya.
Dengan mekanisme yang dijalankan oleh sistem pengaturan dalam Islam ini maka seluruh warga negaranya teriayah dengan cermat dan teliti sehingga terbebas dari kemiskinan. Rakyatnya hidup sejahtera, damai dan aman. Kebahagiaan hidup yang hakiki pun terwujud di dunia hingga ke akhirat.
".... Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Ma'idah: 3)
Wallahualam bissawab. []