Alt Title
Motor Listrik: Siapa yang Diuntungkan?

Motor Listrik: Siapa yang Diuntungkan?

Baca Juga


Maka persoalan utamanya bukan sekadar motor listrik atau BBM

melainkan siapa yang mengatur dan untuk kepentingan siapa kebijakan dibuat

________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA- Indonesia mulai membangun ekosistem kendaraan listrik dari hulu hingga hilir. Setelah pemerintah meluncurkan program Motor Listrik Nasional di Cikarang, Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya kompleks mobil listrik yang tengah dibangun di kawasan Subang, Jawa Barat. 


Prabowo menyebut ekosistem tersebut ditargetkan mulai memproduksi mobil listrik dalam skala besar paling lambat pada 2028. Pengembangan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat industri kendaraan listrik di dalam negeri. (cnbcindonesia.com, 14-08-2026)


Rencana pengembangan kendaraan listrik, mulai dari motor hingga mobil listrik, terus didorong pemerintah. Bahkan, produksi massal mobil listrik ditargetkan menjadi bagian dari transformasi transportasi nasional. Namun, di tengah dorongan tersebut, muncul pertanyaan mendasar seberapa penting kendaraan listrik bagi rakyat saat ini, dan siapa yang paling diuntungkan dari kebijakan tersebut?


Persoalannya bukan semata-mata menolak teknologi atau inovasi. Teknologi pada dasarnya boleh dimanfaatkan selama memberikan kemaslahatan. Yang perlu dikritisi adalah arah kebijakan dan prioritas negara. Ketika masih banyak masyarakat menghadapi mahalnya kebutuhan hidup, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, persoalan infrastruktur, bencana, hingga sulitnya lapangan pekerjaan, apakah kendaraan listrik harus menjadi prioritas utama?


Lebih jauh, pengembangan kendaraan listrik juga melibatkan dunia usaha dan investasi. Ketika kebijakan negara membuka ruang besar bagi korporasi untuk memperoleh keuntungan, dikhawatirkan kepentingan rakyat justru menjadi pertimbangan sekunder. Inilah salah satu karakter sistem kapitalisme: kebijakan ekonomi sangat mudah diarahkan pada pertumbuhan investasi dan keuntungan, sementara kebutuhan rakyat diserahkan pada mekanisme pasar.


Negara Bukan Pelayan Korporasi


Dalam sistem kapitalisme-sekuler, negara cenderung berperan sebagai regulator sekaligus fasilitator investasi. Akibatnya, proyek-proyek strategis dapat menjadi ruang pertemuan kepentingan penguasa dan pemilik modal. Rakyat akhirnya hanya menjadi konsumen yang diarahkan untuk mengikuti perubahan pasar.


Padahal Islam menempatkan penguasa sebagai ra'in, yakni pengurus urusan rakyat. 


Rasulullah ï·º bersabda: “Imam (khalifah) adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)


Karena itu, negara tidak boleh menjadikan kepentingan bisnis sebagai ukuran utama dalam menetapkan kebijakan. Negara wajib memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, termasuk transportasi, energi, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan infrastruktur.


Islam juga menegaskan bahwa hak menetapkan hukum berasal dari Allah Swt. Allah berfirman: “Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.” (QS. Yusuf: 40)


Artinya, kebijakan negara harus tunduk pada hukum syariat, bukan pada kepentingan oligarki, tekanan investor, ataupun keuntungan kelompok tertentu.


Islam Menjamin Kemaslahatan Rakyat


Dalam sistem Islam, pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam diarahkan untuk kemaslahatan umat. Negara memiliki kewajiban mengelola kekayaan yang menjadi milik umum dan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.


Teknologi kendaraan listrik boleh dikembangkan apabila memang dibutuhkan dan memberikan manfaat. Namun, pengembangannya tidak boleh sekadar menjadi proyek bisnis yang menguntungkan segelintir pihak. Negara harus memastikan kemampuan industri dalam negeri, ketersediaan komponen, keamanan produk, infrastruktur pendukung, serta kemampuan masyarakat untuk mengaksesnya.


Dengan sistem politik dan ekonomi Islam, negara tidak menggantungkan pembiayaan strategis kepada oligarki atau investor asing. Baitulmal memiliki sumber pemasukan yang diatur syariat sehingga negara mempunyai kekuatan finansial untuk menjalankan fungsi pelayanan kepada rakyat.


Maka, persoalan utamanya bukan sekadar motor listrik atau BBM, melainkan siapa yang mengatur dan untuk kepentingan siapa kebijakan dibuat. Jika kebijakan lahir dari sistem yang menjadikan keuntungan sebagai orientasi, rakyat berpotensi terus menjadi objek pasar. Sebaliknya, Islam menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai amanah yang wajib dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt..


Sudah saatnya umat menyadari bahwa perubahan hakiki tidak cukup dengan mengganti teknologi. Yang harus diperbaiki adalah sistem yang mengatur kehidupan. Islam memiliki seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]


Yulfianis

Benarkah Kita Sudah Merdeka?

Benarkah Kita Sudah Merdeka?

Baca Juga


Dalam bernegara kita sudah merdeka

namun secara ekonomi kita jauh dari kata merdeka karena kesenjangan sosial nampak nyata

__________________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Beberapa hari lalu, setiap tanggal 17 Agustus, kita mengibarkan bendera merah putih, menyanyikan lagu kebangsaan, dan mengingat kembali perjuangan para pahlawan.


Kita bangga mengatakan bahwa Indonesia telah merdeka sejak 1945. Secara hukum dan politik, benar bahwa Indonesia telah menjadi negara yang berdaulat.


Namun, ada pertanyaan yang lebih dalam: benarkah seluruh rakyat Indonesia sudah merasakan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari.? Nyatanya masih banyak rakyat Indonesia yang miskin, kelaparan dan bencana yang belum juga selesai, akibat kelalaian dalam mengurusi urusan rakyatnya, apa ini yang dikatakan kita sudah merdeka?


Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, pada Senin (17-8-2026) menjadi perhatian setelah seorang nenek terlihat melintas di tengah kegiatan yang dihadiri pejabat dan tamu undangan. Momen tersebut terekam kamera dan kemudian beredar di media sosial. Kehadiran sang nenek di tengah rangkaian acara pun memunculkan beragam tanggapan dari warganet. 


Di tengah suasana seremoni yang berlangsung khidmat, perhatian publik justru tertuju pada sosok nenek yang berjalan di antara peserta dan tamu undangan. Kemudian memunculkan pertanyaan mengenai ruang bagi masyarakat umum dalam berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan, dalam hal ini rakyat juga berharap ikut serta dalam perayaan kemerdekaan ini. (Radarkediri.com, 19-08-2026)


Dalam Kapitalisme, Rakyat Tidak Akan Pernah Merdeka


Setiap tahun kita memperingati kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih, mengikuti upacara, dan mengenang jasa para pahlawan. Namun, di balik kemeriahan perayaan kemerdekaan, ada pertanyaan yang patut kita renungkan: apakah seluruh rakyat benar-benar telah merasakan kemerdekaan?


Namun, dalam sistem kapitalisme kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar dan kepemilikan modal. Keuntungan sering menjadi pertimbangan utama dalam aktivitas ekonomi. Akibatnya, kebutuhan dasar masyarakat dapat diberlakukan sebagai komoditas yang harus dibeli sesuai kemampuan masing-masing.


Di sinilah persoalan muncul. Bagaimana rakyat kecil dapat merasa merdeka jika kebutuhan pokok semakin mahal, sementara pendapatan tidak selalu mencukupi? Bagaimana rakyat merasa merdeka jika pendidikan dan kesehatan berkualitas sulit dijangkau oleh keluarga yang ekonominya lemah? Kemerdekaan akhirnya terasa berbeda bagi setiap orang. 


