Bahan Pangan Murah: Ilusi dalam Sistem Kapitalisme
Opini
Praktik monopoli, spekulasi harga, dan penyalahgunaan kekuatan pasar tentu tidak akan kita dapatkan dalam sistem ekonomi Islam
Sebab, segala bentuk pengelolaan sumber daya, termasuk pangan, diambil alih oleh negara, dikelola dan dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat
__________________________________
Penulis Agnes Aljannah
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Aktivis Dakwah Kampus
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Kenaikan harga pangan yang terjadi akhir-akhir ini telah menjadi perhatian serius bagi masyarakat. Harga bahan pangan seperti beras, cabai rawit, hingga gula pasir mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan. Dampak kenaikan harga ini dirasakan oleh sejumlah warga yang mengeluh sulitnya memenuhi kebutuhan pangan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut catatan Badan Pangan Nasional (Bapanas) setidaknya ada 9 komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga lebih dari 10% dari harga acuan atau eceran yang ditetapkan pemerintah. Mulai dari beras medium hingga beras premium, disusul kedelai biji kering naik, gula konsumsi, cabai merah keriting, dan jagung di tingkat peternak. Di waktu yang bersamaan, sejumlah harga bahan pangan pokok telah mengalami kenaikan lebih dari 90% berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (Kemendag). (CNBC Indonesia, 24/11/2023)
Fenomena Berulang
Kenaikan harga komoditas merupakan fenomena berulang yang terjadi hampir setiap tahun. Sejumlah pengamat menilai kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok disebabkan oleh pengaruh kondisi global, El Nino. Diikuti tingginya permintaan akan kebutuhan bahan pokok, turut serta menjadi pemicu mahalnya harga pangan.
Di sisi lain, Eliza Mardian, peneliti Center of Reform on Economics Indonesia, menganggap sengkarut permasalahan pangan Indonesia saat ini sebagai fenomena gunung es, seolah-olah harga mahal murni imbas El Nino.
Dilansir dari CNNIndonesia[dot]com (Senin, 4/12), Eliza menuturkan, bahwa persoalan pangan tidak terlepas dari tata kelola yang masih semrawut. Selain itu, ia juga disebutkan bahwa tidak ada data pangan yang akurat dan pada saat yang sama insentif bagi petani dikurangi, subsidi pupuk dan solar dikurangi, hal ini menyebabkan peningkatan biaya produksi, dan akhirnya menyebabkan kenaikan harga di konsumen.
Tingginya harga pangan menunjukkan bahwa negara gagal menjamin kebutuhan pangan murah. Seharusnya negara mengerahkan berbagai upaya untuk mengantisipasi kenaikan harga akibat berbagai persoalan. Sebagai negara yang dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, tentunya tidak akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau.
Negara harusnya mampu mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan dengan berbagai cara agar masyarakat selalu mudah memenuhi kebutuhan pangannya. Untuk melaksanakan hal tersebut, langkah-langkah yang bisa ditempuh yakni:
Pertama, dengan meningkatkan produksi pangan melalui penggunaan teknologi modern, pengelolaan yang efektif dan budi daya, pasokan pangan dapat ditingkatkan.
Kedua, memperkuat ketahanan pangan merupakan langkah penting dalam menghadapi kenaikan harga pangan.
Ketiga, pemerintah harus melakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap pasar pangan. Hal ini melibatkan pengendalian praktik monopoli, spekulasi harga, dan penyalahgunaan kekuatan pasar. Dengan memastikan adanya persaingan yang sehat dan transparansi dalam rantai pasokan pangan, harga dapat dikontrol dengan lebih baik dan konsumen terlindungi.
Solusi Kapitalisme Hanya Ilusi
Langkah-langkah yang bertujuan untuk mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan hanya dapat dilaksanakan secara komprehensif apabila penguasa sadar akan tugasnya sebagai penyelenggara rakyat. Namun, hari ini mustahil terwujud ketika negara hanya sebatas regulator atau pengatur kebijakan yang abai pada pengurusan rakyat.
Inilah tabiat negara dalam sistem ekonomi kapitalisme. Mewujudkan bahan pangan murah hanyalah ilusi semata. Sebab, sejatinya sistem ini hanya berpihak pada korporasi dan pemilik modal sehingga mengabaikan hak-hak rakyat.
Dengan kata lain, pengelolaan sumber daya termasuk pangan diserahkan kepada sektor swasta sehingga mustahil menghindari adanya praktik monopoli, spekulasi harga, dan penyalahgunaan kekuatan pasar. Karena pada dasarnya, prinsip dari sistem kapitalis adalah memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya kepada para pemilik modal untuk menguasai setiap bidang termasuk penguasaan bahan pangan.
Islam Solusi Hakiki
Sangat jauh berbeda dengan sistem dalam negara Islam. Islam menjadikan penguasa sebagai raa’in yang wajib mengurus rakyat dan memenuhi kebutuhannya. Rasulullah saw. menegaskan hal ini dalam sebuah hadis, “Imam (Khalifah) raa'n (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR. Ahmad, Bukhari)
Oleh karenanya, negara wajib melakukan segenap cara untuk mewujudkan hal itu. Dan Islam memiliki berbagai mekanisme untuk menjaga kestabilan harga pangan di tengah-tengah umat. Praktik monopoli, spekulasi harga, dan penyalahgunaan kekuatan pasar tentu tidak akan kita dapatkan dalam sistem ekonomi Islam. Sebab, segala bentuk pengelolaan sumber daya, termasuk pangan, diambil alih oleh negara, dikelola dan dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat.
Dalam Islam, tugas negara adalah menjamin semua kebutuhan pokok bagi rakyatnya, termasuk menyediakan bahan pangan murah dan terjangkau sehingga tiap-tiap individu dapat terpenuhi kebutuhan pokoknya.
Hal ini telah terbukti sejak berabad-abad lalu saat negara menerapkan Islam secara kafah, di mana kesejahteraan rakyat sangat terjamin seperti yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Wallahu alam bissawab. [SJ]