MAHALNYA HARGA BERAS, ISLAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
Opini
Harga Beras Terus Mahal, padahal Tanah Negeri Ini Kaya dan Subur
Diperlukan Ketelitian dalam Meneropong Analisis dan Solusi bagi Penyelesaian Problem Ini
Penulis Siti Mukaromah
Aktivis Dakwah
kuntumcahaya.blogspot.com - Indonesia sebuah negara yang dikenal dengan lahannya yang sangat subur. Terbukti, dengan sebagian besar lahanya dipergunakan sebagai lahan pertanian. Beras adalah bahan pokok yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. Miris, mahalnya harga beras saat ini membuat rakyat miskin menjerit, ditengah lumbung pangan yang melimpah.
Dikutip dari Kompas[dot]com bahwa harga beras mahal (19/1/2023). Laporan Bank Dunia bertajuk "Indonesia Economic Prospect (IEP) December 2022" menyebutkan harga eceran beras Indonesia selama dekade terakhir secara konsisten tertinggi di ASEAN. Bank Dunia menyatakan harga beras di Indonesia 28 persen lebih tinggi daripada Filipina, serta lebih mahal dua-tiga kali lipat daripada harga di Vietnam, Kamboja, Myanmar dan Thailand.
Selama periode Januari 2012 sampai Januari 2022, harga eceran beras di Indonesia berkisar 0,9-1,2 dolar AS per kg, Philipina 0,7-0,9 dolar AS per kg, sedangkan Vietnam, Kamboja,
Myanmar dan Thailand hanya 0,3-0,6 dolar AS per kg. Jika dihitung dengan kurs konversi Rp15.000 per dolar AS, berarti harga beras di Indonesia mencapai Rp13.500-18.000 per kg, Philipina Rp10.500-13.500 per kg, sedangkan Vietnam, Kamboja, Myanmar dan Thailand hanya Rp4.500-9.000 per kg. PIHPS (Pusat Informasi Harga Strategis) nasional mencatat rata-rata harga beras di Indonesia tahun 2022 berkisar Rp10.000-16.500 per kg.
Kenaikan harga bahan pokok bukanlah hal yang pertama kali terjadi. Namun, meski kerap terjadi tidak pernah menghasilkan solusi yang tuntas. Berbagai macam dalih digunakan pemerintah. Seperti cuaca buruk dan kurangnya persediaan dalam negeri menyebabkan harga beras sebagai bahan pokok melonjak.
Meski nyatanya stok melimpah, anehnya tetap saja harga bahan pokok makin melambung tinggi. Wajar jika masyarakat mempertanyakan kondisi kesungguhan pemerintah menangani persediaan beras dalam negeri. Masyarakat mengharap pemerintah menstabilkan harga yang tidak memberatkan rakyat. Apalagi kondisi ekonomi yang sulit dan banyaknya gelombang PHK dari berbagai industri daya beli masyarakat menurun. Makin menambah penderitaan rakyat untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok.
Banyaknya problem yang dihadapi masyarakat makin menambah beban, apalagi kondisi perekonomian yang tidak stabil akibat kenaikan harga di pasaran tidak dibarengi dengan naiknya penghasilan mereka ketika bekerja. Parahnya akibat himpitan ekonomi, kejahatan makin merajalela, bahkan tren bunuh diri pun meningkat.
Indonesia sebuah negara agraris, dengan lahannya yang sangat subur. Apapun yang ditanam dilahannya akan mudah tumbuh dan menghasilkan. Sebagian besar dipergunakan sebagai lahan pertanian. Profesi petani sangat penting sebagai penjaga ketahanan pangan negara dan kemandirian suatu bangsa. Sayangnya saat ini, profesi petani dianggap tidak menjanjikan dan tidak menggiurkan karena banyak situasi yang tidak menguntungkan mereka.
Pesatnya perkembangan industrialisasi telah menggeser profesi petani. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada para petani. Harga komoditi yang murah, mahalnya pupuk dan tidak terserapnya hasil pertanian oleh pemerintah. Sehingga profesi sebagai petani cenderung dihindari dan tidak diminati bahkan ditinggalkan. Banyak rakyat yang ingin bertani, tetapi mereka tidak memiliki lahan. Berbagai program keahlian dan peningkatan dibidang pertanian digencarkan. Tetapi semua itu tidak memberikan perubahan pada nasib para petani dengan hasil pertanian itu sendiri.
