Alt Title
Palestina Penuh Duka, Aynal Muslimun?

Palestina Penuh Duka, Aynal Muslimun?

Baca Juga

 



Sudah saatnya umat Islam dunia bersatu untuk membebaskan Al-Quds

Dengan mengambil Islam sebagai solusi


__________________


Penulis Irmawati

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Sudah hampir dua tahun kebiadaban Zionis kian merasa jemawa meski menjelang Idul Fitri. Palestina mengalami penjajahan dan genosida oleh Zionis Yahudi. Nyawa yang melayang sudah tak terhitung, sejumlah rumah dan fasilitas umum hancur. Tentu hal ini mengisahkan rasa sedih yang begitu mendalam.


Bagi umat Islam Hari Raya Idul Fitri adalah hari penuh suka cita yang disambut dengan penuh gembira karena telah berhasil menjalankan ibadah pada bulan Ramadan yang mulia dan banyak kebaikan, serta bertemu dengan bulan Syawal.


Akan tetapi, hari ini kebahagiaan tersebut belum dirasakan oleh semua umat Islam di berbagai penjuru dunia. Terlebih di Palestina dan beberapa wilayah lainnya. Mereka harus berhadapan dengan penjajah yang kejam dan makin brutal tak mengenal belas kasihan. Bahkan terusir dari tanah kelahiran, terkatung-katung di lautan dan lain-lain.


Seperti dikutip dalam Tempo.com (30-03-2025), militer Zionis menewaskan sembilan warga Palestina di Gaza. Lima di antaranya adalah anak-anak. Serangan itu terjadi ketika warga  sedang melaksanakan salat Idul Fitri.


Serangan tersebut dilakukan secara serentak di kamp pengungsi Khan Younis di Gaza selatan di Kota Gaza dan di kamp pengungsi Jabalia di Gaza utara. Sementara, tentara Zionis juga dikabarkan menggerebek beberapa rumah di Hebron, Tepi Barat. Mereka menduduki, mendobrak pintu dan menggeledah tempat tinggal. Militer Israel menangkap tiga orang dalam penggerebekan tersebut, termasuk seorang remaja berusia 16 tahun dan dua mantan tahanan.


Pasukan Zionis juga mendirikan lebih banyak pos pemeriksaan. Menutup jalan di dalam dan sekitar Hebron. Zionis telah menyerang secara membabi buta Jalur Gaza, Palestina, sejak Oktober 2023. (cnnindonesia.com, 30-03-2025)


Akar Masalah


Makin buruknya kondisi Palestina tentunya sangat memprihatinkan. Realita ini menunjukkan bahwa kebahagiaan umat belum sempurna. Umat Islam makin terjepit dan sengsara karena sebagian umat Islam, khususnya warga Palestina, tengah dilanda kesengsaraan bahkan nyawa mereka terancam sebelum bulan Ramadan tiba begitu pun selama bulan Ramadan hingga bulan Syawal.


Sebagai bentuk solidaritas berbagai negara lain melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran melakukan pembelaan terhadap Palestina. Berbagai resolusi juga telah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, negeri-negeri muslim, bahkan dunia.


Mulai dari solusi two state solution atau dua negara, solusi diplomasi atau perdamaian. Akan tetapi, lagi dan lagi semua tidak berarti dan Palestina masih dalam kebiadaban Zionis. Karena sejatinya, solusi ini digagas oleh Barat untuk mengakui penjajahan Yahudi. Di sisi lain, dengan solusi ini berarti mengakui keberadaan negara Yahudi legal.


Terlebih, tidak adanya upaya untuk mengirimkan pasukan militer dalam membebaskan Palestina. Semua hanya disibukkan dengan kecaman semata. Tidak ada yang dilakukan oleh penguasa di negeri ini.


Alih-alih menghilangkan akar persoalan di Palestina dengan membantu mengusir penjajah. Meski hanya membuka pintu gerbang untuk mempercepat pengiriman bantuan tidak mampu dilakukan. Hanya demi menjaga kepentingan nasional.


Bahkan, ketika terjadi pelanggaran gencatan senjata pertama oleh Zionis. Tidak ada yang dilakukan kecuali hanya meminta warga Gaza bersabar dan menerima keputusan lawan. Mesir berinisiasi menyusun proposal rekonstruksi Gaza. Sebagai alternatif pengganti ide Trump yang kemudian disetujui oleh Liga Arab padahal tak berarti bagi Palestina.


Faktanya justru memperkuat ketergantungan pada bantuan komunitas dan lembaga-lembaga internasional. Terutama PBB dalam memperpanjang kepentingan AS. Diamnya dunia muslim dan negara-negara Arab menjadi sinyal adanya kepentingan negara-negara tersebut dengan Zionis maupun AS. Di sisi lain, masih tingginya ketergantungan dunia muslim dan negara-negara Arab terhadap Amerika Serikat. Menjadikan pembelaan mereka terhadap Palestina hanya sekadar retorika belaka.


Akibatnya, kepongahan Zionis akan terus terpelihara dengan terus mencaplok dan menjajah Palestina. Pada akhirnya, agresi Zionis akan terus berulang, sedangkan kemerdekaan Palestina hanyalah angan-angan.


Akar persoalan dari Palestina adalah pendudukan Zionis atas wilayah. Hanya dengan mengirimkan bala bantuan militer oleh negara-negara muslim persoalan Palestina dapat terselesaikan guna merebut dan mengusir kaum Zionis dari tanah Palestina.


Sayangnya, hal itu tak mungkin terjadi sebab umat Islam saat ini tersekat oleh ikatan nasionalisme. Fokus dan tujuan hanya mengurusi kepentingan bangsanya sendiri. Sementara, kepentingan bangsa Palestina biarkan menjadi urusan mereka.


Nation state akan merasa cukup hanya mengirimkan bantuan pangan. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa negara-negara mayoritas muslim semuanya sekuler, taat, dan takut terhadap Amerika yang jelas-jelas melindungi Zionis. Kendati demikian, wajar jika kebiadaban terhadap Palestina terus terjadi.


Kondisi yang buruk ini hendaknya membuka mata dan hati umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang berlaku saat ini sungguh tidak layak untuk dijadikan acuan dan penopang kehidupan manusia dalam rangka membangun peradaban.


Di sisi lain, hal ini akan menghantarkan pada kesadaran bahwa sistem sekuler sudah diambang kehancuran karena kerusakan yang amat nyata akibat sistem sekuler kapitalisme. Jika ini dibiarkan terus, lama-lama wilayah Palestina akan habis dimakan keserakahan Zionis. Di samping itu, Palestina hanya tinggal sejarah. Na’uzubillahi minzalik. Apalagi Israel adalah alat penjajahan Barat di Timur Tengah.


Saatnya Kembali pada Solusi Hakiki


Palestina butuh solusi hakiki untuk bebas dari penjajahan, yakni dengan sistem Islam. Dari sisi keimanan, Islam adalah sistem yang sahih dari Allah Swt.. Sesungguhnya tanah Palestina merupakan tanah wakaf milik kaum muslim. Bagi kaum muslim, Palestina adalah bagian dari Syam yang tak dapat dipisahkan dari ajaran Islam dan tanahnya para Nabi.


Kendati demikian, Palestina bukan persoalan kemanusiaan semata, tetapi persoalan akidah sehingga butuh solusi hakiki untuk bebas dari penjajahan. Karena persoalan Palestina jelas bukan hanya persoalan bagi penduduk Palestina atau bangsa Arab saja, melainkan pada kenyataannya adalah persoalan kaum muslim seluruh dunia untuk menjaganya dan tidak boleh dimiliki oleh siapa pun.


Untuk mengakhiri konflik tersebut, upaya yang dapat dilakukan tidak lain adalah dengan jihad, yakni perang melawan penjajahan Zionis dan mengusirnya dari tanah Palestina dengan kekuatan militer. Seperti dalam catatan sejarah Khalifah Abdul Hamid II untuk mempertahankan tanah Palestina selama kekhalifahan Islam masih berdiri. 


Sudah saatnya umat Islam dunia bersatu untuk membebaskan Al-Quds dari cengkeraman Zionis. Dengan mengambil Islam sebagai solusi yang akan membantu semua muslim Palestina. Negeri-negeri muslim di dunia harus bersatu-padu mengumpulkan tentara terbaik dan armada perang terbaik mengalahkan Zionis.


