PHK Massal, Akibat Sistem Kapitalis yang Mendominasi
Opini
Karena saat ini sistem kapitalisme mendominasi kebijakan-kebijakan yang diambil negara
Penguasa hanya mengedepankan keuntungan berupa materi sehingga mengabaikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya
_________________
Penulis Rosita
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Penggiat Literasi
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), akhir-akhir ini marak terjadi hampir di berbagai daerah di tanah air. Tercatat ada delapan perusahaan besar dalam kurun waktu satu tahun (2023-2024) yang melakukan PHK massal, salah satunya adalah PT Sepatu Bata Tbk (BATA) di Purwakarta.
Hal serupa terjadi di Kabupaten Bandung. Meski belum seekstrem perusahaan besar, tetapi pengurangan pekerja sudah terjadi, yang diakibatkan oleh lesunya bisnis. Salah seorang pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) Majalaya mengatakan bahwa hal ini terjadi dikarenakan masuknya barang jadi dari Cina secara besar-besaran. Walaupun kini industri tekstil dan produk tekstil di Kabupaten Bandung dapat bertahan dari gempuran barang impor tersebut, tetapi kondisinya kurang maksimal. (AyoBandung.Com, 21 Mei 2024)
Selain alasan di atas, Ketua Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) Adang, berpendapat bahwa banyak perusahaan melakukan PHK guna mengefisiensi biaya produksi, salah satunya adalah mengurangi gaji karyawan. Lebih jelas beliau juga mengatakan, meski perusahaan memberlakukan PHK tetapi di lain sisi mereka menerima pekerja baru dengan sistem kontrak.
Karena, sistem kerja kontrak memungkinkan perusahaan menggaji karyawan lebih kecil dibanding dengan karyawan tetap. Terlebih karyawan tetap bukan hanya gaji yang didapat, tetapi ada tunjangan-tunjangan lain, seperti THR, kesehatan, pendidikan dan tunjangan hari tua. (AyoBandung.Com, 20 Mei 2024)
Seharusnya, pemerintah lebih serius dalam menangani PHK. Jangan sampai peristiwa ini menjadikan banyak masyarakat terutama kepala keluarga menganggur. Jika, hal itu terjadi bukan hanya para pegawai yang kehilangan pekerjaan, tetapi keluarga juga berada dalam tanggungannya akan terkena dampak. Terlebih di tengah himpitan ekonomi seperti sekarang, di mana biaya kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, dan keamanan demikian mahal.
Untuk saat ini dengan bekerja tidak semua orang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena, semua kebutuhan pokok dan kebutuhan vital lainnya sulit terjangkau sebab harga kebutuhan pokok kian mahal.
Oleh karena itu, penguasa harus lebih bijak dalam mengeluarkan peraturan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana. Danang mengatakan pihaknya menyayangkan dikeluarkannya Permendag 8/2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Karena hal tersebut, akan mengancam pelaku industri tekstil lokal karena dipermudahnya membuka keran impor. (Inilahkoran, 27 Mei 2024)
Selain itu, negara harus mengambil langkah serius seperti: Pertama, negara harus menghapus pajak. Karena hal ini menjadi salah satu penyebab perusahaan enggan merekrut banyak karyawan disebabkan tingginya pemungutan pajak serta berbagai macam jenis pajak.
Kedua, negara harus membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Dengan cara menutup keran impor karena hal ini mengakibatkan barang-barang dari luar bebas masuk ke dalam negeri dengan harga yang lebih terjangkau.
Ketiga, memajukan pengusaha-pengusaha kecil lokal berikut fasilitasnya adalah bagian dari tanggung jawab negara.
Keempat, memberikan pinjaman modal tanpa bunga. Dengan angsuran yang tidak membebani pengusaha.
Kelima, kemudahan distribusi. Jika ongkos distribusi mahal maka akan berpengaruh terhadap harga jual.
Keenam, memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lain secara optimal.
Ketujuh, mengelola sumber-sumber kekayaan alam secara mandiri. Dengan mengelola sumber daya alam secara mandiri negara akan mendapatkan pemasukan yang banyak sehingga negara tidak perlu mencari-cari pendapatan dari para pengusaha, para pegawai, dan lain-lain
Upaya-upaya di atas mustahil untuk terwujud karena saat ini sistem kapitalisme mendominasi kebijakan-kebijakan yang diambil negara. Penguasa hanya mengedepankan keuntungan berupa materi sehingga mengabaikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Selain itu, negara lebih berpihak kepada para pengusaha yang berkantong tebal dan para investor luar. Sistem kapitalis ini bukan hanya menyengsarakan rakyat tetapi mengamputasi peran serta tanggung jawab negara sebagai pengurus masyarakat.
Berbeda dengan sistem Islam. Dalam sistem Islam kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab penguasa. Sehingga negara akan selalu memberikan kebijakan yang berpihak pada rakyatnya.
Dalam sistem Islam negara akan mengatur tentang apa saja barang yang boleh atau tidak boleh untuk diimpor. Seandainya, barang tersebut misalnya tekstil dapat diproduksi dalam negeri maka negara tidak akan membuka keran terhadap impor. Negara akan memaksimalkan produksi dalam negeri. Jika, barang tersebut tidak tersedia atau tidak bisa diproduksi dalam negeri, negara akan memberikan izin terhadap impor. Tentunya, impor tersebut dilakukan selama persediaan barang dalam negeri tidak mencukupi dan akan diberhentikan setelah semua kebutuhan sudah tercukupi.
Selain itu, Islam mempunyai mekanisme mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga pengelolaan SDA ini membuat negara yang menerapkan aturan Islam mampu membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Alhasil, rakyat tidak kekurangan lapangan pekerjaan dan laki-laki yang telah balig dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya.
Selain menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak, negara memberikan kesempatan bagi para pengusaha industri kecil dalam negeri untuk mengembangkan bisnisnya. Bukan hanya itu, negara dalam sistem Islam akan menyediakan fasilitas lain yang dibutuhkan rakyat berupa pendidikan, kesehatan, keamanan, dan jaminan hari tua. Sehingga masyarakat yang bekerja, pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja atau menginfakan untuk hal-hal yang bisa mendatangkan pahala dan rida Allah Swt..
Dalam sistem Islam, para penguasa berada dalam kontrol syariat berupa amar makruf nahi mungkar yang dilakukan semua lapisan masyarakat. Sehingga mereka memiliki jiwa-jiwa yang amanah dan qana'ah. Di mana, mereka sadar bahwa hidup bukan hanya sekadar tentang materi tetapi ada amanah mengurusi rakyat yang harus mereka pertanggungjawabkan. Maka dari itu, para pengusaha dalam sistem pemerintahan Islam akan benar-benar mengurusi setiap urusan rakyatnya. Mereka akan berlaku adil pada siapa saja, serta menerapkan sanksi bagi mereka yang melanggar hukum terlebih merampas hak dan kepentingan rakyat.
Itulah kesempurnaan sistem Islam, di mana negara benar-benar menjalankan setiap amanah yang telah mereka emban dengan penuh keikhlasan dan penuh tanggung jawab. Namun hal tersebut hanya bisa terwujud ketika umat memperjuangkan kembali hadirnya institusi Islam sebagai pelaksana syariat secara kafah. Wallahuallam bissawab. [Dara]