PSN Menderu, Sisakan Pilu
Analisis
Dapat dilihat dengan jelas bahwa yang diuntungkan dalam PSN adalah rakyat. Tapi bukan rakyat biasa, melainkan rakyat pengusaha. Pengusaha menggenggam keuntungan terbesar. Sementara pemerintah mendapat cipratan berupa pajak
Lantas rakyat biasa dapat apa? Konflik dan terenggutnya ruang hidup adalah bagian yang bisa didapatkan
_________________________
Penulis Elfia Prihastuti, S.Pd.
Kontributor Tetap Media Kuntum Cahaya dan Praktisi Pendidikan
KUNTUMCAHAYA.com, ANALISIS - Proyek Sengkarut Nasional. Mungkin itu adalah kepanjangan yang lebih tepat untuk PSN. Sebab, begitulah fakta berbicara. Di mana ada PSN di sana lahir berbagai macam persoalan. Namun saat ini, tampaknya rakyat masih harus bersentuhan dengan PSN. Pemerintah masih memiliki banyak simpanan PSN yang harus dikebut untuk dituntaskan pada tahun 2024 dan setelahnya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, 99 PSN saat ini telah diselesaikan dari total 170 PSN yang ditugaskan kepada Kementerian PUPR. Sedangkan pada 2024 mendatang ditargetkan pembangunan 40 PSN bisa dirampungkan dan sisanya setelah tahun 2024. (Detik[dot]com, 10/12/2023)
Sementara Kementerian Perhubungan mendapatkan tugas untuk menggarap 35 PSN. Namun yang baru selesai hanya 21 proyek di akhir tahun 2023. Dengan demikian masih ada 9 proyek yang belum diselesaikan di antara tahun 2023-2024, dan 5 proyek lagi akan dibangun di atas 2024. (Detik[dot]com 20/12/2023)
Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
PSN, dianggap sebagai simbol kemajuan. Oleh karena itu Presiden Jokowi yang berada pada akhir masa jabatannya, berusaha kebut pembangunan PSN agar kelar sesuai target. Rupanya orang nomor satu di negeri ini, berupaya meninggalkan jejak kemajuan di masa pemerintahannya.
Upayanya tidak cukup sampai di situ. Masyarakat juga melihat, bagaimana pemimpin yang satu ini juga mengerahkan daya untuk memastikan agar pemerintahan setelahnya tidak akan menghapus jejaknya, tapi juga memperpanjang tapak-tapak yang telah ditorehnya. Itulah sebabnya drama politik dinasti menyemarakkan kontestasi Pemilu 2024.
PSN Lahirkan Konflik Lahan
Sebenarnya tidak ada masalah dengan pembangunan PSN. Kemajuan suatu negara juga dapat dilihat dari perkembangan teknologi dan capaian pembangunan serta pertumbuhan ekonomi. Namun sayangnya upaya menuju ke arah itu terkesan dipaksakan dan tanpa perencanaan yang matang. Sehingga melahirkan berbagai persoalan.
Masalah yang banyak terjadi adalah masalah konflik lahan. PSN membutuhkan lahan yang sangat luas. Sehingga kerap bersentuhan dengan lahan milik masyarakat. Sayangnya ketika hal itu terjadi, seringkali pemerintah lebih menggunakan langkah-langkah represif daripada langkah persuasif. Maka konflik lahan antara pemerintah dan rakyat menjadi tak terelakkan.
PSN yang lapar tanah telah memicu konflik lahan sedikitnya 73 konflik sebagai imbasnya sejak tahun 2020. Apalagi UU Cipta Kerja memberikan payung kekuatan untuk merampas lahan milik rakyat. Pemerintah juga membentuk lembaga-lembaga baru yang berwenang menguasai dan mengatur tanah dalam skala besar. Misalnya Bank Tanah, Otorita Ibu Kota Negara, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Otorita Labuan Bajo, dan lembaga-lembaga sejenis.
Konflik lahan yang cukup menguras rasa empati beberapa bulan lalu meletus di Rempang, Pulau Batam. Konflik ini terjadi sebagai imbas perintah pengosongan lahan secara represif untuk PSN Rempang Eco-city.
Dalam kasus Rempang ini, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) adalah lembaga yang diberi keistimewaan dalam bentuk regulasi dan infrastruktur penunjang yang kemudian diperkuat dengan nota kesepahaman penggunaan tanah dengan Xinyi Group guna mempercepat PSN.
Sementara Badan Otorita Labuan Bajo juga diberikan kewenangan untuk mengakuisisi tanah setempat demi pembangunan imajinasi Bali baru di Pulau Komodo dan masih banyak lagi lembaga lainnya dengan berbagai keistimewaan wewenang.
Semua kebijakan yang dilakukan pemerintah berjalan atas basis domain verklaring yang kurang lebih berprinsip, jika seseorang tak dapat membuktikan bahwa tanahnya merupakan miliknya, maka tanah itu tanah negara yang tak berhak diduduki. Prinsip ini menimbulkan masalah, karena lahan itu telah dibuka, diusahakan, dimukimi bertahun-tahun dari generasi ke generasi.
Konflik lahan yang menyisakan pilu juga banyak terjadi di berbagai wilayah lainnya, diantaranya, sirkuit Mandalika di NTB, Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, proyek Bendungan Bener di Wadas, proyek multiland MNC di Sukabumi, lumbung pangan di Sumatera Utara, hingga proyek cetak sawah baru di hutan Kalimantan dan yang lainya.
