Alt Title
Penyerangan KKB Papua, Islam Punya Mekanisme Menangani Separatis

Penyerangan KKB Papua, Islam Punya Mekanisme Menangani Separatis

Baca Juga

Dalam pandangan Islam jatuhnya korban jiwa dari kalangan militer berarti melanggar wibawa negara, sama saja dengan menghina Islam dan ideologi negara

Penyelesaiannya mutlak memerlukan peran negara untuk mengembalikan stabilitas kesejahteraan dan keamanan secara menyeluruh

_________________________


Penulis Siti Mukaromah

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Aktivis Dakwah 




KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) selalu berulah. Teror dan konflik kasus kekerasan bahkan pembunuhan kerap terjadi di bumi Papua. Surga kecil ini seolah sulit lepas dari KKB. 


Dikutip dari sindonews[dot]com (1/5/2023) deretan penyerangan KKB Papua sejak awal 2023, telah menewaskan 11 prajurit TNI Polri dan tiga warga sipil.


KKB Papua sebenarnya juga dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdaka (OPM). Kelompok ini menginginkan Papua lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjadi negara merdeka. KKB Papua kerap melancarkan aksi teror yang mengganggu stabilitas keamanan nasional Indonesia.


Aksi brutal ini kemudian ditetapkan pemerintah dalam Daftar Terduga Teroris (DTTOT). Penetapan status KKB ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, pada Kamis, 29 April 2021. Pemerintah meminta TNI dan Polri untuk menindak KKB di Papua yang semakin meresahkan. Hal itu mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme.


Teror yang dilakukan KKB bukan yang pertama kali terjadi. Sulitnya Papua lepas dari KKB tidak hanya masalah disintegrasi isu diskriminasi, tetapi juga tidak optimalnya pembangunan infrastruktur khususnya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan rendahnya ketertiban pelaku ekonomi asli Papua. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) juga belum bisa diselesaikan. Hal ini menggambarkan betapa kompleksnya isu-isu konflik kasus yang terjadi di tanah Papua. Dinamika wilayah Papua sangat lekat dengan isu kepentingan politik. Konflik ini menciptakan kecurigaan, bahkan rasa tidak percaya semakin tinggi antara pemerintah dengan masyarakat Papua.


Sumber daya alam (SDA) Papua yang kaya, terutama Freeport, menjadi primadona kehadiran para investor kapitalis. Hak-hak masyarakat atas kekayaan negeri mutiara terampas menjadikan wilayah ini tereksploitasi. Potret ketidak-adilan di tanah Papua menjadi pemicu kuat isu disintegrasi, apalagi isu konflik Papua adalah isu sensitif dunia internasional.


Maka dari itu dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi mutlak memerlukan peran negara untuk mengembalikan stabilitas kesejahteraan dan keamanan secara menyeluruh. Negara memiliki kewajiban menumpas kelompok separatis untuk menjalankan keamanan dan ketenteraman rakyatnya.


Oleh sebab itu, sudah semestinya negara memiliki pencegahan dan penanganan kelompok separatis. Negara harus mencegah munculnya benih-benih separatisme di Papua.


Separatisme muncul akibat ketimpangan sosial, diskriminasi dan ketidakadilan yang terjadi pada suatu wilayah. Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun, penduduknya bukanlah penikmat kekayaan tersebut. Rakyat Papua justru hidup dalam kemiskinan, kekurangan asupan gizi, rendahnya sarana pendidikan dan kesehatan yang rendah, serta akses publik yang sangat terbatas. Maka, sudah seharusnya negara wajib memenuhi kebutuhan publik untuk menyejahterakan rakyat Papua.


Negara tidak hanya sekadar membangun infrastruktur, tetapi juga memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan dan keamanan. Negara juga berkewajiban menegakkan keadilan bagi pelaku penganiayaan dan pembunuhan terhadap seluruh warga tanpa membedakan statusnya dalam masyarakat. Sebab, sering terjadi ketidak-adilan penanganan hukum terhadap rakyat Papua. Kala pelaku pelanggaran hukum adalah seorang aparat atau dari kalangan militer, penanganan hukum bersifat tumpul. Berbeda jika pelaku dari kalangan rakyat sipil, penanganan hukum bersifat tegas.


Papua adalah daerah rawan konflik, tidak hanya soal KKB. Kubangan korupsi para pejabat, kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, liberalisasi seksual hingga menjadi penyebab HIV/AIDS. Isu bahwa konflik KKB yang setiap saat terjadi, seolah kesannya sengaja digulirkan demi mengamankan kepentingan para kapitalis Freeport makin jelas adanya. Sedangkan demi Freeport negeri ini terancam disintegrasi. Korban jiwa sudah jatuh dari kalangan militer. Artinya kasus Papua tidak bisa dipandang sebelah mata, jika tidak menghendaki kedaulatan negara kalah di bawah injakan hina kaki para kapitalis.


Islam memiliki mekanisme yang khas perihal disintegrasi wilayah. Pemberontakan yang setiap saat timbul memicu disintegrasi wilayah sebagaimana konflik dengan KKB. Ini adalah kasus serius yang tidak bisa diabaikan. Terlebih telah jatuh korban jiwa dari kalangan militer maka harus ditangani oleh struktur negara urusan jihad dan politik luar negeri, karena sudah terkategori melanggar wibawa negara.


Dalam pandangan Daulah Islam (Khilafah), melanggar wibawa negara sama saja dengan menghina Islam dan ideologi negara. Sebelum perang Mu'tah Rasulullah saw. mengirimkan sejumlah utusan ke beberapa negeri di luar Madinah, Bashra pada saat itu dikuasai Romawi. Harits bin Umair al-Azdi, salah satunya, Rasulullah utus kepada penguasa Bashra yakni  Syarhabil bin Amru al-Ghasami. Sharhabil menahan Harits bin Umair al-Azdi, mengikat, lalu membunuhnya. Jelas tindakan Syarhabil merupakan bentuk pelecehan terhadap Daulah Islam yang tidak bisa dibiarkan. Maka dari itu Rasulullah kemudian mengirimkan pasukan Mu'tah.


Ancaman disintegrasi juga terjadi di masa Khalifah Abu Bakar ra. Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu ini membentuk markas pertahanan dengan basis militer di daerah Yamamah. Khalifah Abu Bakar ra. tidak tinggal diam dan mengutus pasukan terjun dalam perang Yamamah dalam rangka memerangi Musailamah dan pasukannya. Akhirnya Yamamah kembali aman dan kembali ke pangkuan Daulah Islam.


Dalam Islam, memisahkan diri dari negara merupakan keharaman. Pelaku bughat (makar) diberi sanksi dengan diperangi. Arti diperangi maksudnya adalah memberikan pelajaran (men-ta'dib) agar mereka bersatu dalam negara tanpa membunuh nyawa. Mekanisme pencegahan dan penanggulangan kelompok separatis tidak akan berjalan jika tidak ada nyali dan keberanian oleh negara dengan basis ideologi yang mampu memberikan kekuatan sentuhan ideologi dan ketegasan menghadapi kaum bughat. Negara yang bersikap kesatria mampu melawan praktik-praktik kapitalisasi SDA, serta kebijakan neoliberal dengan diterapkannya sistem Islam dalam kehidupan dengan berbasis ideologi sahih (benar).


