PAPUA TAK HENTI DIRUNDUNG DUKA
Opini.png "PAPUA TAK HENTI DIRUNDUNG DUKA")
.png)
Tanah Papua Indah dan Kaya Raya, tapi Rakyatnya Berduka, Tak Sejahtera dan Penuh Konflik
Butuh Solusi Sistemik dan Mengakar untuk Hentikan Duka yang Ada
Penulis : Yuliyati Sambas
(Pegiat Literasi AMK)
kuntumcahaya.blogspot.com -
Tanah Papua tanah yang kaya
Surga kecil jatuh ke bumi
Seluas tanah sebanyak madu
Adalah harta harapan
Penggalan lagu yang menggambarkan betapa indah dan kayanya tanah Papua. Namun siapa sangka wajah tanah yang dihuni warga asli ras Melanesia itu hingga kini tiada henti dirundung duka.
Duka pertama adalah konflik berkepanjangan di tengah masyarakatnya. Sebagaimana dikutip dari media Liputan6 (10/2/2023) pasca teror yang terus ditebar KKB OPM (Kelompok Kriminal Bersenjata Organisasi Papua Merdeka) pimpinan Egianus Kogoya, sebanyak 25 warga Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan berhasil diselamatkan oleh tim gabungan TNI-POLRI. Mereka dievakuasi menuju Distrik Kenyam, Ibu Kota Kabupaten Nduga.
Di tengah suasana mencekam tersebab konflik yang berkepanjangan itu, duka berikutnya berupa kecemasan yang dirasakan warga Papua. Telah terjadi gempa beruntun mengguncang tanah Cendrawasih. CNN Indonesia (9/2/2023) melansir bahwa di Jayapura, Ibukota Provinsi Papua telah terjadi sekitar 1.079 gempa sejak awal tahun 2023. Pasca gempa berkekuatan 5,2 skala Richter yang mengakibatkan ribuan warga mengungsi, puluhan bangunan rusak bahkan memakan korban jiwa. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebut alasan tingginya frekuensi gempa disebabkan wilayah tersebut memiliki kondisi batuan yang rapuh dan sensitif menghasilkan getaran.
Duka lainnya adalah fakta betapa kemiskinan telah lama mendera masyarakat yang dahulu bernama Irian Jaya tersebut. Dikutip dari CNBC Indonesia (17/1/2033), Kepala BPS Margo Yuwono memaparkan penyumbang data kemiskinan tertinggi di Indonesia ada di wilayah Papua dengan jumlah 26,8%.
Duka Beruntun
Deretan angka dan data di atas sesungguhnya bermakna satu, yakni: duka. Warga Papua telah kenyang dengan duka nestapa. Duka tersebut dapat dipandang sebagai berikut:
Pertama terkait fakta ketidak-adilan yang seolah menjadi makanan keseharian mereka. Mereka pun melihat betapa tanah-tanah yang diinjak demikian suburnya. Kayu-kayu yang dihasilkan hutan Papua sangat melimpah. Harta karun yang tersimpan di bawah tanahnya berupa emas, tembaga, perak, nikel dan lainnya menjadi rebutan banyak pengusaha raksasa asing. Namun semua kekayaan yang ada itu tak mampu mereka kecap.
Yang ada adalah pemerintah pusat mengkapling-kapling konsesi hutan kepada para pengusaha. Kekayaan mineral di dalam perut bumi pun setiap hari tampak secara telanjangnya dikeruk dan diterbangkan ke luar Bumi Cendrawasih. Gunung emas yang menjadi kebanggaan, kini kian cekung dieksploitasi oleh perusahaan tambang raksasa global. Semua adalah hasil kebijakan dari para penguasa yang mereka ketahui tinggal di ibukota. Ketimpangan pembangunan demikian dirasakan sebagai ketidak-adilan.
Sementara apa yang mereka dapat selain kerusakan alam karena cemaran pembuangan industri eksplorasi mineral yang kian menjadi? Kesejahteraan pun tak jua dirasakan. Infrastruktur umum vital semisal jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit dan lainnya demikian minimnya.
Hal itu berdampak tingkat pendidikan generasi rendah, keterjangkauan akan kesehatan sangat sulit, taraf hidup masyarakat pun di bawah standar yang layak.
Tak mengherankan ketidak-adilan tersebut menyulut bara benci dan pandangan bahwa suara mereka sebagai orang Papua asli tak didengar. Sebagian dari mereka pun menyolusikannya dengan memperjuangkan untuk lepas dari pemerintah Indonesia yang telah dipandang abai dan zalim.
Di saat tuntutan mereka untuk merdeka tak juga diindahkan, kekacauan demi kekacauan pun diciptakan. Berupa intimidasi terhadap masyarakat luas, hingga teror terhadap pegawai pemerintah yang diasosiasikan sebagai representasi dari pemerintahan pusat. Serangan demi serangan fisik (militer) pun kerap mereka tujukan pada anggota polisi dan TNI yang bertugas di sana. Semua dilakukan sebagai jalan untuk mencari perhatian pemerintah Indonesia dan dunia. Demi meraih cita-cita Papua yang sejahtera dan berdaulat menentukan nasib politik tanpa didikte oleh NKRI yang nyata dirasakan terus menyengsarakan mereka.