Hanya saja semua dapat dilakukan kecuali adanya kepemimpinan Islam. Dengan adanya sistem Islam, umat Islam memiliki kewibawaan di hadapan orang-orang kafir. Dengan komando khalifah pula seluruh tentara kaum muslim akan bersatu berjihad untuk mengambil kembali tanah Palestina ini kepangkuan umat Islam. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Palestina Hanya Butuh Jihad dan Khilafah

Palestina Hanya Butuh Jihad dan Khilafah

Baca Juga

 



Umat Islam di belahan dunia lain harus memahami bahwa

jihad dan Khilafah adalah solusi tuntas atas persoalan Palestina

_________________________


Penulis Munawwarah Rahman, S.Pd. 

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Praktisi Pendidikan


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Zionis Yahudi masih terus menjajah wilayah Palestina. Bahkan saat bulan suci Ramadan mereka terus mengganggu ketenangan kaum muslim di sana.


Diduga kuat mereka telah membatasi akses kaum muslim menuju Masjid Al-Aqsa dengan berbagai alasan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sheikh Ekrima Sabri salah seorang penceramah Masjid Al-Aqsa, Jumat malam (28-02-2025). (antaranews.com)


Pembatasan terhadap Warga Palestina 


Pembatasan terhadap warga Palestina dilakukan hampir tiap tahun khususnya pada bulan suci Ramadan, yakni pembatasan akses menuju Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Adapun pembatasan ini diperuntukkan untuk laki-laki dan perempuan pada usia tertentu serta membatasi jumlah jemaahnya. Penjagaan juga makin diperketat di sekitar wilayah Masjid Al-Aqsa. Sementara bagi para pengunjung tak luput dari pemeriksaan identitas. Ini semua adalah bentuk kezaliman terhadap kaum muslim yang harus segera diakhiri.


Perlakuan Zionis menunjukkan bahwa ada upaya untuk menghilangkan identitas Arab dan Islam di Yerusalem Timur, termasuk Masjid Al-Aqsa. Buktinya, Ramadan tahun ini masih kental dengan pembatasan salat jemaah di Masjid Al-Aqsa yang merupakan tempat ibadah kaum muslim. Sementara itu, keamanan juga masih berada di bawah kendali orang-orang kafir yang makin memperjelas bentuk penjajahan mereka, baik di Tepi Barat maupun Gaza secara menyeluruh. Akibatnya, warga Palestina tak mampu menikmati ibadah sebagaimana masyarakat muslim pada umumnya.


Kemuliaan dan Keberkahan Masjid Al-Aqsa


Masjid Al-Aqsa begitu berarti bagi kaum muslim karena memiliki banyak makna. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:


Pertama, Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama kaum muslim dalam menunaikan salat selama 16 bulan. Kemudian Allah Swt. mengubah kiblat mereka ke arah Mekah. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 144.


Kedua, Masjid Al-Aqsa dan Syam Palestina adalah wilayah yang diberkahi Allah Swt.. Allah Swt. berfirman:


“Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sungguh Dia Maha Mendengar lagi Maha Tahu." (TQS. Al-Isra’ [17]: 1)


Selain itu, keberkahan tanah Palestina yang diatasnya telah berdiri Masjid Al-Aqsa juga sebelumnya telah banyak diutus para Nabi untuk menyebar syariat Islam ke seluruh dunia. Rasulullah saw. pun mengungkap keutamaan yang Allah limpahkan ketika beribadah di Masjid Al-Aqsa. Hal ini sesuai yang disebutkan dalam sebuah hadis,


“Janganlah mengencangkan pelana (untuk melakukan suatu perjalanan), kecuali menuju tiga Masjid yaitu Masjid Al-Haram di (Makkah), Masjidku (Masjid Nabawi di Madinah), dan Masjid Al-Aqsa (di Palestina).” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)


Demikianlah kemuliaan dan keberkahan yang Allah limpahkan dan kelak akan berlaku hingga hari kiamat. Sayangnya Masjid Al-Aqsa tengah berada dalam batasan kaum Zionis Yahudi. Mereka sering kali mengotori dan menistakan nya. Bahkan sudah puluhan tahun mereka melakukan berbagai kekejaman dan kekejian terhadap kaum muslim di sekitar Masjid Al-Aqsa dan Palestina secara umum. Meski kesepakatan gencatan senjata telah dilakukan di bulan Ramadan, kaum muslim Palestina tetap saja dibatasi melakukan aktivitas ibadah. Inilah berbagai macam kezaliman yang telah mereka lakukan yang seharusnya mampu membuka mata dunia. 


Jihad dan Khilafah Solusi Tuntas


Fakta ini harusnya membuat kaum muslim sadar untuk melakukan perlawanan terhadap Zionis Yahudi sebab kaum muslim ibarat satu tubuh yang jika satu bagian merasakan sakit, maka yang lain pun ikut merasakannya. Hal ini sangat dipahami oleh mereka sehingga meski gencatan senjata telah disepakati, umat Islam masih berpotensi melakukan perlawanan sehingga para Zionis merasa harus menggunakan cara politik dan militer untuk melakukan penekanan termasuk di Masjid Al-Aqsa.


Untuk itu, kaum muslim Palestina tidak boleh gentar menghadapi kejahatan Zionis yang dibekingi oleh Amerika Serikat serta dukungan oleh para pemimpin pengkhianat kaum muslim. Ramadan semestinya digunakan untuk menguatkan azzam dalam perjuangan melenyapkan penjajahan, terlebih setelah Ramadan. Perjuangan harus terus dilanjutkan sampai kemenangan atas kaum muslim terwujud dalam kehidupan ini.


Demikian pula umat Islam di belahan dunia lain harus memahami bahwa jihad dan Khilafah adalah solusi tuntas atas persoalan Palestina saat ini dan tidak boleh lagi berharap pada solusi yang datang dari Barat dengan narasi sesat soal perdamaian. Barat menginginkan umat Islam kalah dan makin terpuruk sebab kebangkitan Islam dalam bingkai Khilafah akan mengakhiri segala bentuk penjajahan yang mereka lakukan di negeri-negeri muslim, termasuk Palestina.


Hadirnya Khilafah yang kedua kelak akan menghancurkan entitas Zionis yang merupakan muhariban fi’lan yakni pihak yang wajib diperangi secara nyata melalui jihad fisabilillah. Dengan demikian, penegakan Daulah Khilafah wajib dilakukan oleh seluruh kaum muslim. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]

Pajak dari Rakyat untuk Rakyat?

Pajak dari Rakyat untuk Rakyat?

Baca Juga





Segala tunjangan, mobil dinas, dan fasilitas para pejabat

dibiayai oleh rakyat dari hasil pajak 

_________________________


Penulis Aurum

Kontributor Media Kuntum Cahaya, Praktisi Kesehatan, dan Pegiat Literasi

 

KUNTUMCAHAYA.com, ANALISIS - Beberapa daerah di Jawa barat telah terjadi lonjakan wajib pajak kendaraan. Hal tersebut dapat dilihat di beberapa Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di Jawa Barat yang ramai dikunjungi warga yang memanfaatkan program pemerintah provinsi Jawa Barat.


Program ini diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yaitu penghapusan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat yang memiliki tunggakan. Hal ini juga disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Bandung II Kawaluyaan, Ade Sukalsah. (Kompas.com, 20-03-2025)

 

Ekonomi Sulit Pemerintah Makin Mempersulit
 

Adanya penghapusan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak merupakan angin segar bagi sebagian masyarakat di tengah begitu beratnya ekonomi bagi mereka saat ini. Namun, penghapusan pajak kendaraan bagi yang memiliki tunggakan tidaklah cukup.

 

Penghapusan pajak kendaraan bagi mereka yang memiliki tunggakan bukan solusi yang mendasar bagi permasalahan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat saat ini. Karena hal itu tidak menyentuh akar masalah. Mengapa rakyat sampai menunggak pajak kendaraan tersebut? Bahkan tidak sampai menjawab pada pertanyaan mengapa negara memungut pajak pada rakyatnya hingga seperti itu?

 

Mulai dari nominal pajak yang makin tinggi dan beragam yang harus dibayarkan setiap bulan dan tahunnya. Seperti pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak barang mewah, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan, pajak tunjangan hari raya (THR) yang dipotong otomatis sebelum upah diterima pekerja. Akibatnya, menambah daftar panjang penderitaan dan beban yang harus dipikul oleh rakyat menengah, khususnya hari-hari ini.

 

Pajak Itu Memaksa
 

Dalam kapitalisme, pajak bersifat memaksa sebagaimana yang definisinya menurut Wikipedia. Menurut Wikipedia pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

Dari definisi di atas, dapat kita lihat bahwa pajak itu wajib dan mengikat bagi setiap warga yang tinggal di negeri ini. Ketika hal itu menjadi wajib, maka saat masyarakat wajib pajak tidak mampu membayar akan dikenakan denda yang akan terus terakumulasi selama wajib pajak belum menunaikan kewajibannya membayar pajak.