Kedaulatan negara dalam Islam adalah dengan jihad sebagai puncak keagungan negara Islam. Kaum Muslim akan terjaga dan tidak mudah tunduk oleh kepentingan apapun. Termasuk kepentingan kapitalisme yang menyebabkan suatu daerah menjadi rawan konflik disintegrasi. Wallahualam bissawab. []

Kemiskinan Ekstrem Keniscayaan dalam Sistem Kapitalisme

Kemiskinan Ekstrem Keniscayaan dalam Sistem Kapitalisme

Baca Juga

Angka kemiskinan yang masih tinggi ini menunjukkan gagalnya negara dalam mengurusi rakyatnya dan menuntaskannya hingga ke akar permasalahan. Harapan negara dalam memberantas kemiskinan seolah mustahil karena tidak diikuti kebijakan-kebijakan yang dapat memudahkan rakyatnya dalam hal sandang, pangan juga papan

_________________________


Penulis Safnah Devi

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Aktivis Dakwah Kampus




KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Sungguh menyedihkan, bagaimana tidak? Permasalahan kemiskinan seperti tidak ada hentinya melanda negara ini. Bahkan, layaknya harga jual tanah, angka kemiskinan terus meningkat setiap tahunnya. Hingga September 2020, Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan bertambah 2,76 jiwa menjadi 27,55 juta jiwa (Indonesiabaik[dot]id).


Dilansir dari news[dot]detik[dot]com (27/01/2023) bahwa persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 9,57 persen (26,36 juta orang). Seperti tidak ada habisnya, hingga pada tahun 2023 ini, Indonesia dikabarkan mengalami kemiskinan ekstrem yang diakibatkan dari kejamnya sistem Kapitalisme. Mirisnya, terlihat sekali ketimpangan antara masyarakat miskin dengan kebijakan pemerintah yang tidak segan-segan mengeluarkan anggaran dalam jumlah besar hanya untuk kepentingan mereka. 


Minimnya Pemanfaatan Lahan Menjadi Faktor Permasalahan 


Padahal, Indonesia memiliki lahan yang luas, baik lahan perkebunan, pertanian atau pun pulau-pulau yang bisa dijadikan sumber kekayaan dan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan setiap masyarakatnya. Namun nyatanya, masih banyak lahan-lahan tersebut yang lepas dari pengelolaan pemerintah. Bersumber dari Indonesiabaik[dot]id menyatakan bahwa menurut data di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia memiliki 13.466 pulau kecil, yang 13.300 di antaranya masih kosong dan tak bernama. Padahal, pulau kosong itu merupakan aset yang dapat menghasilkan keuntungan untuk Negara. 


Dikutip dari pekanbaru[dot]go[dot]id (14/01/2019), pada tahun 2019, sebagai contoh wilayah Pekanbaru saja tercatat data lahan yang belum termanfaatkan seluas 3383,7 hektar. Data yang diperoleh saat ini jumlah luas lahan bukan sawahnya 63.226 hektar. Padahal, pengelolaan lahan membutuhkan peran negara. Negara dalam hal ini bertugas untuk mengurusi rakyat dan wilayahnya, hingga memastikan kesejahteraan atas rakyatnya. 


Gagalnya Negara Memberantas Kemiskinan 


Angka kemiskinan yang masih tinggi ini menunjukkan gagalnya negara dalam mengurusi rakyatnya dan menuntaskannya hingga ke akar permasalahan. Harapan negara dalam memberantas kemiskinan seolah mustahil karena tidak diikuti kebijakan-kebijakan yang dapat memudahkan rakyatnya dalam hal sandang, pangan juga papan. Kemiskinan struktural ini diakibatkan oleh adanya sistem ekonomi Kapitalisme yang menyebabkan ketidak-adilan bagi rakyat. Sangat terlihat sekali jurang antara “si miskin” dan “si kaya”. Dimana akses kekayaaan hanya dimiliki oleh si pemilik modal saja. Sehingga, masyarakat yang miskin akan tertahan dan terus berada di lingkaran kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh legalisasi individu atau kelompok untuk mengelolanya. Akibatnya hanya pemilik modal sajalah yang dapat memiliki dan mengelolanya. Mirisnya negara tidak bisa ikut campur dalam hal ini.


Lantas, apa solusi yang tepat bagi permasalahan ini?


Islam sebagai Solusi Permasalahan Kemiskinan 


Jawabannya adalah kembali kepada aturan Islam yang menjadi problem solve atau pemecahan setiap masalah. Kemiskinan ini bisa diatasi dengan politik ekonomi Islam yang dijalankan oleh pemimpinnya, yang berdasarkan syariat Islam. Negara akan mengatur dan mengelola aset negara, pemimpin dibantu oleh departemen sosial akan mencatat dan mendata penghasilan rakyatnya. Bagi rakyatnya yang miskin, negara akan memberikannya modal untuk usaha dan membuka lapangan pekerjaan dengan luas. Negara juga berperan untuk mengelola sumber daya yang tidak seharusnya diprivatisasi oleh per-orangan, kelompok atau swasta. Dimana kemudian hasilnya akan dikembalikan kepada rakyatnya dalam bentuk kesehatan, pendidikan dan keamanan. Selain itu, listrik, bbm, gas, dan kebutuhan umum lainnya akan rakyat dapatkan dengan mudah dan murah dikarenakan pemerintah tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan sepeser pun dari penghasilan rakyat. Tidak ada lagi lahan-lahan kosong karena semua akan dimanfaatkan dan dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya. Wallahualam bissawab. []

Kegiatan Pasca Syawalan

Kegiatan Pasca Syawalan

Baca Juga

“Sesungguhnya Allâh menulis kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan kemudian menjelaskannya. Barangsiapa berniat melakukan kebaikan namun dia tidak (jadi) melakukannya, Allâh tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisi-Nya. Jika ia berniat berbuat kebaikan kemudian mengerjakannya, maka Allâh menulisnya di sisi-Nya sebagai sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barangsiapa berniat berbuat buruk namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allâh menulisnya di sisi-Nya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan  barangsiapa berniat berbuat kesalahan kemudian mengerjakannya, maka Allâh menuliskannya sebagai satu kesalahan.” (HR. Al-Bukhâri dan Muslim dalam kitab Shahih mereka)

__________________________


Penulis Dewi Kusuma

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pemerhati Umat





KUNTUMCAHAYA.com, KISAH - Rasanya sudah lama enggak naik motor ke jalan raya. Sejak anak bujangku lulus dari pondok enggak naik motor ke jalan raya. Sementara dia sudah lulus kuliah dan bahkan sudah merintis kehidupannya, bekerja sudah tiga tahunan. Praktis sudah 8-9 tahun tidak naik motor ke jalan raya. 