Kemerdekaan Sejati dengan Kebangkitan Islam


Kemerdekaan sering dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan. Namun bagi seorang muslim, kemerdekaan memiliki makna yang lebih dalam, yaitu terbebas dari penghambaan kepada manusia dan hanya tunduk kepada Allah Swt. sebab manusia diciptakan bukan untuk mengikuti aturan manusia semata, tetapi untuk beribadah kepada Allah.


Allah Swt. berfirman: “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat: 56)


Hari ini kita memang telah merdeka dari penjajahan secara fisik. Namun, berbagai persoalan masih dirasakan masyarakat, seperti kesulitan ekonomi, mahalnya kebutuhan hidup, ketimpangan, dan persoalan keadilan. Karena itu, kemerdekaan seharusnya tidak berhenti pada perayaan dan seremoni, tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan rakyat.


Islam memiliki aturan yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh.


 Allah Swt. berfirman: “Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.” (QS. Yusuf: 40)


Ayat tersebut mengingatkan bahwa seorang Muslim meyakini hukum tertinggi berasal dari Allah Swt.. Maka, kehidupan tidak seharusnya hanya berorientasi pada kepentingan manusia, kekayaan, atau kekuasaan, tetapi harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah.


Dalam Islam, pemimpin juga memiliki tanggung jawab besar terhadap rakyat. Rasulullah ï·º bersabda:


“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)


Hadis ini menunjukkan bahwa kekuasaan adalah amanah. Pemimpin tidak hanya bertugas memerintah, tetapi juga wajib memperhatikan keamanan, kebutuhan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.


Sebagai muslim kita harus yakin bahwa Khil4fah adalah sistem pemerintahan Islam yang berlandaskan syariat Islam dan menjadikan penguasa sebagai pengurus urusan rakyat. Tujuannya bukan sekadar pergantian bentuk pemerintahan, tetapi bagaimana nilai keadilan dan hukum Allah diterapkan dalam kehidupan. Alhasil, rakyat bisa merasakan apa arti kemerdekaan.


Kemerdekaan sejatinya bukan hanya tentang bendera yang berkibar dan upacara setiap tahun, tetapi kehidupan rakyatnya masih sengsara. Merdeka itu jika rakyat mendapatkan haknya, hidup dengan aman, memperoleh keadilan, dan tidak menjadi korban kesewenang-wenangan.


Maka, mari menjadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan renungan. Sudahkah kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat? Bagi seorang muslim, kemerdekaan yang hakiki adalah ketika manusia tidak menjadi hamba bagi manusia lainnya, tetapi hanya tunduk dan taat kepada Allah Swt.. Wallahualam bissawab. [Luth/MKC]


Marlina Wati, S.E

1 Juta Sarjana Nganggur: Gagalnya Negara Mengurus Rakyat

1 Juta Sarjana Nganggur: Gagalnya Negara Mengurus Rakyat

Baca Juga



Selama negara masih berpikir sebagai “regulator”, bukan “pengurus”

maka akan ada 1 juta, 2 juta, bahkan lebih sarjana menganggur berikutnya

_____________________________


Penulis Heni Ummu Faiz

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Ibu Pemerhati Umat


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Jobfair berubah jadi lautan manusia. Di sudut ruangan, ada orangtua yang duduk berjam-jam sambil menunggu anaknya ikut tes. Di layar besar, pengumuman PHK terus bermunculan. Pemandangan ini kontradiktif sekali dengan berita “ekonomi tumbuh”.


Sebuah fakta pahit yang harus dihadapi. Pengangguran sarjana di Indonesia menembus 1 juta orang. Angka ini bukan angka kecil. Di baliknya ada uang kuliah puluhan juta, ada 4 tahun begadang, ada harapan keluarga yang digantung. Gelar sarjana tidak bisa menjamin seseorang bebas dari ancaman pengangguran. Berdasarkan data terbaru Survei Angkatan Kerja Nasional, per Mei 2026, jumlah pengangguran berlatar belakang sarjana mencapai 1.033.182 orang.


Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026 menyebutkan, total penduduk usia kerja yang menganggur mencapai 7,22 juta orang. Sekitar 14,31 persen atau 1.033.182 orang di antaranya merupakan pengangguran yang berlatar belakang sarjana terapan atau S-1, S-2, dan S-3 (sarjana). (Kompas.id, 7-08-2026) 


Mahasiswa pun turun jalan menagih janji 19 juta lapangan kerja. Program MBG dan KDMP yang katanya jadi solusi, dinilai belum banyak menyerap tenaga kerja sesuai kompetensi, khususnya lulusan perguruan tinggi. (Kompas.com, 13-08-2026) 


Yang lebih memprihatinkan, lulusan SMK justru menjadi penyumbang pengangguran tertinggi di RI. Artinya, baik lulusan vokasi maupun akademis sama-sama mengalami kesulitan bekerja.


Ekonomi memang tumbuh, tapi tidak diikuti pertumbuhan lapangan kerja yang sebanding. Bahkan mirisnya PHK semakin meluas. Ekonom menyebut fenomena ini “jobless growth”. Pertanyaannya sederhana: kalau ekonomi tumbuh, lalu kerjaannya ke mana? Dan yang paling penting: negara ada di mana?


Ini Bukan Salah Lulusan, Ini Salah Sistem


Masalah ini tidak akan selesai kalau kita terus menyalahkan “lulusan tidak kompeten” atau “terlalu banyak sarjana”. Akarnya ada di sistem ekonomi yang kita pakai: kapitalisme.


Pertama, dalam kapitalisme pertumbuhan ekonomi diukur dari akumulasi modal dan keuntungan korporasi, bukan dari kesejahteraan rakyat individu per individu. Selama PDB naik dan investor masuk, negara bilang “berhasil”. Padahal rakyat di bawah tetap nganggur.


Kedua, PHK dan pengangguran dianggap hal wajar. Karena tujuan utama perusahaan adalah keuntungan pemilik modal. Ketika efisiensi dituntut, buruh dan pegawai adalah pos pertama yang dipangkas. Negara tidak punya kewajiban langsung untuk menjamin mereka. Akibatnya kemiskinan kian menganga tingkat kriminal pun tak kalah mundur karena sulitnya mencari penghidupan. 


Ketiga, negara melepaskan tanggung jawab penciptaan lapangan kerja kepada pasar dan swasta. Peran negara hanya sebatas regulator yang memastikan iklim investasi terus berjalan dan tak memedulikan kondisi rakyat yang sebenarnya. 


Keempat, sumber daya strategis seperti minyak, gas, tambang, hutan, dan air yang seharusnya dikelola untuk rakyat, justru dibuka untuk korporasi swasta dan asing demi investasi. Padahal sektor-sektor ini padat karya dan bisa menyerap tenaga kerja dalam skala besar jika dikelola negara untuk kemaslahatan umat.  


Hari ini justru kekayaan alam hanya untuk kepentingan oligarki dan mereka yang bermodal besar. Rakyat senantiasa jadi korban di negara yang menerapkan sistem kapitalis sekuler. Jadi jelas. Satu juta sarjana menganggur bukan musibah. Ini konsekuensi logis dari sistem yang menempatkan modal di atas manusia.


Islam: Negara Wajib Jadi Pengurus, Bukan Penonton


Islam punya jawaban yang berbeda. Dalam Islam, tolok ukur keberhasilan ekonomi bukan angka pertumbuhan, tapi terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat.


Negara dalam Islam disebut raa’in, pengurus. Nabi bersabda: “Imam adalah raa’in dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” Artinya, negara tidak boleh lepas tangan.


Islam memiliki seperangkat aturan yang mampu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi manusia. 


Lalu apa yang dilakukan negara?


Pertama, menjamin kebutuhan rakyat yang kehilangan pekerjaan. Negara wajib beri jaminan hidup, pelatihan, dan pekerjaan sampai mereka dapat kerja layak.


Kedua, menjadi pencipta lapangan kerja utama. Lewat pembangunan infrastruktur, pengembangan industri strategis, dan pemberdayaan sektor riil. Negara tidak menunggu investor datang.