Di sisi lain, pajak dikelola oleh negara untuk nantinya disalurkan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas publik, baik transportasi publik, jalan, dan layanan publik lainnya. Namun, kenyataannya segala bentuk pungutan dengan nama pajak tersebut dirasa tak sebanding. Bahkan semua itu jauh dari kata sebanding dengan fasilitas publik dan fasilitas umum lainnya yang seharusnya memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam beraktivitas untuk seluruh lapisan masyarakat.

 

Selain itu, pajak digunakan untuk membayar gaji para pemangku kebijakan yang justru setiap kebijakannya tidak berpihak pada rakyat. Dapat diartikan segala tunjangan, mobil dinas, dan fasilitas para pejabat dibiayai oleh rakyat dari hasil pajak yang dibayarkan rakyat setiap bulan dan tahunnya. Sungguh ironis, rakyat yang membiayai segala fasilitas dan operasional para pemangku kebijakannya, terimpit dan hidup dalam garis kemiskinan dan menjadikan pajak sebagai pemasukan utama bagi negara.

 

Fakta tersebut memberikan gambaran bahwa negara tidak mampu mengelola kekayaan alam yang dimiliki negeri ini untuk pemasukan negara dalam rangka penyelenggaraan negara. Negara tidak mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat atas pengelolaannya.

 

Kapitalisme Sistem yang Membuat Hidup Makin Tercekik

 

Kapitalisme adalah akar dari segala kesengsaraan dan segala problematika saat ini. Dalam sistem ini, selama kebijakan dapat memberikan dan menghasilkan materi sebanyak-banyaknya, maka kebijakan tersebut akan dipaksakan untuk diterapkan. Tanpa memedulikan dampak yang akan ditimbulkan bagi masyarakat banyak.

 

Kapitalisme adalah sebuah sistem di mana pemilik modal mengendalikan bisnis, alat-alat produksi dan perdagangan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam ekonomi pasar yang sebanyak-banyaknya. Ketika sistem ini diterapkan, maka air, tanah, alam dan kekayaannya dikelola oleh pemilik modal, bukan oleh negara sehingga keuntungan dari setiap pengelolaannya bukan untuk masyarakat banyak, melainkan untuk pengelolanya yaitu para pemilik modal dan pemangku kebijakan yang juga terlibat dalam kebijakannya memuluskan pengelolaan oleh para kapitalis tersebut.

 

Dengan demikian, ketika pengelolaan sumber daya alam diberikan kepada para pemilik modal, maka kemaslahatan rakyat hanya angan belaka karena setiap pengelolaannya bukan untuk kepentingan rakyat banyak, melainkan untuk menghasilkan materi untuk pemilik modal saja. Alhasil, dampak buruklah yang dirasakan rakyat akibat buruknya pengelolaan SDA tersebut. Rakyat tidak menjadi fokus utama ketika rakyat tersebut tidak memberikan keuntungan.

 

Hasil dari pengelolaan kekayaan alam yang hanya dinikmati oleh segelintir orang mengakibatkan kesenjangan ekonomi makin tinggi. Pemasukan untuk negara pun tidak maksimal, bahkan hanya dalam hitungan persen sangat kecil. Akibatnya, negara tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan anggaran untuk mengelola negara.


Pemerintah kelabakan mencari dana untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan tersebut sehingga segala cara dilakukan. Salah satunya dengan memalak rakyat dengan pajak yang begitu tinggi dan begitu beragam. Alhasil, negara tidak mampu mengelola sumber daya alamnya dengan baik.


Akhirnya menjadikan pajak dari rakyat sebagai penyokong pemasukan negara yang utama. Dalam kapitalisme, hidup aman dan nyaman hanyalah angan, ekonomi sulit, ketimpangan makin melangit hingga hidup terasa makin mencekik.

 

Mekanisme Islam dalam Mengelola Kekayaan Negara

 

Islam tidak menjadikan pajak sebagai pemasukan utama untuk negara. Dalam Islam, sumber keuangan negara dihasilkan dari zakat, ghanimah, kharaj, jizyah, fa’i. Namun, hal itu bukan menjadi pemasukan utama negara karena dalam Islam ada pengaturan terhadap kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam yang menjadi salah satu pemasukan untuk negara untuk menyelenggarakan negara.

 

Adapun kepemilikan dalam Islam dibagi tiga, yaitu:


Pertama, kepemilikan umum. Di mana kepemilikan tidak boleh dimiliki oleh perorangan atau individu, baik dalam kepemilikan ataupun pengelolaannya. Adapun yang termasuk ke dalam kepemilikan umum adalah tambang, air, tanah dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya. Hal tersebut sesuai dengan sebuah hadis yang artinya,


“Kaum muslim berserikat dalam tiga hal yaitu padang rumput, air dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

 

Dari hadis di atas dapat diartikan bahwa dalam  sistem Islam pengelolaan sumber daya alam dikelola oleh negara sehingga tidak akan ada kepentingan dan intervensi para pemilik modal yang menjadikan hasil dari pengelolaannya disalurkan penuh untuk kemaslahatan umat, disalurkan untuk hal-hal yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

 

Adapun pengelolaan sumber daya alam dalam sistem Islam sangat memperhatikan dampak yang akan ditimbulkannya. Bahkan setiap pengelolaannya menjadi keberkahan, tidak hanya bermanfaat baik untuk rakyat, tetapi juga keasrian serta alam tetap terjaga karena dalam Islam, alam, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk sehingga keberadaannya harus dilindungi dan juga diperhatikan.

 

Kedua, kepemilikan individu adalah kepemilikan suatu hal yang diperbolehkan dimiliki atas individu tertentu dan pengelolaannya menjadi hak individu tersebut. Contoh hal-hal yang boleh dimiliki dan dikelola oleh individu seperti rumah, kendaraan, tanah perkebunan, hewan ternak atau hal lain berupa fisik barang atau hanya manfaat saja.

 

Ketiga, kepemilikan negara. Di mana negara hadir mengelola aset negara berupa badan usaha milik negara dan mengelola zakat dan sedekah sukarela dari rakyat untuk dikelola dan hasilnya sebanyak-banyaknya untuk kemaslahatan umat.

 

Islam memberikan izin kepada seseorang untuk memiliki harta kekayaan. Selain itu, pemiliknya berhak untuk memanfaatkan dan mengelolanya sesuai dengan keinginannya, selama memenuhi ketentua-ketentuan syariat. Walaupun status kepemilikan harta ada pada seseorang, tetapi ketentuan syariat tetap melekat pada orang tersebut dalam memanfaatkannya serta memberikan konsekuensi hukum atas pelanggaran yang dilakukan.

 

Dengan demikian, tujuan utama pengelolaan dan pembagian kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam adalah untuk  memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan akal, keturunan dan harta benda mereka sehingga konsep kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam dalam Islam sangat berbeda dengan konsep yang dimiliki kapitalisme yang sedang bercokol saat ini.

 

Ketika Islam diterapkan secara kafah maka pengelolaan sumber daya alam akan dikelola sepenuhnya oleh negara dan hasilnya untuk kemaslahatan rakyat. Walhasil, rakyat dapat hidup sejahtera, aman, nyaman, dan tentram tanpa dibebani pajak sehingga mereka dapat beribadah kepada Allah Swt. dengan penuh kekhusuan. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]

Mudik Lebaran yang Aman dan Nyaman

Mudik Lebaran yang Aman dan Nyaman

Baca Juga

 


Negara wajib membangun kebutuhan 

transportasi publik yang aman, nyaman, murah, dan tepat waktu

____________________


Penulis Nurlina Basir, S.Pd.I

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Mudik adalah kebiasaan orang di Indonesia menjelang hari Raya Idul Fitri. Mengingat waktu libur yang panjang oleh para perantau dijadikan untuk sejenak pulang ke kampung halamannya. Momen bertemu, silaturahmi, dan berziarah dengan sanak keluarga. Melepas rasa rindu untuk bersama walaupun hanya beberapa hari. 


Ada kebijakan pemerintah perihal mudik Lebaran tahun 2025 ini, setidaknya ada tujuh poin. Kebijakan tersebut adalah poin satu sampai tiga berkaitan dengan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja dan pegawai. Pada poin empat sampai tujuh yaitu pemberian diskon harga tiket penerbangan, jalan tol, kereta hingga diskon tarif paket internet dengan nilai diskon yang berbeda-beda dari masing-masing hal tersebut. Sesuatu demikian patut untuk disyukuri. (nasional.sindonews.com)


Namun di sisi lain, tidak semua orang yang melakukan mudik dalam suasana yang baik selama perjalanannya. Ada saja masalah yang berulang terjadi setiap tahunnya secara umum. Saat terjadi mudik keadaan yang baru muncul berupa kemacetan, ribetnya akses pelayanan sampai kecelakaan. 