Hari ini pergi naik motor sendirian cari ayam kampung. Di pasar dekat rumah hanya ada satu ekor ayam, sementara aku pingin beli lebih dari satu ekor. Akhirnya pulang dengan tangan hampa. Hanya beli bumbu untuk membuat opor saja. Pulang ke rumah rasa masih tak tenang karena sudah berjanji mau bikinin opor ayam kampung untuk acara silah ukhuwah kawan-kawan masa kecil di kampung halaman dulu. Keluar rumah lagi muter-muter di perumahan cari tetangga yang pelihara ayam kampung. Ternyata, ya, susah juga, selain sudah pada keluar kandang juga sudah habis untuk lebaran Fitri kemarin. Nilih juga tanpa hasil.


Nah harus pergi ke pasar yang lain nih. Akhirnya pergi ke pasar yang berjarak kurang lebih10 km dari rumah. Wow, rasa deg-deg ser saja naik motor ke jalan raya lagi. Jalanan ramai penuh dengan kendaraan orang-orang yang.hendak rekreasi, juga orang-orang yang pulang kerja shift 3. Wis nekat saja naik motor, 'Bismillahirrahmanirrahim'. Dah tancap gas ke pasar. Kalau enggak menyamai mereka-mereka yang pada naik motor, ya, khawatir malah mengganggu, karena pelan naik motor. Ya sudah akhirnya ngiringin mereka naik motor rada-rada kenceng gitu. 


Sampailah ke pasar, langsung ketemu pedagang yang jual ayam. Saya lihat ayamnya gemuk-gemuk. Aku beli 3 ekor, dua babon dan satu jago. Semoga saja cukup untuk makan siang 25 orang. Kubeli dengan harga.Rp380 ribu, sudah langsung dipotong dan dibawa pulang dalam kondisi bersih. Ya namanya pasar di pinggir jalan raya, jadinya ngeri-ngeri sedap transaksinya. Khawatir kesenggol motor atau mobil yang lalu-lalang. 


Setelah dapat ayam kampung, daripada nunggu ayam yang sedang dipotong dan antre juga, akhirnya aku bilang, "Tinggal dulu ya Mang, mau cari kelapa parut."


Aku tanyakan ke tukang parkir di mana kira-kira yang jualan kelapa parut. Si bapak parkir mengatakan, "Nanti masuk aja ke gerbang pasar Bu. Nah, setelah masuk belok ke kiri, di situ ada yang jual," katanya.


"Titip dulu motornya, ya Mang," kataku.


Setelah cari-cari, tengok sana-sini akhirnya dapat juga kelapa parut. Aku beli 3 butir dengan harga Rp20 ribu sudah diparut. Di sana kubeli tambahan bumbu juga, khawatir kurang bumbu yang sudah dibeli.


Setelah beres dalam pasar, aku pun kembali lagi ke pemotongan ayam. Alhamdulillah sudah selesai dipotong dan dibersihkan, tinggal menunggu dipotong-potong. Yah biar tidak ribet langsung.minta dipotong-potong saja.


"Sudah beres, Bu?" kata tukang parkir.


"Ya, sudah nih," kataku. "Eh tapi tunggu saya bayar ayamnya dulu bentar."


Kuserahkan uang ke pedagang ayam. "Coba cek, Mang, uangnya sudah pas belum?" kataku.


Setelah dihitung oleh pedagang ayam, "Ya, Bu, sudah pas."


"Ok. Makasih ya, Mang," jawabku.  


Belanjaan pun dirapikan oleh tukang parkir setelah diikat di motor. Saat itu kuminta tukang parkir untuk menyeberangkan motor. Mau menyeberang sendiri takut, soalnya ramai sekali lalu lintasnya. Aku juga sekalian meminta di-slahin motor oleh tukang parkir. Rasanya capai harus ngengkol motor karena staternya mati. Maklum motor sudah tua, yang menaiki pun sudah senja. Wis pokok men pas lah cocok. Daku pun sudah lumayan capai muter-muter pasar. 


Alhamdulillah sekali engkol langsung nyala. Maklum tenaga laki-laki sama tenaga perempuan beda juga. 


Setelah naik motor dan berjalan, aku lihat ada ibu-ibu pulang dari pasar dan membawa tentengan kanan kiri. Aku berhenti sejenak dan kutawarkan untuk naik motorku. Maksud aku, untuk dibonceng.


"Ayo Bu saya boncengin, kebetulan saya arah yang sama," tawaranku untuk ibu itu. Eh ternyata beliau tak mau. 'Ya sudah', pikirku.


"Makasih nanti juga ketemu sama anak," katanya.


Padahal ketika berangkat tadi aku lihat ibu itu ke pasar jalan kaki sendirian. Nah saat pulang dari pasar, kok aku lihat ibu tadi. Namun kutawari untuk dibonceng, eh ibu itu tak mau, segan atau apa barangkali, aku pun tak tahu.


Akhirnya kutancap gas pulang ke rumah. Tetap waspada karena lama tidak naik motor, rasa nano-nano itu ada. Kendaraan truk gede-gede, motor pun pada kencang-kencang. Akhirnya ketularan naik motor agak kenceng juga. Eh ternyata lupa kalau usia telah senja.


Alhamdulillah selamat sampai rumah. Akhirnya rehat sebentar, minum, makan buah dan kue. Kebetulan puasa Syawal sudah beres. Jadi menikmati hari lebaran setelah beres puasa Ramadan dan Syawalan, kulanjut masak opor dan bikin bumbu pecel. Hemh lumayan kemringet juga.


Ya dikerjakan pelan-pelan saja. Habis masak sendirian yo wis nyantai wae. Alhamdulillah beres juga jam 1 siang. Lanjut salat Zuhur, gosok baju dan tidur. Semoga barakah semata mencari rida Allah. Lahaula wala quwwata Illa billah.


Dari Ibnu ‘Abbâs radhiyallahu anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya 'Azza wa Jalla. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya Allâh menulis kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan kemudian menjelaskannya. Barangsiapa berniat melakukan kebaikan namun dia tidak (jadi) melakukannya, Allâh tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisi-Nya. Jika ia berniat berbuat kebaikan kemudian mengerjakannya, maka Allâh menulisnya di sisi-Nya sebagai sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barangsiapa berniat berbuat buruk namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allâh menulisnya di sisi-Nya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan  barangsiapa berniat berbuat kesalahan kemudian mengerjakannya, maka Allâh menuliskannya sebagai satu kesalahan.” (HR. Al-Bukhâri dan Muslim dalam kitab Shahih mereka)


Wallahualam bisawwab. []

Penerapan syariat Islam Melindungi Agama dari Penistaan

Penerapan syariat Islam Melindungi Agama dari Penistaan

Baca Juga

Ketegasan hukum dan sanksi dalam Islam membuat para pelaku jera. Sejarah telah membuktikan bahwa penerapan Islam kafah (menyeluruh) dan ketegasan Khalifah (pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan Islam) dalam menerapkan aturan Islam menimbulkan kegentaran bagi musuh

Sultan Abdul Hamid seorang Khalifah yang dikenal dengan kewibawaan dan kecintaan kepada Rasulullah langsung menindak tegas Perancis yang saat itu ingin menistakan Rasulullah. Ketegasan Abdul Hamid sebagai Khalifah membuat Perancis ketakutan sehingga mereka tidak berani melakukan penistaan terhadap Baginda Rasulullah saw.