Ketiga, mengatur hubungan kerja dengan adil. Syariat melindungi hak pekerja dan pengusaha. Tidak ada PHK sepihak, tidak ada upah murah.


Keempat, mengelola kepemilikan umum untuk kemaslahatan. Rasulullah bersabda: “Kaum muslimin berserikat dalam air, padang rumput, dan api.”


Ulama menafsirkan “api” sebagai energi dan SDA. Minyak, gas, tambang, hutan, dan air adalah milik umum. Negara wajib kelola langsung. Hasilnya untuk rakyat: berupa layanan murah, subsidi, dan lapangan kerja masif.


Bayangkan kalau tambang dan energi dikelola negara. Butuh berapa insinyur, teknisi, operator? Butuh berapa industri turunan? Inilah cara Khil4fah menyerap 1 juta sarjana, bukan dengan pamer data investasi.


Khatimah


Satu juta sarjana menganggur adalah tamparan keras. Ini bukti bahwa menyerahkan urusan rakyat ke pasar telah gagal total. Bahkan sampai kapanpun tidak akan sejahtera. 


Selama negara masih berpikir sebagai “regulator”, bukan “pengurus”, maka akan ada 1 juta, 2 juta, bahkan lebih sarjana menganggur berikutnya.


Sudah saatnya kita berani bicara sistem. Rakyat butuh negara yang benar-benar mengurus. Negara yang menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan, bukan efek samping dari pertumbuhan ekonomi. Karena sejatinya, negara ada untuk rakyat. Bukan rakyat yang ada untuk menghidupi sistem. Wallahualam bissawab.

Karhutla Kalimantan Geopolitik Indonesia Dipertaruhkan

Karhutla Kalimantan Geopolitik Indonesia Dipertaruhkan

Baca Juga


Kalimantan bukan sekadar hamparan hutan dan lahan

Ia adalah bagian dari wilayah strategis Indonesia

_______________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali mengepung Kalimantan. Lonjakan titik api dan kabut asap bukan hanya mengancam kesehatan serta kehidupan masyarakat, tetapi juga membawa persoalan yang lebih luas. 


Ketika asap melintasi batas negara hingga Malaysia, karhutla Kalimantan dapat menjadi persoalan geopolitik yang menyentuh citra, hubungan antarnegara, bahkan kedaulatan Indonesia.


Dikutip kompas.com, pada 22 Agustus 2026, data menunjukkan persoalan ini tidak kecil. Hingga Juli 2026, pemerintah mencatat luas karhutla nasional sekitar 202 ribu hektare. Di Kalimantan, tingginya titik panas juga terus menjadi perhatian. WALHI bahkan mencatat 34.262 hotspot di Pulau Kalimantan sepanjang 1 Januari–27 Juli 2026.


Memang, faktor alam seperti El Niño yang sangat kuat turut meningkatkan risiko kebakaran. Namun menjadikan faktor cuaca sebagai satu-satunya alasan tentu tidak menyelesaikan akar persoalan. Karhutla yang berulang menunjukkan adanya persoalan tata kelola hutan, pembukaan lahan, perlindungan gambut, pengawasan konsesi, dan penegakan hukum.


Dalam Islam, alam merupakan amanah dari Allah Swt.. Manusia tidak boleh mengeksploitasi bumi secara serampangan. Allah berfirman: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya.” (QS. Al-A’raf: 56)


Kerusakan lingkungan yang menimbulkan penderitaan masyarakat bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga persoalan tanggung jawab. Negara memiliki kewajiban melindungi rakyat dan memastikan kekayaan alam dikelola untuk kemaslahatan masyarakat, bukan hanya menjadi sumber keuntungan segelintir pihak.


Rasulullah saw. juga mengingatkan pentingnya menjaga kemaslahatan dan mencegah bahaya. Kaidah syariat yang masyhur menyatakan, “la dharar wa la dhirar”—tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain.


Karena itu, penyelesaian karhutla tidak cukup hanya dengan pemadaman ketika api sudah membesar. Pemerintah harus memperkuat pencegahan, mengawasi kawasan rawan, mengevaluasi izin yang bermasalah, menindak tegas pihak yang terbukti lalai atau sengaja melakukan pembakaran, serta memastikan pemulihan lingkungan dilakukan secara serius. Pemerintah sendiri telah memperkuat operasi terpadu bersama BNPB, BMKG, TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni dan masyarakat.


Lebih jauh, Islam memandang pengelolaan sumber daya alam sebagai amanah kekuasaan. Negara tidak boleh membiarkan kepentingan ekonomi mengalahkan keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan.


Kalimantan bukan sekadar hamparan hutan dan lahan. Ia adalah bagian dari wilayah strategis Indonesia. Ketika kebakaran dan asap berulang sampai melintasi batas negara, yang dipertaruhkan bukan hanya kesehatan masyarakat, tetapi juga wibawa dan posisi Indonesia di mata dunia.


Maka karhutla harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Indonesia membutuhkan tata kelola yang menempatkan keselamatan rakyat, kelestarian alam, dan kedaulatan negara di atas kepentingan ekonomi jangka pendek. Sebab dalam Islam, kekuasaan adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.. [EA/MKC]


Rina Herlina 

Tasyabuh dalam Peringatan Kemerdekaan Buah Sekularisme

Tasyabuh dalam Peringatan Kemerdekaan Buah Sekularisme

Baca Juga



Fakta ini harus diluruskan jangan sampai masyarakat telah memberikan dukungan 

terhadap perilaku mutarajjilat dan mukhanisat yang dilarang dalam Islam

________________________


Penulis Sri Handayani

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan RI yang ke-81, rakyat Indonesia merayakannya dalam berbagai macam kegiatan.


Mulai dari menghiasi jalanan dan gang dengan bendera merah putih, mengadakan lomba 17an, dan memasang stiker merah putih pada kendaraan maupun anggota tubuh seperti di pipi, dan lainnya. 


Perusahaan-perusahaan pun ikut andil dalam memeriahkan hari kemerdekaan dengan mengadakan pameran dan mendesign iklan dengan tema kemerdekaan. Begitupun toko-toko besar dan berbagai start up pun memberikan diskon yang menarik, semuanya dilakukan dalam rangka merayakan ulang tahun kemerdekaan negeri ini.


Karnaval-karnaval maupun perlombaan-perlombaan menjadi pemandangan yang lumrah. Kondisi seperti ini menjadi rutinitas dari generasi ke generasi. Bahkan, ada permainan yang dibuat lucu-lucuan, seperti mengharuskan laki-laki memakai busana wanita atau sebaliknya. Padahal, ketika merujuk pada komisi fatwa MUI, menyatakan bahwa pria yang mengenakan pakaian menyerupai wanita hukumnya haram. (Antaranews.com, 13-08-2026)


Sebagaimana yang disampaikan oleh sekretaris komisi fatwa MUI KH. Abdul Muis Ali menyebut; tindakan laki-laki berbusana perempuan atau sebaliknya sebagai tasyabbuh atau menyerupai lawan jenis. MUI menyampaikan bahwa fenomena ini memiliki dampak sosial, apalagi dilakukan di ruang publik. Aktivitas tasyabuh ini rentan disusupi pihak-pihak yang memanfaatkan dalam mempromosikan penyimpangan seksual.


Para pendukung dan pelaku L6BT atau L6SP (lesbian gay sodomi dan pencabulan), merasa ada yang mendukung dan pelan-pelan masyarakat mererima kehadiran mereka. (CNNIndonesia.com, 11-08-2026)



Memang, pada faktanya ada anak yang dilahirkan dengan jenis kelamin laki-laki tetapi memiliki suara yang lembut dan pembawaannya feminin. Adapula anak yang dilahirkan dengan jenis kelamin perempuan tetapi memiliki suara yang tegas dan bertabiat seperti anak laki-laki. 


