Alt Title

Indonesia dan Dua Masalah Utama ASEAN

Indonesia dan Dua Masalah Utama ASEAN


Indonesia Didaulat Menjadi Pemimpin di Kawasan ASEAN


Sanggupkah Indonesia Menjalani Tugas Memimpin Negara-Negara di Kawasan ASEAN, dengan  Sederet PR di Dalam Negerinya?


Oleh : Siti Nurtinda Tasrif

(Aktivis Dakwah Kampus)


kuntumcahaya.blogspot.com -- Pada Pertemuan ASEAN di tahun 2022 lalu, digelarkan konferensi di Kamboja. Pada konferensi itu disampaikan perkara penyerahan kepemimpinan kepada negara Indonesia sekaligus kemampuan Indonesia dalam menyelesaikan masalah-masalah ASEAN. Masalah yang dibahas ini cukup berat apalagi menyangkut negara lain.


ASEAN mempercayai bahwa Indonesia mampu menyelesaikan permasalahan yang dikhawatirkan. Namun bagi Indonesia sendiri, penyerahan kepemimpinan ini tidak mudah dijalankan tetapi bukan berarti masalah utamanya tidak dapat diselesaikan. Bahkan rencananya negara Indonesia akan melakukan berbagai cara untuk menyelesaikannya. Dimana masalah yang disebutkan pada ASEAN ini mengenai dua hal. Pertama tentang krisis politik di myanmar dan kedua tentang laut China Selatan.


Hal ini dirasa dapat diselesaikan oleh negara Indonesia yang kemudian didapuk menjadi pemimpin ASEAN. Sebagaimana yang penulis kutip dari Media jpnn[dot]com (06/02/2023) bahwasanya, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengatakan Ada dua isu stabilitas kawasan yang penting, yakni masalah krisis politik di Myanmar serta Laut China Selatan. Tantangan itu di satu sisi menunjukkan suatu pekerjaan rumah sehingga harus dicari terobosan dan Indonesia sebagai Ketua ASEAN berperan sentral.


Menurut Andi, sebagai pemimpin ASEAN, Indonesia bisa mendorong penyelesaian dua persoalan itu karena banyak kanal diplomasi di ASEAN yang mendorong kerja sama ketimbang menciptakan konflik. Persoalan Myanmar misalnya, akan berpatokan pada lima poin konsensus yang salah satunya mengedepankan dialog inklusif dengan semua pihak untuk mendorong adanya special envoy atau utusan khusus.


Senada dengan Andi, Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto Suryodipuro mengatakan krisis politik Myanmar memang menjadi pokok penting karena menyangkut stabilitas kawasan dan pembangunan komunitas kawasan. Indonesia sudah menyampaikan rencananya dan para menteri sepakat tentang rencana yang akan dilakukan oleh Indonesia dalam masalah Myanmar itu  Sedangkan mengenai Laut China Selatan perlu intensif melakukan perundingan dengan China untuk mencapai suatu kemajuan dari sisi keamanan kawasan.


Kedua, masalah ini dianggap dapat terselesaikan, dimana keberadaan ASEAN sendiri akan dapat membantu dan bekerjasama dalam aspek-aspek yang lain di kala dalam menyelesaikan masalah ini terdapat kendala atau beberapa hal yang dapat menghambat dalam menjalankan rencana guna menyelesaikan dua masalah di atas. Namun apakah Indonesia benar-benar mampu menyelesaikan dua masalah utama ini? Dan apakah negara-negara ASEAN ini benar-benar-benar percaya kepada Indonesia atau Indonesia hanya dimanfaatkan negara oligarki saja?


Ketika menelisik lebih jauh, kedua masalah di atas sebenarnya bisa saja diatasi, tetapi harus oleh negara yang kuat, baik dari segi ketahanan dan internalnya. Karena untuk menyelesaikan masalah seperti ini sulit jika diselesaikan oleh negara yang lemah apalagi dari segi ekonomi pun demikian. Meskipun akan ada bantuan dari negara yang lain, hal itu tidak bisa menjamin mengingat masing-masing negara juga memiliki masalah internalnya sendiri. Itu juga menuntut untuk segera diselesaikan. Begitu pula negara Indonesia. 


Indonesia dari sisi internal, begitu banyak sekali krisis yang terjadi. Misalnya, dari segi ekonomi sangat lemah bahkan utang mencapai triliunan. Kemudian, segi pendidikan sangat kurang, melihat jumlah angka kebodohan beserta kemiskinan semakin meningkat saking sulitnya biaya pendidikan saat ini. Dari segi lapangan pekerjaan juga sedikit, bahkan banyak yang di PHK massal. Tidak luput dari pandangan, mengenai politik negara indonesia juga masih banyak yang melakukan korupsi, suap menyuap dan yang sejenisnya. 


Termasuk krisis moral para generasi. Dalam hal ini angka perzinaan, tawuran, narkoba, miras dan akhlak pun turut menjadi dilema sebuah negara. Namun apa negara Indonesia mampu menyelesaikannya? Tentu tidak. Maka bagaimana bisa ada harapan negara Indonesia mampu menyelesaikan dua masalah ASEAN di atas jika masalah internal negaranya saja tidak bisa diselesaikan. Sungguh ironis, dengan mengatakan mampu menyelesaikan dua masalah global kemudian merasa menjadi negara yang baik. Maka seharusnya tidak dapat disimpulkan seperti itu. Mengingat negara yang luar biasa adalah negara yang mampu menyelesaikan masalah internalnya kemudian berusaha menyelesaikan masalah negeri-negeri yang lain.


Sebagaimana dalam negara yang menerapkan aturan Islam kaffah. Ia mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dalam negaranya. Karena ia menerapkan seluruh hukum-hukum Allah Swt. yang terpancar dari akidah Islam. Hukum-hukum Islam sesuai dengan fitrahnya manusia, sehingga secara otomatis manusia akan menerima secara sukarela dari hatinya didukung oleh kesadaran dari pemikirannya mengenai Islam yang hakiki.


Khilafah dalam sejarahnya pernah membantu Nusantara di wilayah Aceh. Masyarakat di aceh dilarang oleh negara penjajah untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga pemimpin aceh mengirimkan surat kepada negara Khilafah (kala itu) untuk membantu mereka mengalahkan para penjajah. Sehingga Khalifah dalam negara Khilafah segera mengirimkan pasukan kemudian memerangi penjajah tersebut hingga Aceh dapat terbebas dari cengkeraman kafir penjajah.


Kepemimpinan seperti ini hanya ada dalam naungan sistem pemerintahan Islam. Dalam negara ini tidak ada sejarahnya wilayah ini diambil begitu saja tanpa ada perlawanan keras dari pemimpinnya. Sangat berbanding terbalik dengan negara Indonesia yang sebagian wilayahnya dikuasai oleh negara asing bahkan tidak hanya wilayahnya tetapi bersamaan dengan SDA yang ada di dalamnya. Inilah ironisnya negara yang menggunakan sistem Kapitalisme.  Untuk menjadi seorang pemimpin sudah bukan lagi untuk mengurus umat tetapi untuk mengurus individu, termasuk kepentingan para pemangku kekuasaan baik negara utama atau negara pengikut.


Maka menjadi kewajiban untuk kita segera kembali kepada Islam yang kaffah. Dengan berjalan di sebuah negara yang mengikuti metode kenabian, dalam seluruh aspeknya hanya untuk kemaslahatan umat semata. Wallahu a'lam bi ash-shawwab.