_________________________


Penulis Risa Fitriyanti S., S.Pd.

Kontributor Kuntum Cahaya, Pegiat Literasi dan Aktivis Dakwah




KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Kasus penistaan agama kembali terjadi, kali ini terjadi di Bandung. Seorang warga negara asing (WNA) meludahi imam Masjid Jami Al-Muhajir, Buah Batu, Kota Bandung. Hal ini terjadi sebab imam tersebut menyetel murattal Al-Qur'an. Kepolisian Resor Kota Besar Bandung langsung mengusut warga negara asing tersebut. (cnnindonesia.com, Sabtu, 29/04/2023)


Kombes Pol Budi Sartono selaku Kapolrestabes Bandung mendatangi korban pada Jumat malam di Masjid Al-Muhajir Muhammad Basri Anwar untuk mengetahui kronologi kejadian. Sebab video terkait penistaan tersebut sempat diviralkan oleh salah satu warga setempat. Ketika diwawancarai Budi menyatakan, "Kami langsung melakukan pengecekan, hasil keterangan sementara dari korban, sudah membuat LP dan sedang kita mintai keterangan."


Hal serupa juga dilakukan oleh seorang selebgram yang berinisial LM. Ia ditetapkan sebagai tersangka saat mengucapkan bismillah usai makan babi. Ancaman hukuman diberikan oleh penyidik Subdirektorat V Siber Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Pihaknya menyatakan bahwa mereka mendapatkan kecukupan barang bukti dan keterangan beberapa orang saksi (cnnindonesia.com, Sabtu, 29/04/2023). Selebgram tersebut terancam 6 tahun pidana penjara dan denda Rp1 miliar.


Kasus penistaan agama tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi dunia. Setiap tahun kasus ini selalu terjadi sebab adanya kebebasan berpendapat dalam demokrasi kapitalis merupakan suatu hal yang lumrah. Walaupun ada undang-undang yang mengatur sanksi hukum terhadap penistaan agama tapi suara para penista selalu terdengar bahkan penistaan juga terjadi terhadap Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad.


Ini menandakan sanksi hukum negeri ini masih belum tegas sehingga tidak membuat jera para pelaku.Kapitalisme yang pijakan hidupnya memisahkan agama dari kehidupan (sekuler) melahirkan manusia yang hidup serba bebas tanpa aturan dan ketakutan serta ketakwaan pada Sang Khaliq. Akibatnya banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi. Suatu hal yang wajar penistaan agama akan terus terulang apalagi mereka berpayung atas hak bersuara dan berekpresi dalam demokrasi.


Islam Melindungi Agama dari Penistaan


Penerapan Islam dalam sebuah institusi negara melindungi agama dari penistaan. Ketegasan hukum dan sanksi dalam Islam membuat para pelaku jera. Sejarah telah membuktikan bahwa penerapan Islam kafah (menyeluruh) dan ketegasan Khalifah (pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan Islam) dalam menerapkan aturan Islam menimbulkan kegentaran bagi musuh.


Sultan Abdul Hamid seorang Khalifah yang dikenal dengan kewibawaan dan kecintaan kepada Rasulullah langsung menindak tegas Perancis yang saat itu ingin menistakan Rasulullah. Ketegasan Abdul Hamid sebagai Khalifah membuat Perancis ketakutan sehingga mereka tidak berani melakukan penistaan terhadap Baginda Rasulullah saw..


Hal ini terbukti jelas selama Islam diterapkan sebuah negara dengan Khalifah sebagai pemimpin akan menjaga kesucian dan kehormatan agama. Sebab negara adalah perisai yang akan selalu menjaga agama dari kejahatan dan serangan musuh-musuh Islam. Wallahu a'lam bi ash-shawwab. []

Sebuah Kritikan Berujung Ancaman

Sebuah Kritikan Berujung Ancaman

Baca Juga

Salah satu ciri dari penguasa di sistem Kapitalisme beranggapan bahwa setiap masukan dianggap sebagai kritikan yang menyerang pemerintahan

Dalam sistem Islam sebuah kritikan kepada sesama bahkan kepada para penguasa itu adalah aktivitas yang wajib karena bertujuan untuk menjaga agar syariat Islam tetap tegak

_________________________


Penulis Widdiya Permata Sari

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Komunitas Muslimah Perindu Surga




KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Baru-baru ini seorang remaja bernama Bima ramai jadi perbincangan di dunia maya. Pasalnya ia berani menyampaikan sebuah kritikan untuk penguasa di negeri ini.


Warga Indonesia yang bernama Bima mengunggah beberapa video yang berisi tentang kekecewaannya terhadap kondisi di Lampung yang tidak mengalami kemajuan. Khususnya dalam penanganan jalan rusak yang tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah daerah setempat.


Akibat konten tersebut, Bima dilaporkan kepada Kapolda lampung dengan tuduhan terkait pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalihnya semua video Bima tersebut termasuk penyampaian berita hoaks. (cnnindonesia, 15/04/2023)


Sungguh miris negeri ini ketika ada warga yang mencoba menyampaikan kritikan malah dengan mudahnya dilaporkan. Seharusnya penguasa negeri ini mampu bersikap bijaksana menerima kritikan dari rakyat sebagai bentuk aspirasi lalu berusaha memperbaikinya.  


Inilah ciri dari penguasa di sistem Kapitalisme yang beranggapan setiap masukan dianggap sebagai kritikan yang menyerang pemerintahan. Tidak hanya itu, sistem Kapitalisme pun hanya mengedepankan untung dan rugi. Sehingga negara menjadi perhitungan terhadap rakyatnya. 


Tidak hanya itu, realita sekarang penguasa menjadi anti kritik, meskipun begitu banyak kerusakan yang dilakukan oleh penguasa pada saat ini. UU ITE dijadikan alasan untuk membungkam para pengeritik di negeri ini sehingga menguatkan arogansi penguasa.


Padahal sudah sangat jelas bahwa sebuah kritikan yang bertujuan untuk membangun sejatinya sangat dibutuhkan. Bahwa karena semua itu telah mencerminkan kontrol masyarakat, apalagi bagi penguasa yang mendapat amanah untuk mengurusi urusan rakyat.


Dari sini jelas sangatlah berbeda dengan penguasa dalam sistem Islam tentang bagaimana sistem Khilafah ketika menanggapi sebuah kritikan dari rakyatnya. Dalam Islam sebuah kritik memilik arti yaitu upaya amar makruf nahi mungkar yaitu mengajak dalam hal kebaikan dan mencegah kemungkaran.