Dalam hal ini, Islam memiliki pandangan yang khas, masyarakat Islam tidak boleh membudayakan aktivitas mutarajjilat, yaitu aktivitas yang membudayakan perempuan memakai atribut laki-laki. Baik dalam penampilan dan berbusana. Demikian juga, Islam telah melarang seorang laki-laki berperilaku seperti perempuan atau disebut mukhannisat. Baik dalam penampilan maupun berbusana, sekalipun hanya memakai sandal yang khas dipakai perempuan, dilarang memakai perhiasan emas, memakai sutera, dan lainnya. 


Bahkan secara syariat seorang laki-laki yang memiliki kecenderungan berperilaku seperti perempuan, tetap diberikan taklif yang dibebankan kepada laki laki. Baik dari penamaan, khitan, tanggung jawab sebagai suami, wali, ayah bagi anak dan saudaranya yang perempuan. 


Dalam sebuah riwayat terdapat kisah mukhannats yang saat itu diizinkan Rasulullah untuk masuk ke rumah istri-istri Nabi karena dianggap tidak memiliki ketertarikan terhadap perempuan. 


Pada suatu hari laki-laki itu memasuki rumah Ummu Salamah dan berkata kepada Abdullah bin Abi Umayyah. Si mukhannisat itu berbicara tentang fisik seorang wanita bernama Badiyah. Kurang lebih yang dikatakan adalah "Jika Allah menaklukkan Thaif untuk kalian nanti temuilah Badiyah binti Ghailan. Jika ia menghadap ke depan ada empat lipatan dan apabila menghadap belakang ada delapan lipatan."


Ungkapan tersebut adalah gambaran bahwa Si mukhannisat menyadari bahwa sekalipun laki laki tersebut bertabiat seperti perempuan tetapi ia memahami dan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan lawan jenis. Maka Nabi memberikan perintah agar orang seperti itu dikeluarkan dari rumah-rumah istrinya. 


Dalam peringatan kemerdekaan seperti saat ini, adanya lomba yang membolehkan perilaku tasyabuh menjadi faktanya yang terjadi dari generasi ke generasi. Fakta ini harus diluruskan jangan sampai masyarakat telah memberikan dukungan terhadap perilaku mutarajjilat dan mukhanisat yang dilarang dalam Islam.  


Masyarakat tidak boleh menormalisasi dan menganggap keadaan kondisi mereka sebagai bahan lelucon, hiburan, dan lucu-lucuan. Lebih jauh lagi sampai melampaui batas menganggap laki-laki yang seperti itu dijadikan konsultan kecantikan dan mode serta bahan untuk mencari cuan dalam mengisi acara atau sebagai konten.


Menganggap mereka lebih wanita dari para wanita. Sebagaimana kita ketahui akhir-akhir ini kampanye L6BT sedang gencar dilakukan kaum pelangi dan pendukungnya. Mereka mengatas namakan hak asasi manusia untuk mendukung aktivitas yang dilakukan. 


L6BT yang penyebarannya di didorong dan didanai oleh asing ini tentu juga memiliki misi untuk merusak fitrah anak keturunan manusia secara umum dan kaum muslim khususnya. 


Sesungguhnya aktivitas L6BT tersebut sebagian juga bermula dari cara pandang masyarakat yang membudayakan penerimaan mereka sebagai jenis kelamin baru. 


Rasulullah saw. bersabda: “Allah melaknat laki-laki yang memakai pakaian seperti pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian seperti pakaian laki-laki.” (HR. Abu Dawud no. 4098)


Islam melarang tasyabbuh (menyerupai) dalam hal-hal yang secara khusus menjadi ciri khas lawan jenis, seperti gaya berpakaian, penampilan, atau perilaku yang memang dianggap sebagai kekhususan gender tersebut dalam suatu masyarakat. Namun, tidak setiap kemiripan otomatis haram. Hal yang bersifat umum dan tidak khusus untuk laki-laki atau perempuan tidak termasuk larangan tersebut.


Padahal Allah hanya menciptakan dua jenis kelamin saja untuk manusia yaitu laki-laki dan perempuan. Jika hukum Allah bisa ditegakkan, panitia penyelenggara acara yang membuat berbagai lomba agar laki-laki melakukan tasyabbuh terhadap wanita, laki-laki yang mendaftar, para sponsor dan penontonnya bisa mendapatkan hukum pendisiplinan dan dihukum sesuai keputusan khalifah. [EA/MKC]

Transportasi dan Energi untuk Rakyat: Tanggung Jawab Negara dalam Islam

Transportasi dan Energi untuk Rakyat: Tanggung Jawab Negara dalam Islam

Baca Juga


Ketergantungan negara dalam sistem kapitalisme

memperlihatkan bahwa kepentingan industri dan investasi tetap berjalan beriringan dengan kepentingan pasar

____________________


Penulis Yuni Irawati 

Kontributor Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Usai pengembangan motor listrik, Presiden Prabowo Subianto menargetkan produksi massal Mobil Listrik Nasional (Molinas) pada 2028. Gagasan ini disebut sebagai game changer karena diharapkan mampu mendorong transformasi industri otomotif sekaligus memperkuat ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri.


Dikutip dari (presidenri.go.id, 13-8-2026) Pengembangan kendaraan listrik tersebut melibatkan pelaku usaha dalam negeri, salah satunya PT Indika Energy Tbk, serta mendapat dukungan pembiayaan ekosistem dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani, juga mengungkapkan bahwa sekitar 10 perusahaan Indonesia siap menggarap proyek Molinas.


Di sisi lain, keterlibatan modal asing juga cukup besar. Sejumlah perusahaan global seperti VinFast Automobile dan BYD Motor Indonesia telah menanamkan investasi untuk membangun fasilitas manufaktur kendaraan listrik di kawasan Subang, Jawa Barat.


Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan industri mobil listrik nasional tidak hanya bertumpu pada kemampuan dan modal dalam negeri, tetapi juga melibatkan perusahaan global. Dukungan terhadap kendaraan listrik juga datang dari kalangan swasta. Bos Grup Lippo, James Riady, menyatakan komitmennya untuk memborong 20.000 unit motor listrik.


Ketergantungan Negara dalam Kapitalime


Berbagai kolaborasi tersebut menunjukkan besarnya potensi pasar kendaraan listrik di Indonesia, namun pada saat yang sama perlu dipastikan bahwa pengembangan Molinas benar-benar memperkuat kemandirian industri nasional, bukan sekadar membuka ruang lebih luas bagi kepentingan pemodal swasta dan asing.


Apresiasi Presiden Prabowo Subianto terhadap keberanian pelaku usaha dalam membangun industri kendaraan listrik nasional menunjukkan kuatnya peran swasta dalam proyek molinas.


Namun, kondisi ini tidak lepas dari sistem kapitalisme yang menempatkan investasi dan keuntungan sebagai penggerak utama ekonomi. Akibatnya, proyek yang disebut sebagai langkah menuju kedaulatan industri berpotensi lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha besar dan oligarki daripada benar-benar menjamin kemaslahatan masyarakat.


Meski pemerintah mensyaratkan pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), masih terdapat sekitar 60% komponen yang harus dipenuhi melalui impor. Kondisi ini menunjukkan bahwa industri kendaraan listrik nasional belum sepenuhnya mandiri.


Ketergantungan tersebut memperlihatkan bahwa dalam sistem kapitalisme, kepentingan industri dan investasi tetap berjalan beriringan dengan kepentingan pasar, sehingga klaim kedaulatan industri belum tentu berarti kemandirian ekonomi rakyat.


Skema pembiayaan yang dibuat lebih terjangkau agar masyarakat mampu membeli molinas juga perlu dilihat secara kritis. Dalam sistem kapitalisme, masyarakat pada akhirnya tetap ditempatkan sebagai konsumen yang harus membeli produk untuk memenuhi kebutuhan mobilitasnya.


