Peternak Buang Susu: Implikasi Kebijakan Kapitalisme
Opini
Adanya keterlibatan para pemburu rente
dalam aktivitas impor merupakan cerminan dari disfungsi pasar yang sering terjadi
________________________________
Penulis Rheiva Putri R. Sanusi, S.E.
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Aktivis Muslimah
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Kebijakan Impor Kapitalisme Merugikan Peternak
Aksi protes masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang tidak memihak pada rakyat terjadi kembali. Kali ini, para peternak sapi perah beramai-ramai melakukan aksi membuang susu segar. Ketua DPN, Teguh Boediyana, menyampaikan bahwa aksi ini dilakukan karena industri pengolahan susu membatasi penyerapan susu segar dari peternak sapi perah. (cnbcindonesia.com, 10-11-2024)
Di samping itu, petani semakin dibuat resah karena susu lokal bersaing dengan susu impor dari Australia dan Selandia Baru yang bebas masuk ke dalam negeri tanpa dikenakan bea masuk alias 0%. (cnbcindonesia, 13-11-2024)
Tentu saja hal ini wajar jika menjadikan para peternak melakukan aksi protes, sebab mereka merupakan unsur yang paling dirugikan dan kesulitan mempertahankan usahanya jika kebijakan seperti ini terus berlangsung.
Kebijakan Kapitalis Memihak Oligarki
Dalam sistem ekonomi kapitalisme, tuduhan adanya keterlibatan para pemburu rente dalam aktivitas impor merupakan cerminan dari disfungsi pasar yang sering terjadi. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa para pemburu rente ini terlibat pula dalam kebijakan impor susu.
Hal ini berkaitan dengan ciri khas sistem kapitalisme, di mana penguasa selalu berpihak pada pengusaha, termasuk dalam menentukan sebuah kebijakan. Banyak kebijakan yang dapat dibeli oleh para oligarki yang memiliki modal besar. Sebab, kapitalisme dalam setiap aktivitasnya menjadikan materi sebagai tujuan. Maka kebijakan yang dipilih adalah kebijakan yang memberikan keuntungan paling besar, sekalipun hanya menguntungkan pihak tertentu yang memiliki kepentingan.
Kebijakan seperti ini tentu terjadi karena sistem kapitalisme memperbolehkan manusia membuat aturan sendiri. Serta diperparah dengan asas pemisahan agama dari kehidupan yang semakin membuat kebijakan yang dibuat hanya berlandaskan hawa nafsu serta kepentingan sebagian pihak.
Islam Memiliki Kebijakan yang Berpihak pada Peternak
Dalam hal ini, tentu dibutuhkan solusi. Baik dari segi kemampuan bersaing secara kualitas maupun mendapat kesempatan untuk diserap hasil susunya. Dalam Islam, keduanya merupakan tugas negara untuk menyelesaikannya. Negara memiliki tugas untuk melindungi nasib para peternak melalui kebijakan yang berpihak pada peternak dan memberikan kemaslahatan bagi umat.
"Imam adalah perisai, di belakangnya umat berperang dan kepadanya umat melindungi diri. Jika ia menyuruh untuk bertakwa kepada Allah dan ia berbuat adil, dengan itu ia berhak mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika menyuruh selain itu, ia menanggung dosanya." (HR. Muslim)
Jika dilihat, susu adalah bahan makanan yang paling sering digunakan karena memiliki nilai gizi yang tinggi. Maka dalam Islam, susu tidak layak dikelola secara kapitalistik untuk kepentingan pihak tertentu. Sistem Islam akan mengatur kebijakan ekonomi yang mampu memberikan jaminan serta perlindungan bagi para peternak sapi perah, agar hasilnya memberikan kemaslahatan bagi umat. Maka seluruh kebijakan pengelolaan sektor peternakan ini menjadi tanggung jawab negara.
Salah satu kebijakan penting yang akan diterapkan adalah pengelolaan kestabilan harga susu agar tidak merugikan pada para peternak, sekalipun ada susu impor di pasar dalam negeri. Jika adanya susu impor ini berdampak pada harga susu lokal, negara memiliki wewenang untuk membatasi masuknya susu impor tersebut. Hal ini bertujuan untuk melindungi peternak lokal.
Negara pun wajib menjamin pemberdayaan pada sektor peternakan sapi perah dalam negeri untuk mencegah ketergantungan pada impor. Negara akan mendampingi serta memfasilitasi berbagai upaya dalam memperbaiki kualitas susu lokal. Hal tersebut hanya sebagian dari beberapa kebijakan sistem Islam yang mampu menyelesaikan berbagai problematik kehidupan hingga ke akarnya, termasuk permasalahan yang dihadapi para peternak sapi perah.
Penerapan Kebijakan Islam
Penerapan sistem ekonomi Islam yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan peternak sapi perah tidak dapat berdiri sendiri. Terlebih lagi, sistem ini tidak akan berhasil jika diterapkan bersamaan dengan sistem ekonomi kapitalisme yang cenderung menguntungkan segelintir pihak.
Sistem ekonomi Islam memiliki kaitan erat dengan sektor-sektor lainnya, seperti politik, urusan dalam negeri, sosial, dan hukum. Oleh karena itu, agar sistem ekonomi Islam dapat berjalan dengan optimal, penerapannya harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat.
Penerapan sistem Islam secara menyeluruh ini hanya bisa terwujud di bawah naungan negara Islam. Negara akan menjalankan kebijakan ekonomi yang adil dan berpihak pada kepentingan umat secara keseluruhan. Sistem ekonomi Islam akan diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, memastikan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap hak-hak semua pihak, termasuk para peternak sapi perah.
Dengan demikian, hanya dengan adanya negara Islam yang menerapkan seluruh aturan syariat termasuk sistem ekonomi Islam akan mampu mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]