Adapun kecelakaan bisa terjadi karena padatnya pengendara di jalan atau kondisi jalan yang rusak atau tidak layak. Dalam operasi ketupat 30 Maret 2025 tercatat peningkatan volume kendaraan di sejumlah gerbang tol utama seiring dengan arus mudik lebaran. 


Dampak Buruk yang Sistematis


Adanya aktivitas mudik menjelang Lebaran akibat dari banyaknya masyarakat yang bekerja di luar daerah bahkan sebagai TKA di luar negeri untuk mencari penghidupan. Lapangan kerja yang minim menjadi alasan berharap jika di daerah lain bisa dapat pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi untuk bisa menghidupi keluarga.


Peran negara dalam menyediakan dan meratakan lowongan kerja sangat dibutuhkan sehingga tidak ada ketimpangan di tengah masyarakat. Pengurusan negara dalam sistem kapitalis sekuler menjadi permasalahan pokoknya. Negara lebih memprioritaskan keuntungan yang akan didapatkan dalam kebijakannya. 


Islam Adalah Problem Solving 


Sisi yang lain, Islam memandang bahwa masalah transportasi sebagai fasilitas publik yang tidak boleh dikomersilkan. Akibat dari pengurusan masyarakat yang berasas pada sistem kapitalis negara banyak menyerahkan kepada pengusaha untuk mengurusnya. Alhasil, jika masyarakat mau menikmati fasilitas yang baik maka harus bayar.


Masuk jalan tol misalnya sebagai jalan alternatif menghindari kemacetan dan mempermudah akses jalan, tetapi harus dibayar karena itu milik pengusaha atau swasta. Jika ada yang dibangun dari dana APBN sama saja tidak ada yang gratis. Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan dan banyaknya angka kecelakaan seharusnya diadakan jalan yang memadai. 


Walaupun pengadaan pembangunan infrastruktur mahal dan rumit, tidak boleh negara menyerahkan pengelolaannya kepada swasta baik individu maupun kelompok tertentu. Infrastruktur jalan yang baik seharusnya bukan hanya tentang jalan tol, tetapi jalan umum dibuat kondusif minim kerusakan di kota maupun jalan di desa-desa. Bukan hanya orang kaya yang butuh jalan yang bagus, tetapi seluruh rakyat di negeri ini punya hak untuk mendapatkan fasilitas tersebut. 


Negara wajib membangun kebutuhan transportasi publik yang aman, nyaman, murah, dan tepat waktu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Pembiayaannya mutlak dari APBN supaya tidak terjadi komersialisasi. Namun, asasnya bukan mencari pemasukan untuk kembali ke APBN, tetapi fasilitas ini diberikan kepada masyarakat murni sebagai pelayanan tanpa bayaran.


Kisah Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab memberikan kita teladan kepemimpinan yang baik. Beliau pernah memperbaiki jalanan di pegunungan bagian Irak karena khawatir jika ada yang terjatuh saat melintasinya walaupun itu seekor hewan. Hanya dorongan ketakutan (iman) kepada Sang Pencipta ia bisa melakukan seperti itu. Beliau sadar bahwa kepemimpinannya kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.  


Kesadaran ini tidak muncul dalam kepemimpinan sekuler sebab terpisah bahkan ditiadakan antara urusan dunia dan agama. Bahkan Al-Qur'an hanya dijadikan alat untuk mengambil sumpah jabatan, tetapi setelah itu isinya tidak digunakan. 


Pembiayaan untuk membangun infrastruktur tersebut tentu ada pemasukan negara yang bersifat tetap. Ada sumber daya alam yang wajib dikelola oleh negara dan hasilnya kembali kepadanya berupa fasilitas umum. Maka dari itu, SDA tersebut tidak boleh dikuasai oleh swasta maupun asing (diprivatisasi). Seperti SDA berupa emas, perak, nikel, tembaga, batu bara, dan lain sebagainya. 


Inilah sumber pemasukan yang banyak dan beragam sehingga mampu untuk membangun infrastruktur termasuk dalam membangun transportasi yang baik, aman, dan nyaman, bahkan murah sehingga rakyat mendapatkan layanan dengan mudah dan kualitas terbaik. Islam memandang bahwa kemajuan dan pembangunan adalah hak semua rakyat dan merupakan kewajiban negara.


Oleh karena itu, negara akan membangun infrastruktur merata sehingga potensi ekonomi terbuka lebar di semua wilayah, bukan hanya di perkotaan. Masyarakat tidak perlu lagi merantau ke kota yang jauh untuk mendapatkan pekerjaan. Inilah gambaran sistem dalam Islam yang mampu menyelesaikan permasalahan umat karena kesempurnaannya yang telah dijamin oleh Sang Pencipta. 


“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridai Islam itu jadi agama bagimu.” Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Ramadan Tidak Pernah Berakhir

Ramadan Tidak Pernah Berakhir

Baca Juga

 



Setelah sebulan penuh kita dilatih sabar untuk memerangi hawa nafsu

idealnya orang yang beriman mampu mengendalikan hawa nafsu 


___________________

 


KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA -Tujuan saum agar memiliki sifat takwa sesuai firman Allah Taala surah Al-Baqarah: 183 ( lihat tafsir). Untuk meraih takwa bukan hal yang mudah karena berkaitan dengan hati yang sering didominasi oleh hawa nafsu. Bukan wahyu sehingga banyak orang yang melaksanakan saum, tetapi sebatas bisa menahan lapar dan haus saja. Artinya, belum mencapai derajat takwa.


Ketika berbicara tujuan saum untuk mencapai derajat takwa ternyata saum ramadan harus berbekal iman hingga Allah mewajibkan saum Ramadan dan orang yang diseru di antaranya orang yang beriman. Dalam diri orang yang beriman pasti ada rasa takut saat tidak taat pada syariat Allah yakni saum Ramadan.


Jika ditinggalkan pasti dosa minimal rasa takut hadir kemudian orang beriman memiliki rasa cinta kepada Allah Taala sehingga ketika diperintahkan untuk saum ia akan melakukannya. Saum harus berbekal qanaah rasa cukup atas rezeki yang Allah berikan dan untuk bekal amal saat meninggal ada pahala terbaik dari Allah Taala berupa surga. 


Adapun hasil dari saum setelah dididik sebulan penuh, harus membekas yakni memiliki jiwa jihad untuk sebelas bulan berikutnya. Jihad tersebut adalah melawan hawa nafsu karena sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan pada keburukan dan kemaksiatan.


Sesuai firman Allah Swt.: "Innanafs amaratussu."(QS. Yusuf)


Waspadalah terhadap hawa nafsu karena sering ada bisikan dari jin dan manusia sesuai QS. An-Nas. Apakah saum kita sudah berhasil? Koreksi diri ketika masih ada tiga sifat munafik (bicara bohong, janji ingkar, diamanahi khianat) itu tertanda bahwa saum kita belum berhasil. Iman kita belum benar-benar terwujud dalam aplikasi kehidupan sehari-hari.


Ketika tidak ada rasa sesal saat ibadah tertinggal, misal telat salat beberapa menit atau beberapa jam jika tidak ada rasa sesal dan tidak merasa kehilangan akhirat, hati-hati tertanda iman kita harus diwaspadai.


Betulkah iman kita sudah menghunjam jiwa? Berbeda dengan kehilangan berbentuk dunia, misal ketika kehilangan harta atau orang tercinta (suami atau istri) pasti nangis. Namun, saat kehilangan akhirat biasa saja, hati-hati jangan-jangan iman itu pura-pura atau munafik. 


Karena itu musuh terbesar kita adalah hawa nafsu, sejatinya perlu diwaspadai. Waspadalah hawa nafsu akan hadir sampai kita mati. "Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar benarnya itulah yang dahulu hendak kamu hindari." (QS. 50: 19)


Untuk itu harus disadari bahwa hawa nafsu selalu mengintai sampai mati dan hawa nafsu selalu dibisikkan tiada henti oleh jin dan manusia sesuai QS. An-Nas agar kita mampu memerangi hawa nafsu, maka bentengi dengan iman, selalu ingat mati.


Setelah sebulan penuh kita dilatih sabar untuk memerangi hawa nafsu idealnya orang yang beriman mampu mengendalikan hawa nafsu pada sebelas bulan berikutnya agar merasa Ramadan tidak pernah berakhir. Ingat, iman adalah modal terbesar untuk melawan hawa nafsu. 