Kebijakan tersebut berpotensi mengalihkan perhatian dari persoalan mendasar, yakni ketidakmampuan negara menjamin kebutuhan energi dan BBM masyarakat secara terjangkau. Selain itu, klaim molinas sebagai strategi kedaulatan industri nasional tidak otomatis menghapus dampak ekologis.


WALHI menyoroti bahwa kendaraan listrik memang tidak menghasilkan emisi langsung saat digunakan, tetapi rantai pasok baterai dan bahan bakunya tetap memberikan tekanan besar terhadap wilayah tambang. 


Data Auriga menyebut demam kendaraan listrik dalam dua dekade terakhir berkaitan dengan hilangnya 193.830 hektare hutan alam Indonesia. Inilah konsekuensi kebijakan yang dibangun dalam sistem kapitalisme, ketika kepentingan investasi dan akumulasi keuntungan dapat lebih dominan daripada perlindungan lingkungan dan kepentingan rakyat.


Pengelolaan Sumber Daya dalam Islam


Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan sarana transportasi dan energi merupakan tanggung jawab negara sebagai ra’in. Negara wajib menyediakan, mencukupi, serta memudahkan akses masyarakat terhadap kebutuhan tersebut.


Rasulullah saw. bersabda: “Imam adalah pemelihara dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)


Hadis ini menegaskan bahwa negara tidak boleh lepas tangan dari pemenuhan kebutuhan rakyat.


Pengadaan sarana transportasi dan energi harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan keuntungan bisnis oligarki. Sumber daya energi yang melimpah wajib dikelola untuk sebesar-besarnya menjamin kebutuhan dasar masyarakat, bukan diserahkan kepada kepentingan segelintir pemilik modal.


Sistem politik dan ekonomi Islam juga menjamin kedaulatan finansial negara sehingga negara tidak bergantung pada oligarki maupun kepentingan pemodal.


Dengan pengelolaan sumber daya alam yang sesuai syariat, negara memiliki sumber pemasukan yang kuat untuk membiayai kebutuhan publik, termasuk transportasi dan energi.


Sistem politik ekonomi Islam tersebut hanya dapat diterapkan secara menyeluruh dalam sistem Khil4fah. Paradigmanya bertentangan secara mendasar dengan kapitalisme sekuler yang menjadikan keuntungan dan kepentingan pemilik modal sebagai orientasi utama.


Islam menempatkan negara sebagai pelayan dan pelindung rakyat, sehingga kebutuhan publik dipenuhi berdasarkan tanggung jawab dan kemaslahatan, bukan semata-mata pertimbangan bisnis. Wallahualam bissawab. [SM/MKC]

New G4za : Kala Nasib G4za Berada dalam Zion*s

New G4za : Kala Nasib G4za Berada dalam Zion*s

Baca Juga


Proyek New G4za melalui kesepakatan BOP makin kuat

Ini bukan lagi sekadar aksi perusakan atau penyerangan dengan pola yang tidak tetap

______________________


Penulis Desti Sundari

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Miris, kekuasaan Isra*l kian menunjukkan kekejaman. Pengambilan wilayah Tepi Barat terus dilakukan Zion*s Isra*l dengan ribuan serangan, ancaman, teror oleh pemukim ilegal, penghancuran puluhan masjid dan rencana pembangunan 2.300 unit perumahan ilegal Zion*s untuk memperluas ekspansinya di Yerusalem Timur. (cnnindonesia.com, 06-08-2026)


Proyek New G4za melalui kesepakatan BOP makin kuat. Ini bukan lagi sekadar aksi perusakan atau penyerangan dengan pola yang tidak tetap. Strateginya sudah naik level, perampasan lahan secara sistematis. Lahan-lahan strategis dirampas masif, lalu dikunci dengan jaringan pos-pos pemukiman ilegal.  


Tujuannya jelas, mengepung, mengisolasi, dan memaksa pergi. Ini bukan pembangunan, ini penjajahan bertahap. Bukan tentang kemanusiaan, tapi tentang mengubah reruntuhan jadi pasar, di mana penderitaan warga dijual sebagai peluang bisnis bagi korporasi AS.


Laporan Komisi Perlawanan Tembok dan Pemukiman P4lestina bersama pemantauan Al Jazeera mencatat ada 56 pos pemukiman ilegal baru berdiri sejak Januari 2026.  Yang lebih provokatif, 6 di antaranya sengaja dibangun di Area B.  Padahal Area B secara hukum berada di bawah kendali administratif Otoritas Palestina berdasarkan Perjanjian Oslo. Ini bukan perluasan. Ini pelanggaran terang-terangan.


Ekspansi ini bersifat menyeluruh. Penyebaran outpost ilegal kini mencakup koridor selatan hingga utara Tepi Barat. Namun, utara menjadi episentrum. Data menunjukkan intensitas kekerasan pemukim di wilayah utara jauh lebih tinggi dibanding wilayah lain. Penentangan PBB dan derasnya kecaman dari komunitas internasional ternyata tidak memiliki daya cegah yang nyata di lapangan. Resolusi demi resolusi dikeluarkan, sidang darurat digelar, dan pernyataan keprihatinan mendalam terus diulang. 


Namun di saat yang sama, buldoser tetap meratakan rumah, pemukiman baru tetap dibangun di atas tanah yang dirampas, dan peta wilayah P4lestina terus tergerus. Fakta ini memperlihatkan satu hal mendasar, hukum internasional dan diplomasi multilateral hanya berfungsi sejauh ada kemauan politik dan konsekuensi untuk menegakkannya. Karena dua hal itu tidak ada, maka aneksasi terus berjalan tanpa hambatan berarti.


Kebuntuan ini bukan kecelakaan politik. Ia adalah bukti bahwa proyek Isra*l Raya bukan sekadar wacana ideologis atau retorika kampanye politik domestik Zion*s. Ia adalah agenda negara yang dijalankan secara sistematis, bertahap, dan terukur. Aneksasi bukan dilakukan secara terburu-buru dan frontal, melainkan melalui strategi salami slicing memotong sedikit demi sedikit, satu pemukiman hari ini, satu jalan bypass besok, satu pos militer lusa. Tujuannya jelas, menciptakan fakta di lapangan yang membuat gagasan negara P4lestina secara geografis dan politik menjadi mustahil. 


Dengan kata lain, setiap meter tanah yang dianeksasi adalah satu langkah konkret menuju realisasi Isra*l Raya dari Sungai ke Laut. Penolakan dunia justru dibaca sebagai biaya politik yang bisa ditanggung, selama dukungan militer, ekonomi, dan perlindungan diplomatik dari sekutu utama tetap mengalir. Selama biaya untuk melanjutkan aneksasi lebih kecil daripada biaya untuk menghentikannya, maka agenda ini tidak akan berhenti.


Karena itu, melanjutkan harapan pada tekanan dunia saja tanpa ada perubahan keseimbangan kekuatan adalah naif. Kemerdekaan P4lestina tidak akan diberikan oleh Zion*s karena itu bertentangan dengan Isra*l Raya. Zion*s hanya menghentikan aneksasi jika ada tekanan politik & ekonomi yang memaksa, kekuatan perlawanan yang membuat biaya pendudukan terlalu mahal.


Selama dua itu tidak ada, kemerdekaan akan terus diganti dengan istilah lain yaitu otonomi, zona ekonomi, bantustan, bukan negara. Selama Zion*s Isra*l masih berkuasa, solusi dua negara hanya akan jadi wacana. Kesepakatannya tidak akan pernah terjadi.


Zion*s Isra*l mustahil berdamai, jihad dan persatuan negeri-negeri muslim melawan Zion*s adalah kata kunci untuk membebaskan P4lestina. Topeng BOP harus dibongkar di hadapan umat, agar umat tidak tertipu mendukung penguasanya bergabung dengan BOP. Hal tersebut adalah pengkhianatan penguasa muslim. Persatuan negeri-negeri muslim di bawah Khil4fah harus semakin masif diperjuangkan melalui dakwah politis. 


