MENGHAPUS JEJAK DIGITAL, CERMIN WATAK PEJABAT RUSAK
Opini
Inilah wajah kepribadian para pejabat, akibat penerapan sistem Kapitalisme sekuler. Mereka melakukan segala cara demi mempertahankan kekayaan dan jabatannya. Termasuk dengan menghilangkan jejak digital
Mereka hanya mencari selamat di dunia. Padahal di akhirat kelak tidak akan ada yang luput dari sanksi bagi yang melanggar hukum
Penulis Ummi Nissa
Kontributor Media Kuntum Cahaya & Member Muslimah Rindu Surga
KUNTUMCAHAYA.com-Buntut dari kasus kekerasan yang dilakukan anak pejabat Dirjen Pajak telah membuka kotak pandora gaya hidup mewah para pejabat dan Ditjen Pajak lainnya. Sebagaimana terungkap kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo dengan jumlah yang fantastis mencapai Rp56,1 milyar. Hal ini tak pelak mendorong netizen memburu akun medsos para pegawai Ditjen Pajak lainnya. Sehingga postingan barang-barang branded, gaya hidup mewah yang mereka pamerkan viral di media sosial. Sayangnya setelah kasus ini diperkarakan, mendadak hampir semua postingan tersebut jejaknya tidak ditemukan alias dihapus oleh pemilik akun.
Sebagaimana dikutip dari laman kompas[dot]com (26/2/2023), sebelum kasus kekerasan ini mencuat, Belasting Rijder yang disinyalir sebagai komunitas moge (motor gede) para PNS Ditjen pajak, aktif mengunggah berbagai foto atau video kegiatan mereka. Namun Menteri Keuangan telah minta untuk membubarkan komunitas tersebut. Sehingga saat ditelusuri kembali, akun instagram Belasting Rijder sudah menghapus semua unggahannya. Begitu pula postingan Dirjen Pajak yang tengah mengendarai moge. Beberapa pengikut (follower) maupun yang mengikuti (following) juga tampak sudah nol alias kosong. Sementara akun lain komunitas Belasting Rijder di salah satu provinsi juga sudah dikunci sehingga tak lagi bisa dilihat.
Hal yang sama juga terjadi pada akun instagram milik Ernie Meike. Ibu Mario Dandy, tersangka kasus kekerasan anak di bawah umur ini diduga langsung menghapus unggahan instagramnya hingga tak bisa diakses publik. Postingan barang-barang mewah miliknya lenyap tanpa bekas. Foto-foto narsisnya pun hilang. Akunnya terkunci rapat. (ayobandung[dot]com, 26/2/2023)
Kapitalisme Melahirkan Pejabat Tidak Bertanggung Jawab
Penghapusan jejak digital adalah salah satu cara untuk menghilangkan jejak kejahatan yang dilakukan. Langkah ini diambil untuk melepaskan diri dari jeratan hukum dengan menghilangkan bukti pelanggaran. Selain itu hal ini juga menunjukkan tidak adanya tanggung jawab dalam diri seseorang terhadap apa yang telah ia lakukan.
Menghilangkan jejak digital bukan perkara mudah jika beritanya dibuat oleh pihak lain misalnya media. Terkadang harus merogoh kocek yang besar untuk melakukannya. Seperti aksi borong majalah edisi tertentu untuk menghindari beredarnya berita yang telanjur dicetak atau meralat berita yang sudah kadung dimuat dalam media. Langkah ini tentu hanya bisa dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan atau modal besar.
Inilah wajah kepribadian para pemimpin sebagai akibat penerapan sistem Kapitalisme sekuler. Para pejabat melakukan segala cara demi mempertahankan kekayaan dan jabatannya. Termasuk dengan menghilangkan jejak digital. Mereka hanya mencari selamat di dunia. Padahal di akhirat kelak tidak akan ada yang luput dari sanksi bagi yang melanggar hukum.
Perilaku tersebut wajar karena dalam konsep Kapitalisme sekuler, standar nilai-nilai agama yang menjadi pengendali hawa nafsu, sengaja dijauhkan dari aturan kehidupan. Tujuan hidupnya hanya untuk mencapai kenikmatan dunia. Dengan jabatan yang dimiliki berupaya untuk mendapatkan kekayaan yang sebanyak-banyaknya.
Pada akhirnya budaya hedon, pamer kekayaan, dan upaya mengejar dan mempertahankan jabatan dengan segala cara, korupsi, melakukan pelanggaran hukum menjadi hal yang biasa.
Apalagi bagi pemilik modal, mereka bisa terhindar dari jeratan hukum dengan modal yang dimiliki. Mereka dapat menghapus bukti kejahatan bahkan hukum pun dapat mereka beli. Dengan demikian dalam sistem ini sulit menemukan pejabat yang benar-benar amanah dan memiliki tanggung jawab terhadap jabatannya.
Sistem Islam Mewujudkan Pejabat Amanah
Untuk melahirkan pejabat yang amanah, hanya akan dapat diwujudkan dengan sistem sahih (benar). Sistem tersebut tidak lain hanyalah Islam. Aturan Islam menjadikan keimanan kepada Allah Swt. sebagai landasan ketaatan manusia baik pemimpin, pejabat negara maupun rakyat biasa. Keimanan ini menjadi benteng pengendali bagi perilaku curang atau jahat.
Oleh sebab itu, saat kehidupan berada di bawah naungan penerapan Islam kafah baik pejabat maupun rakyat akan dipenuhi dengan suasana keimanan. Ketakwaan sebagai wujud ketaatan pada aturan Allah diterapkan mulai dari level individu, masyarakat juga negara. Sehingga para pejabat akan terdorong untuk bersikap amanah dan bertanggung jawab dalam mengurus umat sesuai wewenang jabatannya. Karena keimanannya ia meyakini amanahnya akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak.
Sebagaimana Nabi bersabda: “Setiap diri adalah pemimpin, ia akan mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dipimpinnya ....” (HR. Bukhari)
Dalam sistem Islam seorang pemimpin atau pejabat wajib memiliki kepribadian Islam (syakhsiyah Isamiah) yang kuat. Yaitu kekuatan pemikiran dalam menyelesaikan setiap permasalahan sesuai tuntunan hukum Islam. Selain itu juga pemimpin atau pejabat harus menghiasi sikapnya dengan sifat sabar, tidak emosianal, tidak tergesa-gesa, empati terhadap rakyat. Sehingga mampu melahirkan kebijakan yang tepat berdasarkan aturan Islam. Karakter pemimpin dan pejabat yang amanah dan bertanggung jawab ini hanya akan lahir dari penerapan aturan Islam secara kafah. Sehingga watak pejabat rusak dapat diminimalisir. Wallahu a’lam bi ash-shawwab.