Esensi iman harus dipelihara dengan ilmu yang bermanfaat dan salat yang ditegakkan dengan benar sesuai contoh Rasulullah saw. tumaninah juga khusyuk. Dari iman yang kuat, salat yang ditegakkan secara tumaninah dan khusyuk akan lahir amalan saleh lainnya yang menjadikan hawa nafsu berubah menjadi jiwa yang tenang. 


Sesuai firman Allah Swt.: "Jiwa yang tenang, yang diseru masuk surga-Nya" (QS. Al Fajr: 27-30)


Hai jiwa yang tenang kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridaiNya. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku dan masuklah ke dalam surga-Ku. Wallahualam bissawab.[Dara/MKC]


Ummu Bagja Mekalhaq 

Sritex yang Malang Korban Kapitalisme

Sritex yang Malang Korban Kapitalisme

Baca Juga

 


Semua ini terjadi akibat dari

ekonomi kapitalis global yang diterapkan di dunia

________________________


Penulis Umi Lia

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Member Akademi Menulis Kreatif 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Perusahaan tekstil Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, resmi berhenti beroperasi mulai (01-03-2025) setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Lebih dari 10 ribu karyawannya diberhentikan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengeklaim bahwa pihaknya sudah berusaha maksimal agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).


Namun, kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga memilih opsi tersebut. Selanjutnya pemerintah akan menjamin hak-hak buruh untuk memperoleh pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperindag) Sukoharjo, Sumarno, mengatakan telah mempersiapkan sekitar delapan ribuan lowongan kerja baru di perusahaan lain di Kabupaten Sukoharjo. (cnbcindonesia.com, 02-03-2025)


PT Sritex merupakan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang dianggap paling rentan terhadap PHK. Berdiri sejak 1966 dan sekarang terpaksa menyerah setelah berusia 58 tahun. Karena dianggap tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang ke sejumlah debitur yang sudah disepakati.


Masalah keuangan ini makin parah dengan adanya persaingan yang ketat di pasar global. Dampak pandemi Covid-19 juga turut mengganggu rantai pasok dan menurunkan permintaan. Selain itu, kondisi geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina juga menyebabkan turunnya ekspor produk tekstil ke Amerika dan Eropa.


Komisaris Utama PT Sritex Iwan S. Lukminto mengaku bahwa industri tekstil lokal mengalami penurunan pendapatan sejak Permendag No. 8/2024 disahkan. Kebijakan ini berlaku per tanggal 17 Mei 2024. Isinya mencakup kemudahan impor pada 11 komoditas termasuk pakaian jadi dan aksesorisnya.


Aturan ini membuat produk sejenis mengalami penurunan rata-rata 70 persen. Hal itu terjadi karena kontrak pembelian dibatalkan oleh perusahaan yang menggunakan barang impor. Akibatnya, pasar industri kecil menengah dan konveksi gulung tikar termasuk pabrik raksasa ini. Di titik inilah PHK massal tidak bisa dihindari.


Ekonomi Kapitalis Biang Masalahnya


Jika dicermati secara mendalam, industri tekstil sebenarnya sudah mengalami tekanan sejak lama. Pada tahun 2020, sudah ada 36 perusahaan tekstil gulung tikar yang mengakibatkan PHK pada 14 ribu pekerja. Tidak dimungkiri bahwa masuknya produk tekstil secara massif ke Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari kerjasama perdagangan Indonesia-Cina, yaitu ASEAN Cina Free Trade Area (ACFTA).


Perjanjian ini memungkinkan akses pasar yang lebih besar. Kebijakan ini menurunkan tarif impor untuk barang-barang yang diperdagangkan antara kedua negara. Hal ini tentu menguntungkan negeri tirai bambu tersebut yang memiliki kualitas dan daya saing tinggi dari produk tekstilnya.


Semua ini terjadi akibat dari ekonomi kapitalis global yang diterapkan di dunia. Menjadikan semua negara harus mengikuti kebijakan pasar bebas sebagaimana perjanjian ACFTA. Itulah yang menyebabkan industri padat karya dalam negeri kalah bersaing dan berimbas gulung tikar. PHK besar-besaran pun tidak terhindarkan, pemerintah sendiri hanya meresponnya dengan jaminan kehilangan pekerjaan.


Inilah watak penguasa populis otoriter yang menjalankan peran hanya sebagai regulator bukan untuk memenuhi kepentingan rakyat. Tetapi, untuk melayani oligarki. Liberalisasi ekonomi, yang menyebabkan lapangan pekerjaan dikontrol oleh industri, bukanlah tanggung jawab pemimpin.


Sistem kapitalis juga tegak di atas dasar kebebasan kepemilikan. Prinsip ini yang melahirkan pasar bebas. Siapa pun yang mempunyai modal bisa menguasai industri dan perdagangan. Teori ini mengharuskan adanya pertukaran perdagangan antar negara berjalan tanpa batas, yaitu tidak ada kewajiban membayar bea cukai untuk barang-barang impor. Jadi, para pemilik modal ini ingin menghilangkan kontrol negara terhadap produk-produk yang diperdagangkan.


Ekonomi Islam Menjamin Kemajuan dan Kesejahteraan


Berbeda dengan penerapan sistem ekonomi Islam yang akan mengondisikan perusahaan dalam menjalankan industrinya agar tidak rentan gulung tikar. Peraturannya secara detil tercantum bahwa membangun industri merupakan cabang dari membangun ekonomi secara keseluruhan. Asasnya bukan untuk produksi barang dan jasa secara besar-besaran. 


Sebagaimana dalam kapitalisme, tapi distribusi kekayaan yang merata, yakni memastikan setiap individu masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pokok. Setiap orang dibolehkan mengembangkan hartanya, misalnya dengan membangun pabrik yang sesuai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat.


Begitu juga negara akan mengeluarkan kebijakan terkait industri yang sesuai syariat. Ketentuan-ketentuan ini sejalan dengan politik ekonomi Islam. Jaminan terpenuhinya kebutuhan primer oleh negara ke seluruh warga. Mulai dari individu seperti pangan, sandang, dan papan termasuk masalah pendidikan, kesehatan, keamanan. Juga aspek sekunder dan tersier yang dibutuhkan masyarakat.


Inilah yang diwujudkan negara dalam sistem Islam. Untuk itu, penguasa wajib mengatur serta mengontrol industri-industri yang ada dengan pengaturan kontrol yang bersifat umum bisa membantu peningkatan kapasitas dan kualitas produksi. Negara dalam Islam membuka pasar-pasar bagi hasil industri, menjamin ketersediaan bahan baku, dan lain sebagainya.


Dalam Islam, negara adalah raa'in/pengurus rakyat yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan warganya. Dalam pelaksanaannya, negara harus melakukannya secara mandiri tidak boleh berada dalam cengkeraman negara lain. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 141:


"Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman."


Selain itu, Islam juga menjadikan industri militer sebagai pijakan sehingga teknologi canggih akan dikembangkan. Dari sini akan dihasilkan mesin-mesin yang bisa memproduksi barang-barang lainnya. Misalnya tekstil, makanan, otomotif, dan lain sebagainya. Dengan begitu, negara akan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas dan memadai bagi rakyatnya.


Demikian pula dengan aspek perindustrian dalam rangka mengatasi seluruh kebutuhan warga muslim maupun nonmuslim. Negara akan memperhatikan produk-produk yang menjadi kebutuhan rakyat supaya terpenuhi sebelum melakukan ekspor sehingga pembangunan bisa dilakukan secara mandiri. Tidak bergantung pada orang-orang kafir baik dari sisi teknologi (melalui aturan dan lisensi), ekonomi (melalui pinjaman/ekspor impor), maupun politik.


Adapun terkait perdagangan luar negeri, maka negara Islam sangat selektif melakukan kerja sama dengan negara lain. Hal ini diatur dalam politik luar negeri Islam di mana akan dipastikan kesepakatan yang berlangsung tidak akan memperlemah Daulah Islam.


Demikianlah pengaturan industri dalam sistem sahih yang akan mampu mewujudkan kesejahteraan di tengah masyarakat. Seluruh mekanisme ini akan dijalankan oleh pemimpin yang menerapkan Islam kafah dan memiliki sifat amanah serta menyadari akan pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Wallahuallam bissawab. [SM/MKC]

Sulitnya Mendapatkan Mudik Gratis di Kapitalisme

Sulitnya Mendapatkan Mudik Gratis di Kapitalisme

Baca Juga

 


Transportasi dalam kapitalisme menjadi jasa komersil

karena pengelolanya diserahkan kepada pihak swasta

_______________________


Penulis Siti Mukaromah 

Tim Media Kuntum Cahaya dan Aktivis Dakwah 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Mudik di hari raya adalah impian setiap orang yang merantau mendulang nasib di luar pulau dan di negeri orang. Tidak sedikit masyarakat yang bertahun-tahun menahan rindu karena tidak punya ongkos untuk pulang ke kampung halamannya.


