Bansos di Masa Kampanye Rawan Dipolitisasi
Opini
Seperti sekelompok itik yang lapar, mereka akan lari bergerombol ke arah dimana saja makanan dilemparkan. Memang, Bawaslu telah menerapkan peraturan agar tidak terjadi politik uang saat kampanye.
Artinya, setiap paslon tidak boleh berkampanye dengan cara membagi-bagikan uang atau sembako
___________________________________
Penulis Cucu Juariah
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Aktivis Dakwah
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, Indonesia mengalami masa kampanye untuk 3 pasangan Capres dan Cawapres. Masing-masing pasangan dan pendukungnya melakukan berbagai usaha untuk memenangkan pemilu, yaitu berusaha mendapatkan suara dari orang-orang yang memiliki hak pilih. Berdasarkan data yang diambil dari Kompas.id 02 Juli 2023 mencapai 204 juta orang.
Sementara, kondisi 204 juta warga Indonesia yang memiliki hak pilih mayoritas dari mereka adalah orang-orang yang memiliki kesadaran politik yang rendah, pendidikan yang rendah juga dilanda kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Ini membuat masyarakat akan berpikir pragmatis, sehingga mudah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
Masyarakat pada umumnya tidak tertarik mendengarkan pidato berjam-jam dari masing-masing paslon atau mendengarkan dan membaca riwayat hidup serta wacana-wacana mereka seandainya nanti terpilih. Tetapi, masyarakat akan merespon dengan cepat jika terkait bantuan-bantuan sosial atau pembagian sembako.
Seperti sekelompok itik yang lapar, mereka akan lari bergerombol ke arah dimana saja makanan dilemparkan. Memang, Bawaslu telah menerapkan peraturan agar tidak terjadi politik uang saat kampanye. Artinya, setiap paslon tidak boleh berkampanye dengan cara membagi-bagikan uang atau sembako.
Bagaimana jika pihak yang sekarang berkuasa memiliki kecenderungan untuk berpihak pada salah satu paslon? Seperti yang terjadi saat ini, yaitu Pak Jokowi yang berstatus sebagai presiden Indonesia yang mendukung salah satu paslon. Tentu pemanfaatan jabatan untuk mengkampanyekan paslon yang didukung ini adalah perkara yang sulit dicegah. Baik oleh pihak lawan atau tim kampanye sendiri sebagai suatu kesempatan yang terlalu menggiurkan untuk tidak dimanfaatkan.
Seperti yang terjadi pada program pemerintah mengenai penyaluran bantuan beras dan BLT El Nino, yang lantas digaungkan oleh Zulkifli, yang menjabat ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN), saat berkampanye di Kendal, Jawa Tengah, pada 26 Desember 2023. "Yang kasih bansos sama BLT siapa?" tanya Zulkifli kepada para peserta acara, seperti terlihat di video yang banyak beredar di media sosial dan televisi nasional. Audiens lantas membalas, "Pak Jokowi!" "Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi," kata Zulkifli. "Makanya kita dukung Gibran. Cocok?" (Bbc.com, 30 januari 2024)
Karakteristik Sistem Demokrasi
Namun terlepas dari itu semua, sebenarnya pada dasarnya sistem politik demokrasi seperti yang diterapkan di Indonesia saat ini hanya akan memberikan kekuasaan bagi para pemilik modal besar saja. Bukan pada orang yang memiliki integritas dan kredibilitas untuk membawa rakyat Indonesia pada kemakmuran dan kesejahteraan.
Penggelontoran dana dari pemilik modal tidak akan terlepas dari adanya prospek keuntungan yang nantinya bisa diraih. Jadi persoalannya bukan lagi pada siapa orangnya, namun terletak pada sistem pemerintahan. Karena, sistem ini bukan hanya akan menguntungkan para pengusaha yang mampu membeli jabatan untuk menghasilkan keuntungan yang berlipat. Tapi, akan membentuk orang-orang yang awalnya memiliki niat baik untuk menjadi seperti itu juga.
Rakyat Terus Dibodohi
Sementara, rakyat terus dibodohi seakan-akan tidak ada pilihan lain bagi warga Indonesia kecuali melanjutkan sistem pemerintahan demokrasi ini. Rakyat terus menerus diarahkan agar tetap menerima dan tidak menolak sistem demokrasi ini. Meski, kebanyakan dari mereka sudah bosan dan tahu ini akan berakhir sama saja, yaitu pihak yang terpilih akan mementingkan dirinya dan kelompoknya serta meninggalkan kepentingan masyarakat.
Rakyat terus dicekoki dengan kalimat-kalimat seperti: "Jika semuanya buruk maka pilihlah yang terbaik dari yang buruk itu". Atau "jika semuanya buruk maka pilihlah yang paling sedikit keburukannya".
Islam Adalah Solusi
Padahal bagi orang-orang yang meyakini bahwa Sang Pencipta itu ada dan Dia adalah Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka yakin bahwa Sang Pencipta tidak akan membiarkan manusia dalam keadaan kacau-balau seperti ini.
Sang Pencipta yaitu Allah SWT telah menurunkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam tidak hanya mengatur mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya. Tetapi, mengatur sistem kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar terwujud kehidupan yang sejahtera bagi manusia dan alam tempat hidupnya.
Islam mewajibkan negara menjamin kesejahteraan setiap individu rakyatnya. Para pelaku pemerintahan termasuk pemimpin negara akan dipilih dengan menilai tingkat ketaqwaan, ketaatan dan keilmuannya. Maka, yang harus dilakukan masyarakat Indonesia untuk meraih kesejahteraan adalah dengan bersama-sama sepakat untuk meninggalkan sistem demokrasi. Juga sepakat untuk menerapkan sistem pemerintahan yang merupakan rahmat bagi seluruh alam yaitu sistem pemerintahan Islam. Wallahualam bissawab. [Dara]