Kedua, bahwa solusi demi solusi telah diupayakan oleh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikannya. Mulai dari pendekatan keamanan hingga kesejahteraan. Meski demikian, pendekatan keamanan yang diberlakukan setiap orde pemerintahan memiliki kekhasan masing-masing. Orde baru mengambil tindakan yang cukup tegas, dengan diberlakukannya operasi militer di Papua. Namun alih-alih bisa menyolusikan secara tuntas, yang timbul justru perjuangan KKB OPM menarik perhatian dunia untuk turut campur atas nama membantu perdamaian dan HAM. Makin rumitlah jalan menuju terberantasnya OPM.
Pendekatan kesejahteraan pun sudah dicanangkan dengan memberi kebijakan otonomi khusus bagi Papua. Mulai dari pemekaran wilayah yang sebelumnya satu provinsi menjadi dua, lantas terakhir menjadi lima. Beberapa infrastruktur fasilitas umum banyak didirikan. Lantas Pusat pun memberi kesempatan kepada orang Papua asli untuk mendapat posisi di jabatan-jabatan strategis di pemerintahan daerah. Bahkan untuk mendukung strategi tersebut digelontorkanlah dana otsus yang besarannya terus ditambah. Namun apa yang terjadi? Tangan-tangan korup dari para pengampu pemerintahan daerah menjadikan dana tersebut ditilep dengan tak bermoranya.
Ketiga, terkait persoalan bencana berupa gempa yang selama sebulan ini beruntun mengguncang tanah Papua. Hal ini sungguh menambah daftar panjang derita dan kecemasan yang dirasakan warga. Lazimnya ketika ditimpa ujian bencana, sebagai masyarakat tentu membutuhkan kesigapan penguasa dalam upaya mitigasi. Baik sebelum maupun sesudah bencana. Warga pun membutuhkan informasi yang tepat juga menenteramkan. Terlebih dengan beredarnya informasi dari media sosial yang memberitakan terkait gempa dahsyat di Turki yang beberapa waktu sebelumnya viral memakan korban hingga lebih dari 40 ribu meninggal. Faktanya hal ini justru semakin menambah riak cemas yang selama ini sudah mendarah daging disebabkan teror KKB yang sewaktu-waktu siap melancarkan aksinya.
Problem Sistemik
Duka dan cemas yang tiada berkesudahan menghinggapi warga Papua sesungguhnya adalah dampak sistemik yang ditimbulkan karena negeri ini menganut sistem hidup Kapitalisme sekuler. Kapitalisme nyata telah gagal dalam mempersembahkan distribusi kekayaan yang merata pada setiap wilayah negeri. Pembangunan termasuk infrastruktur seolah hanya terpusat di wilayah ibu kota dan daerah yang dekat dengannya. Adapun wilayah-wilayah yang jauh dari ibu kota demikian sulit terjamah pembangunan.
Sudah mafhum adanya bahwa Kapitalisme telah mengamanatkan prinsip kebebasan berkepemilikan. Hal ini menjadikan negara sekadar berposisi sebagai pembuat kebijakan yang akan menyerahkan pengelolaan dari harta kekayaan alam yang melimpah kepada tangan-tangan swasta, tak terkecuali asing. Adapun negara dalam hal ini hanya mengambil jatah devisa atau pajak dengan besaran yang demikian kecil jika dibandingkan dengan melimpahnya harta kekayaan alam yang dikuasakan ke tangan para kapitalis.
Negara pun pada gilirannya tidak memiliki cukup harta untuk mengurus semua kebutuhan vital umum rakyat. Pembangunan fisik maupun non-fisik bagi masyarakat pun sangat minim bisa diberikan oleh pemerintah, terlebih ke wilayah yang jauh dari jangkauan pusat pemerintahan.
Sekularisme sebagai dasar dalam berkehidupan melahirkan para pemegang amanah kekuasaan yang abai dari amanah, zalim pada rakyat, dan rakus. Tak sedikit dari penguasa pada akhirnya terjerat kasus korupsi terhadap harta negara yang semestinya digunakan untuk sebesar-besarnya bagi pengurusan rakyat. Kasus yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe salah satu buktinya.
Pengawasan yang seharusnya melekat dalam diri penggawa negeri dikarenakan tebalnya iman pada Allah, kian menipis terkikis oleh budaya sekularisme. Budaya yang menjauhkan agama dari pengaturan urusan kehidupan termasuk amanahnya seorang pemimpin mengurus rakyat.