Menghadapi arus mudik Lebaran pemerintah menyampaikan telah menyiapkan berbagai kebijakan. Dikutip dari (nasional.sindonews.com, 22-03-2025) 7 kebijakan pemerintah selama Ramadhan THR, hingga diskon tiket mudik. Dalam youtube Sekretariat Presiden Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat.


Presiden Prabowo mengapresiasi kerja sama antara pemerintah mulai dari pemberian THR, diskon harga tiket pesawat sebesar 13 persen, diskon tarif jalan tol 20 persen, hingga penurunan harga tiket kereta api sebesar 25 persen. Saat sidang kabinet paripurna pun presiden memastikan kondisi ketahanan pangan nasional tetap aman stabilitas harga-harga pokok dipantau secara ketat oleh pemerintah.


Dari unggahan sosial media Sekretaris Kabinet dalam rangka menghadapi arus mudik Lebaran sudah ada 7 kebijakan pemerintah saat Ramadhan 2025.


Pertama, THR bagi pekerja swasta, BUMN, dan BUMD paling lambat THR diberikan sebelum Hari Raya Idul Fitri.


Kedua, pemerintah pada tahun ini menaruh perhatian khusus terhadap para pengemudi dan kurir online yang untuk pertama kalinya akan menerima bonus hari raya.


Ketiga, gaji ke-13 bagi 9,4 juta aparatur negara dan pemberian THR.


Keempat, penurunan harga tiket pesawat dalam negeri yang mencapai 13-14 persen berlaku untuk periode penerbangan tanggal 24 Maret 2025 sampai 7 April 2025.


Kelima, menurunkan tarif jalan tol sebesar 20 persen selama 2 minggu di berbagai ruas jalur mudik.


Keenam, penurunan harga tiket kereta api sebesar 25 persen sesuai jadwal yang ditentukan.


Ketujuh, program mudik gratis dari berbagai kementerian dan lembaga. Tarif paket internet hingga 50% berkat kerja sama pemerintah dan penyelenggara layanan komunikasi seluler.


Kegiatan angkutan mudik balik gratis pada masa angkutan lebaran disambut antusias masyarakat. Sayangnya, banyak masyarakat kesulitan mendapatkan program-program tersebut. Sebagaimana yang sudah disiapkan kegiatan mudik balik gratis yang digelar Kabupaten (Pemkab) Bandung, sebanyak 700 kursi dalam 2x24 jam habis. (prmnews.com)


Kapitalisme Menjadi Jasa Komersil 


Seharusnya antusiasme warga akan program gratis mudik menjadi tamparan keras pemerintah bukan malah berbangga diri. Kesulitan masyarakat bisa mudik mengandalkan keuangan pribadi, apalagi untuk mendapatkan link gratis pun tidaklah mudah bisa mengaksesnya. Terlebih pemudik yang banyak, armada transportasinya pun terbatas.


Umumnya, karakter pemimpin populis menganggap kebijakan-kebijakan seperti ini berpihak pada rakyat. Publik memahami bahwasanya agenda tersebut hanyalah agenda tahunan yang menjadi rutinitas saja. Agenda program kebijakan diskon harga-harga tiket mudik gratis sejatinya bukan untuk meriayah masyarakat yang ingin mudik. Persoalan sarana transportasi terlebih pada masa mudik mulai dari kemacetan hingga kecelakaan akibat jalan rusak tidak bisa lepas dari tata kelola transportasi berasaskan kapitalisme sekuler.


Transportasi dalam kapitalisme menjadi jasa komersil karena pengelolanya diserahkan kepada pihak swasta. Negara dalam kapitalisme hanya sebagai regulator yang lebih banyak berpihak kepada pengusaha sang pemilik modal.


Di sisi lain, tidak meratanya infrastruktur dan fasilitas umum menjadikan rakyat menggantungkan hidupnya mencari kerja di perkotaan. Akibatnya, tradisi mudik pun tidak terelakkan. Bahkan fenomena mudik banyak diwarnai hal-hal yang tidak baik. Sebagian masyarakat memaksakan diri untuk mudik nekat naik motor padahal jarak tempuh cukup jauh dan mereka harus membawa anak-anak yang masih kecil hingga akhirnya membuat mereka sakit.


Mudik adalah salah satu kepentingan masyarakat dari semua kalangan dalam menjaga tali silaturahmi dengan kerabat keluarga. Namun, kapitalisme yang diterapkan negeri saat ini tak mampu mewujudkan impian-impian rakyat berupa mudik aman dan nyaman. Sudah menjadi rahasia umum dalam kapitalisme kebijakan berpijak pada prinsip untung rugi bagi kapitalis.


Tata Kelola Kebijakan dalam Islam 


Islam mengatur sempurna mengenai tata kelola pengaturan fasilitas dan kebutuhan-kebutuhan rakyat. Dalam sistem Islam, menjamin penyediaan alat transportasi yang nyaman bebas biaya apapun semuanya oleh negara. Konsep dasar sistem Islam mengintegrasikan antara aturan agama dengan syariat Islam dengan aturan kehidupan.


Pelayanan terhadap rakyat adalah prioritas utama. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda,


"Sayyid, pemimpin, pejabat, pegawai pemerintah suatu kaum adalah pelayan (khadim) mereka." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)


Di sebuah hadis yang lain juga Rasulullah saw. bersabda dan berdoa, "Ya Allah, barang siapa yang diberi tanggung jawab untuk mengurusi umatku, lalu ia mempersulit umatku, persulitlah hidupnya. Dan barangsiapa yang diberi tanggung jawab untuk mengurusi umatku, lalu ia memudahkan urusan mereka, maka mudahkanlah hidupnya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)


Gemilangnya sejarah Islam tertanam sangat kuat dalam peradaban dunia. Salah satunya memfasilitasi pembangunan jalan yang menjadi kebutuhan seluruh masyarakat. Pada masa Kekhilafahan Umayyah perbaikan dan pembangunan jalan raya banyak dilakukan. Rasa tanggung jawab pemimpin Islam menjalankan amanahnya melayani rakyatnya dengan penuh kasih sayang dan hanya mengharapkan rida Allah Swt..


Seluruh rangkaian kebijakan dan pelayanan dalam Islam dilaksanakan sempurna berdasarkan syariat Islam secara menyeluruh. Semua lapisan masyarakat bisa merasakan ketenangan, kenyamanan, dan stabilitas yang luar biasa.


Selayaknya sebagai kaum muslim tidak meragukan sedikitpun sistem Islam sebagai pedoman aturan menjalankan kehidupan dalam seluruh aspek. Hanya dengan sistem Islam, kejayaan, kesejahteraan, kenyamanan rakyat dapat diraih secara sempurna dan menyeluruh.


Sistem Islam satu-satunya sistem yang sahih dan pengaturan teladan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw.. Bukan kapitalisme sekuler yang berpihak kepada oligarki sudah jelas berpijak pada prinsip materi dan untung rugi. Wallahualam bissawab. []

Carut Marut Pendataan Penerima MBG

Carut Marut Pendataan Penerima MBG

Baca Juga

 


Masalah penerima ganda dalam program MBG bukan sekadar kesalahan teknis

tetapi menunjukkan kegagalan sistem sekuler dalam mengelola kesejahteraan rakyat


___________________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Program makan bergizi gratis (MBG) merupakan program makan siang gratis yang dicetuskan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menurunkan angka stunting dan kemiskinan, serta menggerakkan ekonomi masyarakat.


Program makan bergizi gratis (MBG) yang seharusnya menjadi solusi bagi pemenuhan gizi anak sekolah justru menghadapi permasalahan serius dalam pendataan penerima manfaat. Temuan adanya penerima ganda menunjukkan bahwa manajemen program ini tidak disiapkan dengan matang sejak awal. Alih-alih memastikan transparansi dan efisiensi, sistem administrasi yang diterapkan justru membuka celah penyalahgunaan.


Bupati Bandung Dadang Supriatna mengungkapkan bahwa Kartu Identitas Anak (KIA) akan digunakan untuk mencegah penerima ganda.(liputan6.com, 12-03-2025).


Hal ini memang bisa menjadi salah satu solusi teknis, tetapi mencerminkan lemahnya sistem administrasi. Bahkan pembuatan KIA dalam jumlah besar bisa saja menjadi lahan bisnis baru bagi pihak-pihak tertentu. Sama halnya dengan tempat makan (misting) dalam program ini yang juga menjadi ajang bisnis di beberapa sekolah.