Solusi bukan pada menegosiasikan penjajahan agar lebih manusiawi, tetapi pada mencabut akar penjajahan itu sendiri. Dan akar itu hanya bisa dicabut ketika umat kembali bersatu dalam satu institusi yang berani menyatakan bahwa tanah kaum muslimin adalah satu, darah kaum muslim adalah satu, dan kehormatan kaum muslim adalah tanggung jawab seluruhnya. Itulah yang akan membuat musuh berpikir seribu kali sebelum berani melakukan aneksasi lagi.


Allah berfirman: “Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 216)


Berdasarkan Tafsir Tahlili Kemenag dijelaskan bahwa dengan turunnya ayat ini hukum perang itu menjadi wajib kifayah dalam rangka membela diri dan membebaskan penindasan. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Islam Selamatkan Gen Z dari Tekanan Hidup

Islam Selamatkan Gen Z dari Tekanan Hidup

Baca Juga


Seseorang yang tidak memiliki jawaban jelas 

tentang untuk apa ia hidup akan mudah mencari kebahagiaan melalui berbagai hal yang bersifat sementara

______________________________


Penulis Siska Juliana

Tim Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Tanggal gajian adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Salah satunya para pekerja muda. Mereka menerima gaji dari hasil kerja kerasnya sebulan penuh.


Dalam hitungan menit, sebagian pekerja muda langsung menggunakan uangnya untuk membayar sewa tempat tinggal, tagihan listrik, atau kebutuhan bulanan lain yang tidak bisa ditunda.


Setelah kewajiban selesai, sebagian lainnya membuka keranjang belanja di online shop yang sudah diisi sejak beberapa hari sebelumnya. Ada yang membeli lipstik, parfum, memesan kopi atau matcha, memperpanjang langganan layanan musik digital, mencoba jajan di kafe yang viral, atau menonton film di bioskop, sampai berburu tiket konser. (kompas.com, 12-08-2026)


Kini hal tersebut menjadi lumrah di medsos. Kebiasaan itu dikenal dengan berbagai istilah, mulai dari self reward, little treat, hingga healing tipis-tipis. Namun, bagi mayoritas Gen Z, membeli sesuatu setelah menerima gaji merupakan cara sederhana untuk memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah lelah bekerja selama sebulan penuh.


Lalu muncul pertanyaan, apakah kebiasaan self reward benar-benar mencerminkan gaya hidup konsumtif atau justru menjadi cara generasi muda bertahan menghadapi tekanan ekonomi dan psikologis?


Gen Z kerap digambarkan sebagai generasi yang melek teknologi, kreatif, adaptif, dan memiliki keberanian untuk menyuarakan berbagai persoalan sosial. Namun, di balik citra tersebut, tersimpan problem yang tidak sederhana. Gen Z menghadapi tekanan ekonomi, tuntutan gaya hidup, kecemasan sosial, hingga kebingungan dalam menentukan arah kehidupan.


Lebih dari 48% Gen Z disebut tidak merasa aman secara finansial. Pada saat yang sama, pengeluaran untuk self-reward, healing, dan gaya hidup justru makin mendapatkan tempat. Fenomena ini menarik untuk dicermati di tengah kondisi ekonomi yang berat. Persoalannya tidak cukup dijawab dengan menyalahkan Gen Z sebagai generasi konsumtif. Ada kondisi struktural dan ideologis yang perlu dikritisi.


Biaya Hidup Makin Mahal


Dalam sistem kapitalisme, kehidupan ekonomi sangat bergantung pada mekanisme pasar. Kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, hingga transportasi makin membutuhkan biaya besar. Sementara itu, tidak semua anak muda memiliki akses terhadap pekerjaan dengan pendapatan yang memadai.


Generasi muda akhirnya dituntut untuk mandiri secara ekonomi, sementara negara belum sepenuhnya mampu menghadirkan jaminan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat. Lapangan kerja berkualitas terbatas, persaingan makin ketat, sedangkan biaya hidup terus meningkat.


Dalam kondisi seperti ini, Gen Z bukan hanya menghadapi persoalan “bagaimana mendapatkan pekerjaan”, tetapi juga “bagaimana bertahan hidup”. Mereka dituntut produktif, kompetitif, memiliki banyak keterampilan, membangun personal branding, bahkan harus mampu mengelola citra dirinya di media sosial. Tekanan tersebut tentu dapat menimbulkan kelelahan mental dan emosional.


Healing: Pelarian dari Tekanan


Pembicaraan mengenai generasi muda yang masih dibantu secara finansial oleh orang tua seringkali bergerak terlalu cepat menunjukkan penilaian. 


Padahal jika dinilai lebih perlahan, fenomena ini muncul dari pertemuan beberapa lapisan sekaligus, yaitu kondisi ekonomi yang berubah, kesiapan individu yang mengelola keuangan, serta relasi keluarga yang memiliki karakter tersendiri, terutama konteks Asia.


Di Amerika, lebih dari separuh kelompok usia 18-34 tahun belum sepenuhnya mandiri secara finansial. (kompas.com, 03-05-2026)


Di tengah tekanan tersebut, muncul budaya self-reward, healing, shopping, nongkrong, wisata, dan berbagai bentuk konsumsi sebagai cara memperoleh kebahagiaan. Pada dasarnya, beristirahat atau memberikan penghargaan kepada diri sendiri bukanlah sesuatu yang salah. Yang perlu dikritisi adalah ketika konsumsi dijadikan solusi utama untuk mengatasi kehampaan dan tekanan hidup.


Media sosial makin memperkuat keadaan. Setiap hari Gen Z disuguhi gaya hidup yang tampak sempurna: liburan ke tempat eksotis, kuliner mahal, pakaian bermerek, gawai terbaru, hingga pencapaian orang lain. Akibatnya, muncul fear of missing out (FOMO) yaitu perasaan takut tertinggal dari tren dan kehidupan orang lain.


Akhirnya, kebahagiaan mudah diukur berdasarkan apa yang dimiliki dan apa yang dapat ditampilkan. Ketika tidak mampu mengikuti standar tersebut, seseorang dapat merasa gagal, tertinggal, bahkan tidak berharga.


Di sinilah budaya sekuler-liberal perlu dikritisi. Ketika agama dipisahkan dari pengaturan kehidupan, standar kebahagiaan cenderung dikembalikan kepada manusia dan dorongan hawa nafsunya. Kebahagiaan kemudian mudah direduksi menjadi kepemilikan materi, popularitas, pengalaman menyenangkan, dan kebebasan memenuhi keinginan.


Krisis Tujuan Hidup


Proporsi Gen Z yang masih tinggal bersama orang tua kini makin meningkat dan sempat mencapai titik tertinggi sejak masa great depression. Ini memberikan gambaran bahwa yang sedang berubah bukan sekadar sikap generasi, tetapi kondisi yang mereka hadapi sejak awal memasuki dunia kerja. Perubahan tersebut cukup nampak pada hubungan antara pendapatan dan biaya hidup. 


Namun, problem Gen Z sebenarnya tidak berhenti pada ekonomi dan gaya hidup. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar yaitu krisis tujuan hidup.


Seseorang yang tidak memiliki jawaban jelas tentang untuk apa ia hidup akan mudah mencari kebahagiaan melalui berbagai hal yang bersifat sementara. Ketika mendapatkan sesuatu, ia bahagia. Ketika kehilangan sesuatu, ia terpuruk. Hidup akhirnya berputar pada siklus mengejar kenikmatan dan menghindari kesengsaraan.


Islam menawarkan paradigma yang berbeda. Manusia tidak diciptakan sekadar untuk mengejar materi, karir, popularitas, atau kesenangan duniawi. Allah Swt. berfirman:


“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat: 56)


Ayat ini memberikan fondasi penting bagi kehidupan manusia. Aktivitas mencari nafkah, belajar, bekerja, membangun keluarga, berkontribusi kepada masyarakat, bahkan menikmati hal-hal yang halal, semuanya dapat bernilai ibadah apabila dilakukan sesuai syariat dan ditujukan untuk meraih rida Allah.