Kerusakan Lingkungan Sebagai Dampak PSN
Sejak Presiden Joko Widodo menandatangani perpres nomor 109 tahun 2020, tentang percepatan pelaksanaan PSN, membuat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) ketar-ketir. Pasalnya, aturan ini cenderung pada pembangunan ekstraktif dan infrastruktur. Walhi memandang bahwa regulasi ini tidak menunjukkan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan berpotensi merugikan masyarakat lebih luas. Hal ini disebabkan, kebijakan yang diambil berjalan terburu-buru tanpa memperhatikan aspek lingkungan hidup.
Ternyata, selain memicu konflik sosial, PSN juga menjadi biang kerusakan lingkungan. Makin menyempitnya kawasan hutan, alih fungsi lahan produktif, hilangnya serapan air, pencemaran akibat perluasan industri dan lainya merupakan daftar hitam yang harus dihadapi masyarakat sebagai dampak pembangunan PSN.
Konsekuensi dari pembangunan infrastruktur yang masif bisa mempercepat laju kerusakan lingkungan hidup. Hal ini jelas akan merenggut kenyamanan ruang hidup masyarakat. Dalam sebuah proyek pembangunan, aspek lingkungan hidup kerap hanya dijadikan syarat formalitas saja.
PSN, Dalam Jeratan Kapitalisme
Kesalahan terbesar dalam pengadaan PSN sesungguhnya adalah bahwa PSN tidak dibangun sepenuhnya dengan APBN. Dana besar dalam waktu singkat mustahil didapat dari uang negara yang hanya bersumber pada pajak. Untuk itu, investasi dinilai sebagai penopang terbaik bagi terselenggaranya PSN. Langkah seperti ini merupakan perpanjangan tangan dari sistem kapitalisme.
Namun dalam investasi, tidak ada makan siang gratis. Investor yang orientasinya benefit tentu kata rugi harus menjauh dari aktivitas investasi. Pembangunan untuk masyarakat dalam kaca mata kapitalisme, capaian profit setinggi-tingginya dengan modal serendah-rendahnya sudah menjadi prinsip umum. Alhasil, pembangunan dalam negara penganut kapitalisme tidak dapat dilepaskan dari format perusahaan dalam perputaran roda bisnis.
Satu hal yang patut dipertanyakan, untuk siapa sebenarnya PSN? Dapat dilihat dengan jelas bahwa yang diuntungkan dalam PSN adalah rakyat. Tapi bukan rakyat biasa, melainkan rakyat pengusaha. Pengusaha menggenggam keuntungan terbesar. Sementara pemerintah mendapat cipratan berupa pajak. Lantas rakyat biasa dapat apa? Konflik dan terenggutnya ruang hidup adalah bagian yang bisa didapatkan.
Sulit dimungkiri, dunia kapitalisme merupakan surga kaum oligarki. Lobi- lobi dengan penguasa akan mampu menjaring pundi-pundi dalam jumlah tak terhingga. Sementara penguasa membuat regulasi untuk memuluskan kepentingan mereka. Sedang rakyat hanya dibutuhkan suaranya untuk menghantarkan penguasa pada kursi empuknya. Setelah itu daftar kesejahteraan yang terungkap lewat janji-janji kampanye, menguap entah kemana. Dengan semua itu, masihkah merasa tidak berkepentingan untuk mengubah ruang hidup yang lebih baik?
Pembangunan Untuk Umat
Kapitalisme yang memiliki asas sekulerisme tentu tak ada ruang tentang konsep amanah sebagai motivasi bagi pembangunan untuk publik. Pembayaran tiket atas pemanfaatan fasilitas infrastruktur dengan harga yang tak mudah dijangkau oleh masyarakat semakin menutup peluang untuk menikmati segala fasilitas megah hasil pembangunan PSN.
Untuk itu sangatlah mendesak meninggalkan kapitalisme dengan segala produk kezalimannya. Meneropong ideologi yang penuh keberpihakan pada rakyat menjadi bagian yang patut diperhatikan. Di sepanjang sejarah peradaban dunia tidak akan ditemukan sesempurna ideologi Islam terkait keberpihakan pemimpin terhadap rakyatnya. Termasuk dalam pembangunan infrastruktur.
Pembangunan dalam Islam akan selalu memperhatikan kebutuhan umat. Bukan sekedar simbol kemajuan, reputasi, megah, sebagai lambang kemodernan. Namun lebih dari itu, pembangunan haruslah cerminan apa yang dibutuhkan rakyat dan bisa diakses oleh setiap individu rakyat. Khilafah akan menentukan skala urgensi bagi pembangunan infrastruktur. Mana yang harus dibangun terlebih dahulu mana yang harus ditunda.
Pembiayaan diambil dari Baitul mal sepenuhnya. Jika ada pembangunan mendesak sementara Baitul mal tidak mencukupi, negara bisa menarik pajak kepada orang kaya sebatas dana yang dibutuhkan.
Begitu pula dalam proses pengadaannya, akan mempertimbangkan banyak hal, seperti subur ataukah tandus, berpenghuni ataukah tidak, wilayah hutan, ataupun yang memiliki kekayaan alam besar. Islam juga akan mengidentifikasi lahan mana boleh dimiliki individu, mana yang menjadi milik rakyat (umum), dan milik negara.
Dengan semua itu tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan akan berjalan sesuai kebutuhan rakyat. Semuanya akan diatur sebagaimana kebijakan syariat Islam. Proyek strategis, akan dikaji secara detail oleh khalifah dan jajaran. Termasuk dampak lingkungan dan sosial yang akan ditimbulkan. Negara pun tidak akan menyerahkan proyek tersebut kepada swasta, melainkan menjadi tanggung jawab Departemen perindustrian dengan pengawasan ketat. Adapun biayanya berasal dari Baitul mal, seperti harta yang diperoleh dari pengelolaan SDA, jizyah, fai, kharaj, ghanimah, dan sebagainya. Wallahualam bissawab. [GSM]