Fenomena Caleg Stres, Produk Sistem Demokrasi
Opini
Maka, para kandidat dalam negara Islam adalah mereka yang taat kepada Allah Swt. dan tujuan meraih jabatannya semata untuk mencari rida-Nya
Jika pun kalah, tidak akan berpengaruh terhadap mentalnya, sebab ia yakin bahwa apa pun yang terjadi pada dirinya adalah yang terbaik baginya
______________________________
Penulis Neneng Sriwidianti
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pengasuh Majelis Taklim
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Pesta demokrasi Pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Menjadi tradisi lima tahunan, sejumlah RS dan RSJ di seluruh tanah air, telah menyiapkan ruangan khusus untuk mengantisipasi caleg yang mengalami stres atau gangguan jiwa akibat gagal nyaleg. Karena diprediksi, setelah pesta demokrasi, RSJ akan kebanjiran pasien.
Rumah Sakit Otto Iskandar Dinata, Soreang, Bandung Jawa Barat, sedang berbenah menyiapkan 10 ruangan VIP untuk persiapan pemilu. Tidak hanya itu, pihak RS Otto Iskandar Dinata juga menyiapkan dokter spesialis jiwa untuk para calon legislatif yang mengalami gangguan kejiwaan, seperti gelisah, cemas, gemetar, dan susah tidur. RSUD dr. Abdoer Rahiem Situbondo Jawa Timur pun melakukan hal yang sama, menyiapkan poli kejiwaan dan rawat inap, bagi yang kronis atau ringan. (KompasTV.com, 24/11/2023)
Dr.dr. Nova Riyanti Yusuf, Sp. KJ., Psikiater sekaligus Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional mengatakan, caleg yang mencalonkan diri, tetapi tanpa tujuan yang jelas dan hanya untuk kekuasaan atau materi, sangat rentan mengalami gangguan mental. Jika kalah, pasti kecewa berat, hingga depresi dan ingin mengakhiri hidupnya. Bahkan, keluarga dan tim suksesnya pun terkena depresi. (Antaranews.com, 11/12/2023)
Fenomena caleg stres karena gagal nyaleg makin menegaskan bahwa pemilu dalam sistem demokrasi rawan menyebabkan gangguan mental. Mahalnya mahar untuk menjadi caleg, menjadi salah satu penyebabnya. Karena banyak di antara caleg untuk membayar mahar politiknya didapat dari hasil pinjaman. Sehingga, ketika mereka kalah, mereka bingung untuk mengembalikan utang-utangnya.
Biaya tersebut digunakan untuk kampanye misalnya, akomodasi ke daerah pilihan, mulai dari transportasi, makan, penginapan, dan sebagainya. Belum lagi untuk biaya kampanye, seperti produksi baliho, kaos, umbul-umbul, iklan, dan logistik lainnya. Begitu juga biaya tim sukses, bantuan sosial, biaya pengumpulan massa, dan serangan fajar harus disediakan oleh caleg tersebut. Money politik, sesuatu yang tidak terpisahkan dalam pemilu demokrasi di negeri ini.
Itulah, fakta pemilu dalam sistem demokrasi sekuler. Para petarung di dalamnya adalah orang yang tidak paham agama. Mereka akan menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi, sekalipun harus bermusuhan dengan saudara seakidah.
Halal dan haram bukan lagi menjadi prioritas. Ketika ada kandidat yang ikhlas, akan tersingkir sebab mereka tidak akan mau melakukan kecurangan. Tetapi, kalau imannya tidak kuat, mereka pun akan terjerumus ke dalam kubangan lumpur demokrasi.
Kehidupan sekuler saat ini, telah melahirkan masyarakat yang jauh dari agama. Mereka tidak memahami hakikat penciptaan manusia dan tujuan mulia dalam hidupnya, yaitu ibadah kepada Allah Swt..
Standar kebahagiaan hanyalah materi semata. Wajar, ketika jabatan menjadi impian utama mereka agar bisa menaikkan harga diri atau prestise, sekaligus mendapatkan keuntungan materi sebanyak-banyaknya.
Kalau meneliti lebih lanjut, apa yang terjadi setiap pemilu dalam sistem demokrasi, umat seharusnya menyadari bahwa para pemenang tidaklah keberadaannya itu sebagai representasi rakyat. Semua kebijakan yang ditetapkan tidak pernah memihak kepada rakyat. Slogan demokrasi "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat" hanyalah pepesan kosong.
Buktinya, kebijakan yang ditetapkan hanya berpihak pada kemaslahatan oligarki. Faktanya, sejumlah UU pro oligarki ditetapkan di tengah penolakan rakyat. Dari sini bisa disimpulkan, siapa pun presidennya, kesejahteraan rakyat tidak akan pernah terjamin dan keadilan tidak akan pernah dirasakan oleh rakyat.
Demokrasi hanyalah alat legitimasi untuk mengukuhkan kekuasaan para oligarki. Pemilu dalam sistem demokrasi terbukti banyak menimbulkan masalah, kenapa masih dipercaya?
Berbeda dengan Islam. Islam memandang bahwa kekuasaan dan jabatan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.. Maka, siapa saja yang ingin mencalonkan diri memegang jabatan, ia harus benar-benar meyakinkan dirinya bisa memegang amanah tersebut. Karena, pemimpin yang tidak amanah, neraka balasannya.
Bukan hanya itu, jabatan yang diembannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunah. Siapa pun yang akan memegang amanah jabatan, haruslah yang mengerti agama. Jika tidak, ia akan mencelakakan dia sendiri sekaligus mencelakakan rakyat secara keseluruhan.
Maka, para kandidat dalam negara Islam adalah mereka yang taat kepada Allah Swt. dan tujuan meraih jabatannya semata untuk mencari rida-Nya. Jika pun kalah, tidak akan berpengaruh terhadap mentalnya, sebab ia yakin bahwa apa pun yang terjadi pada dirinya adalah yang terbaik baginya.
Ditambah lagi, pelaksanaan kontestasi dalam sistem politik Islam sangat sederhana, tidak memerlukan biaya fantastis hingga para calon harus menguras harta, apalagi harus berutang pada sanak saudara, atau berutang dengan riba.
Fenomena caleg stres adalah produk sistem demokrasi sekuler yang menihilkan aturan agama dalam setiap aktivitasnya. Pemilu dalam sistem demokrasi tidak akan menghasilkan apa-apa, kecuali keburukan dan kerusakan.
Oleh karena itu, kembali kepada sistem politik Islam adalah sebuah keniscayaan agar negeri ini mendapat berkah dan rida Allah Swt.. Wallahualam bissawab. [SJ]