Manajemen Program Sosial dalam Sistem Sekuler Minim Integritas


Dalam konteks sistem sekuler, program sosial seperti MBG sering kali menghadapi tantangan terkait integritas dan akuntabilitas. Potensi penyalahgunaan, seperti korupsi dalam pengadaan barang dan distribusi bahan makanan menjadi perhatian serius. 


Program MBG menyedot dana yang signifikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada awalnya, pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun untuk program ini dalam APBN 2025, dengan target menjangkau 19,47 juta penerima manfaat. Namun, anggaran tersebut kemudian meningkat menjadi Rp171 triliun untuk memperluas cakupan program. (kompas.id, 30-01-2025)


Salah satu permasalahan yang mencuat adalah adanya penerima ganda dalam program MBG. Ketidakjelasan mekanisme pendataan penerima manfaat membuka peluang bagi pemalsuan data dan manipulasi yang dapat mengarah pada penyalahgunaan anggaran.


Adapun masalah yang mendasar dalam sistem sekuler adalah lemahnya kejujuran serta amanah dalam penyelenggaraan program sosial. Dalam sistem ini, bantuan sosial sering kali dikomersialisasi atau disalahgunakan oleh oknum-oknum yang hanya mencari keuntungan pribadi. Akibatnya, program yang bertujuan menyejahterakan rakyat justru menjadi ladang bisnis baru yang menguntungkan segelintir orang.


Hal ini menunjukkan bahwa sekadar solusi administratif seperti penggunaan KIA tidak cukup untuk memastikan efektivitas program sosial. Dibutuhkan sistem yang bukan hanya menyelesaikan masalah teknis, tetapi membangun integritas dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan.


Solusi Islam Kesejahteraan Berbasis Amanah dan Keadilan


Dalam Islam, kesejahteraan rakyat bukanlah proyek yang bisa dikomersialisasi. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyat dengan sistem yang berbasis amanah, keadilan, dan keberkahan. 


Pertama, manajemen data yang akurat dan transparan.


Islam menekankan pentingnya pencatatan yang jujur dan akurat dalam setiap kebijakan publik. Dalam pengelolaan bantuan sosial, petugas yang bertanggung jawab harus amanah dan diawasi ketat agar tidak terjadi manipulasi data atau penyalahgunaan.


Rasulullah saw. bersabda: “Apabila seorang pemimpin diserahi tanggung jawab untuk mengurus urusan kaum muslimin, lalu ia mati dalam keadaan menipu mereka, maka Allah mengharamkan surga atasnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)


Kedua, sistem ekonomi berbasis kepentingan rakyat, bukan bisnis.


Dalam Islam, bantuan sosial tidak boleh menjadi ladang bisnis bagi segelintir orang. Negara harus memastikan bahwa program-program seperti MBG benar-benar dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan menjadi ajang mencari keuntungan bagi pihak tertentu.


Ketiga, penerapan syariat Islam secara kafah.


Jika Islam diterapkan secara kafah, negara akan berfungsi sebagai pengurus rakyat, bukan sekadar regulator atau fasilitator bisnis. Dalam sistem Islam, kepemimpinan adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Allah Swt..


Masalah penerima ganda dalam program MBG bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi menunjukkan kegagalan sistem sekuler dalam mengelola kesejahteraan rakyat. Selama sistem ini masih berbasis kepentingan bisnis dan minim amanah. Berbagai penyalahgunaan akan terus terjadi.


Solusi hakiki adalah menerapkan Islam secara kafah, yang akan memastikan kejujuran, transparansi, dan keberkahan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan bantuan sosial. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]


Neni Maryani

Islam Menjamin Hak Mengoreksi Penguasa

Islam Menjamin Hak Mengoreksi Penguasa

Baca Juga

 


Kritik atau muhasabah adalah kewajiban bagi setiap muslim

yang terwujud dalam amar makruf nahi mungkar

______________________________


Penulis Siska Juliana 

Tim Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Setiap individu mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat. Setidaknya ini yang kita pelajari dan pahami. Namun, saat ini sepertinya aturan itu sudah tidak dipakai meskipun aturan tertulis tetaplah sama. Banyak peristiwa persekusi yang terjadi ketika individu atau sekelompok orang menyampaikan pendapatnya. 


Berbagai cara dilakukan untuk membungkam pendapat atau kritik seseorang. Misalnya, dengan intimidasi, kriminalisasi, bahkan ancaman teror. Teror ini baru saja terjadi terhadap media Tempo. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apa upaya yang dilakukan untuk menjaga kebebasan pers?


Aksi Teror ke Media 


Dalam kurun waktu sepekan, redaksi Tempo mengalami dua aksi teror. Teror pertama terjadi pada Rabu (19-3) melalui paket berisi kepala babi tanpa telinga yang ditujukan kepada wartawan politik Fransisca Christy Rosana. Peristiwa tersebut dilaporkan oleh Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra ke Bareskrim Polri pada Jumat (21-3).


Alih-alih berhenti, teror justru datang kembali keesokan harinya lewat paket berisikan enam bangkai tikus dengan kepala yang terpenggal. Bedanya, dalam aksi teror ini tidak ada sosok spesifik yang ditujukan sebagai penerima paket. Dari hasil pemeriksaan, Tempo menyebut bahwa paket yang berisi bangkai tikus itu dilempar oleh orang yang tidak dikenal dari luar pagar sekitar pukul 02.11 WIB. 


Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berjanji akan menindaklanjuti kasus tersebut dan menjaga keamanan di masyarakat. Penyidik Bareskrim Polri telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan CCTV di Gedung Tempo pada Minggu (23-3). (cnnindonesia.com, 24-03-2025) 


Usut Tuntas Aksi Teror 


Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Azmi Syahputra menilai pemerintah harus mengusut tuntas dan menemukan pelaku teror tersebut. Hal itu sebagai jaminan kebebasan pers dan berpendapat di Indonesia. Kasus teror kepala babi dan bangkai tikus telah melanggar Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait menghalangi kerja jurnalistik atau Pasal 335 KUHP. 


Azmi mengatakan aksi teror tersebut bukan hanya permasalahan bagi Tempo, tetapi juga bagi seluruh media yang ada di Indonesia. Pers merupakan bagian krusial yang menjembatani kepentingan masyarakat, termasuk mengkritisi kebijakan yang tidak tepat serta bagian dari kontrol sosial. 


Respons dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi sangat disayangkan. Ucapannya dinilai mengentengkan aksi teror terhadap Tempo dengan meminta agar kepala babi dimasak saja. Ini seakan-akan menunjukkan jika teror terhadap media atau pers bukanlah masalah yang besar dan tidak dilarang. 


Berulang Kali 


Sementara itu, Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis Erick Tanjung mengatakan bahwa aksi teror yang terjadi sangat sistematis. KKJ menilai situasi keamanan dan keselamatan jurnalis di Indonesia saat ini telah masuk tahap darurat. Negara wajib hadir sebab ini sangat berbahaya. 


Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat bahwa tahun 2025 terdapat 22 kasus teror dan kekerasan jurnalis. Hal ini menandakan pelaku tidak merasa takut sebab mengetahui adanya impunitas dalam hukum di Indonesia. 


Teror simbolik seperti kiriman bangkai hanyalah wajah baru dari represi lama. Indonesia memiliki catatan kelam tentang kekerasan terhadap media. Pada tahun 1994, Tempo, Editor, dan Tabloid Detik diberedel karena dianggap "mengganggu stabilitas". Selain itu, tahun 1996 wartawan Udin tewas setelah menginvestigasi korupsi pejabat daerah dan kantor AJI diserbu. 


Simbol Teror 


Dalam dunia kriminal, pengiriman bagian tubuh hewan mati bukanlah hal baru. Kepala babi, bangkai tikus, darah, dan sebagainya merupakan bahasa teror, pesan nonverbal yang dapat menghantam psikologis. Misalnya, kepala babi merupakan simbol penghinaan ekstrem dan dianggap najis. Pesannya kotor, rendah, dan tidak dihormati. 


Lain halnya dengan bangkai tikus yang merupakan simbol pengkhianat. Tikus sering dianggap sebagai pengganggu yang harus disingkirkan, sedangkan kepala yang terputus adalah peringatan keras yang bisa berujung pada kematian. Kiriman bangkai hewan dirancang untuk menanamkan rasa takut akan kehilangan nyawa. 


Media yang independen dan kritis sering dianggap ancaman bagi pihak yang berkuasa, baik itu elite politik, mafia ekonomi, maupun aktor kriminal. Saat media tidak bisa dibungkam, cara yang digunakan dengan teror, ancaman, dan kekerasan.


Hal ini biasanya terjadi jika media membongkar korupsi, kejahatan, atau penyalahgunaan kekuasaan, menolak tunduk pada tekanan eksternal, memperoleh dan merilis informasi sensitif, berjuang untuk menyampaikan kebenaran meskipun penuh risiko.