Islam Hilangkan Tekanan Gen Z


Islam tidak hanya mengajarkan kesalehan individu, tetapi juga menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab mengurus urusan rakyat. Dalam konsep pemerintahan Islam, pengelolaan sumber daya alam tidak diserahkan begitu saja kepada kepentingan segelintir pemilik modal. Kekayaan alam yang termasuk kepemilikan umum dikelola negara untuk kemaslahatan masyarakat.


Dengan pengelolaan sumber daya yang amanah, negara memiliki sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, menyediakan layanan publik, serta membuka ruang pekerjaan yang layak. Generasi muda tidak semestinya dibiarkan berjuang sendirian menghadapi kerasnya kehidupan ekonomi.


Islam juga memiliki konsep pendidikan dan media yang diarahkan untuk membentuk kepribadian Islam. Generasi tidak dibiarkan terus-menerus menjadi sasaran industri konsumsi dan propaganda gaya hidup yang merusak. Media semestinya menjadi sarana edukasi, penyebaran ilmu, dan penguatan ketakwaan.


Khatimah 


Dengan demikian, solusi persoalan Gen Z tidak cukup berupa seminar motivasi, kampanye kesehatan mental, atau ajakan agar lebih bijak berbelanja. Semua itu memang dapat membantu pada level individu, tetapi akar persoalannya membutuhkan perubahan dan peningkatan pemikiran.


Gen Z membutuhkan kehidupan ekonomi yang lebih adil, lingkungan sosial yang sehat, serta tujuan hidup yang benar. Islam memberikan ketiganya melalui penerapan syariat secara menyeluruh dan kafah. Wallahualam bissawab.

Kendaraan Listrik yang Penuh Kritik

Kendaraan Listrik yang Penuh Kritik

Baca Juga


Hubungan antara negara dan masyarakat 

bukan bisnis tetapi public responsibility (tanggung jawab publik)

_______________________________


Penulis Siti Rahmawati 

Kontributor Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Prabowo ungkap mobil listrik nasional sedang digarap di Subang khusus untuk memproduksi mobil listrik karya anak bangsa, target produksi massal paling lambat 2028. (Kompas.com.id, 13-08-2026)


Setelah motor listrik, pemerintah Indonesia menargetkan penetrasi kendaraan listrik sebanyak 2 juta mobil listrik dan 13 juta sepeda motor listrik pada 2030. PT Indika Energi Tbk.(Indika Energy) melalui anak perusahaannya PT Mitra melakukan kerja sama untuk membangun ekosistem kendaraan listrik, dengan mendirikan perusahaan patungan dengan afiliasi Hon Hai Technology Group (Foxconn), Foxteq Singapore Pte. Ltd. Perusahaan patungan, PT Foxconn Indika Motor (FIM), akan melakukan bisnis manufaktur untuk kendaraan listrik komersial dan baterai listrik, serta menyediakan layanan konsultasi manajemen. 


Menurutnya, kolaborasi ini akan memberikan ekosistem kendaraan listrik yang komprehensif di Indonesia. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendukung Indonesia menjadi salah satu pengembang ekosistem kendaraan listrik dan baterai terkemuka.  


Pendirian FIM merupakan kelanjutan dari penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada Januari 2022 oleh Indika Energy, Foxconn, dan mitra lainnya. Kerjasama ini dilakukan melalui skema Build – Operate – Localize (BOL) di Indonesia. Skema BOL dilakukan dalam tiga tahap, yaitu building, operating dan localizing.


Diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Indonesia dalam industri kendaraan listrik dan industri pendukungnya, termasuk baterai listrik. Indika Energy, Foxconn, dan lainnya akan menjajaki kerja sama investasi yang luas untuk ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.


Head of Battery Strategy Foxconn Troy Wu, mengatakan, Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan pemimpin G20 tahun ini dan ASEAN tahun depan. 


Dilansir dari Nikkei, Foxconn menyuntikkan dana 1,75 dolar AS atau setara Rp26 miliar dan mengambil 40 persen saham, sebagai modal awal kepemilikan FIM. Dapat diketahui bahwa MMG memegang saham sekitar 60 persen sisanya, atau setara Rp41 miliar. Usaha patungan itu pertama-tama akan fokus pada pengembangan baterai lithium besi fosfat untuk EV dan bekerja pada pembuatan kendaraan komersial seperti bus listrik.


Tampak bahwa proyek dari pengadaan mobil listrik nasional ini dipenuhi dengan kerjasama antara pemerintah, pihak swastanisasi dan Kapitalisasi yang mengeluarkan modal besar untuk kepentingan dirinya atau kelompok tertentu.


Kebijakan dan insentif kendaraan listrik di Indonesia muncul tanpa mempertimbangkan keuntungan masyarakat sendiri, karena program ini dinilai lebih banyak dinikmati oleh kalangan mampu dan korporasi besar, bukan oleh rakyat kecil. Harga kendaraan listrik masih sangat tinggi membuat subsidi berupa keringanan pajak dan potongan harga justru jatuh ke tangan masyarakat kelas menengah ke atas yang memang sudah mampu membeli mobil atau motor pribadi. 


Di sisi lain industri kendaraan listrik juga membutuhkan investasi yang sangat besar, sehingga pada akhirnya yang paling diuntungkan adalah kelompok usaha dan konglomerat yang punya modal kuat.


Namun pemerintah punya alasan tersendiri untuk tetap mendorong kebijakan ini. Pemerintah melihat kendaraan listrik sebagai bagian dari transisi energi jangka panjang. Dengan beralih ke listrik, Indonesia diharapkan bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak yang selama ini membebani devisa negara.


Selain itu,  pemerintah juga ingin membangun ekosistem industri di dalam negeri. Dengan potensi nikel yang besar, Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi pasar bagi produk asing, tapi juga menjadi pusat produksi baterai dan kendaraan listrik sehingga bisa membuka lapangan kerja baru.


Meski begitu perjalanan menuju era kendaraan listrik di Indonesia masih menghadapi banyak hambatan. Infrastruktur pengisian daya atau SPKLU masih sangat terbatas dan hanya terpusat di kota-kota besar, sehingga pengguna di daerah masih kesulitan. Harga jual kendaraan listrik juga masih jauh lebih mahal dibanding kendaraan konvensional karena biaya baterai yang tinggi.


Selain itu, proses pengisian baterai yang memakan waktu lama membuat perjalanan jarak jauh menjadi kurang nyaman. Tidak kalah penting adalah persoalan limbah baterai bekas yang membutuhkan teknologi khusus agar tidak mencemari lingkungan.


Alangkah lebih adilnya jika anggaran negara diarahkan untuk subsidi transportasi umum seperti bus, KRL, atau LRT, karena dampaknya bisa langsung dirasakan oleh jutaan orang setiap hari. Bahkan anggaran ini bisa untuk kebutuhan dasar pokok masyarakat yang masih banyak dibutuhkan seperti harga makanan pokok, biaya listrik, air, kesehatan, pendidikan dan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyakny.


Begitulah ketika pemerintah tetap menggunakan sistem kapitalisme liberalisme yang jelas merusak sumber daya alam dan menyengsarakan masyarakat, tanpa mampu memecahkan permasalahan sampai tuntas. Masyarakat pun mempertanyakan apakah kebijakan pemerintah menyiapkan masa depan energi dan industri akan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pokok masyarakat saat ini?


Jelas, fakta diatas menunjukkan bahwa jika pemerintah tetap  dikendalikan oleh sistem kapitalisme yang menyerahkan pengelolaan sumber daya alam serta hajat hidup orang banyak kepada pihak swasta dan asing dengan alih-alih demi kemaslahatan rakyat, tetap sejatinya malah merugikan dan menjadi beban rakyat. Karena kebijakan transisi energi, termasuk dorongan masif penggunaan kendaraan listrik, dinilai tidak lepas dari kepentingan korporasi global dan oligarki tambang.