Dalam sistem Islam (Khilafah) sebuah kritikan kepada sesama bahkan kepada para penguasa itu adalah aktivitas yang wajib karena bertujuan untuk menjaga agar syariat Islam tetap tegak. Aktivitas ini memberikan keberkahan dan kemaslahatan untuk umat, bukan hanya kepentingan pribadi bahkan kepentingan kelompok.


Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan dalam sebuah kitab Al-Fatawa yang berisi bahwa wajib bagi setiap orang untuk memerintahkan kebaikan dan mengingkari kemungkaran. Lebih lanjut bahwa setiap diri pun harus selalu bersikap ikhlas dalam setiap tindakannya juga senantiasa sadari bahwa shal itu adalah bentuk ketaatannnya kepada Allah. Sehingga dia pun akan berniat untuk selalu menegakkan sebuah kebenaran bukan hanya untuk mencari kedudukan bagi diri maupun kelompok.


Dengan begitu dalam sistem Khilafah sangatlah wajar sebuah aktivitas kritik ataupun muhasabah terjadi. Bahkan aktivitas kritik sudah menjadi tradisi karena bertujuan untuk menerapkan hukum Allah Swt..


Adapun sistem muhasabah yang dilakukan yaitu, pertama, dilakukan dari luar kekuasaan. Dengan mekanisme Khilafah memberikan fasilitas kepada rakyatnya untuk menyampaikan sebuah kritikan mereka melalui majelis umat. Karena majelis umat memiliki fungsi yaitu sebagai lembaga untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada negara.


Kedua, muhasabah dilakukan dari dalam kekuasaan, yaitu dilakukan oleh Mahkamah Mazalim. Lembaga tersebut merupakan salah satu struktur yang ada di dalam struktur Khilafah. Mahkamah tersebut bertugas untuk menghilangkan setiap kezaliman oknum para penguasa yang dimulai dari Khalifah sampai dengan pejabat negara terendah.


Dalam sebuah sistem yang sahih (benar) sebuah kritikan tidak akan dianggap sebagai beban. Namun dalam sistem yang batil sebuah kritikan akan dianggap sebagai serangan bagi individu yang melanggar sebuah privasi seseorang. Wallahualam bissawab. []

Mempertanyakan Kesiapan Negara Menghadapi Covid-19 Varian Baru

Mempertanyakan Kesiapan Negara Menghadapi Covid-19 Varian Baru

Baca Juga

Negara seharusnya menjadi benteng pertama sekaligus terdepan yang melindungi rakyatnya. Kesiapan negara untuk menangani Covid-19 sangat dibutuhkan, bukan hanya peringatan kewaspadaan, tetapi penanganan yang tepat


Islam dalam hal ini memiliki mekanisme yang jelas dan ampuh dalam menangani wabah, baik dari sisi aturan karantina, maupun jaminan pengobatan

_________________________


Penulis Ledy Nuraini Ramadhani

Kontributor Kuntum Cahaya




KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Hari Raya Idul Fitri menjadi sebuah momentum yang sangat ditunggu oleh masyarakat, khususnya ketika diberlakukannya aturan new normal pasca kasus Covid-19 melandai. Setelah tiga tahun dilarang untuk mudik dan silaturahim secara langsung, kini, umat Muslim di Indonesia akhirnya benar-benar diizinkan untuk mudik lebaran dan bebas mengadakan perjalanan tanpa harus merasa was-was.


Hal ini, dikarenakan kasus Covid-19 sudah melandai dan aturan new normal sudah diberlakukan. Masyarakat pun bebas mengadakan perjalanan dan berkumpul dengan sanak saudara di kampung halaman tercinta tanpa khawatir adanya pembatasan. Namun, bukan Covid-19 namanya kalau tidak mengejutkan banyak orang. Pasalnya santer terdengar kabar mengenai keberadaan Covid-19 varian baru yang telah masuk ke Indonesia.


Dilansir dari cnbcindonesia[dot]com (22/04/23), pada momentum lebaran Idulfitri 1444 H kali ini masyarakat tidak bisa sepenuhnya bebas dari ancaman virus Covid-19. Kabar yang sangat mengejutkan adalah keberadaan Covid-19 varian baru, Arcturus yang berasal dari India telah masuk ke Indonesia. Kasus kematian yang sebelumnya hanya 12 kasus naik menjadi 13 kasus dan kasus aktif pun naik menjadi 10.881 yang sebelumnya 10.448.


Tentu ini bukan jumlah yang sedikit mengingat hubungan dengan nyawa manusia. Melihat tingginya kasus aktif tersebut, masyarakat harus lebih waspada dan tidak boleh menganggapnya enteng. Pencegahan lebih baik daripada mengobati, slogan ini mungkin tidak digubris dan hanya angin lalu. Lantas, bagaimana kesiapan negara menghadapi ancaman lonjakan kasus Covid-19 Arcturus ini?


Negara seharusnya menjadi benteng pertama sekaligus terdepan yang melindungi rakyatnya. Kesiapan negara untuk menangani Covid-19 sangat dibutuhkan, bukan hanya peringatan kewaspadaan, tetapi penanganan yang tepat. Melihat dari pengalaman sebelumnya, Indonesia telah menghadapi lonjakan kasus Covid-19 tiga varian sebelumnya, varian Beta, Delta dan Omicron. Puncak-puncaknya bahkan terjadi pasca hari raya Idulfitri, dilansir dari cnbcindonesia[dot]com (23/04/23). Jadi, peran negara benar-benar dibutuhkan untuk pencegahan dan penanganan menghadapi wabah virus Covid-19 ini.


Dalam perspektif negara yang menerapkan sistem kapitalis sekuler, kesehatan merupakan jasa yang sangat potensial untuk dikomersialkan. Standar perbuatan maupun kebijakan akan diukur untung rugi. Pemerintah tidak secara langsung hadir mengurusi urusan rakyat, termasuk dalam masalah  kesehatan. Pemerintah hanya berperan sebagai regulator, pengurusannya diserahkan kepada pihak swasta.


Islam memiliki mekanisme yang jelas dan ampuh dalam menangani wabah, baik dari sisi aturan karantina, maupun jaminan pengobatan. Berdasarkan hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya, Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu,” (HR. Bukhari dan Muslim)


Maka, pembatasan wilayah atau yang kita kenal dengan istilah lockdown adalah aturan yang terbaik karena telah dicontohkan sejak zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabat di zaman kekhalifahan masa lalu, masa kegemilangan umat Islam. 


Tak hanya itu, Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam, maka aturannya hadir dengan membawa berjuta manfaat bagi umat manusia. Dalam bidang kesehatan, rakyat akan mendapatkan pengobatan secara gratis. Rakyat tidak perlu memusingkan tingginya biaya kesehatan dan hanya fokus menjalani pengobatan.