Tatanan Kapitalisme 


Kapitalisme dengan fondasi sekuler telah memisahkan peran Tuhan dalam kehidupan, peradaban dibangun dari pemikiran manusia yang terbatas. Alhasil, liberalisme muncul sebagai konsekuensi dari paham sekuler ini. Manusia dibiarkan bebas beragama, berpendapat, berperilaku, dan kepemilikan. Paham ini tampak memanjakan manusia, tetapi faktanya kapitalisme justru menghancurkan manusia dan kehidupan. 


Kebebasan yang ditawarkan mengantarkan manusia berpeluang untuk tidak mengenal Penciptanya sehingga tidak memahami cara menjalani kehidupan sesuai kehendak-Nya, serta menjadikan bebas dalam berpikir dan bertindak. 


Watak sebuah ideologi niscaya ingin menyebarkan idenya ke seluruh penjuru dunia. Begitu pula dengan kapitalisme. Cara yang paling efektif untuk “menjajahkan” ideologinya dengan menggunakan media. Media digunakan sebagai alat transfer nilai dan budaya untuk mengikis jati diri umat juga alat untuk menyerang musuh politik.


Kebebasan berpendapat menjadi salah satu jargon yang digaungkan oleh demokrasi. Akan tetapi, faktanya kritik rakyat terhadap penguasa tidak jarang dijawab dengan ancaman, intervensi, dan intimidasi. Kebebasan berpendapat yang katanya dijamin oleh UUD 1945 akhirnya terancam. Nyatanya, kebebasan berpendapat hanya berlaku untuk segelintir orang dan ilusi dalam demokrasi 


Kritik Menurut Islam 


Pemerintahan dalam Islam tidak antikritik. Kritik merupakan tanda bahwa rakyat peduli pada negara. Penguasa diberi amanah untuk menjalankan roda pemerintahan, semestinya berbesar hati menerima kritik dari rakyat. Jika penguasa berbuat salah, ada hak rakyat mengkritik dan meluruskannya. 


Islam mengajarkan aktivitas muhasabah (mengoreksi kesalahan) sesama muslim. Kritik atau muhasabah adalah kewajiban bagi setiap muslim yang terwujud dalam amar makruf nahi mungkar. Aktivitas ini menjadikan umat Islam mendapat gelar umat terbaik. 


Sebagaimana sabda Rasulullah saw., 


"Sebaik-baik jihad ialah berkata yang benar di hadapan penguasa yang zalim atau pemimpin yang zalim." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)


Pemimpin yang tidak antikritik telah terbukti dalam peradaban Islam. Khalifah Umar bin Khattab r.a. menerima kritik langsung dari seorang perempuan karena kebijakannya terkait pembatasan mahar bagi perempuan.


Rakyat juga bebas menyampaikan pendapat atau keluhannya kepada Majelis Umat, yaitu bagian dari struktur Khilafah yang mewadahi aspirasi rakyat serta tempat khalifah meminta nasihat dalam berbagai urusan.


Khatimah 


Khilafah sangat terbuka terhadap kritik dan aduan rakyatnya. Dengan adanya kritik, penguasa dapat selamat dari sikap zalim dan mungkar. Dengan muhasabah, penguasa akan mawas diri karena menyadari setiap kebijakannya pasti berdampak pada rakyat. Penguasa juga memahami beban amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak. Wallahualam bissawab. []

Mudik Gratis ala Kapitalis

Mudik Gratis ala Kapitalis

Baca Juga

 



Sudah menjadi rahasia umum kapitalisme sekularistik selalu menetapkan segala kebijakan 

hanya berpijak pada prinsip untung rugi bagi para kapitalis

_______________________


Penulis Ekke Ummu Khoirunisa

Kontributor Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Lebaran sebentar lagi, pernak-pernik hari kemenangan mulai ramai disiapkan. Seperti biasa tradisi tahunan yang selalu meriah tidak luput dari perhatian pemerintah. Khususnya pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, juga kembali menggelar kegiatan mudik balik gratis pada masa angkutan lebaran 2025.


Dikutip dari (prmnews.com, 12-03-2025) ada sebanyak 700 kursi gratis yang sudah disiapkan, semua habis dalam 2x24 jam saja. Antusias masyarakat dalam menyambut progam ini membuktikan bahwa keadaan ekonomi masyarakat saat ini tidak baik-baik saja. 


Bagaimana tidak? Pulang kampung atau mudik di hari raya adalah impian semua orang yang merantau mendulang nasib di negeri orang. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang bertahun-tahun menahan rindu pada keluarga karena tidak punya ongkos untuk pulang ke kampung halamannya.


Sekadar Agenda Tahunan 


Antusiasme warga seharusnya menjadi tamparan keras buat pemerintah, bukan malah berbangga diri sebab itu berarti warga masyarakat mengalami kesulitan untuk mudik dengan mengandalkan keuangan pribadi. Apalagi untuk mendapatkan link mudik gratis tidaklah mudah sebab tidak semua bisa mengaksesnya. Terlebih, armada transportasinya pun terbatas padahal pemudik banyak.


Namun, seperti umumnya karakter pemimpin populis menganggap kebijakan-kebijakan seperti ini berpihak pada rakyat dan bisa jadi sekadar agenda tahunan yang menjadi rutinitas saja. Demi menaikan pamor bukan untuk mempermudah dan meriayah masyarakat yang ingin mudik.


Semestinya penyediaan sarana transportasi dan lapangan kerja yang luas bagi rakyat sehingga mereka mempunyai dana yang cukup untuk bersilaturahmi dengan keluarga di kota asalnya. Sudah seharusnya mudik gratis merupakan kewajiban untuk seluruh rakyat dan difasilitasi oleh pemerintah.


Masyarakat di semua kalangan menjadikan  mudik salah satu kepentingan dalam menjaga tali silaturahmi dengan kerabat keluarga. Namun, dalam kapitalisme yang saat ini diterapkan negeri ini tak mampu dalam mewujudkan impian-impian rakyat, berupa mudik aman dan nyaman. Sudah menjadi rahasia umum kapitalisme sekularistik selalu menetapkan segala kebijakan hanya berpijak pada prinsip untung rugi bagi para kapitalis. 


Dalam hadis Rasulullah saw. pernah berdoa, "Ya Allah, barang siapa yang diberi tanggung jawab untuk menangani urusan umatku, lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah hidupnya. Dan, barangsiapa yang diberi tanggung jawab untuk mengusrusi umatku, lalu ia memudahkan urusan mereka, maka mudahkanlah hidupnya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)


Paradigma Sistem Islam 


Dalam paradigma Islam mengatur dan memberikan gambaran yang sempurna mengenai tata kelola, pengaturan fasilitas, dan kebutuhan-kebutuhan rakyat seperti menyediakan alat transportasi yang nyaman juga bebas biaya dan apa pun semuanya itu oleh negara. Konsep dasar dalam sistem Islam mengintegrasikan antara aturan agama yaitu syariat Islam dengan aturan-aturan kehidupan sehingga pelayanan terhadap rakyat adalah prioritas utama.


Dalam hadisnya Rasulullah saw. bersabda, "Sayyid (pemimpin, pejabat, pegawai pemerintah) suatu kaum adalah pelayan (khadim) mereka." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)


Gemilangnya Islam sungguh sangat tertanam kuat dalam sejarah peradaban dunia. Salah satunya pembangunan jalan yang memfasilitasi seluruh kebutuhan masyarakat. Perbaikan dan pembangunan jalan raya banyak dilakukan pada masa Kekhilafahan Umayyah. Pemimpin Islam menjalankan amanahnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Melayani rakyatnya dengan penuh kasih sayang dan hanya mengharapkan balasan dan rida Allah Swt..


Dalam sistem Islam, seluruh rangkaian kebijakan dan pelayanan dilaksanakan sempurna berdasarkan syariat Islam yang menyeluruh. Semua lapisan masyarakat merasakan ketenangan, kenyamanan, dan stabilitas yang luar biasa. 


Sebagai kaum mukmin yang baik selayaknya kita semua tidak meragukan sedikit pun dan menjadikan Islam sebagai pedoman aturan kehidupan dalam seluruh aspek. Karena hanya dengan sistem Islamlah kejayaan dan kesejahteraan, kenyamanan rakyat dapat diraih sempurna dan menyeluruh. 


Sistem Islam dalam wadah institusi khas, yaitu Khilafah minhajinnubuwah. Satu-satunya sistem yang sahih dan pengaturan teladan yang dicontohkan Rasulullah saw.. Wallahualam bissawab. [SM/MKC]