Mengapa Harga Beras Kian Melambung?
Opini
Ketersediaan pangan sangat terkait dengan kebijakan pertanian dan ketersediaan infrastruktur
Dalam sistem ekonomi Islam tanah tidak boleh dibiarkan menganggur. Apabila terdapat tanah mati maka siapa yang menghidupkan akan menjadi pemiliknya
Penulis Binti Masruroh
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI -- Para ibu rumah tangga di berbagai wilayah mengeluh dengan harga beras yang terus naik dari waktu ke waktu. Terlebih menjelang bulan Ramadan. Mahalnya beras menyusahkan setiap orang karena beras adalah salah satu kebutuhan pokok rakyat. Beras premium mengalami kenaikan 21,58 persen dari 13.900/kg sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi 16.900/kg, beras medium mengalami kenaikan 28,44 persen dari HET 10.900/kg menjadi 14.500/kg.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bappenas) Arif Prasetyo Adi menilai jika harga beras turun ke level 10.000/ kg untuk beras medium maka petani akan mengalami kerugian karena secara langsung harga gabah juga akan turun. Menurut Arif harga beras saat ini membuat petani berbahagia karena setidaknya petani bisa bernafas sejenak dengan harga gabah yang tidak ditekan murah. Arif mengatakan dengan produksi tanam padi, harga pupuk, biaya input yang naik ditambah currency rute yang juga tinggi, maka tidak mungkin harga beras turun dibawah 10.000/kg tanpa subsidi dari pemerintah. Arif juga menuturkan harga beras bisa turun apabila nilai tukar rupiah menguat di 13.000-13.500/ dolar (cnbnindonesia.com 20/01/24).
Kenaikan harga beras sering dikaitkan dengan perubahan iklim yang mengakibatkan produksi beras menurun, kelangkaan beras, sehingga harga beras melambung. Padahal permasalahan beras juga berkaitan dengan kebijakan negara terhadap aspek produksi beras di hulu dan aspek distribusi di hilir.
Dalam sistem kapitalis sekuler negara hanya berperan sebagai regulator, petani dibiarkan berjuang secara mandiri dalam melakukan produksi beras, kebijakan negara justru cenderung berpihak kepada kepentingan pemilik modal. Di sektor hulu lahan pertanian semakin berkurang karena alih fungsi lahan untuk menjalankan proyek proyek pembangunan kapitalistik. Selain itu juga keterbatasan sarana produksi pertanian, mahalnya harga benih, sulitnya pupuk menjadikan petani makin merana.
Di sektor hilir, atas nama liberalisasi ekonomi negara memberikan kebebasan kepada pihak swasta menguasai produksi pupuk dan benih padi, akibatnya harga pupuk dan benih melambung tinggi. Biaya distribusi yang mahal karena mahalnya harga BBM, selain itu rantai distribusi produksi pertaniaan juga semakin rusak dengan masuknya pengusaha kapitalis ritel modern dalam mendistribusikan beras, ditambah ada larangan bagi petani untuk menjual secara langsung hasil panennya kepada konsumen. Penguasaan distribusi beras oleh pengusaha mengakibatkan terjadinya permainan harga, monopoli barang oleh pelaku usaha yang tentu saja makin merugikan petani.
Berbeda dengan sistem Islam. Beras adalah salah satu kebutuhan pokok yang merupakan komoditas strategis yang wajib dikelola oleh negara termasuk distribusinya. Negara dalam sistem Islam menjadikan pemenuhan kebutuhan pokok sebagai satu kewajiban negara individu per individu.
Negara akan mewujudkan ketahanan pangan yang ditandai dengan pemenuhan kebutuhan pangan, kemandirian negara mengelola pangan, dan harga pangan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ketersediaan pangan sangat terkait dengan kebijakan pertanian dan ketersediaan infrastruktur. Dalam sistem ekonomi Islam tanah tidak boleh dibiarkan menganggur. Apabila terdapat tanah mati maka siapa yang menghidupkan akan menjadi pemiliknya. Jika seseorang memiliki lahan kosong. Dibiarkan tidak dikelola selama tiga tahun, maka lahan tersebut akan diserahkan oleh negara kepada siapa yang sanggup mengelolanya, sehingga orang akan mudah mendapatkan lahan pertanian.
Negara akan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pertanian dan kepada rakyat yang menjadi petani. Untuk meningkatkan produksi pertanian negara melakukan intensifikasi pertanian. Negara akan memfasilitasi para petani untuk mengadopsi teknologi yang mampu memberikan hasil yang maksimal. Negara mengedukasi supaya petani memahami teknologi mutakhir untuk meningkatkan hasil pertanian. Negara akan memberikan modal secara cuma-cuma kepada rakyat dalam upaya optimalisasi produksi pertanian.
Negara juga mengadakan berbagai infrastruktur yang mendukung peningkatan kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir oligarki. Negara akan membangun berbagai sarana transportasi, pasar yang sehat dan layak, sehingga petani mudah mendistribusikan hasil pertaniannya kepada konsumen.
Negara juga menjamin mekanisme harga komoditas pertanian dan harga komoditas hasil industri pertanian berjalan secara transparan tanpa ada manipulasi. Negara akan membuat kebijakan yang mampu menjamin terciptanya harga yang wajar berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran. Negara akan mencegah terjadinya berbagai penipuan yang biasanya terjadi dalam perdagangan baik dilakukan penjual maupun pembeli. Negara juga mencegah dan melarang terjadinya praktek monopoli dan penimbunan produk-produk pertanian dan kebutuhan pokok lainnya. Negara akan memberikan sanksi yang tegas kepada siapapun yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian harga kebutuhan pokok termasuk beras akan mudah dijangkau oleh semua masyarakat.
Dengan menerapkan sistem Islam secara kafah dalam naungan Daulah Khilafah Islamiyah maka, akan terwujud ketahanan pangan, petani akan sejahtera, harga pangan terjangkau, tidak akan ada rakyat yang pusing dan menjerit karena mahalnya harga beras seperti dalam sistem kapitalis sekuler hari ini. Wallahualam bissawab. []