Dari segi pelayanan, jelas negara akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk setiap rakyatnya karena melayani rakyat adalah suatu kewajiban. Negara juga bertanggungjawab atas amanah yang telah Allah berikan. Menangani wabah pun menjadi lebih efektif dan mudah terselesaikan dengan baik tanpa mengorbankan banyak jiwa. Wallahu a’lam bi ash-shawwab. []

KKB Berulah, Konflik yang Tak Kunjung Selesai

KKB Berulah, Konflik yang Tak Kunjung Selesai

Baca Juga

Penyelesaian Papua butuh konsep bernegara yang dapat melindungi seluruh wilayah dan warganya baik Muslim maupun non-Muslim. Hanya sistem Khilafah yang dapat memberikan perlindungan tersebut sebagaimana sudah dibuktikan 13 abad yang lalu, konsep bernegara dalam Khilafah mampu menyatukan hampir 2/3 dunia

Khilafah memastikan tugas kepemimpinan dalam Islam adalah mengurusi urusan seluruh rakyat. Tidak dibolehkan ada gap antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pembangunan harus merata, begitu juga pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lainnya. Khilafah harus berupaya mengambil kembali SDA yang dikuasai asing, mengelolanya dan mengembalikan sebaik-baik hasilnya untuk kemaslahatan rakyat

_________________________


Penulis Rifka Nurbaeti, S.Pd. 

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pegiat Literasi




KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Dimungkiri atau tidak, kenyataannya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) selalu berulah. Menyerang mulai dari rumah sakit hingga prajurit TNI. Duka mendalam datang setelah terdengar kabar gugurnya 4 prajurit TNI dalam operasi penyelamatan Kapten Philip di Distrik Mugi, Nduga, Papua Pegunungan. Akibat kejadian tersebut, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi TNI di Nduga-Papua menjadi siaga tempur. (Kompas)


Kasus kekerasan yang kerap terjadi menjadi bukti bahwa pendekatan yang diambil oleh pemerintah untuk menangani konflik tersebut dinilai kurang tepat bahkan terkesan tidak ada keseriusan. Berdasarkan data Amnesty International Indonesia, terdapat 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua dalam rentang waktu Januari 2010-Februari 2018. Pelaku kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian sebanyak 34 kasus, lalu anggota TNI 23 kasus. Sedangkan sebelas kasus lain dilakukan bersama-sama oleh anggota Polri dan TNI. Sedangkan, satu kasus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Disebabkan tindakan kekerasan oleh aparat keamanan, sebanyak 85 warga Papua meninggal dunia. Di sisi lain, aksi kekerasan juga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang turut menewaskan aparat keamanan. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan bahwa pendekatan dialog dapat dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang dihadapi masyarakat Papua, seperti diskriminasi dan ketidakadilan. (Kompas, 07/05/2021)


KKB adalah Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM), gerakan pro-kemerdekaan Papua. OPM beraksi pertama kali terjadi di Manokwari pada 26 Juli 1965. Mereka menginginkan merdeka dari Indonesia dan beranggapan bahwa Indonesia sama saja dengan Belanda pada masa silam.


Pelaku peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bidang Papua yang bernama Adriana Elisabeth, menyatakan setidaknya terdapat empat penyebab konflik ini berlarut-larut. Di antaranya marginalisasi dan diskriminasi. Rakyat Papua menganggap seolah-olah diperlakukan sebagai anak tiri dan merasa berbeda dengan wilayah lain, seperti yang ada di kota-kota besar. Begitu juga terkait pembangunan yang tidak merata antara Papua dan pulau-pulau lainnya, terutama Jawa, menjadikan Papua seakan provinsi termarjinalkan. 


Muncul dugaan bahwa konflik Papua sengaja dipelihara, karena Papua memiliki SDA yang melimpah tapi ironisnya perusahaan-perusahaan asinglah yang bercokol di sana, seperti AS dan Inggris. Agar dominasi kepentingan tidak goyah, mereka harus menjaga kondisi, termasuk kondisi perpolitikan. Kalau Papua pisah dari Indonesia, mereka akan memperoleh keuntungan besar. Mereka bisa menguasai kekayaan alam hingga keputusan politiknya, serta dapat mengontrol Papua sebagai kompensasi pemberian bantuan atas kemerdekaan Papua.


Selayaknya Indonesia harus memiliki kemandirian memutuskan kebijakan politik di Papua tanpa intervensi dan provokasi pihak lain ataupun negara adidaya yang berkepentingan kapitalistik di sana. Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar di dunia harus memiliki identitas dalam warna kepemimpinan politik. Sudah selayaknya penumpasan kelompok separatis KKB berpijak pada sistem Islam. Dalam Islam yakni sistem Khilafah Islam, penanggulangan KKB adalah dengan tindakan militer. Ini karena KKB telah mengangkat senjata dan bertahan di suatu tempat tertentu, serta memiliki kekuatan militer tertentu yang melawan negara dapat memicu terjadinya disintegrasi wilayah.


Kondisi serupa sebagaimana yang pernah Rasulullah saw. lakukan sebelum Perang Mu’tah. Saat itu, Rasulullah saw. mengirimkan sejumlah utusan ke beberapa negeri di luar wilayah Madinah. Di antaranya Rasulullah saw. mengirimkan utusannya yakni Harist bin Umair al-Azdi kepada penguasa Bashra, bernama Syarhabil bin Amru al-Ghasani. Bashra saat itu dikuasai Romawi. Kemudian Syarhabil menahan Harits bin Umair al-Azdi serta mengikat dan membunuhnya. Tindakan Syarhabil ini jelas pelecehan besar terhadap Daulah Islam yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Untuk itu, Rasulullah saw. kemudian mengirimkan pasukan Mu’tah.


Dengan demikian, penyelesaian Papua butuh konsep bernegara yang dapat melindungi seluruh wilayah dan warganya baik Muslim maupun non-Muslim. Hanya sistem Khilafah yang dapat memberikan perlindungan tersebut sebagaimana sudah dibuktikan 13 abad yang lalu, konsep bernegara dalam Khilafah mampu menyatukan hampir 2/3 dunia. Khilafah memastikan tugas kepemimpinan dalam Islam adalah mengurusi urusan seluruh rakyat. Tidak dibolehkan ada gap antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pembangunan harus merata, begitu juga pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lainnya. Khilafah harus berupaya mengambil kembali SDA yang dikuasai asing, mengelolanya dan mengembalikan sebaik-baik hasilnya untuk kemaslahatan rakyat.


Walhasil, Khilafah dengan periayahan atau pemeliharaannya akan mampu mencegah munculnya benih-benih disintegrasi dan problem lainnya seperti yang selama ini terjadi di Papua. Wallahualam bissawab. []

Pejabat Amanah Hanya dalam Sistem Islam

Pejabat Amanah Hanya dalam Sistem Islam

Baca Juga

Sistem Islam akan mengelola SDA termasuk migas sesuai yang ditetapkan syariat. Sehingga negara dan para penguasanya bertanggungjawab penuh kepada rakyat dengan keimanan kepada Allah Swt.