Dalam Islam sumber energi dan tambang: listrik, bahan bakar, serta barang tambang pendukung baterai (seperti nikel) dikategorikan dalam hukum Islam sebagai kepemilikan umum. Pemerintah wajib mengelola sumber-sumber energi tersebut secara mandiri dan langsung mendistribusikan hasilnya untuk kesejahteraan rakyat dengan murah atau gratis, tanpa ada ketergantungan pada pihak swasta juga asing, dan bukan malah dikomersialisasikan lewat skema pasar bebas atau insentif yang syarat beban utang dan kepentingan kapital.


Pemerintah dalam Islam pun akan mengamati secara seksama apakah kebijakan untuk mengadakan kendaraan listrik ini telah sesuai dengan kebutuhan dasar pokok masyarakat atau belum. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus bisa memenuhi kewajiban pelayanan publik dan itu merupakan hak penuh rakyat seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan, serta layanan dasar seperti air, listrik, BBM dan infrastruktur transportasi, termasuk sentra bisnis.


Maka ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat  yang diberikan secara gratis oleh negara yang biayanya didapatkan dari pengelolaan sumber daya alam, tanpa ada pungutan pajak pada masyarakat kecuali yang telah ditetapkan oleh syariat.


Karena pemerintah dalam Islam akan mengurusi dan bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan publik masyarakat tanpa pandang bulu. Artinya, fasilitas dan kebutuhan baik sarana dan prasarana harus dinikmati oleh seluruh masyarakat. 


Seperti sebuah kaidah syariat, "suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib" maka semua bentuk kemaslahatan wajib diwujudkan oleh pemerintah dalam sebuah negara. Maslahat adalah mewujudkan manfaat dan mencegah madarat. Jika kemaslahatan tidak terwujud akan menyebabkan madarat. Menghilangkan madarat hukumnya wajib bagi negara juga wajib bagi kaum muslim.


Nabi saw. bersabda: " Tidak ada bahaya dan perkara yang membahayakan di dalam Islam." (HR. Ahmad dari Ibn Abbas ra)


Hubungan antara negara dan masyarakat bukan bisnis tetapi public responsibility (tanggung jawab publik). Karena negara akan mengurus sumber daya alam semaksimal mungkin demi kemaslahatan umat. Melalui periayahan negara dalam segala aspek terutama politik dan ekonomi yang diatur sesuai hukum syarak, kebutuhan dasar pokok dan kebutuhan sekunder rakyat akan terpenuhi tanpa harus bergantung pada pihak swasta dan oligarki yang menghancurkan sendi-sendi perekonomian rakyat dan negara.


Islam datang dengan cahaya untuk memberikan rahmatan lil'alamiin menjadi keberkahan buat seluruh manusia di seluruh penjuru dunia. Maka sudah seharusnya umat paham bahwa Islam-lah yang mampu menyelesaikan semua permasalahan saat ini dan mampu mengatur seluruh aspek kehidupan. Wallahualam bissawab.

Lamaran Ditolak Nasib Satu Juta Sarjana

Lamaran Ditolak Nasib Satu Juta Sarjana

Baca Juga

 


Solusi terhadap pengangguran tidak cukup dengan menggelar job fair

atau membuat program yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah terbatas

____________________

 

KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Ijazah sudah di tangan, tetapi pekerjaan tak kunjung datang. Gelar sarjana yang seharusnya menjadi bekal memasuki dunia kerja justru membuat banyak anak muda harus antre panjang di bursa kerja.


Ironisnya, mereka bukan satu atau dua orang, melainkan ribuan hingaa jutaan. Fenomena pengangguran terdidik terus menjadi persoalan yang menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah lulusan perguruan tinggi belum sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi mereka.


Peneliti Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yanu Endar Prasetyo menyatakan bahwa meskipun angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 5% menjadi 4%. Namun, secara angka pengangguran sarjana tetap naik dari total akumulasi pengangguran.


Menurutnya, hal tersebut terjadi karena ekspansi akses pendidikan tinggi tidak diimbangi dengan perluasan lapangan kerja, dan lebih banyak menyerap tenaga kerja untuk pekerjaan berketerampilan rendah. (Kompas.id, 07-08-2026)


Di tengah kondisi tersebut, tuntutan mahasiswa untuk menagih janji pemerintah terkait penciptaan 19 juta lapangan kerja mencuat. Adapun program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan, kenyataannya hanya menyerap tenaga kerja yang berketerampilan rendah dan tidak sesuai dengan kompentensi lulusan perguruan tinggi.


Pertumbuhan Ekonomi tetapi Lapangan Kerja Terbatas


Persoalan pengangguran tidak bisa dilihat sebagai ketidakmampuan individu mendapatkan pekerjaan. Ketika jumlah lulusan terus bertambah, sementara lapangan kerja formal yang membutuhkan keterampilan tinggi tidak tumbuh secara seimbang, persoalannya sudah masuk pada ranah struktural. Ekonomi boleh menunjukkan pertumbuhan. Namun, pertumbuhan tersebut tidak diikuti dengan bertambahnya pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, manfaatnya belum tentu dirasakan oleh rakyat.


Inilah salah satu persoalan dalam sistem kapitalisme. Pertumbuhan ekonomi cenderung diukur melalui angka-angka makro dan akumulasi modal. Investasi, produksi, dan keuntungan menjadi ukuran penting keberhasilan ekonomi. Sementara, kondisi rakyat di lapangan apakah mudah mendapatkan pekerjaan? Apakah kebutuhan dasar terpenuhi? apakah keluarga mampu hidup layak? sering kali tidak menjadi ukuran utama. Akibatnya, seseorang bisa memiliki ijazah, kemampuan, bahkan pengalaman, tetapi tetap kesulitan memperoleh pekerjaan.


Negara Bukan Sekadar Pembuat Kebijakan


Dalam Islam, negara memiliki kedudukan sebagai raa'in, yaitu pengurus dan pelindung urusan rakyat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw.: "Imam (pemimpin/penguasa) adalah penanggung jawab (pengurus rakyat), dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari & Muslim)


Negara tidak boleh melepaskan persoalan pemenuhan kebutuhan rakyat hanya pada mekanisme pasar. Islam juga memandang bahwa pertumbuhan ekonomi semestinya tidak berhenti pada pertumbuhan angka. Pertumbuhan harus menghasilkan kemaslahatan. Negara atau penguasa dalam hal membuat kebijakan harus menghadirkan kemaslahatan bagi rakyatnya.


Sebagaimana dalam kaidah Ushul Fiqh: "Kebijaksanaan imam (penguasa) terhadap rakyatnya senantiasa dikaitkan dengan kemaslahatan. Negara wajib memastikan kebutuhan dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan terpenuhi.


Solusi terhadap pengangguran tidak cukup dengan menggelar job fair atau membuat program yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah terbatas. Dibutuhkan perubahan pada struktur ekonomi. Negara perlu membangun industri yang mampu menyerap tenaga kerja, mengembangkan sektor-sektor strategis, mengelola SDA untuk kepentingan rakyat, serta menyiapkan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan.


Islam memiliki prinsip yang berbeda. Negara wajib memastikan rakyat memperoleh pekerjaan yang halal dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika terjadi kondisi yang menyebabkan seseorang kehilangan pekerjaan, negara tidak boleh sekadar membiarkannya. Negara harus membuka lapangan kerja, mengembangkan industri, memberikan pelatihan yang dibutuhkan, serta memastikan hak-hak pekerja terpenuhi.


Upah harus dibayarkan secara adil dan tepat waktu, sementara hubungan kerja harus berjalan sesuai ketentuan syariat. Negara dalam Islam bukan hanya regulator yang membuat aturan, tetapi raa'in yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]


Bunda Azzahro