Paduan dari problem sistemik Kapitalisme dan sekularisme inilah yang pada akhirnya menjadikan solusi demi solusi yang ditawarkan tidak menyentuh aspek akar. Hal ini pada gilirannya menghasilkan problem di Papua terus ada bahkan cenderung bertambah jumlah dan eskalasinya.
Solusi Hakiki atas Duka di Papua
Jika persoalan sistemik hasil diterapkannya sistem Kapitalisme sekulerlah akar penyebabnya, maka solusi hakiki pun hanya bisa teraih dengan perubahan sistemik.
Adalah Islam sebagai agama yang sempurna, memiliki aspek spiritual dan politik. Aturannya menjangkau urusan pribadi, bermasyarakat hingga bernegara dalam mengatur urusan berkehidupan, kenegaraan hingga perpolitikan.
Dalam persoalan duka yang mendera masyarakat Papua, Islam memandang bahwa
Pertama, penyelesaiannya sudah semestinya menggabungkan beragam pendekatan. Mulai dari pendekatan pelayanan penguasa bagi rakyatnya agar sejahtera hingga mendapat perlindungan keamanan secara mumpuni.
Negara wajib memberlakukan syariat secara menyeluruh untuk pengaturan urusan rakyat dan kehidupan bernegara. Aspek kepemimpinan mengamanahkan penguasa untuk mengurusi semua urusan rakyatnya secara menyeluruh baik muslim atau nonmuslim, wilayah pusat ibukota maupun pinggiran dan jauh dari pusat. Hal ini sebagaimana hadis yang disampaikan Baginda Rasulullah Muhammad saw.,
"Imam yang diangkat untuk memimpin manusia itu adalah ibarat penggembala, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya yang digembalakannya." (HR. Al-Bukhari)
Sejarah telah membuktikan dari sejak pemerintahan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah hingga diteruskan oleh para Khalifah sesudahnya, pengurusan urusan rakyat oleh penguasa adalah mutlak adanya. Penguasa tidak membedakan pengurusan kepada rakyat yang beragama Islam atau bukan. Semua mendapat porsi perhatian yang sama. Sama-sama diurusi kesejahteraannya, keamanan, penjagaan terhadap akidah, jiwa, kehormatan, harta dan akal semua rakyatnya sebagai bagian dari kewajiban penguasa.
Negara pun memosisikan sebagai pelaksana syariat dalam urusan pemberlakuan sistem ekonomi. Mulai dari memberi ketegasan dalam urusan kepemilikan harta. Terkait kekayaan alam dalam hal ini akan ditempatkan sebagai kepemilikan umum yang wajib diterima kebermanfaatannya oleh semua elemen rakyat baik muslim atau nonmuslim, wilayah kota hingga pelosok yang jauh dari ibukota.
Bahkan dalam perjalanan sejarah kita akan dapati meski urusan keuangan negara diterapkan secara terpusat oleh Khalifah, tetapi akan didistribusikan secara adil sesuai dengan kebutuhan dari setiap wilayah negara. Tak akan didapati problem ketimpangan dalam pembangunan baik fisik maupun nonfisik dari satu wilayah dengan wilayah lainnya.
Kebutuhan asasi rakyat akan diurus secara sungguh-sungguh oleh negara, individu per individu. Penyediaan lapangan pekerjaan di setiap wilayah negara adalah tanggung jawab penguasa. Hal ini akan menjadikan setiap laki-laki dewasa dan kepala keluarga dapat mencukupi kebutuhan asasi individu tiap anggota keluarganya secara mencukupi.. Sementara kebutuhan asasi kolektif rakyat semisal kesehatan, keamanan dan pendidikan menjadi tanggung jawab negara untuk menyelenggarakannya bahkan mendirikan bangunan-bangunan fisiknya, menyiapkan sarana prasarananya hingga menggaji para pegawainya dari kas negara (Baitulmaal) yang diisi dari pemasukan harta kekayaan umum (rakyat).
Will Durrant, sejarawan Barat mengemukakan dalam bukunya berjudul The Story' of Civilization, terkait keadilan dan tanggung jawab yang diperlihatkan oleh para penguasa dalam sistem pemerintahan Islam. Dirinya menyebut bahwa para penguasa Islam nyata telah memberlakukan kebijakan-kebijakan yang berdampak baik bagi keamanan rakyat, kesempatan untuk sejahtera secara adil hingga berabad lamanya. Hal inilah yang menjadi rahasia terjaganya integrasi dari seluruh wilayah negara di bawah komando satu pemimpin (Khalifah) hingga hampir 14 abad lamanya.
Adapun untuk menjaga integrasi wilayah-wilayah kekuasaannya, setelah diberlakukan pengurusan terbaik dan adil, maka Islam mewajibkan penguasa agar tegas ketika ditemukan bibit-bibit disintegrasi dari dalam negeri.
Maka dengan diterapkannya sistem kehidupan Islam dalam semua dimensi dan aspeknya, yakinlah persoalan duka rakyat Papua tak akan terus mendera. Wallahu a'lam bi ash-shawwab.