Para pejabatnya harus bersikap profesional dan amanah dalam bertugas mengelola kepemilikan umum yang merupakan milik seluruh rakyat dan sekaligus hajat hidup yang dibutuhkan oleh semua orang

__________________________


Penulis Oom Rohmawati

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Member AMK




KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Sebuah peribahasa mengatakan jangan jatuh ke lubang yang sama, apalagi sampai berulang-ulang. Nasihat ini pas dengan peristiwa kebakaran yang terjadi di kilang minyak milik perusahaan Pertamina. Menurut beberapa media, dalam kurun dua tahun sudah tujuh kali terjadi kebakaran di Pertamina, yaitu; pada 29 Maret 2021 kilang Balongan yang terbakar. Pada 11 Juni 2021 kilang Cilacap. Pada 13 November 2021 kembali terjadi di kilang Cilacap. Kemudian di Balikpapan terjadi pada 4 Maret 2022 dan 15 Mei 2022. Kali ini terjadi di Dumai Riau, pada Sabtu malam 1 April 2023. Dalam insiden ini 14 yang selamat sementara 3 orang lainnya masih dalam pencarian. (Tempo, 2/4/2023)


Beberapa tokoh turut menyoroti terkait insiden ini. Di antaranya ada pakar ekonomi senior Dr. Rizal Ramli, yang berpendapat kasus ini bukan lagi masalah Kesehatan dan Keselamatan Kerja (KKK), tapi lebih pada budaya perusahaan. Maka menurutnya harus ada sikap tegas dari menteri BUMN Erick Thohir. 


Sementara menurut FORKEI Lukman Noerochim, Ph.D., seorang analis senior mengungkapkan di kanal Khilafah News dalam “Tragedi Plumpang, Erick Thohir Gagal Urus BUMN", dan yang paling bertanggung jawab adalah Direktur Pertamina karena persoalan safety berada dalam kewenangannya. Jadi tidak bisa hanya ke satu pihak itu saja karena ini masih dalam koordinasi Menteri BUMN. Apalagi dalam kebakaran ini sampai menimbulkan korban jiwa.


Sebagai perusahaan yang mengelola bisnis besar dengan keuntungan yang juga besar, adanya rentetan kebakaran pada depo dan kilang menjadikan profesionalisme Pertamina patut dipertanyakan. Jika memang ada budaya perusahaan yang salah, maka perlu pembenahan, sebab bisa jadi titik masalah ada di sumber manusianya termasuk para petinggi perusahaan. Meski bukan hal yang mudah untuk merubah, tapi harus diupayakan. Apalagi dalam sistem demokrasi Kapitalisme sudah lazim adanya persekongkolan berbagai pihak demi keuntungan diri sendiri dan kelompok.


Dalam sistem demokrasi Kapitalisme tidak mengenal pembagian kepemilikan. Siapapun yang punya modal bebas memiliki dan menguasai apa saja termasuk sumber daya alam yang sejatinya milik rakyat. Bahkan lebih parahnya para kapitalis swasta legal menguasai sumber daya alam (SDA) migas melalui undang-undang. Sebab sistem demokrasi membolehkan manusia berdaulat atas hukum sehingga dengan leluasa dapat merevisi dan menghapusnya sesuai pesanan. Penerapan sistem politik inilah yang memunculkan penyalahgunaan perusahaan milik negara untuk kepentingan pihak tertentu. Mereka bekerja sama untuk saling menutupi kebobrokan demi menjaga eksistensi kekuasaan masing-masing.


Sementara aspek keselamatan rakyat kerap terabaikan. Komentar FORKEI Lukman, "Kebakaran di depo Plumpang, seharusnya di sekitar depo ada buffer zone (daerah penyangga) sehingga adanya insiden di dalam depo tidak akan berdampak parah pada warga sekitar." Selain itu, peran negara juga sangat penting untuk men-support system secara penuh kepada BUMN, termasuk Pertamina yang merupakan BUMN strategis. Karena mengelola dan mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) ini merupakan komoditas yang sensitif dan menyangkut hajat hidup masyarakat banyak yang tentunya berpengaruh sangat besar terhadap sistem ekonomi. Oleh karenanya, sudah seharusnya negara, aparat, dan BUMN memberikan jaminan bagi masyarakat.


Hal ini menunjukkan lemahnya sistem keamanan Pertamina. Maka wajar jika banyak pihak mendesak untuk dilakukannya audit secara nasional terhadap aset-aset Pertamina agar dipastikan keamanannya. Terutama desakan agar Direktur Utama dan Komisaris Utama mundur dari jabatannya.


Kebakaran ini pun tidak bisa dilepaskan dari sistem Kapitalisme demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Sebab sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam pemerintahan demokrasi membutuhkan biaya politik yang sangat besar untuk memenangkan kontestasi. Akhirnya, banyak pihak memanfaatkan BUMN untuk mendapatkan dana segar. Akibatnya, dana BUMN tersedot untuk pengeluaran tidak resmi yang dilakukan oleh para oknum. Hal ini berdampak pada kualitas pekerjaan yang dilakukan. Misalnya terkait pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, dan lain-lain, menjadi tidak sesuai standar.


Selain itu hal-hal yang berkaitan dengan keamanan semakin terabaikan, yang menjadikan kecelakaan berupa kebakaran yang terus berulang. Maka aset Pertamina membutuhkan perubahan tidak hanya pada aspek personal pemimpin (direktur utama dan komisaris utama), tetapi juga pada aspek sistem pengelolaan perusahaan negara yang mengurusi hajat hidup orang banyak.


Berbeda dengan Islam, yang menetapkan kelayakan seorang pemimpin adalah yang memiliki dua sifat yang mendasar yaitu kuat (mampu) dan amanah. Sebagaimana sabda Rasulullah saw., "Seorang pemimpin manusia adalah pengurus mereka, dan dia bertanggungjawab atas urusan rakyatnya." (HR. al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud)


Sistem Islam akan mengelola SDA termasuk migas sesuai yang ditetapkan syariat. Sehingga negara dan para penguasanya bertanggungjawab penuh kepada rakyat dengan keimanan kepada Allah Swt.. Itu karena dalam sistem pemerintahan Islam, kaum muslimin berserikat pada tiga hal, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw., "Kaum muslimin berserikat pada tiga hal yaitu; air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud)


Dengan demikian, terkait kekayaan alam pun haram dikuasai oleh segelintir orang atau swasta, apalagi dengan jumlah yang tidak sedikit. Begitu pun dengan para pejabatnya harus bersikap profesional dan amanah. Dia bertugas mengelola kepemilikan umum yang merupakan milik seluruh rakyat dan sekaligus hajat hidup yang dibutuhkan oleh semua orang. Pejabat tidak boleh menggunakan dana hasil pengelolaan minyak untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.


Jika syariat diterapkan, bukan hanya pengelolaan SDA saja tetapi, jika ada pelanggaran yang menyalahi hak, maka Islam akan menerapkan sanksi tegas. Maka orang akan berpikir ulang ketika akan melakukannya. Dengan ini, Islam akan mampu menyelesaikan semua problematika kehidupan manusia. Selain itu, hukum Islam memiliki hukuman yang mampu menjadikan jawazir (pencegah) dan jawabir (penebus dosa).