Pengetahuan lokal yang ditinggalkan, tergusur peradaban modern dan alat pertanian serta penggunaan pupuk kimia. Imbasnya, petani tidak bisa lepas dari pupuk. Ketersediaan pupuk non subsidi jauh lebih mahal. Hal itu Menambah beban modal petani dan hanya menguntungkan produsen pupuk. Oleh sebab itu wajar jika harga beras mahal, mengikuti kenaikan harga pupuk.
Di sisi lain, penguasaan lahan menyempit dan makin derasnya arus liberalisasi penguasaan dan pembelian lahan oleh sejumlah perusahaan besar. Padahal justru kedua hal tersebut untuk meningkatkan kualitas dan pengolahan pertanian. Sebaliknya, lahan pertanian banyak digunakan untuk membangun aneka bisnis properti dan bisnis-bisnis lainnya. Apalagi ketika kran impor kerap dilakukan pemerintah bersamaan dengan saat masa panen tiba. Ini menjadi bomerang bagi ketahanan pangan negara. Tak ayal kehidupan para petani menjadi korban dari sisi ekonomi, karena harga komoditi yang anjlok.
Permasalahan utama negeri ini adalah masih menerapkan sistem ekonomi Kapitalisme. Setiap kebijakannya berdasarkan kepentingan perdagangan, prinsip para pemilik modal dalam memenuhi dan mengatur kebutuhan rakyatnya. Dalam hal Keterpurukan persoalan pertanian, negara hanya sebagai regulator fasilitator bagi keberadaan para kapital global khususnya. Negeri ini pun sudah menjadi salah satu pusaran pasar bebas internasional dalam perdagangan Kapitalisme Perdagangan prinsip ala kapitalis inilah yang membuat negara tidak berdaya menghadapi berbagai komoditas perdagangan dan derasnya impor.
Akses pangan tidak akan berjalan seimbang, selama para kapitalis global bebas menguasai pasar di dalam negeri. Sebab, negara produsen akan mendominasi dan mengendalikan harga stok pangan dunia dan menguasai perdagangan pangan global dan bertindak sebagai eksportir. Pada akhirnya negeri berkembang termasuk Indonesia hanya bisa memosisikan diri sebagai importir untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.
Inilah modal kepengurusan dalam sistem ekonomi Kapitalisme, yang menerapkan kepemilikan bebas menguasai lahan. Yang bermodal besar akan menguasai berhektar-hektar lahan, sedangkan yang tidak memiliki modal hanya memiliki sepetak lahan saja. Permasalahan seperti ini sudah pasti berdampak kepada tingkat penjualan dan kualitas pertanian.
Berbeda dalam sistem ekonomi Islam, pengaturan sektor pertanian akan terkait dengan sektor pertanahan. Islam mengatur prinsip-prinsip pengaturan kepemilikan. Distribusi dan pengelolaan yang berdiri pada prinsip keadilan yang hakiki dan berpihak kepada masyarakat. Islam menerapkan politik pertanian berbasis syariat Islam kafah.
Islam memiliki 3 peran strategis. Pertama, memenuhi ketersediaan dan ketahanan pangan. Kedua, peran ekonomi menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Ketiga, peran politik ekonomi yang menjamin kemandirian negara.
Untuk merealisasikan ketiga hal tersebut, Islam memiliki konsep dan aturan terhadap sektor pertanian. Negara tidak akan memosisikan diri sekadar menjadi regulator sebagaimana di sistem kapitalis. Negara akan mengoptimalkan produksi pertanian yang berkelanjutan, dari upaya mencari lahan yang optimal untuk benih tanaman tertentu, pemupukan, penanganan hama, teknik irigasi hingga pemanenan dan pengolahan pasca panen. Rakyat akan diberikan perizinan mengelola pertanian seluas kemampuannya.
Negara dalam Islam juga akan mengendalikan logistik pendukung pertanian dan memberikan subsidi pupuk dan kebutuhan pengelolaan pertanian kepada para petani. Negara akan memperbanyak cadangan saat produksi melimpah dan mendistribusikannya saat ketersediaan pangan mulai berkurang. Negara juga akan memprediksi iklim dan menganalisa kemungkinan terjadinya perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Ia akan menyiapkan langkah antisipatif tentang bencana kerawanan pangan dan negara akan mengedukasi masyarakat agar tidak bersifat konsumtif.
Peran strategis kemandirian untuk berdaulat meraih kesejahteraan bagi seluruh rakyat akan terwujud jika negara menerapkan kembali aturan Islam secara utuh dan menyeluruh. Sebagaimana pemerintahan yang telah dicontohkan Rasulullah saw. dalam sebuah naungan khilafah yang diteruskan oleh para Khulafaur Rasyidin. Wallahu a'lam bi ash-shawwab.