Oleh karenanya, pemimpin (Khalifah) dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah) akan melakukan perekrutan pejabat secara cermat sehingga tidak ada pejabat yang lalai, abai, atau berbuat sesukanya. Selain itu, penerapan sistem politik Islam menjadikan politik pemerintahan bebas dari praktik “sapi perah” yang menggerogoti keuangan negara.


Khilafah juga akan menerapkan sistem keamanan yang tinggi sehingga kebakaran bisa tercegah. Orang-orang yang cerdas, terampil, dan saleh akan ditempatkan sebagai petugasnya. Dengan demikian berbagai insiden akan dapat dicegah dan diselesaikan dengan cepat sehingga tidak sampai ada korban jiwa. 


Oleh karena itu sudah saatnya kita perjuangkan sistem pemerintahan Islam yaitu (Khilafah) yang akan mampu memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakatnya. Wallahualam bissawab. []

Dua Mei Rindu Pendidikan yang Memanusiakan

Dua Mei Rindu Pendidikan yang Memanusiakan

Baca Juga

Rindu pendidikan yang memanusiakan manusia
Tatkala ditopang dan bersandar pada akidah keilahian yang kokoh
Orientasi tak cuma akademik tapi pada kepribadian dalam praktik
Tahu tujuan hidup di dunia sebagai hamba-Nya berbekal ilmu pengetahuan dan sains teknologi

_________________________


Penulis Hanif Kristianto

Sastrawan Politik dan Analis Berita




KUNTUMCAHAYA.com, PUISI - Apakah pendidikan hari ini cuma mencetak buruh?

Pasca 1 Mei buruh bergelora

2 Mei bertemu hari pendidikan di Indonesia

Selang sehari yang bisa jadi memiliki arti


Merdeka sudah belajar

Kampus sudah merdeka

Cara belajar sudah berubah

Dan sistem pendidikan Indonesia masih coba-coba


Pendidikan jadi soko guru maju mundur bangsa

Kejernihan pemikiran berbuah sebuah karya peradaban

Bermula dari belajar yang asal tidak tahu kini jadi tahu

Dari tahu dipraktikkan dalam amal sebagai buah belajar


2 Mei rindu pendidikan yang memanusiakan manusia

Bukan pendidikan yang memperbudak manusia

Manusia sebaik-baik ciptaan Tuhan

Sempurna akalnya miliki potensi dan naluriah


Pendidikan yang memanusiakan manusia

Bukan arogansi dan bertindak semena-mena

Bukan pamer harta yang kemelekatan akan sirna

Bukan yang congkak dan lacur intelektualnya


Rindu pendidikan yang memanusiakan manusia

Tatkala ditopang dan bersandar pada akidah keilahian yang kokoh

Orientasi tak cuma akademik tapi pada kepribadian dalam praktik

Tahu tujuan hidup di dunia sebagai hamba-Nya berbekal ilmu pengetahuan dan sains teknologi


Setinggi apapun ilmu

Kalau tak untuk membela kepentingan agama ujungnya percuma

Seluas apapun ilmu

Kalau tak bermanfaat untuk sesama ujungnya bikin hidup binasa


Pendidikan yang memanusiakan manusia

Meletakkan akal tunduk pada syariat

Merasa kecil dan dekil dibandingkan keluasan Ilmu Allah Sang Maha Segala

Merasa berdosa ketika ilmu tak berbuah amal jariyah


Berpendidikan

Berkeadaban

Berakhlak mulia

Bertakwa []


#puisi #puisihanifk #haripendidikan #2mei #ahmaddahlan #nabi #sastra #sastraindonesia

Buruh pun Terharu

Buruh pun Terharu

Baca Juga

Tahukah Anda wahai buruh Indonesia dan dunia
Jika sistem Islam memuliakan pekerja
Keringatnya, capeknya dalam kerja, dan kesungguhannya menjadi penggugur dosa
Harta halalnya menjadi berkah bagi hidup dan anak keluarga


Mulia buruh dalam Islam sebab terjamin sandang, pangan, dan papan
Pendidikan dan kesehatan pun gratis
Bekerja pun fokus dan taktis demi kebutuhan hidup yang optimis
Sehat badannya, kuat jiwanya, dan suci ruhaniahnya

__________________________




Penulis Hanif Kristianto

Sastrawan Politik dan Analis Berita


KUNTUMCAHAYA.com, PUISI - Ibaratkan hari kelahiran yang tercatat dalam akta

Hari dan tanggal kelahiran selalu terngiang

Hari suci dan selalu dinanti

Tepatnya akan diperingati dalam suasana syahdu


Buruh Indonesia pun terharu

1 Mei menjadi hari keramat untuk berdaulat

Menyuarakan hak-hak kaum buruh tertindas

Mendobrak aturan yang membelenggu dan menyengsarakan rakyat


Kapitalisme menjadi momok besar bagi buruh

Ideologi jahat Kapitalisme menyengsarakan manusia

Manusia dianggap rendah dan hina ketika tanpa harta

Tenaga dan usahanya diuangkan demi roda ekonomi kaum kapital


Buruh bersatu tak bisa dikalahkan

Jargon pemantik gelora perjuangan

Namun apakah kaum buruh sudah memahami arah perjuangan?

Demi membebaskan ketertindasan dan meraih hidup kemapanan


Buruh pun terharu

Bernafas lega bisa ekspresikan diri dengan unjuk rasa

Menolak UU Omnibuslaw,  penghapusan outsourching, hingga menuntut jaminan kesehatan

Bernafas selaras bersama partai buruh yang sebentar lagi bersuara bersama anggota dewan lainnya


Buruh pun terharu

Buruh pun bersatu

Menolak Kapitalisme

Menolak menjadi budak di negeri sendiri


Tiada beda buruh dengan pengusaha

Kecuali ketakwaan di sisi Allah Swt.

Buruh dan pengusaha sama-sama manusia

Tak boleh ada yang saling menzalimi dan menindas


Tahukah Anda wahai buruh Indonesia dan dunia

Jika sistem Islam memuliakan pekerja

Keringatnya, capeknya dalam kerja, dan kesungguhannya menjadi penggugur dosa

Harta halalnya menjadi berkah bagi hidup dan anak keluarga


Mulia buruh dalam Islam sebab terjamin sandang, pangan, dan papan

Pendidikan dan kesehatan pun gratis

Bekerja pun fokus dan taktis demi kebutuhan hidup yang optimis

Sehat badannya, kuat jiwanya, dan suci ruhaniahnya


Islam berkeadilan menciptakan tata hidup keteraturan

Inilah yang perlu disadari kaum buruh untuk lebih giat berburu ilmu

Pahami tujuan hidup dan perjuangkan Islam yang tak pernah redup

Bersatulah menggenggam bara api demi kemuliaan sejati []


#puisi #puisihanifk #sastra #sastraindonesia #buruh #hariburuh #1mei2023 #buruhbersatutakbisadikalahkan #buruhbersatu #tolakomnibuslaw